SURABAYA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan melakukan kunjungan kerja ke wilayah Regional Jawa Timur , Bali, dan Nusa Tenggara (Jatim Balinus). Kunjungan kerja ini untuk memastikan keandalan pasokan energi nasional sekaligus mengawal pelaksanaan program transisi energi pemerintah yang tengah dipercepat dalam beberapa tahun terakhir.

Kunjungan yang berlangsung mulai Senin (29/6/2026) hingga Jumat (3/7/2026) diawali dengan Management Walkthrough (MWT) ke Aviation Fuel Terminal (AFT) Juanda dan Integrated Terminal (IT) Surabaya.

Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan langsung terhadap kesiapan operasional fasilitas energi strategis milik Pertamina.

Dalam kunjungannya ke AFT Juanda, Iriawan menekankan pentingnya kesiapan Pertamina dalam mendukung pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau avtur ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi nasional sekaligus menekan emisi karbon sektor penerbangan.

Iriawan mengatakan, langkah nyata dari Juanda ini diharapkan mampu membuktikan kepemimpinan Pertamina dalam mewujudkan target Net Zero Emission. "Tugas menjaga pasokan avtur juga menuntut toleransi nol terhadap kekurangan stok maupun jeda pelayanan," ujar Iriawan di AFT Juanda, Senin (29/6/2026).

Menurut pria yang akrab disapa Iwan Bule itu, kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mendukung implementasi SAF sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait penguatan kemandirian energi nasional serta pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil impor.

Usai meninjau AFT Juanda, dia melanjutkan kunjungannya ke IT Surabaya, salah satu terminal energi terintegrasi terbesar di Indonesia yang memiliki peran vital dalam distribusi energi di kawasan timur Indonesia.

Manager IT Surabaya Indriati Purba Lestari melaporkan seluruh fasilitas dan infrastruktur terminal telah siap mendukung penyediaan sekaligus distribusi biosolar B50 menjelang rencana peluncuran program tersebut oleh Presiden Prabowo dalam waktu dekat.

Menanggapi laporan tersebut, Iriawan meminta IT Surabaya menjadi pelopor pengembangan energi hijau di lingkungan Pertamina sekaligus menjadi contoh bagi terminal lainnya dalam mengimplementasikan program energi berkelanjutan.

"Kedaulatan energi yang sejati adalah ketika kita mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengolah apa yang dikaruniai Tuhan di bumi Nusantara menjadi energi bersih bagi masa depan bangsa. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang menggantungkan nasibnya pada belas kasihan pasar global," ungkapnya.

Selain menyoroti pengembangan energi baru terbarukan, Iriawan juga meminta manajemen memperkuat sistem digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dan mencegah potensi kebocoran distribusi energi yang dapat merugikan negara.

Di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi rantai pasok energi, Iriawan juga menekankan pentingnya menjaga keandalan aset-aset vital, mulai dari tangki timbun, dermaga (jetty), hingga jaringan pipa di IT Surabaya agar tetap beroperasi secara optimal.

Menurut dia, penguatan cadangan operasional (operational buffer) menjadi langkah penting agar terminal domestik memiliki daya tahan tinggi menghadapi gejolak pasar energi dunia serta memastikan pasokan tetap aman bagi masyarakat.

Meski mendorong transformasi dan efisiensi, Iriawan mendorong aspek keselamatan kerja tetap menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional Pertamina. ”Budaya Corporate Life Saving Rules harus melekat dalam perilaku sehari-hari demi melindungi aset negara dan memastikan setiap pekerja pulang dengan selamat,” kata Iriawan.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan transformasi tata kelola industri perikanan melalui kebijakan berbasis data sebagai fondasi dalam aspek pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan data yang akurat dan bukan sekadar asumsi agar bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan.

"Kami tidak ingin membuat kebijakan berdasarkan perasaan. Kami ingin bangun kebijakan yang berbasis bukti, sehingga setiap keputusan benar-benar lahir dari data yang valid dan mampu menjawab persoalan masyarakat," ujar dia dalam pertemuan tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan di Mataram, Selasa.

Nusa Tenggara Barat diapit oleh dua wilayah pengelolaan perikanan atau WPP mencakup WPP 573 di Samudera Hindia dan WPP 713 di Laut Flores yang menjadikan provinsi ini memiliki potensi besar dalam sektor perikanan.

Iqbal mengatakan potensi yang besar tersebut harus didukung sistem data yang akurat agar pengelolaan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Menurut dia, keterbatasan data masih menjadi persoalan mendasar dalam penyusunan kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang membuat sejumlah program belum sepenuhnya memberikan dampak optimal bagi masyarakat, terkhusus nelayan.

Pemerintah NTB mengajak seluruh pihak mulai dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga riset, hingga pelaku usaha untuk ikut terlibat dalam membangun sistem data perikanan yang terintegrasi dan berkualitas.

"Mekanisme kolaboratif yang mampu menghasilkan data berkualitas diperlukan sebagai fondasi pengambilan kebijakan," kata Iqbal.

Lebih lanjut ia menyampaikan pengelolaan perikanan berkelanjutan juga harus didukung ekosistem usaha yang sehat. Seluruh mata rantai usaha mulai dari nelayan, industri pengolahan hingga pemasaran perlu saling terhubung agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.

Berkaca pada praktik di berbagai negara maju, imbuh Iqbal, sektor perikanan telah ditempatkan sebagai bagian dari ketahanan nasional yang membuat lapangan usaha tersebut layak memperoleh dukungan dan perlindungan pemerintah.

"Keberhasilan sektor perikanan hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai usaha saling menguatkan dan tumbuh bersama," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan posisi NTB yang berada dalam dua wilayah pengelolaan perikanan nasional menjadi modal strategis untuk mengembangkan komoditas perikanan yang berdaya saing global.

Pemerintah NTB berkomitmen menyelesaikan persoalan administrasi nelayan dalam hal percepatan penerbitan E-Pas Kecil yang menjadi syarat untuk mengakses bahan bakar bersubsidi.

Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mencatat jumlah nelayan saat ini ada lebih dari 60 ribu orang, sehingga penyelesaian administrasi dilakukan secara terkoordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota agar tidak lagi menjadi beban yang harus diurus sendiri oleh para nelayan.

"Masa depan sektor perikanan tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber daya laut, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan kebijakan yang tepat, berbasis data, dan didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," pungkas Muslim.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Mataram, NTB (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadikan pariwisata berkualitas sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah.

Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan pembangunan pariwisata butuh keterlibatan seluruh perangkat daerah agar manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

"Pariwisata bukan hanya urusan Dinas Pariwisata. Semua sektor memiliki peran penting dalam menciptakan destinasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat," ujar dia di Mataram, NTB, Sabtu.

Kajian Bappeda NTB menyebutkan sektor pariwisata memiliki keterkaitan erat dengan berbagai bidang mulai dari pertanian, kehutanan, perikanan, UMKM, ekonomi kreatif hingga pengembangan sumber daya manusia.

Nelly berharap seluruh organisasi perangkat daerah dapat menyelaraskan program sesuai tugas dan fungsi untuk mendukung pengembangan pariwisata berkualitas di wilayah Nusa Tenggara Barat.

"Kawasan persawahan, hutan, pantai, serta kehidupan masyarakat dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata yang bernilai ekonomi apabila dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan," ucap dia.

Pada triwulan I 2026, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat laju pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat secara tahunan mencapai 13,64 persen.

Angka pertumbuhan ekonomi dua digit itu ditopang oleh industri pengolahan, pertambangan, dan jasa keuangan.

BPS mendata kunjungan wisatawan mancanegara ke NTB melalui Bandara Lombok sebanyak 8.686 orang dan pergerakan wisatawan nusantara berjumlah 1,2 juta orang pada April 2026.

Kepala Dinas Pariwisata NTB Ahmad Nur Aulia menuturkan konsep pariwisata berkualitas yang sedang dikembangkan menitikberatkan terhadap peningkatan kualitas destinasi, produk wisata, sumber daya manusia, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam mendukung industri pariwisata.

"Upaya tersebut juga menjadi bagian dari penguatan ekonomi kreatif dan peningkatan daya saing pariwisata NTB di tingkat nasional maupun internasional," pungkas Aulia.

Beberapa destinasi yang menjadi unggulan pemerintah NTB dalam menggaet kunjungan turis adalah wisata pendakian ke Gunung Rinjani, pesona hiu paus di Teluk Saleh, wisata sejarah-budaya di Museum NTB, dan wisata olahraga di kawasan KEK Mandalika.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

NTB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima diminta segera memberikan perhatian serius terhadap persoalan krisis air bersih yang dialami masyarakat Desa Bajo dan sejumlah desa lainnya di Bima.

Anggota DPD RI asal Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat yang diterima, krisis air bersih saat ini dirasakan oleh warga di Dusun Ndanondere dan Dusun Rasabou, Desa Bajo. Tercatat sebanyak 153 kepala keluarga di Dusun Ndanondere dan 146 kepala keluarga di Dusun Rasabou terdampak secara langsung.

“Dari data dan informasi yang kami himpun dari masyarakat, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar ratusan kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya pada ketersediaan air bersih. Ini bukan sekadar gangguan layanan, tetapi menyangkut hak dasar warga. Kita harus bertindak cepat,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Dengan total 299 kepala keluarga atau sekitar 779 jiwa terdampak di dua dusun tersebut saja, persoalan ini tidak lagi dapat dianggap sebagai masalah biasa, melainkan harus menjadi prioritas penanganan pemerintah daerah. Jumlah tersebut belum mencakup wilayah-wilayah lain di Bima yang juga berpotensi mengalami gangguan akses air bersih.

Senator Mirah menyampaikan akses terhadap air bersih merupakan hak dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. Karena itu, pemerintah daerah harus hadir dengan langkah-langkah konkret untuk memastikan kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

“Air bersih bukan sekadar kebutuhan sehari-hari, tetapi merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas hidup masyarakat. Ketika ratusan warga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, maka pemerintah harus segera turun tangan dan menghadirkan solusi yang nyata,” ujar Mirah.

Lihat video: Akibat Erupsi Lewotobi, 5 Desa di Wilayah Sikka, NTT, Alami Krisis Air Bersih



Menurut informasi dari masyarakat, kata Mirah, salah satu persoalan utama yang menyebabkan terganggunya distribusi air bersih adalah kondisi mesin pompa air yang sering mengalami kerusakan. Minimnya perawatan serta kurangnya perhatian terhadap infrastruktur penyediaan air menyebabkan pelayanan air bersih kepada masyarakat menjadi tidak optimal.

Kondisi ini menjadi semakin krusial karena struktur akses air minum masyarakat Kabupaten Bima masih sangat bergantung pada infrastruktur pompa. Berdasarkan data BPS, pada 2024 sebanyak 58,86% rumah tangga di Kabupaten Bima menggunakan sumur bor/pompa sebagai sumber air minum utama, sementara rumah tangga yang menggunakan air leding hanya 0,42%. Artinya, ketika mesin pompa rusak, dampaknya dapat langsung dirasakan oleh banyak keluarga.

Mirah menilai persoalan ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan infrastruktur air bersih di wilayah tersebut. Pemerintah daerah tidak hanya perlu memperbaiki kerusakan yang terjadi, tetapi juga harus menyiapkan sistem pemeliharaan yang berkelanjutan agar masalah yang sama tidak terus berulang setiap tahun.

“Kita tidak bisa terus-menerus hanya memperbaiki ketika rusak. Yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem yang mampu menjamin keberlangsungan pelayanan air bersih dalam jangka panjang. Karena itu, perawatan berkala, peningkatan kapasitas infrastruktur, dan penganggaran yang memadai harus menjadi perhatian utama,” tegasnya.

Selain perbaikan fasilitas yang sudah ada, Mirah juga mendorong Pemerintah Kabupaten Bima untuk melakukan pemetaan kebutuhan air bersih secara menyeluruh di daerah-daerah yang rawan mengalami kekeringan maupun gangguan distribusi air. Langkah tersebut penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Mirah berharap instansi terkait segera melakukan pengecekan langsung ke Desa Bajo guna memastikan kondisi infrastruktur yang ada serta menyusun langkah percepatan penanganan. Menurutnya, semakin lama persoalan ini dibiarkan, semakin besar pula dampak sosial dan ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.

“Sebanyak 779 warga di Desa Bajo menunggu kehadiran pemerintah. Daerah-daerah lain di Bima juga perlu segera dipetakan agar persoalan serupa tidak meluas. Jangan sampai masyarakat harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak dasar mereka. Saya berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah cepat, terukur, dan berkelanjutan untuk mengatasi krisis air bersih yang dialami masyarakat,” ucapnya.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2025 senilai Rp431 miliar akibat kendala administrasi dalam proses pembayaran sejumlah perangkat daerah.

Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik mengatakan SILPA tinggi tersebut bukan karena penyerapan anggaran yang rendah ataupun kegagalan pelaksanaan program pembangunan daerah.

"Akar persoalan terletak pada tata kelola administrasi keuangan, bukan pada pelaksanaan pembangunan," ujar dia dalam keterangan di Mataram, Selasa.

Ahsanul menjelaskan sebagian besar pekerjaan pembangunan sudah rampung, tetapi pembayaran kepada penyedia proyek belum bisa dilakukan lantaran dokumen administrasi belum memenuhi seluruh persyaratan yang diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Aparat pengelola keuangan tidak dibenarkan melakukan pembayaran apabila persyaratan administratif dan dokumen pendukung belum lengkap.

"Memaksakan pencairan hanya demi meningkatkan realisasi belanja dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang jauh lebih serius daripada menunda pembayaran hingga seluruh persyaratan dipenuhi," kata Ahsanul.

SILPA merupakan indikator posisi fiskal yang menunjukkan selisih antara realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan pada akhir tahun anggaran.

Menurut Ahsanul, SILPA yang besar mencerminkan adanya kewajiban pembayaran atas pekerjaan yang telah rampung tetapi belum dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang sama.

Kewajiban pembayaran akan segera dituntaskan melalui APBD 2026 dengan memanfaatkan ruang fiskal yang tersedia dari SILPA tersebut.

Dia mengakui SILPA senilai Rp431 miliar menjadi bahan evaluasi serius Pemprov NTB untuk memperbaiki tata kelola administrasi keuangan.

Pemerintah NTB memusatkan perbaikan terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pengendalian internal, manajemen kas, serta koordinasi antarperangkat daerah agar keterlambatan administrasi serupa tidak kembali terjadi.

"Evaluasi terhadap perangkat daerah yang kurang cermat dalam tata kelola administrasi merupakan langkah yang tepat demi mencegah terulangnya persoalan serupa," pungkas Ahsanul.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Mataram (ANTARA) - Lembaga perbankan milik pemerintah daerah Bank NTB Syariah kembali mengantongi akses penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR setelah delapan tahun tidak mendapatkan alokasi program tersebut.

"Ini merupakan momentum penting bagi kami untuk memperluas akses pembiayaan kepada pelaku UMKM dan masyarakat produktif di Nusa Tenggara Barat," kata Direktur Utama Bank NTB Syariah Nazaruddin di Mataram, Senin.

Pada 2026, pemerintah pusat melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalokasikan plafon penyaluran KUR sebanyak Rp40 miliar kepada Bank NTB Syariah.

Nazaruddin mengatakan dari total plafon KUR tersebut terdiri dari Rp30 miliar untuk pembiayaan sektor UMKM dan Rp10 miliar untuk pembiayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat.

Menurutnya, kepercayaan yang diberikan pemerintah merupakan peluang sekaligus amanah untuk semakin memperkuat peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan yang produktif dan berkelanjutan.

"Kami ingin pembiayaan KUR yang disalurkan mampu mendorong pertumbuhan usaha, meningkatkan daya saing UMKM, serta memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat," ucap Nazaruddin.

Lebih lanjut dia menyampaikan keberadaan KUR dapat memperkuat ekosistem pembiayaan syariah di Nusa Tenggara Barat, terutama bagi sektor produktif yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah mulai dari perdagangan, pertanian, peternakan, perikanan, industri kreatif, hingga jasa.

Adapun KUR bagi pekerjaan migran bertujuan membantu masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri melalui pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan sesuai prinsip syariah.

Nazaruddin menegaskan langkah itu sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia melalui akses pembiayaan yang aman dan legal.

"Kami optimistis penyaluran KUR tahun ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan inklusi keuangan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi masyarakat di Nusa Tenggara Barat," pungkas dia.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB saat ini sedang membangun kolaborasi antara lembaga keuangan daerah dengan lembaga keuangan mitra di Malaysia agar pembiayaan keberangkatan dilakukan secara transparan dan aman.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) mencatat sebanyak 25.062 penduduk Nusa Tenggara Barat berangkat menjadi pekerja migran secara legal sepanjang tahun 2025.

Kontribusi terbesar pekerja migran berasal dari Kabupaten Lombok Timur sebanyak 12.029 orang, lalu diikuti oleh Kabupaten Lombok Tengah 7.156 orang, Lombok Barat 4.625 orang, Lombok Utara 702 orang, dan Kota Mataram 637 orang.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pihaknya berupaya mewujudkan skema pinjaman tanpa biaya bagi setiap calon buruh migran agar tidak terjerat utang demi membiayai akomodasi untuk bekerja ke luar negeri.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Pertanian (Kementan) menjajaki pemanfaatan sejumlah kebun teh yang sudah tidak beroperasi di wilayah Bandung, Jawa Barat, untuk dijadikan lahan budidaya bawang putih.

Langkah itu menjadi bagian dari upaya pemerintah menyiapkan sekitar 100 ribu hektare (ha) lahan guna mengejar target swasembada bawang putih dalam beberapa tahun ke depan.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan pemerintah saat ini masih menghadapi dua tantangan utama dalam program swasembada bawang putih, yakni ketersediaan lahan di dataran tinggi dan penyediaan bibit dalam jumlah besar.

"Kalau ini cukup menanam bawang putih di kurang lebih 100 ribu hektare. Tantangannya yang pertama adalah mencari tempat karena bawang putih tidak bisa ditanam di semua lokasi, harus di daerah tinggi," ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).

Menurut dia, pemerintah saat ini telah memiliki beberapa sentra bawang putih yang digunakan sebagai basis pengembangan bibit, yakni di Sembalun, Nusa Tenggara Barat (NTB), Temanggung, Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Namun untuk mencapai target swasembada, pemerintah membutuhkan tambahan lahan yang sesuai dengan karakteristik tanaman bawang putih.

Karena itu, Kementan menggandeng sejumlah BUMN pangan dan perkebunan untuk ikut terlibat dalam pengembangan komoditas tersebut.

"Tadi sudah didiskusikan dengan asosiasi petani bawang, (Perum) Bulog, ID Food, dan juga PTPN (PT Perkebunan Nusantara). Jadi BUMN terlibat. Offtaker pembibitan ini adalah ID Food dan Bulog," ujarnya.

Sudaryono mengatakan PTPN tak hanya berperan sebagai penyedia lahan, tetapi juga akan ikut menanam bawang putih di area perkebunan yang dinilai cocok.

Salah satu lokasi yang kini masuk dalam penjajakan adalah kawasan perkebunan teh di Bandung yang sebagian lahannya sudah tidak lagi beroperasi.

"Kita sedang bicara dengan Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, bagaimana di daerah Bandung sana itu kebun teh ada sebagian yang sudah tidak beroperasi kemudian bisa kita konversi menjadi lahan untuk bawang putih," ujarnya.

Ia menegaskan Kementan sejauh ini telah mengidentifikasi kebutuhan lahan sekitar 100 ribu ha untuk mendukung target swasembada bawang putih.

Menurutnya, mencari lahan bukan tantangan terbesar karena Indonesia masih memiliki cukup banyak kawasan dataran tinggi yang berpotensi dikembangkan.

"Kementerian Pertanian sudah identifikasi. Mencari 100 ribu hektare lahan itu sebetulnya bukan hal yang sulit karena kita memang punya tempatnya," ujar Sudaryono.

Meski demikian, ia menilai tantangan yang lebih besar justru berada pada sektor pembibitan. Pasalnya, Indonesia masih mengandalkan impor bawang putih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional.

Sudaryono menyebut lebih dari 90 persen kebutuhan bawang putih nasional saat ini masih berasal dari impor. Karena itu, pemerintah tidak hanya harus menyiapkan lahan, tetapi juga membangun sistem pembibitan dalam negeri secara bertahap.

Menurut dia, bibit bawang putih impor tidak bisa langsung digunakan secara masif untuk areal tanam yang luas karena perlu proses penangkaran dan penyesuaian dengan kondisi iklim Indonesia.

"Kalau bibit dari luar langsung ditanam untuk 100 ribu hektare belum tentu tumbuh optimal. Harus ada penyesuaian agroklimat dan proses penangkaran terlebih dahulu," ujarnya.

Ia menambahkan pengembangan bibit menjadi alasan pemerintah memperkirakan target swasembada bawang putih tidak bisa dicapai dalam waktu singkat.

Pemerintah memperkirakan dibutuhkan waktu sekitar tiga hingga empat tahun untuk membangun ketersediaan bibit sekaligus memperluas areal tanam hingga mencapai target 100 ribu ha.

Selama proses itu berjalan, pemerintah juga akan secara bertahap mengurangi ketergantungan terhadap bawang putih impor.

"Sembari berjalan ini nanti kuota impornya insyaallah akan terus kita kurangi dengan mendorong produktivitas dalam negeri kita," ujar Sudaryono.

Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp400 miliar untuk mempercepat penyediaan bibit bawang putih sebagai bagian dari program swasembada komoditas tersebut.

Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembibitan bawang putih seluas 5.000 hektare (ha) pada tahun ini.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan program itu menjadi langkah awal pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor bawang putih yang saat ini masih mencapai lebih dari 90 persen kebutuhan nasional.

"Keinginan Presiden (Prabowo Subianto) adalah bagaimana bawang putih sebagai barang pokok penting ini bisa swasembada,"  ujar  Sudaryono dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (17/6).

Menurut dia, target swasembada bawang putih dinilai lebih realistis dibanding swasembada beras karena kebutuhan lahan yang relatif lebih kecil.

Pemerintah memperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar 100 ribu ha lahan tanam bawang putih untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Kendati demikian, tantangan utama bukan terletak pada ketersediaan lahan maupun minat petani, melainkan penyediaan bibit dalam jumlah besar dan sesuai dengan kondisi iklim Indonesia.

Sudaryono menjelaskan bawang putih tak bisa ditanam di sembarang wilayah. Komoditas tersebut membutuhkan kawasan dataran tinggi seperti Sembalun di Nusa Tenggara Barat, Temanggung di Jawa Tengah, dan Humbang Hasundutan di Sumatera Utara yang selama ini menjadi sentra pengembangan bawang putih nasional.

"Tantangannya adalah bagaimana kita menyediakan bibit yang cukup. Jadi tiga tempat itu lebih diarahkan untuk pembibitan secara massal," ujarnya.

Ia mengatakan Indonesia tidak mungkin mengandalkan impor bibit untuk memenuhi kebutuhan penanaman hingga 100 ribu ha. Selain jumlahnya terbatas, bibit impor juga perlu melalui proses adaptasi agar sesuai dengan kondisi agroklimat di dalam negeri.

Karena itu, pemerintah memilih memperkuat sistem penangkaran bibit oleh petani dengan pendampingan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan.

Dalam skema tersebut, petani akan menerima bantuan bibit dari pemerintah untuk dikembangkan menjadi bibit baru. Setelah panen, petani diwajibkan mengembalikan bibit sebanyak 1,5 kali dari jumlah yang diterima, sementara sisanya dapat dijual secara bebas.

"Pemerintah memberikan bridging bibitnya. Jadi petani dikasih bibit, kemudian setelah panen dikembalikan satu setengah kali dan sisanya boleh dijual," kata Sudaryono.

Ia menjelaskan biaya pembibitan bawang putih tergolong tinggi. Untuk satu hektare lahan, kebutuhan biaya produksi mencapai sekitar Rp120 juta, dengan komponen bibit mencapai sekitar Rp75 juta.

Karena itu, pemerintah akan menanggung kebutuhan bibit tersebut melalui dukungan APBN. Berdasarkan perhitungan Kementan, kebutuhan anggaran untuk program pembibitan 5.000 ha mencapai sekitar Rp375 miliar atau mendekati Rp400 miliar.

Sudaryono mengatakan program pembibitan itu mulai dijalankan tahun ini. Selain target 5.000 ha yang didukung APBN, pemerintah juga berharap BUMN dan sektor swasta ikut mengembangkan pembibitan hingga 20 ribu ha.

"Mulai dari tahun ini. APBN untuk 5.000 hektare. BUMN dan swasta diharapkan 20 ribu hektare karena kita mengarah ke 100 ribu hektare," ujar Sudaryono.

Pemerintah memperkirakan itu tersebut mulai menunjukkan hasil dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Pada periode itu, impor bawang putih diharapkan mulai berkurang secara bertahap seiring meningkatnya produksi dalam negeri.

"Kita harapkan dalam tiga-empat tahun konsumsi yang selama ini dipenuhi impor akan berangsur-angsur berkurang. Syukur-syukur sudah nol dan kita bisa swasembada," ujar Sudaryono.

Upaya mengejar swasembada bawang putih dilakukan di tengah tren penurunan impor dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Indonesia masih sangat bergantung pada pasokan luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Adapun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor bawang putih Indonesia selama lima tahun terakhir memang cenderung menurun. Pada 2021, volume impor tercatat mencapai 602.745 ton, lalu turun menjadi 566.175 ton pada 2022.

Penurunan berlanjut pada 2023 menjadi 564.027 ton dan kembali menyusut menjadi 555.886 ton pada 2024. Tren penurunan paling tajam terjadi pada 2025 ketika impor bawang putih turun menjadi 450.339 ton atau merosot sekitar 18,99 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, pasokan bawang putih Indonesia masih didominasi impor. BPS mencatat China tetap menjadi negara asal utama impor bawang putih Indonesia sepanjang periode 2021-2025.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata harga minyak goreng di pasar rakyat menembus Rp20.163 per liter hingga minggu kedua Juni 2026.

Angka tersebut mencakup seluruh jenis minyak goreng yang dipantau Kementerian Perdagangan (Kemendag), mulai dari minyak goreng curah, premium, hingga Minyakita.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan kenaikan harga minyak goreng masih terjadi di berbagai daerah meski harga Minyakita menunjukkan tren yang lebih stabil dalam beberapa bulan terakhir.

"Kalau Minyakita di pasar rakyat harga relatif stabil di kisaran Rp16.355 per liter. Namun demikian, secara rata-rata harga minyak goreng di pasar rakyat pantauan Kemendag termasuk seluruh kualitas curah, premium dan Minyakita sampai dengan minggu kedua Juni 2026 harganya rata-rata Rp20.163 per liter," ujar wanita yang akrab disapa Winny itu dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (15/6).

Winny menjelaskan kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minyak goreng terjadi di 165 kabupaten/kota di Indonesia. Kondisi tersebut membuat minyak goreng menjadi salah satu komoditas yang masih perlu mendapat perhatian dalam pengendalian inflasi pangan.

Berdasarkan data SP2KP Kemendag, rata-rata harga minyak goreng seluruh kualitas di pasar rakyat naik 0,81 persen dibandingkan Mei 2026. Hingga minggu kedua Juni, harga rata-rata nasional tercatat sebesar Rp20.167 per liter, naik dari sekitar Rp20.005 per liter pada bulan sebelumnya.

Data juga menunjukkan harga minyak goreng tertinggi tercatat di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, yang mencapai Rp60 ribu per liter. Setelah itu, harga tertinggi berikutnya berada di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, sebesar Rp52.500 per liter dan Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, sebesar Rp42.500 per liter.

Sementara itu, untuk Minyakita, Winny mengatakan harga produk minyak goreng rakyat tersebut berhasil ditekan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.

Menurut dia, harga Minyakita yang sempat berada di kisaran Rp17 ribu per liter kini turun menjadi Rp16.355 per liter. Namun, angka tersebut masih berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.

"Kalau kita lihat harga Minyakita di pasar rakyat pantauan Kemendag itu sudah berhasil diturunkan dari Rp17 ribu dan sekarang menjadi Rp16.355 (per liter), walaupun ini masih di atas HET yang sebesar Rp15.700," ujarnya.

Data Kemendag menunjukkan rata-rata harga Minyakita per Jumat (12/6) berada di level Rp15.876 per liter. Secara tahunan, harga tersebut turun 6,43 persen dibanding periode yang sama tahun lalu dan turun 5,95 persen dibandingkan posisi sebelum pemberlakuan Permendag Nomor 43 Tahun 2025 pada akhir Desember 2025.

Kemendag juga mencatat tren harga Minyakita mengalami penurunan signifikan setelah kebijakan distribusi baru diberlakukan.

Saat ini, mayoritas wilayah Indonesia mencatat harga Minyakita mendekati HET. Sebanyak 29 provinsi atau sekitar 76,31 persen wilayah yang dipantau memiliki harga sesuai HET dengan toleransi maksimal 2 persen atau sekitar Rp16 ribu per liter.

Meski demikian, sejumlah wilayah masih mencatat harga Minyakita lebih dari 5 persen di atas HET, antara lain Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, serta sejumlah provinsi di Papua yang menjadi fokus intervensi pasokan pemerintah.

Selain Minyakita, BPS juga mengingatkan bahwa masyarakat pada umumnya membeli minyak goreng dari berbagai jenis dan merek.

Karena itu, tekanan harga yang dirasakan konsumen lebih tercermin dari rata-rata harga minyak goreng nasional yang kini telah menembus Rp20 ribu per liter, bukan hanya dari harga Minyakita semata.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar distribusi minyak goreng rakyat Minyakita ke depan dikelola sepenuhnya oleh badan usaha milik negara (BUMN).

Hal itu guna mengendalikan harga sekaligus memperbaiki tata kelola distribusi Minyakita yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan arahan tersebut telah disampaikan Sang Kepala Negara sekitar dua pekan lalu dan saat ini sedang dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Minyakita ini 100 persen dikelola oleh BUMN. Itu arahan Bapak Presiden (Prabowo) dua minggu yang lalu kalau tidak salah, itu diarahkan agar Minyakita ini 100 persen dikelola oleh BUMN," kata Amran dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (15/6).

Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menilai kondisi harga Minyakita selama ini merupakan sebuah anomali. Menurutnya, Indonesia merupakan produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan sekitar 60 persen bahan baku minyak goreng dunia berasal dari dalam negeri, namun harga minyak goreng rakyat masih kerap bergejolak.

"Minyak goreng ini adalah anomali. Kenapa? Kita menyuplai minyak goreng seluruh dunia. Kita produsen minyak goreng terbesar di dunia, 60 persen bahan baku minyak goreng ada di Indonesia yaitu CPO. Tetapi harga kita naik," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Ia mengungkapkan salah satu persoalan yang ditemukan pemerintah adalah distribusi Minyakita yang sebelumnya belum sepenuhnya melalui jalur BUMN. Berdasarkan laporan yang diterima pemerintah, distribusi Minyakita melalui BUMN sebelumnya baru sekitar 35 persen.

Selain itu, sebagian pasokan Minyakita juga digunakan dalam program bantuan pangan. Menurut Amran, kondisi tersebut ikut berkontribusi terhadap terganggunya pasokan di pasar.

"Minyakita masalahnya kemarin kami laporkan itu Minyakita hanya 35 persen (di BUMN), dan dipakai untuk bantuan pangan. Ini kemarin harusnya minyak biasa, bukan Minyakita yang digunakan. Itu salah satu penyebabnya kemarin Minyakita langka," katanya.

Karena itu, pemerintah meminta Perum Bulog tak lagi menggunakan Minyakita untuk program bantuan pangan. Sebagai gantinya, bantuan pangan akan menggunakan minyak goreng merek lain agar pasokan Minyakita di pasar rakyat tetap terjaga.

"Sekarang kami minta Bulog agar tidak menggunakan Minyakita tetapi minyak goreng merek lain," ujar Amran.

Data Kemendag menunjukkan porsi distribusi domestic market obligation (DMO) minyak goreng rakyat ke BUMN terus meningkat setelah berlakunya Permendag Nomor 43 Tahun 2025 pada 26 Desember 2025.

Hingga Jumat (12/6), realisasi distribusi DMO mencapai 628.050 ton. Dari jumlah tersebut, sebanyak 317.925 ton atau 50,62 persen disalurkan melalui BUMN, sedangkan 310.125 ton atau 49,38 persen melalui jalur non-BUMN.

Penyaluran melalui BUMN didominasi oleh Perum Bulog sebanyak 245.856 ton atau 39,15 persen dari total DMO, disusul ID Food sebanyak 72.069 ton atau 11,48 persen.

Kemendag menilai peningkatan distribusi melalui BUMN membantu memperkuat pasokan Minyakita di pasar rakyat sehingga harga jual dapat lebih terkendali dan tidak jauh melampaui harga eceran tertinggi (HET).

Meski demikian, harga Minyakita secara nasional masih sedikit berada di atas HET Rp15.700 per liter. Data Kemendag hingga minggu kedua Juni 2026 menunjukkan rata-rata harga Minyakita berada di level Rp16.355 per liter.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan tren harga Minyakita sebenarnya sudah menunjukkan perbaikan dibanding beberapa bulan sebelumnya.

"Kalau kita lihat harga Minyakita di pasar rakyat pantauan Kemendag itu sudah berhasil diturunkan dari Rp17 ribu dan sekarang menjadi Rp16.355, walaupun ini masih di atas HET yang sebesar Rp15.700 per liter," kata Amalia.

Berdasarkan pemantauan Kemendag per Jumat (12/6), rata-rata harga Minyakita nasional berada di kisaran Rp15.876 per liter. Angka tersebut turun 6,43 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan turun 5,95 persen dibandingkan akhir Desember 2025 sebelum penerapan Permendag Nomor 43 Tahun 2025.

Secara wilayah, sebanyak 29 provinsi atau sekitar 76,31 persen daerah pemantauan telah mencatat harga Minyakita yang sesuai HET atau berada dalam toleransi maksimal 2 persen.

Namun sejumlah wilayah seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, dan beberapa provinsi di Papua masih mencatat harga lebih dari 5 persen di atas HET.

NTB - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mempercepat upaya penanganan persoalan sampah di Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat (NTB). Saat ini, tiga unit insinerator yang telah diadakan KKP masih menunggu penyelesaian proses perizinan sebelum dapat dioperasikan secara penuh.

Direktur Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil KKP Ahmad Aris mengatakan, keberadaan insinerator tersebut menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan sampah yang selama ini membebani kawasan wisata sekaligus kawasan konservasi perairan tersebut. Menurutnya, Gili Trawangan merupakan salah satu kawasan konservasi perairan yang dikelola KKP dan setiap tahunnya diperkirakan dikunjungi sekitar 810 ribu wisatawan.

Tingginya aktivitas masyarakat dan sektor pariwisata berdampak pada meningkatnya volume sampah yang harus ditangani setiap hari. "Saat ini Gili Trawangan menghadapi permasalahan serius dalam pengelolaan sampah. Diperkirakan sekitar 175 ribu ton sampah tertumpuk di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Gili Trawangan dan belum dapat dikelola secara optimal karena keterbatasan alat pengolah sampah," ujar Ahmad Aris dalam pernyataan kepada wartawan, Kamis (10/6/2026).

Ia menjelaskan, timbunan sampah tersebut terus bertambah sekitar 17 hingga 20 ton per hari yang berasal dari aktivitas masyarakat maupun sektor pariwisata. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak lingkungan, terutama terhadap ekosistem laut.

Dampak yang muncul antara lain meningkatnya kandungan bakteri E. coli di kawasan pesisir akibat residu sampah yang menumpuk. Selain itu, pertumbuhan alga juga ditemukan di zona inti kawasan konservasi perairan Gili Trawangan.

Tumpukan sampah di TPST bahkan menimbulkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan masyarakat dan wisatawan. "Karena itu diperlukan penerapan teknologi dan langkah konkret dalam penanganan sampah di Gili Trawangan agar dampak lingkungan dapat diminimalkan," katanya.

Sebagai bagian dari solusi, KKP telah melakukan pengadaan tiga unit insinerator pada akhir tahun 2025. Teknologi tersebut dirancang untuk membantu mengurangi volume sampah secara signifikan dengan kapasitas pembakaran mencapai sekitar 10 hingga 20 ton sampah per hari.

Namun demikian, ketiga unit insinerator tersebut belum dapat langsung dioperasikan karena masih harus memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. "Saat ini seluruh insinerator telah melalui tahap uji emisi. Sesuai regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup, setiap insinerator wajib melewati sejumlah tahapan perizinan hingga memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO)," jelas Ahmad Aris.

Ia menegaskan, KKP tengah melakukan berbagai langkah untuk memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan sehingga insinerator dapat segera difungsikan secara optimal. Dengan beroperasinya ketiga unit insinerator tersebut, diharapkan persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan utama di Gili Trawangan dapat segera teratasi, sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan ekosistem laut di kawasan konservasi yang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia tersebut.

Dompu (ANTARA) - Muhammad Junaidi telah menghabiskan waktu lebih dari satu dekade bergelut dengan tanaman bernama latin Nicotiana tabacum yang tumbuh subur di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat.

Jari jemarinya yang menghitam akibat terpapar getah tembakau menjadi penanda waktu yang begitu panjang ihwal hidup sebagai petani tembakau tradisional di kawasan kaki Gunung Tambora.

Aroma wangi menyeruak dari lembaran tembakau iris berwarna kecokelatan di atas anyaman bilah bambu yang terpanggang sinar matahari selama berhari-hari.

Pria 41 tahun tersebut bercerita selama ini sebagian besar tembakau Dompu dipasarkan untuk bahan baku industri luar daerah, sehingga manfaat ekonomi yang diterima relatif terbatas.

Daerah penghasil tembakau memperoleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), tetapi nilai bagi hasil itu hanya sebagian kecil dibandingkan jika produk tembakau diolah dan dipasarkan langsung dari daerah asal.

Dia melihat, kalau diolah menjadi produk jadi, termasuk tembakau iris, maka perputaran ekonomi dan pengembalian cukai ke daerah bisa lebih besar.

Hilirisasi tembakau menjadi harapan besar para petani tradisional agar nilai tambah komoditas bisa meningkat, sekaligus memperbesar penerimaan daerah dari sektor cukai hasil tembakau.

Junaidi sempat bermitra dengan perusahaan pengolahan tembakau, hingga tahun 2019, kemudian memutuskan mengembangkan usaha pengolahan tembakau secara mandiri.

Sistem kemitraan mengharuskan petani melakukan pengemasan, pengepakan, dan pemilahan daun tembakau berdasarkan sembilan tingkatan mutu yang ditentukan oleh perusahaan.

Sebaliknya, dalam sistem mandiri, petani dapat menjual hasil panen secara lebih sederhana, tanpa proses pengepakan yang kompleks karena harga terkadang dipukul rata berdasarkan kualitas keseluruhan hasil panen.

Pada satu musim tanam, Junaidi mengelola hingga 20.000 pohon tembakau atau setara lahan berukuran satu hektare. Jumlah produksi dari lahan seluas itu mencapai 1,8 hingga 2 ton tembakau kering dengan harga rata-rata Rp30 ribu per kilogram, sehingga memberikan omzet satu musim tanam sekitar Rp60 juta.

Sejak 2025, ia merintis rumah produksi tembakau yang mengolah berbagai jenis bahan baku menjadi produk tembakau iris dan rokok kretek skala kecil. Industri pengolahan itu memperkerjakan 18 orang yang terdiri atas 14 tenaga penggiling dan 4 tenaga pengemasan.

Kapasitas produksi rumah usaha tersebut mencapai 1.000 hingga 1.500 bungkus per periode produksi dengan pemasaran yang masih difokuskan untuk pasar lokal Kabupaten Dompu dan sekitarnya.

Para petani tembakau yang berjumlah sekitar 6.000 orang, kini menaruh harapan besar terhadap pertumbuhan industri pengolahan hasil tembakau skala lokal. Mereka ingin pemerintah terus mendorong perkembangan sektor ini agar nilai ekonomi tembakau tidak berhenti di tingkat budi daya, tetapi juga mengalir hingga ke hilir.

Bangun industri dari desa

Kabupaten Dompu punya modal kuat untuk mengembangkan industri hasil tembakau lantaran luas areal tanam tembakau mencapai 600 hektare dengan produksi lebih dari 1.100 ton per tahun.

Kecamatan Pekat menjadi salah satu sentra utama dengan luas tanam 192 hektare dan jumlah produksi sebanyak lebih dari 346 ton pada tahun 2025.

Struktur ekonomi yang hanya bertopang pada penjualan bahan baku membuat nilai ekonomi yang tercipta relatif terbatas.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, daerah yang mampu mengolah komoditas menjadi produk bernilai tambah justru memperoleh manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan daerah yang hanya menjual bahan mentah.

Pemerintah Kabupaten Dompu mengusung hilirisasi tembakau sebagai agenda penting dalam pembangunan daerah guna meningkatkan daya saing, sekaligus memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Bupati Dompu Bambang Firdaus menjelaskan bahwa tembakau Dompu sebagian besar dijual dalam bentuk bahan baku. Pemkab ingin nilai tambah tetap berada di Dompu melalui hilirisasi, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan petani, pelaku usaha, dan masyarakat secara lebih luas.

Hilirisasi bukan sekadar memproduksi rokok. Hilirisasi adalah membangun rantai ekonomi yang lebih panjang mulai dari pengolahan bahan baku, pencampuran, pelintingan, pengemasan, distribusi, hingga pemasaran.

Pada 18 September 2023, Pemerintah Kabupaten Dompu meresmikan rumah produksi rokok sigaret kretek tangan (SKT) di Desa Woko, Kecamatan Pajo, yang menjadi awal perjalanan hilirisasi tembakau.

Rumah produksi itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat produksi rokok kretek tangan, tetapi juga dikembangkan sebagai pusat riset cita rasa tembakau lokal guna membangun identitas produk yang memiliki karakter dan daya saing tersendiri.

Berbagai pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia terus dilakukan mencakup seluruh rantai produksi, mulai dari pengolahan bahan baku, proses pelintingan, pengemasan, hingga pengendalian mutu produk.

Pada 4 Juni 2026, Pemerintah Kabupaten Dompu kembali meresmikan rumah produksi baru yang juga mengolah hasil tembakau di Desa Kadindi Barat, Kecamatan Pekat.

Keberadaan dua rumah produksi tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk membangun ekosistem industri hasil tembakau yang berkelanjutan dari desa-desa yang terus berkembang di tanah Dompu.

Kemandirian ekonomi

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025, Kabupaten Dompu memiliki total anggaran sebanyak Rp1,36 triliun dengan target pendapatan asli daerah atau PAD senilai Rp151,82 miliar.

Hingga tutup buku tanggal 31 Desember 2025, realisasi PAD hanya mencapai Rp141,37 miliar atau 93,12 persen dari target selama setahun.

Capaian itu menunjukkan kinerja yang relatif baik, sekaligus memperlihatkan kontribusi PAD terhadap keseluruhan APBD masih tergolong kecil mengingat sebagian besar pendapatan masih bergantung kepada transfer pemerintah pusat.

Dalam APBD 2026, pendapatan daerah ditetapkan sekitar Rp1,12 triliun dengan belanja mencapai Rp1,17 triliun. Target PAD naik menjadi Rp189,25 miliar agar dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Dompu membutuhkan mesin-mesin ekonomi baru yang mampu menciptakan aktivitas produktif secara berkelanjutan. Hilirisasi tembakau menjadi salah satu jawaban dari tantangan fiskal.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Sumbawa Sugeng Hariyanto mengatakan industri hasil tembakau yang legal dapat memberikan manfaat ekonomi, sekaligus berkontribusi terhadap penerimaan negara.

Keberadaan industri legal membantu menciptakan iklim usaha yang sehat dan memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengoptimalkan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Pada 2026, Kabupaten Dompu menerima DBHCHT sekitar Rp12 miliar. Angka itu menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp22 miliar.

Penurunan tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat basis industri legal agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat terus mendukung pembangunan daerah.

Hilirisasi tembakau bukan sekadar membangun rumah produksi atau peluncuran merek rokok lokal. Sesungguhnya, proyek yang sedang dibangun adalah fondasi ekonomi baru yang bertumpu pada kekuatan daerah sendiri.

Tantangan pembangunan ke depan bukan lagi sebatas meningkatkan produksi tembakau, tetapi memastikan lebih banyak proses pengolahan berlangsung di dalam daerah agar nilai tambah, lapangan kerja, dan keuntungan ekonomi tidak terus mengalir keluar.

Hilirisasi tentu bukan solusi instan bagi seluruh persoalan fiskal yang dihadapi Kabupaten Dompu. Namun, langkah itu menjadi salah satu ikhtiar penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi daerah di tengah ketidakpastian ekonomi dan keterbatasan anggaran.

Dari hamparan ladang tembakau di Pekat, hingga rumah produksi di Woko dan Kadindi Barat, Kabupaten Dompu sedang menapaki jalan panjang menuju transformasi ekonomi.

Jalan yang mungkin tidak selalu mudah, tetapi menawarkan harapan bahwa kekayaan yang tumbuh di tanah Dompu suatu hari nanti dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat yang mengelolanya dan menciptakan kemandirian bagi ekonomi daerah.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2026