Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memastikan sejumlah harga kebutuhan masyarakat dipastikan dalam taraf aman, salah satunya harga plastik yang mengalami kenaikan di beberapa wilayah imbas perang di Timur Tengah.

Pramono menegaskan bahwa inflasi di DKI Jakarta juga masih terkendali dan meminta warga di Jakarta tidak perlu panic buying atas fenomena tersebut.

"Di Jakarta sampai dengan hari ini kami memantau harian, inflasinya masih terjaga dengan baik. Dan demikian tidak perlu panic buying karena semua kebutuhan utama itu stoknya lebih dari cukup," katanya saat Groundbreaking Pasar Gardu Asem, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).

Sebagai pembanding, berdasarkan catatan Bisnis, Pasar Pucang Anom Surabaya, Jawa Timur mengalami kenaikan penjualan plastik hingga 40%. Kenaikan terjadi sejak Idulfitri 2026 pada akhir Maret lalu.

Diketahui, Banderol Brent yang tercatat bahkan sempat menyentuh lebih US$100 per barel hingga aktivitas logistik internasional yang terhambat dari kawasan Timur Tengah menuju Asia imbas pembatasan Selat Hormuz terjadi pula di tengah lonjakan harga bahan baku yang juga signifikan.

Salah satu komoditas utama, seperti polypropylene tercatat mengalami kenaikan harga hingga 250% sejak awal tahun. Bahkan lonjakan harga plastik menekan daya kerja industri yang berujung pada potensi PHK.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier menuturkan jika gangguan pasokan bahan baku plastik terus berlanjut, tekanan terhadap industri hilir akan semakin besar.

“Ada beberapa yang mungkin mereka sudah mengarah ke sana [PHK], tapi, karena mereka masih punya modal, kita coba survive dulu ya. Namun, arah ke sana [PHK] itu sudah ada beberapa industri kita yang sudah mengarah ke sana. Industri plastik hilirnya, yang kita sebagai pengguna bahan baku plastik,” kata Henry saat dihubungi Bisnis, Minggu (5/4/2026).

Dia menyebut kemampuan industri petrokimia dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 50%–60% kebutuhan. Artinya, sekitar 40%–50% sisanya masih bergantung pada impor, terutama dari Timur Tengah dan sebagian dari China.

Aphindo mencatat lonjakan harga bahan baku plastik sudah merembet ke tingkat konsumen. Henry mengingatkan, kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, di tengah daya beli masyarakat yang sudah melemah.

Bisnis.com, SURABAYA – Konflik bersenjata yang berkecamuk antara Iran dan Israel-Amerika Serikat di kawasan Jazirah Arab yang berdampak terhadap stok maupun harga minyak dunia ternyata juga berdampak pada komponen plastik yang telah menjadi kebutuhan utama masyarakat, khususnya di Indonesia.

Banderol Brent yang tercatat bahkan sempat menyentuh lebih US$100 per barel hingga aktivitas logistik internasional yang terhambat dari kawasan Timur Tengah menuju Asia imbas pembatasan Selat Hormuz terjadi pula di tengah lonjakan harga bahan baku yang juga signifikan. Salah satu komoditas utama, seperti polypropylene tercatat mengalami kenaikan harga hingga 250% sejak awal tahun.

Keadaan tersebut juga menjadi perhatian pemangku kebijakan moneter, yakni Bank Indonesia (BI). Kepala Perwakilan BI Jawa Timur Ibrahim mengungkapkan jalur utama dari distribusi minyak dunia sebesar 70% ditopang oleh Selat Hormuz, di mana 20% pasokan minyak berasal dari negara-negara Teluk dengan lalu lintas perdagangan sekitar 102 juta barrel per hari.

Ia mengungkapkan bahwa produk turunan dari minyak mentah yang dapat dipahami oleh kebanyakan masyarakat awam hanya berkutat pada bahan bakar minyak (BBM) maupun produk sejenisnya. Namun, terdapat komponen yang memerlukan peran dari minyak mentah, seperti amonia, yang merupakan senyawa kimia yang digunakan sebagai bahan baku dasar industri, termasuk pupuk hingga plastik.

"Untuk membuat pupuk urea, amonia bahan-bahan untuk 70% adalah dari gas. Sehingga tidak dipungkiri ada potensi risiko produk urea, amonia yang bisa diturunkan menjadi produk chemical product, seperti plastik, pupuk, dan turunannya itu kemungkinan akan terganggu," papar Ibrahim.

Menurutnya, terbatasnya pasokan amonia yang diakibatkan oleh berbagai faktor di atas merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari untuk dapat terjadi secara cepat maupun lambat. Berbagai sektor industri yang memerlukan amonia juga dihadapkan dengan tantangan yang terjal, imbas dari serangkaian konflik yang terjadi.

"Tergantung tadi durasi. Apakah stok yang ada di dunia, di Indonesia, Jawa Timur itu bisa bertahan berapa bulan misalnya. Lamanya durasi konsepsi di pasokan tentu akan mengurangi pasokan atau yang ada di gudang kita. Ini tentu menjadi challenging," bebernya.

Oleh sebab itu, Ibrahim menyatakan Bank Indonesia akan melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait guna memastikan bahan baku plastik tetap tersedia stok serta dapat diperoleh dengan harga yang tidak terlalu tinggi supaya tidak membebankan industri maupun pelaku ekonomi.

"Kita juga harus komunikasi terkait dengan pembagian bahan baku plastik yang yang tetap mendukung UMKM. Kita juga concern bahwa produk-produk plastik ini yang banyak dibutuhkan UMKM juga harus kita pastikan tetap aman," tegas Ibrahim.

Pantauan Bisnis, para pedagang plastik di Surabaya, Jawa Timur semakin terlihat risau dan menjerit akibat meroketnya harga mayoritas produk plastik dari hari ke hari, di mana banderolnya naik hingga mencapai 40% dibanding harga sebelumnya.

Mimin (65 tahun), supplier produk plastik Toko Plastik Laksono di Pasar Pucang Anom Surabaya mengungkapkan bahwa kenaikan harga plastik itu terjadi sejak Idulfitri 2026 pada akhir Maret lalu.

"Sudah pokoknya berbicara harga plastik itu, kita [pedagang] tidak bisa aneh-aneh. Dari harga Rp9.000 itu, tiba-tiba naik menjadi Rp15.000, semua jenis plastik naiknya hampir 40%," ujar Mimin saat ditemui Bisnis.

Mimin menjelaskan, bahwa sesuai dengan penjelasan industri tempatnya membeli secara grosir, kenaikan harga plastik tersebut bisa terjadi akibat tersendatnya pasok minyak yang masuk ke tanah air akibat perang yang tidak kunjung selesai di Timur Tengah.

"Iya [harga plastik melonjak gara-gara] perang. Katanya 'kan biji plastik ini dibuatnya dari minyak bumi," ungkapnya

Ia juga menyampaikan situasi lain yang juga menyulitkan dirinya maupun pedagang lainnya adalah terletak pada beban biaya penambahan modal ketika membeli secara grosir.

Dirinya bercerita para pelanggan telah lebih dulu memborong persediaan plastik di tokonya sebelum harga plastik naik. Sehingga pedagang yang telat sadar akan kenaikan harga plastik, harus merogoh kocek lebih saat melakukan pemesanan ke pabrik.

"Pertengahan puasa itu, semua pelanggan datang beli plastik dengan jumlah banyak, dan kami tidak tahu, kalau ternyata harga plastik akan bertambah mahal," bebernya.

Lebih lanjut, wanita paruh baya ini turut mengatakan kekhawatiranya sebagai ibu rumah tangga saat harga plastik semakin melambung tinggi. Ia khawatir harga kebutuhan bahan pokok yang dibungkus menggunakan plastik akan turut terdongkrak.

"Kalau harga plastik naik, harga lain-lainnya juga naik. Harga tempe naik, harga tahu naik mengikuti. Terus rakyat bagaimana kayak begini. Hidup rakyat malah tertekan terus," ungkapnya.

Sementara itu, pedagang plastik lainnya, Maksum (48 tahun), juga mengungkapkan hal serupa. Ia mengungkapkan bahwa lonjakan harga plastik yang signifikan baru terjadi pertama kali sepanjang sejarah ia berdagang.

"Yang parah ya baru kali ini. Tahun ini naiknya sudah ugal-ugalan, ada yang naik Rp5.000, Rp7.000, bahkan Rp15.000. Omzet naiknya juga tipis, tapi modal kulak harus ditambah," bebernya.

Namun begitu, Maksum mengaku bahwa dirinya belum berani untuk menaikkan harga produk olahan plastik yang dijualnya tersebut dengan margin yang terlalu tinggi dari harga modal yang didapatkannya.

"Kalau harga jual dinaikkan ketinggian, saya malah tidak bisa jualan lagi nanti. Keluhannya pelanggan juga banyak, banyak pembeli lebih menahan dulu, hanya pelanggan tertentu saja yang beli sekarang," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelaku industri plastik hilir nasional mulai menahan penerimaan order baru seiring meningkatnya ketidakpastian pasokan bahan baku.

Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Aphindo), Henry Chevalier, mengatakan pengusaha saat ini cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil kontrak baru. Hal ini dilakukan untuk menghindari risiko gagal memenuhi kewajiban produksi.

“Akibatnya, industri tidak berani mengambil kontrak baru dengan customer karena ketidakpastian pasokan bahan baku. Banyak order yang akhirnya tertahan,” ujar Henry kepada Bisnis, Selasa (31/3/2026).

Tekanan terhadap industri tidak hanya berasal dari kelangkaan pasokan, tetapi juga lonjakan harga bahan baku yang signifikan. Salah satu komoditas utama seperti polypropylene tercatat mengalami kenaikan harga hingga 250% sejak awal tahun.

Kenaikan tajam ini terjadi di tengah gangguan rantai pasok global. Konflik geopolitik dan hambatan distribusi dari kawasan Timur Tengah ke Asia, termasuk China, menyebabkan arus bahan baku menjadi tidak lancar.

Selain itu, sejumlah negara produsen kini lebih memprioritaskan kebutuhan domestik dibandingkan ekspor. Kebijakan tersebut semakin mempersempit akses bahan baku bagi industri di Indonesia yang masih bergantung pada impor.

“Bahan baku bukan hanya naik, tapi juga sulit didapat. Ini yang membuat industri semakin tertekan,” kata Henry.

Dia menambahkan, upaya mencari sumber alternatif juga menghadapi kendala serupa karena hampir seluruh kawasan mengalami tekanan pasokan. Bahkan, China yang selama ini menjadi pemasok utama kini lebih fokus memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“China saja sekarang lebih mengutamakan kebutuhan dalam negeri. Jadi kita mau cari dari mana lagi? Ini yang membuat situasi semakin sulit,” ujarnya.

Dalam kondisi tersebut, sejumlah perusahaan mulai mengambil langkah mitigasi dengan menetapkan status force majeure. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk ketidakmampuan memenuhi kontrak akibat keterbatasan bahan baku.

Meski demikian, pelaku industri tetap berupaya menjaga keberlangsungan operasional di tengah tekanan. Aphindo juga mendorong adanya penyesuaian kebijakan untuk membantu industri bertahan.

Salah satu yang disoroti adalah kebijakan perdagangan seperti bea masuk anti dumping (BMAD) dan instrumen pengamanan lainnya. Menurut Henry, kebijakan tersebut perlu dikaji ulang agar tidak menambah beban industri dalam situasi yang belum stabil.

“Kalau sekarang tetap dikenakan pembatasan seperti BMAD, sementara bahan baku masih sulit didapat, tentu akan semakin memberatkan industri dalam negeri,” ucapnya.

Henry menekankan bahwa kebijakan pengamanan sebaiknya diterapkan ketika kondisi pasokan sudah kembali normal. Dalam jangka pendek, prioritas utama adalah memastikan industri tetap dapat beroperasi dan memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Dengan dukungan kebijakan yang adaptif serta stabilisasi pasokan, industri plastik nasional diharapkan mampu melewati fase tekanan ini. Langkah tersebut sekaligus menjadi kunci menjaga keberlanjutan sektor manufaktur di tengah tantangan global.