Bisnis.com, MALANG—Lonjakan harga kemasan plastik hingga 100% akibat imbas memanasnya konflik geopolitik global yang juga membuat melambungnya harga bahan baku plastik serta naiknya harga minyak mentah dunia kini mencekik operasional UMKM, namun juga momentum menerapkan kebijakan melarang penggunaan plastik sekali pakai.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), M. Sri Wahyudi Suliswanto, mengatakan kondisi tersebut perlu disikapi UMKM untuk segera menjadikan situasi darurat ini sebagai momentum menyetop plastik sekali pakai lewat diskon khusus bagi pelanggan yang membawa wadah sendiri, sementara pemerintah secara paralel dituntut mencari pemasok alternatif dari negara non-konflik.

“UMKM kuliner sebagai sektor yang paling rentan akibat ketergantungan absolut mereka pada wadah makanan, gelas minuman, dan tas kresek,” katanya, Kamis (9/4/2026).

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMM menilai, biaya produksi yang membengkak tajam memaksa pelaku usaha masuk ke jurang dilema. Jika mereka nekat menaikkan harga jual produk harian, risikonya para pembeli setia akan berlari mencari alternatif lain mengingat kemampuan daya beli masyarakat saat ini tergolong masih lesu.

Namun, jika mereka menahan harga demi mempertahankan pelanggan, keberlangsungan usaha justru terancam gulung tikar.

Wahyudi memaparkan, akar dari krisis ini secara telanjang membongkar rapuhnya kemandirian industri dalam negeri.

"Negara kita sangat bergantung pada impor bahan baku plastik. Ketika gejolak geopolitik mengganggu jalur distribusi internasional dan memicu lonjakan harga minyak mentah, harga domestik langsung tercekik," tegasnya.

Kondisi memprihatinkan ini semakin diperparah oleh rantai distribusi domestik yang terlampau panjang.

Namun, dia menilai, hal justru menjadi peluang mengubah musibah menjadi berkah melalui perubahan perilaku konsumsi di tengah masyarakat. "Ini adalah saat yang paling tepat untuk memukul mundur kebiasaan penggunaan plastik," ujarnya.

Dia menyarankan UMKM menerapkan strategi diferensiasi harga. Konsumen yang sadar membawa wadah sendiri berhak mendapat harga lebih murah. Langkah taktis ini diyakini tidak hanya menyelamatkan fondasi finansial UMKM, tetapi juga ampuh membangun budaya pro-lingkungan jangka panjang. Namun, dia mengingatkan, beban ini tidak bisa dipikul sendirian, mengingat komponen plastik digunakan secara masif di berbagai sektor industri di Indonesia, mulai dari kuliner rumahan, manufaktur skala besar, hingga otomotif. Intervensi negara adalah kebijakan mutlak yang tidak bisa ditawar.

"Pemerintah tidak boleh tutup mata melihat penderitaan UMKM. Harus ada intervensi tegas mengamankan stabilitas harga plastik di pasaran karena daya rusaknya sangat luas," katanya.

Dia menyarankan, langkah paling konkret saat ini adalah pemerintah aktif memfasilitasi pencarian penyuplai bahan baku dari negara yang aman dari konflik.

Kolaborasi komprehensif antara pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen diharapkan tak sekadar menyelamatkan bisnis UMKM hari ini, tetapi sukses menjadi titik balik masyarakat menuju pola konsumsi cerdas yang sepenuhnya bebas dari jerat ketergantungan limbah plastic.