JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Hinca Pandjaitan mengapresiasi profesionalisme dan ketelitian Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam membongkar kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang melibatkan Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. Menurut dia, performa tim jaksa penuntut umum dalam perkara ini sangat rapi dan berbasis data yang solid.

Hinca berpendapat, Kejagung telah menunjukkan lompatan besar dalam pembuktian hukum pidana modern di Indonesia. Jaksa dinilai berhasil mengintegrasikan instrumen bukti elektronik secara cermat untuk memperkuat konstruksi hukum dakwaan.

"Saya membaca materi dakwaan dan tuntutannya. Alat bukti elektroniknya, seperti rekaman transaksional, chat WhatsApp, hingga email, dikumpulkan dengan sangat lengkap dan dimasukkan langsung ke materi tuntutan untuk mengunci fakta data dan angka. Cara jaksa menyusun tuntutan ini sangat inline (sejalan) untuk membongkar kejahatan kerah putih (white collar crime). Sangat sulit dipatahkan oleh pihak pembela," ujar Hinca dikutip dari YouTube Akbar Faizal Uncensored, Sabtu (27/6/2026).

Diajuga meluruskan opini publik yang berkembang di media sosial terkait adanya motif politik atau kriminalisasi dalam kasus ini. Menurut Hinca, apa yang dilakukan Kejagung murni penegakan hukum substantif. Ia bahkan membandingkan kasus ini dengan kasus mantan menteri lainnya, seperti Tom Lembong, yang dinilainya berbeda jauh bak "langit dan bumi".

Di sisi lain, tuntutan pidana 18 tahun penjara, serta kewajiban uang pengganti sebesar Rp4,9 triliun, dinilai merupakan kalkulasi nyata jaksa atas kerugian negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh terdakwa di persidangan. Komisi III DPR melihat Kejagung bekerja secara teliti, senyap, dan telaten tanpa terpengaruh oleh kebisingan perdebatan opini di luar ruang pengadilan.

Hinca menuturkan bahwa jika kasus ini berkekuatan hukum tetap, perkara ini akan tercatat sebagai the best and the new white collar crime di Indonesia. Ini karena mampu mengurai kejahatan kerah putih tingkat tinggi yang melibatkan raksasa teknologi dunia.

Hinca berharap agar solidnya pembuktian digital yang telah dibangun oleh Kejagung dapat menjadi dasar pertimbangan yang kuat bagi Majelis Hakim untuk memberikan keputusan yang adil demi masa depan hukum dan pendidikan di Indonesia.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan mengusulkan legalisasi ganja secara terbatas untuk kepentingan medis. Menurutnya, perlu dibentuk suatu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk legalisasi ganja.

Usulan itu disampaikan Hinca saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan RUU Narkotika dan Psikotropika bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bareskrim Polri, Selasa (7/4/2026). Hinca menilai, legalisasi ganja secara terbatas, ditujukan agar peredaran ganja tidak lagi berlangsung secara ilegal.

“Supaya tidak gelap, ya dibuat terang. Kita buat peredaran terang. Nah yang terang itu apa? Bikin satu kawasan, namanya, di pulau misalkan. Saya sebut Kawasan Ekonomi Khusus Ganja Medis Indonesia,” kata Hinca.

Legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan, legalisasi ini ditujukan untuk mengelola penanganan medis dengan ganja hanya di kawasan tertentu dan pengawasan ketat oleh negara.

Ia menyebutkan, kawasan itu dapat berupa pulau khusus yang dijadikan pusat produksi, riset, hingga rehabilitasi. Menurutnya, selama ini persoalan utama dalam regulasi narkotika adalah peredaran gelap.

Oleh karena itu, Hinca menilai pendekatan yang diperlukan bukan hanya penindakan, tetapi juga pengaturan yang terkontrol.

“Bagi saya kalau saya ditanya, saya mengusulkan di mana? Pulau-pulau di Maluku. Kenapa? Columbus datang ke sana mencari rempah-rempah, sedangkan ganja medis adalah bagian dari rempah-rempah. Bumbu itu, bumbu makanan,” ungkap Hinca.

Hinca menambahkan, skema tersebut juga berpotensi memberikan pemasukan bagi negara sekaligus menjawab persoalan keterbatasan anggaran BNN.

Ia mencontohkan model pengelolaan seperti yang diterapkan pada sektor lain, di mana sebagian besar pendapatan digunakan untuk operasional dan sisanya masuk ke kas negara.

“Kalau itu terjadi, mestinya ada anggaran yang cukup. Kita selalu berdebat BNN enggak ada anggarannya,” kata dia.

Selain itu, Hinca mengusulkan agar pusat rehabilitasi pengguna narkotika juga dipindahkan ke kawasan khusus tersebut. Dengan begitu, proses pemulihan dinilai bisa lebih optimal karena berada dalam lingkungan yang terkontrol.

“Pusat rehabilitasi itu pindahkan saja di situ. Jadi enggak lagi di tengah kota, hidup dengan alam, dijaga bagus,” jelasnya.

Selain itu, Hinca juga menyinggung belum adanya riset komprehensif terkait ganja medis di Indonesia. Padahal, Mahkamah Konstitusi telah meminta pemerintah untuk melakukan kajian.

“Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah untuk bikin riset tentang ganja medis, enggak pernah dilakukan. Kita tunggu risetnya itu,” katanya.

Bahkan, Hinca menilai, ganja memiliki sejumlah potensi, mulai dari kebutuhan medis hingga pertanian. Untuk itu, ia mempertanyakan mengapa ganja medis masih dipandang negatif.

“Kalau sabu berdampak pada tindakan kriminal, kalau ganja enggak ada dampaknya pada kriminal,” ucap Hinca.

Lebih jauh, Hinca memastikan akan terus mendorong gagasan tersebut masuk dalam pembahasan revisi Undang-Undang Narkotika. Ia menyebutkan bahwa kajian awal terkait usulan itu juga telah disiapkan.

“Saya akan dorong. Sikap saya dan fraksi saya (Demokrat) jelas ke arah itu,” pungkasnya.