JAKARTA - Pemerintah terus mematangkan rencana pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor keuangan di Bali yang dirancang dengan skema hukum dan insentif khusus untuk menarik minat investor global. Langkah strategis ini merupakan implementasi dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan koordinasi intensif antar-kementerian, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, bahwa kawasan ini akan menempati lahan seluas kurang lebih 100 hektare. Salah satu keunggulan utama yang ditawarkan adalah penerapan sistem hukum common law yang mengadopsi praktik internasional, serupa dengan model yang diterapkan di Dubai, Uni Emirat Arab. Meski demikian, sistem hukum nasional tetap akan berlaku sepenuhnya di luar kawasan khusus tersebut.

"Itu dengan KEK sekitar 100 hektare di situ. Common Law disitu, cara Dubai. Diluarnya hukum kita biasa. Kita juga begitu," ujar Purbaya kepada awak media di kantornya, Senin (4/5/2026).

Purbaya menambahkan bahwa penggunaan sistem hukum ganda dalam satu wilayah kedaulatan merupakan praktik yang sudah lumrah di dunia internasional, di mana beberapa negara memadukan common law dengan sistem hukum lain seperti hukum syariah. Selain fleksibilitas regulasi, pemerintah juga menjanjikan insentif fiskal yang sangat kompetitif bagi para pemodal.

Bendahara negara itu menegaskan kesiapannya untuk memberikan tarif pajak hingga 0 persen bagi investor yang menanamkan modalnya di KEK Keuangan Bali. Kawasan Ekonomi Khusus sebagai Katalis Ekonomi Nasional



"Kalau dia minta saya kasih 0 persen. Kenapa saya kasih? Tadinya kan gak ada juga," ungkapnya.

Kebijakan ini dipandang bukan sekadar pemberian fasilitas pajak, melainkan bagian dari strategi besar untuk memperkokoh fundamental ekonomi nasional. Masuknya dana global ke kawasan ini diharapkan mampu memperkuat cadangan devisa serta menjadi mesin pembiayaan baru bagi pembangunan di Indonesia.

Salah satu dampak positif yang diharapkan adalah masuknya likuiditas ke instrumen keuangan domestik, khususnya surat utang negara. "Jadi supply pembeli bond kita akan semakin banyak," imbuh Purbaya.

Pemerintah optimistis bahwa kehadiran KEK Keuangan ini akan meningkatkan daya saing Indonesia dalam kompetisi menarik investasi asing. Purbaya menyatakan bahwa proyek strategis ini ditargetkan dapat segera terealisasi dalam waktu dekat.

"Ini langkah strategis, yang dalam terdekat akan segera diwujudkan. Kita tunggu langkah selanjutnya," pungkasnya.

SIDOARJO - Di tengah dinamika geopolitik global dan pergeseran rantai pasok dunia, Indonesia mulai dilirik sebagai lokasi alternatif yang strategis bagi investasi industri halal. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Halal Sidoarjo menjadi salah satu inisiatif yang diproyeksikan mampu menangkap peluang tersebut, seiring meningkatnya minat investor global yang secara aktif mencari kawasan yang stabil dan memiliki kepastian regulasi.

Menangkap momentum tersebut, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Halal Sidoarjo memiliki posisi strategis sebagai hub baru bagi industri halal global. Kawasan ini menjadi titik temu kepentingan investasi dari Timur Tengah, Asia, hingga Barat yang membutuhkan basis produksi dan distribusi di kawasan yang relatif stabil.

Dalam beberapa waktu terakhir, berbagai investor global telah melakukan kunjungan dan penjajakan langsung ke kawasan ini. Ketertarikan tidak hanya berasal dari kawasan Asia, tetapi juga mencakup pelaku industri dari Amerika Serikat dan Eropa, serta potensi kolaborasi dengan mitra dari Timur Tengah.

Namun demikian, sebagian besar calon investor saat ini masih berada dalam posisi wait and see, menunggu kepastian penetapan status KEK sebagai landasan hukum dan insentif utama dalam realisasi investasi mereka. Potensi investasi yang tengah dijajaki bernilai besar dan strategis serta berpeluang menciptakan multiplier effect bagi perekonomian nasional, termasuk dalam penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekspor, serta penguatan rantai pasok industri halal Indonesia.

Sebagai informasi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Halal Sidoarjo yang terletak di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, dikembangkan sebagai pusat unggulan industri halal di Indonesia. Dengan luas lahan mencapai 796,65 hektare, kawasan ini dirancang sebagai ekosistem industri halal terintegrasi yang mencakup produksi, pengolahan, logistik halal, serta distribusi berbasis standar halal.

Tidak hanya sektor manufaktur, pengembangan kawasan ini juga membuka peluang bagi industri jasa, termasuk jasa keuangan dan berbagai layanan pendukung lainnya yang memiliki atribusi halal, sehingga membentuk ekosistem halal yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Sebagai bagian dari pengembangan tersebut, PT Makmur Berkah Amanda Tbk juga memiliki rekam jejak yang kuat dalam pengelolaan kawasan industri melalui kawasan industri SAFE ‘n’ LOCK yang telah beroperasi lebih dari 20 tahun.

Kawasan ini telah dipercaya oleh lebih dari 500 tenant dari berbagai negara, di antaranya Kimberly-Clark Softex, Sharp Corporation, Oriflame, Wings Group Indonesia, Mayora Group, serta Mixue. Pengalaman ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS) sebagai kawasan industri halal yang terintegrasi dan berdaya saing global.

KEK ini diusulkan oleh PT Makmur Berkah Amanda Tbk dengan target realisasi investasi mencapai Rp97,8 triliun hingga tahun 2054 serta potensi penyerapan tenaga kerja lebih dari 300 ribu orang. Skala pengembangan ini mencerminkan besarnya peran strategis KEK Industri Halal Sidoarjo dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat daya saing industri halal Indonesia di tingkat global.

Pengembangan Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS) telah memperoleh dukungan dari Kementerian Perindustrian, Dewan Nasional KEK, serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang menegaskan kesiapan ekosistem dari sisi kebijakan maupun implementasi.

Direktur Utama PT Makmur Berkah Amanda Tbk Adi Saputra Tedja Surya, menyampaikan bahwa keberadaan insentif pemerintah melalui penetapan Kawasan Ekonomi Khusus akan menjadi faktor kunci dalam percepatan pengembangan industri halal nasional.

“Insentif-insentif yang diberikan pemerintah melalui Kawasan Ekonomi Khusus Industri Halal Sidoarjo diharapkan dapat mempercepat perkembangan industri halal di Indonesia. Dengan dukungan ketersediaan bahan baku, besarnya populasi muslim, serta sistem sertifikasi halal yang berada di bawah BPJPH, Indonesia memiliki fondasi yang sangat kuat untuk semakin mendekatkan diri pada target sebagai pusat global halal hub,” ujar Adi, Senin (20/4/2026).

“Semangat kami sejalan dengan arahan Presiden terkait pentingnya industrialisasi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja untuk memperkuat perekonomian Indonesia,” sambungnya.

Ia juga menambahkan bahwa keberadaan KEK Industri Halal Sidoarjo diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat regional. “Beberapa negara di kawasan telah lebih dahulu mengembangkan KEK dalam skala besar. Vietnam memiliki 4 KEK dengan total luas sekitar 1,6 juta hektare, Malaysia 6 KEK seluas 2,15 juta hektare, dan Thailand 10 KEK dengan luas sekitar 622.000 hektare,” katanya.

Sementara itu, kata dia, Filipina memiliki ratusan KEK meskipun dengan skala luasan yang lebih kecil. “Indonesia saat ini memiliki 24 KEK dengan total luas sekitar 21.000 hektare, sehingga masih terdapat ruang besar untuk pengembangan lebih lanjut,” jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, juga menegaskan pentingnya peran industri halal dalam skala global. “Halal adalah gaya hidup. Halal adalah standar mutu. Halal adalah modernisasi. Dan halal Indonesia adalah kontribusi untuk masyarakat dunia,” ujarnya.

Langkah pengembangan ini juga menjadi semakin krusial dalam menyambut implementasi kewajiban sertifikasi halal secara nasional yang akan berlaku penuh pada Oktober 2026. Kebijakan ini akan berdampak luas terhadap berbagai sektor industri, sehingga mendorong kebutuhan signifikan terhadap fasilitas produksi, pengolahan, serta rantai pasok halal yang terintegrasi.

Melihat tingginya minat global, kesiapan ekosistem, serta momentum yang sedang terbentuk, penetapan Peraturan Pemerintah terkait KEK Industri Halal menjadi langkah strategis untuk memastikan Indonesia dapat mengoptimalkan peluang global serta memperkuat posisinya sebagai pusat industri halal dunia.

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan mengusulkan legalisasi ganja secara terbatas untuk kepentingan medis. Menurutnya, perlu dibentuk suatu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk legalisasi ganja.

Usulan itu disampaikan Hinca saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pembahasan RUU Narkotika dan Psikotropika bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Bareskrim Polri, Selasa (7/4/2026). Hinca menilai, legalisasi ganja secara terbatas, ditujukan agar peredaran ganja tidak lagi berlangsung secara ilegal.

“Supaya tidak gelap, ya dibuat terang. Kita buat peredaran terang. Nah yang terang itu apa? Bikin satu kawasan, namanya, di pulau misalkan. Saya sebut Kawasan Ekonomi Khusus Ganja Medis Indonesia,” kata Hinca.

Legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan, legalisasi ini ditujukan untuk mengelola penanganan medis dengan ganja hanya di kawasan tertentu dan pengawasan ketat oleh negara.

Ia menyebutkan, kawasan itu dapat berupa pulau khusus yang dijadikan pusat produksi, riset, hingga rehabilitasi. Menurutnya, selama ini persoalan utama dalam regulasi narkotika adalah peredaran gelap.

Oleh karena itu, Hinca menilai pendekatan yang diperlukan bukan hanya penindakan, tetapi juga pengaturan yang terkontrol.

“Bagi saya kalau saya ditanya, saya mengusulkan di mana? Pulau-pulau di Maluku. Kenapa? Columbus datang ke sana mencari rempah-rempah, sedangkan ganja medis adalah bagian dari rempah-rempah. Bumbu itu, bumbu makanan,” ungkap Hinca.

Hinca menambahkan, skema tersebut juga berpotensi memberikan pemasukan bagi negara sekaligus menjawab persoalan keterbatasan anggaran BNN.

Ia mencontohkan model pengelolaan seperti yang diterapkan pada sektor lain, di mana sebagian besar pendapatan digunakan untuk operasional dan sisanya masuk ke kas negara.

“Kalau itu terjadi, mestinya ada anggaran yang cukup. Kita selalu berdebat BNN enggak ada anggarannya,” kata dia.

Selain itu, Hinca mengusulkan agar pusat rehabilitasi pengguna narkotika juga dipindahkan ke kawasan khusus tersebut. Dengan begitu, proses pemulihan dinilai bisa lebih optimal karena berada dalam lingkungan yang terkontrol.

“Pusat rehabilitasi itu pindahkan saja di situ. Jadi enggak lagi di tengah kota, hidup dengan alam, dijaga bagus,” jelasnya.

Selain itu, Hinca juga menyinggung belum adanya riset komprehensif terkait ganja medis di Indonesia. Padahal, Mahkamah Konstitusi telah meminta pemerintah untuk melakukan kajian.

“Mahkamah Konstitusi memerintahkan pemerintah untuk bikin riset tentang ganja medis, enggak pernah dilakukan. Kita tunggu risetnya itu,” katanya.

Bahkan, Hinca menilai, ganja memiliki sejumlah potensi, mulai dari kebutuhan medis hingga pertanian. Untuk itu, ia mempertanyakan mengapa ganja medis masih dipandang negatif.

“Kalau sabu berdampak pada tindakan kriminal, kalau ganja enggak ada dampaknya pada kriminal,” ucap Hinca.

Lebih jauh, Hinca memastikan akan terus mendorong gagasan tersebut masuk dalam pembahasan revisi Undang-Undang Narkotika. Ia menyebutkan bahwa kajian awal terkait usulan itu juga telah disiapkan.

“Saya akan dorong. Sikap saya dan fraksi saya (Demokrat) jelas ke arah itu,” pungkasnya.

JAKARTA - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dikelola oleh InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) menyiapkan sejumlah tawaran insentif fiskal bagi investor. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menggenjot investasi.

Direktur Komersial dan Marketing ITDC, Febrina Mediana menyampaikan KEK Mandalika menawarkan berbagai insentif fiskal yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian investasi. Optimalkan Potensi KEK Mandalika dengan Membangun Ekosistem Pariwisata Hijau

"Antara lain fasilitas Tax Holiday untuk kegiatan usaha utama, serta skema pengurangan pajak setelah periode insentif berakhir," kata Febrina dalam keterangannya, Senin (30/3/2026).

Selain itu lanjut Febrina, tersedia pula skema Tax Allowance berupa pengurangan penghasilan kena pajak dari nilai investasi, percepatan depresiasi dan amortisasi, serta pengaturan tarif pajak dividen bagi investor asing.

Dari sisi perpajakan tidak langsung, investor juga memperoleh berbagai kemudahan seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang modal dan barang kena pajak tertentu, pembebasan bea masuk, serta pembebasan pajak penjualan atas barang mewah untuk properti di kawasan KEK.

Ia menambahkan bahwa KEK Mandalika tidak hanya menawarkan insentif, tetapi menghadirkan ekosistem investasi yang siap dieksekusi. KEK Mandalika Magnet Bagi Pelaku UMKM Membentuk Perseroan Perorangan



“Kami membangun KEK Mandalika sebagai investment-ready ecosystem, di mana insentif fiskal yang kompetitif berpadu dengan kesiapan infrastruktur, kepastian regulasi, serta demand yang terus bertumbuh. Hal ini memberikan confidence bagi investor untuk masuk lebih cepat, lebih efisien, dan mengembangkan bisnis secara berkelanjutan di kawasan.” ujarnya.

Tidak hanya dari sisi fiskal, KEK Mandalika juga memberikan berbagai kemudahan non-fiskal yang mempercepat proses investasi, termasuk pelayanan perizinan terpadu satu pintu, kemudahan perizinan tenaga kerja asing, serta kepastian hukum melalui hak atas tanah yang bankable dengan jangka waktu hingga 80 tahun.

Pengembangan kawasan KEK Mandalika dilakukan melalui masterplan terintegrasi yang terbagi ke dalam sejumlah zona strategis, antara lain Circuit District, Kuta District, serta area pengembangan berbasis lifestyle and leisure.

Beberapa kawasan unggulan yang ditawarkan meliputi Golf Resort Community seluas 298 hektare, Tanjung Aan Premium Serenity District seluas 146 hektare yang dirancang untuk pengembangan hotel berstandar internasional, serta Eastern Adventure District seluas sekitar 164 hektare yang membuka peluang investasi pada sektor hospitality, entertainment, dan lifestyle destination.

Dalam pengembangannya, KEK Mandalika juga mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan melalui alokasi ruang terbuka hijau sekitar 30%, termasuk kawasan mangrove di sisi timur seluas 45 hektare.

Dari sisi kinerja, KEK Mandalika menunjukkan traction pasar yang kuat. Sepanjang tahun 2025, jumlah kunjungan wisatawan mencapai lebih dari 1,4 juta orang dengan tingkat okupansi rata-rata sekitar 55%. Tingkat hunian meningkat signifikan hingga 90%–100% pada periode penyelenggaraan MotoGP, mencerminkan tingginya daya tarik kawasan bagi wisatawan domestik maupun internasional.

Penyelenggaraan berbagai event internasional seperti GT World Challenge Asia dan Asia Road Racing Championship (ARRC), yang didukung oleh keberadaan Sirkuit Mandalika sebagai katalis utama, semakin memperkuat posisi kawasan sebagai destinasi sportstainment tourism kelas dunia sekaligus mendorong multiplier effect terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kawasan.

Dengan dukungan kebijakan pemerintah, kesiapan kawasan, serta pertumbuhan aktivitas pariwisata yang konsisten, KEK Mandalika semakin mempertegas perannya sebagai Indonesia’s Premier Sportstainment Destination.

SUMENEP - Ketua Yayasan Kudsiyah Bahaudin Mudhary Achsanul Qosasi mengungkapkan empat alasan strategis yang mendasari gagasan Pulau Madura sangat layak ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tembakau. Dia menambahkan, gagasan KEK Tembakau lahir dari keresahan panjang petani Madura yang selama ini kerap dirugikan oleh fluktuasi dan ketidakpastian harga tembakau.

“KEK Tembakau ini merupakan solusi atas data fakta yang menunjukkan bahwa pembangunan di Madura masih tertinggal,” kata Presiden Madura United FC itu dalam Pelantikan Pengurus dan Dialog Publik PWI Sumenep periode 2025-2028 bertajuk “Mengawal Percepatan Pembangunan dan Ekonomi Madura” yang digelar di Pendapa Agung Keraton Sumenep, Selasa (10/2/2026).

“Pada saat yang sama, kebijakan tentang pertembakauan sangat timpang antara Madura dan wilayah yang memiliki pabrik. Jadi ini adalah inisiatif dan ide dari bawah dari warga Madura sendiri yang selama diabaikan baik oleh kebijakan Pusat maupun Provinsi,” sambung Achsanul.

Dia mengungkapkan alasan yang pertama bahwa Madura merupakan salah satu sentra produksi tembakau terbesar di Indonesia. Hampir semua wilayah Madura mulai dari Sumenep, Pamekasan, Sampang, hingga Bangkalan sangat bergantung pada sektor pertanian tembakau dan garam.

“Mayoritas penduduk Madura adalah petani tembakau dan garam. Negara seharusnya berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Madura yang telah berkontribusi besar pada dua komoditas tersebut,” tuturnya.

Kemudian, dia mengungkapkan alasan yang kedua bahwa tembakau beserta industri turunannya telah menjadi tulang punggung ekonomi Madura. Sektor ini menopang kehidupan ribuan kepala keluarga, dari petani, buruh tani, pengepul, hingga pelaku industri hilir.

Sedangkan alasan yang ketiga, dari sisi geografis, Madura memiliki batas wilayah yang jelas dan terpisah, sehingga dinilai lebih mudah diawasi dan dikendalikan dalam penerapan kebijakan KEK. “Madura dibatasi oleh kawasan yang jelas, sehingga pengawasan akan jauh lebih efektif,” ujar akademisi tersebut.

Alasan keempat, kata Achsanul, KEK Tembakau sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya dalam membuka lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mempercepat pembangunan infrastruktur.

“KEK Tembakau ini menjawab ketimpangan wilayah antara Madura daratan uatama Jawa Timur, serta transformasi pemerataaan pembangunan nasional dalam menciptakan kemandirian ekonomi daerah,” imbuhnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, KEK Madura ke depan dapat menjadi jembatan strategis antara petani, pengusaha tembakau, industri rokok, serta regulator seperti pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Bea Cukai, hingga pabrik pupuk. “Dengan KEK Tembakau ini, kami berharap pemerintah benar-benar hadir dan memberikan hak yang adil kepada petani, sehingga perekonomian Madura dapat tumbuh secara berkelanjutan,” pungkasnya.

BATAM - Harmonisasi aturan untuk Kawasan Tanjung Sauh di Batam, Kepulauan Riau (Kepri) sangat dibutuhkan. Hal itu untuk menjaga daya tarik investasi di kawasan tersebut. Diketahui Kawasan Tanjung Sauh menghadapi tantangan ketidakpastian hukum setelah mengalami perubahan status dalam waktu singkat.

Kawasan seluas 840,6 hektare itu sebelumnya ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2024. Namun kemudian diintegrasikan ke dalam Free Trade Zone (FTZ) berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2025.

Peneliti Ekonomi Politik pada Lingkar Studi Perjuangan, Gede Sandra menilai perubahan kebijakan tersebut berpotensi memengaruhi iklim investasi di Tanjung Sauh. Menurutnya, perubahan status yang terjadi dalam waktu relatif singkat dapat menimbulkan keraguan di kalangan investor terkait kepastian hukum dan keberlanjutan usaha.

“Investor tentu membutuhkan kepastian jangka panjang. Ketika aturan berubah secara mendadak, risiko pembatalan investasi menjadi lebih besar,” ujarnya, Jumat (2/1/2026).

Gede menjelaskan berdasarkan proyeksi pengembang kawasan, KEK Tanjung Sauh dalam jangka panjang diperkirakan mampu menyerap hingga 366.000 tenaga kerja dalam periode 5 hingga 10 tahun.

Dengan asumsi penyerapan tenaga kerja yang merata, kawasan tersebut berpotensi menambah sekitar 30.000 lapangan kerja per tahun, yang dinilai berkontribusi sekitar 0,1% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Gede menilai potensi kontribusi tersebut akan sangat disayangkan jika terhambat akibat persoalan regulasi. Terlebih, pemerintah saat ini menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga delapan persen dalam beberapa tahun ke depan.

Selain persoalan kepastian hukum, Gede juga menyoroti dampak perubahan status lahan di Tanjung Sauh. Peralihan dari skema Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah negara menjadi Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di bawah BP Batam dinilai berpotensi menambah beban biaya bagi investor, termasuk adanya kewajiban pembayaran tahunan.

Menurut Gede, tambahan biaya tersebut dapat meningkatkan risiko likuiditas dan menurunkan daya tarik investasi. Gede menilai kondisi tersebut berpotensi menghambat masuknya modal baru ke kawasan industri. Gede berpandangan secara konsep, KEK dan FTZ seharusnya dapat saling melengkapi.

KEK dinilai efektif untuk mendorong pembangunan kawasan industri terpadu dan menarik investasi jangka panjang, sementara FTZ memberikan efisiensi logistik dan biaya bagi industri berorientasi ekspor. “Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan agar kedua skema tersebut dapat berjalan beriringan, bukan saling meniadakan,” paparnya.

Gede merekomendasikan agar pemerintah menyusun payung hukum baru guna mengharmonisasi PP Nomor 24 Tahun 2024 dan PP Nomor 47 Tahun 2025.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan investor tetap memperoleh insentif optimal tanpa tambahan beban biaya, sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang ramah investasi.

Nugroho Habibi

Peneliti di Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (LPPM Unusia)

Mahasiswa Magister Kebijakan Publik dan Governansi Universitas Indonesia

PROYEK Strategis Nasional (PSN) terjebak dalam perdebatan dua kutub ekstrem. Disanjung bak mesin penggerak perekonomian atau ditolak lantaran memicu konflik sosial dan kerusakan lingkungan.

Dikotomi ini tak banyak membantu penentuan kebijakan. Perlu diingat, bahwa tantangan kebijakan paling nyata bukan lagi perdebatan PSN perlu dijalankan atau tidak, melainkan bagaimana memastikan manfaat ekonominya terdistribusi secara adil sekaligus meminimalkan risiko sosial dan lingkungan.

Maret 2025, terbit Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2025 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang yang menandai percepatan industrialisasi di Pantura Jawa. (KEK) Industropolis Batang menutup pembukuan dengan capaian investasi Rp4,87 triliun dengan total pemanfaatan lahan sebesar 93,67 hektare dan menyerap 9.000 tenaga kerja. Torehan tersebut menjadi bukti bahwa PSN Batang menghasilkan aktivitas ekonomi riil dan memberi justifikasi ekonomi bagi strategi industrialisasi nasional.

Sayangnya, manfaat industrialisasi tidak terdistribusi secara otomatis di level desa. Desa yang lebih dekat dengan kawasan industri, memiliki akses infrastruktur yang lebih baik, serta tenaga kerja yang relatif siap terserap oleh pabrik, cenderung lebih cepat merasakan dampak ekonomi.

Sebaliknya, desa yang lebih jauh atau masih bergantung pada sektor tradisional tertinggal. Kita ambil contoh desa di Kecamatan Gringsing yang jauh dengan kawasan industry yakni, Desa Mdugowongjati dengan tingkat kemiskinanya 21,19%.

Sebaliknya, Desa Ketangan hanya 8,25 % penduduk miskinnya per tahun 2023. Fenomena ini mencerminkan backwash effect, yang mana pertumbuhan ekonomi terkonsentrasi di pusat industri tanpa efek pengganda yang merata ke wilayah sekitarnya.

Menjaga Pertumbuhan Tanpa Mengorbankan Lingkungan

Harus diakui, kehadiran PSN di Batang tidak hanya mengubah struktur ekonomi lokal, tetapi juga membentuk dinamika sosial dan ekologis baru. Oleh karena itu, dampak lingkungan PSN perlu dipahami secara proporsional, bukan semata sebagai persoalan pencemaran insidental, melainkan sebagai proses transformasi lingkungan yang bersifat bertahap, spasial, dan kelembagaan.

Sebelum ditetapkan sebagai PSN, wilayah (KEK) Industropolis Batang didominasi oleh perkebunan karet dan sawah milik negara yang dikelola PTPN. Kawasan ini bukan wilayah permukiman padat, melainkan area produksi agraris dengan aktivitas manusia yang relatif terbatas.

Lanskap perkebunan tersebut memang bukan ekosistem alami murni, tetapi tetap menjalankan fungsi penting seperti penyerapan air hujan, penyangga mikroklimat, dan habitat bagi sejumlah spesies lokal. Aksesibilitas wilayah juga masih rendah, sehingga kawasan ini belum menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sebelum intervensi negara melalui skema PSN.

Alih fungsi lahan dari perkebunan menjadi kawasan industri dan infrastruktur pendukung membawa konsekuensi ekologis yang tidak dapat diabaikan. Berkurangnya ruang hidup flora dan fauna serta perubahan struktur mikro-ekosistem merupakan dampak yang inheren dalam proses ini. Meskipun, belum tercatat gangguan ekologis besar seperti, banjir atau longsor, tetapi ketiadaan kejadian ekstrim tidak serta-merta meniadakan resiko lingkungan yang bersifat kumulatif dan jangka panjang.

KEK Industropolis Batang menunjukkan upaya serius membangun sistem pengelolaan limbah terpadu dalam urusan pengelolaan lingkungan. Kawasan ini didukung instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpusat disebut berkapasitas 18.000 meter kubik per hari, serta fasilitas tempat pemrosesan sampah terpadu (TPST) dengan kapasitas 140 ton per hari.

Sepanjang 2024, tidak tercatat insiden tumpahan limbah cair maupun limbah B3. Sebagian air hasil olahan IPAL bahkan dimanfaatkan kembali untuk irigasi lanskap dan cadangan air bersih. Fakta ini menunjukkan bahwa industrialisasi di Batang berjalan bukan tanpa kontrol lingkungan, mereka juga mengutamakan pengelolaan lingkungan.

Tata Kelola Menjadi Kunci

Mol & Spaargaren (2000) dalam Ecological modernisation theory in debate: A review, menekankan bahwa modernisasi industri harus berjalan seiring dengan modernisasi kelembagaan. Namun di KEK Industropolis Batang, percepatan industrialisasi berlangsung lebih cepat dibanding peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Menelisik ke belakang, sebelum KEK Industropolis Batang, Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) telah beroperasi sejak 2020, tetapi program pelatihan tenaga kerja baru berjalan intensif dalam satu hingga dua tahun terakhir.

Keterlambatan ini memunculkan beberapa persoalan, seperti ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri (mismatch). Kemudian tidak tercapainya target penyerapan 70% tenaga kerja lokal sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Batang No 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, serta ketimpangan spasial penyerapan tenaga kerja antara desa yang dekat dan jauh dari kawasan.

Dalam situasi ini, pemerintah daerah belum sepenuhnya siap mengantisipasi perubahan struktur ketenagakerjaan akibat industrialisasi yang cepat. Karena itu, dukungan terhadap KEK Industropolis Batang harus kritis dan bersyarat. Artinya, percepatan investasi perlu diiringi percepatan pelatihan tenaga kerja lokal berbasis kebutuhan industri, pemerataan manfaat antar desa, pemantauan lingkungan preventif dan transparan, serta pembagian kewenangan antara pusat dengan daerah yang lebih seimbang.

Mendukung PSN berarti menuntut negara hadir lebih kuat dalam mengelola risikonya, agar industrialisasi menjadi jalan menuju kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan. Bukan sekadar pertumbuhan jangka pendek.

BATANG - Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari optimistis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batang mendorong pembukaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi otomotif, seperti kendaraan listrik.

“Di sini ada macam-macam sektor yang akan memperkuat perekonomian Indonesia. Lapangan kerja yang dibuka itu sangat penting karena selain warga mendapatkan pekerjaan, akan ada pendapatan yang juga terus bergulir sebagai kegiatan ekonomi,” ujar Qodari saat mengecek langsung perkembangan kegiatan investasi di KEK Batang, Jawa Tengah, Rabu (10/12/2025).

Qodari mengatakan investasi biasanya berkaitan dengan masalah lahan dan perizinan.

“Kita ingin agar status lahan itu menjadi lebih baik ke depannya. Selama ini pemerintah Indonesia juga sudah berusaha untuk perizinan menjadi lebih baik dan lebih cepat,” ujar Qodari di acara Forum Masyarakat Indonesia Emas yang menghadirkan para investor untuk bertemu dengan para pemangku kebijakan di KEK Batang.

Qodari menyebut kawasan industri KEK Batang, telah dikenal, dengan luas sekitar 2.700 hektare lahan yang siap digunakan. Qodari yakin masyarakat yang ramah dan koperatif di Indonesia, akan menciptakan kondisi yang kondusif untuk kegiatan ekonomi di KEK Bantang tersebut.

“Ada banyak kegiatan ekonomi dari Cina di sini, termasuk bidang otomotif terutama mobil EV (electric vehicle), mudah-mudahan lebih banyak pabrik-pabrik mobil elektrik di Indonesia,” harap Qodari.

Kepala Staf (Kastaf) Kepresidenan Muhammad Qodari juga memberi apresiasi kehadiran investor di KEK Batang, seperti PT Wanxinda Group dan para investor lainya. Qodari menyebutkan bahwa berdasarkan informasi di lapangan, telah ada 11 investor yang mulai masuk ke kawasan tersebut.

Ia menilai geliat investasi ini merupakan sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi dan perlu terus diperkuat melalui kepastian lahan dan percepatan perizinan.

“Tadi saya mendapatkan informasi sudah ada kalau tidak salah 11 (perusahaan) di sini, dari Cina lalu kemudian dari Korea,” ujarnya.

Qodari menambahkan bahwa KEK Batang memiliki kesiapan lahan yang cukup besar untuk percepatan investasi. Ia menjelaskan bahwa area yang telah siap dipakai mencapai ribuan hektare, dengan peran signifikan dari Wanxinda sebagai pengelola kawasan.

“Dari Pak Bupati saya mendengar bahwa kawasan ini yang sudah ready untuk dipergunakan itu sekitar 2.700 hektare, dan 600 di antaranya dikelola oleh Wanxinda. Jadi, Wanxinda ini memainkan peranan yang sangat penting ya di tempat ini karena dia kelola 600 hektare dari 2.700,” pungkasnya.

JAKARTA - Sosialisasi pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pejarakan di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali mendapat sambutan positif dari masyarakat. Pembangunan kawasan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatBali.

Pembangunan KEK Pejarakan didukung pemerintah pusat melalui rekomendasi Kementerian Pertahanan (Kemhan) Nomor: B/3055/27/05/53/DJPOT tanggal 17 Juli 2025, dengan Kementerian Pertahanan sebagai Leading Sector, serta didukung beberapa kementerian terkait lainnya.

Proyek ini juga memperoleh dukungan penuh Pemerintah Provinsi Bali, termasuk Gubernur Bali beserta seluruh jajarannya. Sosialisasi yang digelar PT Wijaya Laksmi Bhuana Agung Holding Company ini dihadiri sekitar 750 undangan baik dari pusat, daerah, tokoh adat, masyarakat lokal, dan perwakilan investor internasional.

Direktur Utama PT Wijaya Laksmi Bhuana Agung Ambarawati Kenconowungu menegaskan pembangunan KEK berpegang teguh pada filosofi Tri Hita Karana sebagai dasar harmoni Parhyangan, Palemahan, dan Pawongan.

“Proyek ini akan membuka peluang kesejahteraan baru bagi masyarakat setempat melalui pertanian, perkebunan, sektor pendidikan, budaya, serta destinasi wisata berkelanjutan. Jangan sampai masyarakat Bali hanya menjadi penonton di tanah sendiri,” tegasnya.

KEK Pejarakan dirancang menjadi kawasan terpadu dengan fasilitas strategis, termasuk Bandara Internasional dan Pelabuhan kapal pesiar internasional Zona komersial dan fasilitas pendukung ekonomi masyarakat, Pusat pendidikan dan kebudayaan.

Proyek KEK Pejarakan merupakan proyek milik masyarakat Bali, diperkuat oleh kepemilikan saham terbesar oleh dua yayasan besar yakni, Yayasan Bali Dresta Dwipa Jaya, mewakili seluruh kabupaten se-Bali dan Yayasan Bhumi Bali Bagus, terdiri dari Puri-puri se Bali.

Hadir pula perwakilan investor dari China Miss Li Fen-Fang, dan investor Kerajaan Saudi Arabia melalui Agung Supriyanto dan Faisal Ghabra (Development Era Pioneer Co.).

Kepala Desa Pejarakan I Made Astawa menyampaikan warganya siap mendukung proyek KEK selama memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan ekonomi dan masa depan generasi Bali.

“Sepanjang mampu meningkatkan taraf ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat, kami siap mendukung penuh proyek strategis ini,” ujarnya.

Marsda TNI (Purn) I Nyoman Trisantosa berharap pembangunan KEK Pejarakan dapat menjadi warisan ekonomi masa depan, memberikan manfaat nyata bagi bangsa, daerah, dan generasi mendatang, serta menempatkan Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

“Masyarakat menyetujui dan mendukung penuh rencana pembangunan kawasan ekonomi khusus –wijaya Laksmi” yang sepenuhnya didukung resmi oleh pemerintah pusat melalui Kemhan sebagai leading sector dan kementerian terkait lainnya termasuk Kementerian Perhubungan,” katanya.

Menurut dia, dalam waktu dekat bersama dengan Universitas Pertanahan (Unhan) akan dilakukan survey lahan guna penetapan lokasi Bandara Internasional dan Pelabuhan Laut Internasional (TUKS).

JAKARTA - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, yang merupakan anggota Holding Danareksa, hingga November 2025 telah menerima lebih dari 35 tenant yang sudah melakukan penandatanganan Perjanjian Pemanfaatan Tanah Industri (PPTI).

Kawasan ini telah menarik investasi dari berbagai industri kelas dunia dengan total investasi mencapai Rp22,5 triliun dari tenant utama termasuk SEG Solar asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang energi terbarukan, LBM asal Tiongkok di bidang baterai Electric Vehicle (EV), hingga industri medis Ace Medical asal Tiongkok.

"Proyeksi serapan tenaga kerja pada lima tahun mendatang mencapai 58 ribu pekerja," ungkap Direktur Pengembangan dan Pemasaran KEK Industropolis Batang Indri Septa Respati dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (26/11/2025).

Saat ini, terdapat delapan tenant sudah beroperasi, di antaranya ada KCC Glass Indonesia (Korea Selatan), Yih Quan Footwear Indonesia (Taiwan), Rumah Keramik Indonesia (RKI), Wavin, Unipack Plasindo, SEG Solar, Sumber Graha Sejahtera (SGS), dan Samator Indo Gas.

Dengan pencapaian ini, kata Indri, diharapkan dapat menjadi momentum emas bagi KEK Industropolis Batang untuk terus memacu inovasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan. KEK Industropolis Batang juga sukses mencatat prestasi gemilang dengan meraih penghargaan Best Industrial Estate Development salah, satu penghargaan internasional paling bergengsi di industri properti, yang diselenggarakan Property Guru Indonesia Property Award.

Menurut Indri, penghargaan ini menjadi penanda kualitas pengembangan kawasan yang terus kita bangun bersama. Capaian ini sekaligus memperkuat posisi KEK Industropolis Batang dalam ekosistem industri regional dan menjadi dorongan bagi kami untuk terus menjaga standar kinerja terbaik.

"Penghargaan ‘Best Industrial Estate Development’ yang kami raih untuk kedua kalinya ini (2023-2025) merupakan suatu kehormatan dan bentuk pengakuan yang sangat berarti terhadap semua karya-karya pengembangan yang telah kami wujudkan di KEK Industropolis Batang," jelasnya.

Dengan pengakuan internasional yang diraih dua kali ini, sebut Indri, KEK Industropolis Batang berkomitmen penuh untuk menjaga standar kinerja terbaik, mewujudkan kawasan industri yang efisien, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

"Ke depan, KEK Industropolis Batang siap menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional, memberikan dampak positif yang masif bagi masyarakat sekitar, serta menjadi contoh sukses bagi pengembangan Proyek Strategis Nasional lainnya di Indonesia," kata Indri.

Candra Fajri Ananda

Wakil Ketua Badan Supervisi OJK

INDONESIA sebagai negara kepulauan dengan karakteristik sosial-ekonomi yang beragam menghadapi tantangan struktural dalam mewujudkan pembangunan yang merata. Transformasi ekonomi nasional dalam dua dekade terakhir memang menunjukkan kemajuan signifikan. Namun capaian tersebut belum sepenuhnya terdistribusi secara seimbang antarwilayah maupun antar kelompok masyarakat.

Pola konsentrasi pembangunan dan aktivitas ekonomi di Indonesia masih menunjukkan kecenderungan yang kuat pada wilayah-wilayah tertentu. Khususnya daerah yang memiliki struktur ekonomi lebih matang dan infrastruktur lebih maju. Dominasi pusat-pusat ekonomi ini tidak hanya mencerminkan ketidakseimbangan historis, tetapi juga menunjukkan bahwa wilayah dengan investasi yang tinggi, akses pasar yang luas, dan kualitas infrastruktur yang lebih baik memiliki peluang pertumbuhan yang lebih besar dibanding daerah yang tertinggal.

Ketimpangan tersebut menjadi indikasi bahwa pembangunan cenderung bergerak dari poros-poros ekonomi yang kuat, sementara wilayah lain membutuhkan intervensi yang lebih strategis untuk mengejar ketertinggalan.

Hingga kini, Indonesia masih menghadapi ketimpangan yang cukup nyata, baik dalam aspek fiskal maupun pembangunan wilayah. Gini Ratio pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,379, sedikit membaik dari 0,388 pada Maret 2023, namun tetap menunjukkan distribusi pendapatan yang belum merata.

Tingkat kemiskinan pun masih berada di angka 9,36% pada periode yang sama, menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif. Ketimpangan tersebut semakin terlihat melalui disparitas biaya hidup, di mana wilayah dengan populasi kecil justru memiliki indeks biaya hidup hingga tiga kali lebih tinggi dibanding daerah berpenduduk padat.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa perbaikan ekonomi makro belum sepenuhnya dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh kelompok masyarakat dan wilayah.

Secara konseptual, dinamika ini dapat dijelaskan melalui growth pole theory dan unbalanced growth theory, yang menegaskan bahwa pembangunan memang tidak selalu terjadi secara merata. Melainkan tumbuh dari pusat-pusat pertumbuhan yang memiliki keunggulan relatif.

Teori growth pole menekankan bahwa wilayah yang memiliki pusat pertumbuhan kuat berperan sebagai penggerak utama pembangunan regional, karena mampu menciptakan efek penyebaran (spread effect) ke wilayah sekitarnya. Dalam konteks Indonesia, kondisi ini tercermin jelas pada daerah-daerah dengan investasi dan infrastruktur lebih baik yang menunjukkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding daerah yang kurang berkembang.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendekatan unbalanced growth, yang berargumen bahwa ketidakseimbangan awal dapat menjadi strategi pembangunan yang efektif apabila difokuskan pada sektor atau wilayah dengan dampak pengganda (multiplier effects) yang besar.

Di Indonesia, Investasi dan inovasi menjadi pendorong utama percepatan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus pengurangan ketimpangan pembangunan di Indonesia, di mana KEK berperan sebagai pusat pertumbuhan baru yang memperkuat kapasitas industri lokal dan menghasilkan spillover effects bagi wilayah sekitarnya melalui kemitraan UMKM, penyerapan tenaga kerja, dan integrasi rantai pasok.

Peningkatan daya saing infrastruktur nasional tercermin dari naiknya posisi Indonesia dalam IMD World Competitiveness Infrastructure Ranking dari peringkat 60 (2018) menjadi 47 (2023), sejalan dengan penguatan investasi publik di sektor transportasi dan konektivitas.

Di sisi lain, dukungan pembiayaan campuran sekitar USD2,1 miliar dari Bank Dunia dalam kerangka Country Partnership Framework 2021–2025, yang dipertegas kembali dalam laporan program 2023, diarahkan pada energi bersih dan infrastruktur berkelanjutan, membuka peluang terbentuknya pusat pertumbuhan baru di luar kawasan ekonomi utama.

Artinya, apabila strategi investasi, inovasi, dan pengembangan KEK dilakukan secara terarah melalui peningkatan kualitas SDM, penguatan ekosistem inovasi, dan insentif investasi produktif, maka penerapan teori growth pole dan unbalanced growth dapat mempercepat pemerataan pembangunan dan mendorong ekonomi nasional menuju pola yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pusat Inovasi Kawasan Ekonomi

Kawasan Ekonomi Khusus atau special economic zones berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dan inovasi melalui pemberian insentif fiskal, kemudahan regulasi, serta penyediaan infrastruktur yang lebih memadai dibanding wilayah di sekitarnya.

Hingga September 2024, Indonesia telah menetapkan 24 KEK yang bergerak pada sektor manufaktur, pariwisata, kesehatan, ekonomi digital, dan layanan teknis (Dewan Nasional KEK, 2024). Total investasi kumulatif KEK telah mencapai Rp242,5 triliun dengan penyerapan tenaga kerja lebih dari 151.000 orang. Sedangkan realisasi investasi sepanjang tahun 2024 tercatat sebesar Rp82,6 triliun, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya (Kemenko Perekonomian, 2024).

Data tersebut menunjukkan bahwa KEK berfungsi sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru yang memiliki potensi kuat dalam menciptakan efek sebar (spread effect) bagi daerah dan pemerintah daerah di sekitarnya.

Pengalaman Vietnam menunjukkan bahwa kawasan industri dan zona ekonomi khusus merupakan instrumen strategis dalam menarik investasi asing langsung (FDI) sekaligus mempercepat proses industrialisasi nasional.

Berdasarkan data Vietnam Association of Realtors (VARS, 2024) dan Ministry of Planning and Investment Vietnam (MPI, 2023), Vietnam memiliki sekitar 418 kawasan industri dan zona ekonomi yang tersebar di berbagai provinsi, dengan lebih dari 11.200 proyek FDI aktif dan nilai akumulasi FDI di kawasan tersebut mencapai sekitar USD 231 miliar.

Pada tahun 2024, realisasi FDI Vietnam tercatat sebesar USD 25,35 miliar, meningkat sekitar 9,4% dibanding tahun 2023 (MPI, 2024). Kawasan industri Vietnam kini berkontribusi antara 15%-20% terhadap total investasi nasional, sekaligus menjadi pintu masuk utama Vietnam ke rantai pasok global, terutama dalam sektor elektronik, komponen otomotif, dan manufaktur ekspor.

Temuan ini menegaskan bahwa model KEK dan kawasan industri Vietnam terbukti efektif ketika didukung tata kelola investasi, reformasi regulasi, serta kebijakan industri yang terintegrasi dengan strategi perdagangan internasional.

Keberhasilan Vietnam tidak hanya bertumpu pada besarnya arus investasi, tetapi juga pada reformasi birokrasi dan tata kelola yang dilakukan bersamaan dengan pengembangan kawasan khusus. Pemerintah Vietnam secara konsisten meningkatkan transparansi, memperbaiki layanan investasi, menyederhanakan prosedur administratif, dan menekan peluang rente ekonomi. Sehingga menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan profesional.

Langkah-langkah ini menjadi faktor penting bagi keberlanjutan investasi dan stabilitas pembangunan jangka panjang. Bagi Indonesia, pelajaran utama dari Vietnam adalah bahwa KEK dapat menjadi pusat pertumbuhan dan inovasi yang efektif apabila dibarengi dengan penguatan tata kelola daerah, integritas birokrasi, serta ekosistem usaha yang kompetitif. Sehingga manfaat ekonomi dapat tersebar luas ke wilayah sekitar secara berkelanjutan.

Optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus

Perkembangan aktivitas industri, peningkatan tata kelola, dan kemajuan inovasi teknologi di KEK dapat menjadi pintu pembuka bagi pusat pertumbuhan yang mendukung arah pembangunan nasional jangka panjang. Pemerintah menargetkan peran KEK dalam mendorong PDB nasional melalui penguatan daya saing industri, integrasi sistem logistik, serta percepatan transformasi digital.

Orientasi ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia diproyeksikan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama dunia. Sejumlah kajian, termasuk World Bank (2024), menekankan perlunya strategi pembangunan yang adaptif dan tidak hanya mengandalkan pendekatan terpusat.

Pada kerangka tersebut, KEK berfungsi sebagai growth nodes baru yang memperkuat struktur ekonomi daerah dan meningkatkan kapabilitas wilayah dalam menghadapi kompetisi global.

Guna menghadapi dinamika global dan domestik yang semakin kompleks, Indonesia dituntut mengembangkan pola pembangunan yang lebih inovatif, terdesentralisasi, dan berimbang antarwilayah.

Perluasan KEK di berbagai provinsi merupakan instrumen strategis dalam mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus membangun ketahanan ekonomi nasional. KEK dirancang untuk menciptakan konsentrasi aktivitas ekonomi yang berdaya saing tinggi, namun pada saat yang sama menghasilkan efek penyebaran (spillover) ke wilayah sekitar melalui peningkatan aktivitas ekonomi lokal, integrasi rantai pasok, dan penciptaan lapangan kerja.

Agar peran KEK semakin optimal, sejumlah prasyarat perlu diperkuat, di antaranya adalah tata kelola yang transparan, percepatan investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antarwilayah.

Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha juga menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas KEK. Tatkala seluruh elemen tersebut berjalan secara harmonis, KEK tidak hanya berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Tetapi juga sebagai mekanisme pemerataan pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, pemerintah daerah, dan dunia usaha.

Dengan demikian, KEK dapat menjadi pilar penting dalam mendorong pembangunan nasional yang lebih inklusif, adaptif, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Semoga.

MINAHASA UTARA - Program Kolaborasi Olah Sampah BUMN di Likupang merupakan inisiatif Kementerian BUMN sejak tahun 2022 yang saat ini bertransformasi menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN. Kolaborasi ini bentuk dukungan pengelolaan sampah berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Likupang, Kabupaten Minahasa Utara.

Program pengelolaan sampah ramah lingkungan di Likupang diimplementasikan PT Brantas Abipraya (Persero). “Ini menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan melalui kegiatan pengelolaan dan pengolahan sampah di kawasan Likupang, Sulawesi Utara. Lewat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan berfokus pada pengurangan sampah serta pemberdayaan masyarakat,” ujar Direktur SDM dan Umum Brantas Abipraya Tumpang Muhammad, Selasa (4/11/2025).

Aksi ini merupakan bagian dari komitmen dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 11 tentang Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan serta poin 13 tentang penanganan Perubahan Iklim. BUMN konstruksi ini berharap pengelolaan sampah dapat menjadi inspirasi masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga lingkungan, terutama di kawasan wisata prioritas.

Sebagai informasi, BP BUMN menunjuk 28 BUMN dalam program ini dan dibagi dalam 2 tahap. Tahap 1 pada tahun 2022-2023 telah dilakukan penyediaan sarana dasar pengelolaan sampah dan edukasi lingkungan serta pembangunan Rumah Bakti BUMN di Desa Likupang yang kini telah menjadi ruang bersama sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Tahap kedua (2023–2025) berfokus pada pengembangan kapasitas masyarakat dan pengembangan ekonomi sirkular melalui revitalisasi gazebo di Pantai Paal, penyediaan mesin olah sampah, serta pelatihan teknis dan kewirausahaan di Rumah Bakti BUMN.

Dengan program pengolahan sampah, pihaknya tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan menuju Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan.

“Kami percaya pembangunan infrastruktur yang baik harus sejalan dengan pelestarian lingkungan. Melalui program ini, kami ingin memberikan nilai tambah bagi masyarakat Likupang dan mendukung pengembangan pariwisata hijau di Indonesia,” ujar Tumpang.

Program ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pencapaian SDGs 11, 12, dan 13 yang termasuk dalam Pilar Lingkungan berfokus pada pembangunan kota yang berkelanjutan, jaminan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, serta aksi mendesak untuk mengatasi perubahan iklim.

“Saya mewakili Pemkab Minahasa Utara mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas program yang telah berjalan sejak 3 tahun lalu. Selain membantu menjaga kebersihan daerah kita, pelatihan dan pendampingan yang diberikan sangat bermanfaat dan memberikan dampak positif dari sisi lingkungan maupun ekonomi,” ujar Sekda Kabupaten Minahasa Utara Novly.

Kolaborasi antarBUMN ini diharapkan menjadi bentuk nyata untuk Indonesia yang bersih, berdaya, dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Inisiatif ini juga selaras dengan Asta Cita ke-3, 4, dan 6 pemerintah yang mendorong kewirausahaan, pemerataan ekonomi, dan pembangunan SDM. Harapannya program ini memberikan dampak nyata yang berkelanjutan bagi masyarakat Likupang baik dalam pengelolaan lingkungan maupun pemberdayaan ekonomi desa,” kata Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BP BUMN Edi Eko Cahyono.