PALEMBANG - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan bedah rumah milik guru ngaji Ustaz Ahmad Zaini (75) di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara.

Bekerja sama dengan Masyarakat Pecinta Polisi Indonesia, Kapolri mewujudkan mimpi Ahmad Zaini memiliki rumah yang layak. Sebab Ahmad Zaini sudah lima kali berturut-turut mengajukan diri untuk mendapatkan bedah rumah ke pemerintah sejak 2020 hingga 2025.

Bedah rumah yang dilaksanakan pada 1 Juli 2026 ini bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-80 yang mengambil tema “80 Tahun Mengabdi Polri Untuk Masyarakat”

Ahmad Zaini yang berdomisili di Jalan Sentosa Lorong Nasional 4 RT45/16 Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Kota Palembang merasa terharu atas bantuan rumah dari Kapolri dengan proses begitu cepat dan tidak berbelit-belit. Saat ini rumahnya sudah mulai dalam proses pembongkaran untuk dibangunkan rumah layak huni.

"Tak menyangka saja, semua berlalu begitu cepat, minggu lalu survey dan laporan minggu depannya langsung datang dan langsung diproses. Alhamdulillah dan terima kasih tak terhingga Pak Kapolri atas bantuannya,” ujarnya.

Lihat video: Pesan Tegas Presiden Prabowo di HUT Bhayangkara: Jangan Gunakan Hukum untuk Balas Dendam!



Istri Zaini yang mengidap penyakit ginjal harus melakukan cuci darah seminggu 2 kali sudah berlangsung selama 6 tahun. "Mungkin ini berkat doa istri yang sedang sakit dan kesabaran kami yang terpenting adalah kebaikan hati Pak Kapolri yang mengerti kondisi kami sekeluarga,” uapnya.

Warga Kelurahan Plaju Ulu Rahmadi Baginda Siregar mengaku menjadi saksi bahwa ustaz Zaini sudah lima kali mengajukan diri ke pemerintah daerah agar rumahnya diperbaiki. "Setelah penantian 5 tahun. Alhandulillah ada Program Bedah Rumah Bapak Kapolri,” tutur Rahmadi.

Melalui Program Bedah Rumah Kapolri diharapkan Ustaz Zaini dapat melanjutkan aktivitasnya mengajar dengan tenang tidak takut ambruk.

“Melalui Masyarakat Pecinta Polisi Indonesia sudah banyak masyarakat yang direaliasikan mimpinya melalui Program Kapolri Misi Kemanusiaan, Bantuan Sosial, Wisata Religi dan lainnya,” katanya.

JAKARTA - Identitas profesional Bhayangkara ditopang oleh Tri Brata — tiga sumpah kesetiaan kepada Tuhan, rakyat, dan negara — serta Catur Prasetya sebagai pedoman tugas. Nilai-nilai ini menjadi kompas moral yang membedakan kepolisian demokratis dari aparatur represif era sebelumnya.

Analis Politik dan Hukum, Boni Hargens, menegaskan bahwa visi Polri Presisi — akronim dari Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan — dicanangkan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai cetak biru transformasi menyeluruh institusi kepolisian Indonesia. Visi tersebut mencerminkan sebuah paradigma baru yang menempatkan Polri sebagai pelayan publik yang adaptif, akuntabel, dan berpijak pada prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis.

Prediktif artinya Polri bergerak dari pendekatan reaktif menuju pendekatan berbasis intelijen dan analisis data. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kepolisian mampu mengantisipasi potensi gangguan keamanan sebelum eskalasi terjadi. Pendekatan ini sejalan dengan konsep smart policing yang diakui secara internasional sebagai standar kepolisian modern.

Responsibilitas dimaknai dalam konteks setiap tindakan aparat kepolisian harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, etika profesi, dan moral publik. “Responsibilitas menuntut keberanian institusional untuk menindak pelanggaran internal, membangun mekanisme pengawasan yang efektif, serta memastikan bahwa penggunaan kekuatan dilakukan secara proporsional dan terukur,” ujarnya, Rabu (1/7/2026).

Dia menuturkan, transparansi berkeadilan mengacu pada keterbukaan informasi dan akses publik terhadap proses hukum adalah prasyarat kepercayaan sosial. “Polri Presisi mendorong publikasi kinerja, keterbukaan anggaran, serta mekanisme pengaduan yang responsif — memastikan bahwa keadilan tidak hanya ditegakkan, tetapi juga terlihat dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Boni mengatakan bahwa demokrasi substansial tidak dapat berdiri tanpa institusi penegak hukum yang independen, profesional, dan berkomitmen pada rule of law. Polri menempati posisi strategis dalam ekosistem demokrasi Indonesia. "Maka, dalam menatap masa depan Indonesia, ekspektasi normatif terhadap Polri tentunya bukan sekadar tuntutan moral, melainkan prasyarat fungsional bagi kelangsungan demokrasi yang bermutu,” ujarnya.

“Oleh karenanya, kita patut mengapresiasi bahwa agenda reformasi Polri yang sudah berjalan mencerminkan perubahan multidimensional yang sungguh menyentuh aspek struktural, kultural, maupun kapasitas sumber daya manusia secara simultan dan berkelanjutan,” tambahnya.

Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) itu juga menengarai bahwa yang tak kalah penting adalah bagaimana Polri terus berusaha membangun harmonisasi antara kepolisian dan masyarakat. "Bagaimanapun, legitimasi kepolisian pada akhirnya ditentukan oleh penerimaan dan kepercayaan masyarakat. Program community policing yang autentik tentunya menjadi tulang punggung strategi operasional Polri di tingkat daerah,” kata doktor filsafat lulusan terbaik dari Unversitas Walden, Amerika Serikat, tersebut.

Dialog antara aparat dan warga, keterlibatan komunitas dalam identifikasi masalah keamanan lokal, serta respons yang cepat dan empatik terhadap laporan masyarakat adalah investasi jangka panjang dalam modal sosial kepolisian. "Polri yang kuat bukan yang ditakuti, melainkan yang dipercaya karena kepercayaan publik adalah sumber otoritas sejati dalam negara demokrasi," pungkasnya.

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto menyatakan saat ini Indonesia tengah memasuki fase transformasi besar-besaran di berbagai sektor menuju negara yang modern, makmur, dan berkeadilan. Menurut Prabowo, Indonesia kini berada di titik penting dalam perjalanan sejarah nasional meskipun di tengah situasi global yang masih diwarnai ketidakpastian, ketegangan, dan konflik.

“Bangsa Indonesia sedang berada pada persimpangan sejarah. Kita sedang melakukan transformasi besar di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Di tengah dunia penuh ketegangan dan konflik,” ujar Prabowo dalam pidato peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimob Polri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (1/7/2026).

Ia menjelaskan transformasi yang dilakukan pemerintah mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari ekonomi, birokrasi, pendidikan, pangan, hingga energi. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat daya saing nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Prabowo menegaskan tujuan utama transformasi ini adalah membangun Indonesia sebagai negara modern yang berlandaskan keadilan dan kedaulatan rakyat. “Transformasi kita adalah agar Indonesia menjadi negara yang modern, negara yang makmur dalam keadilan. Negara yang berdiri di atas kedaulatan rakyat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo pun menekankan pentingnya peran Polri dalam menjaga stabilitas nasional. Ia mengatakan keberhasilan pembangunan dan transformasi bangsa membutuhkan situasi yang tertib dan kondusif. “Peran kepolisian sangat penting, sangat strategis, sangat menentukan,” ucapnya.

Ia menambahkan, sejarah menunjukkan bahwa peradaban yang mampu bertahan dan berkembang adalah peradaban yang memiliki institusi kepolisian yang kuat dan profesional. Prabowo menyebut tak ada negara kuat tanpa aparat negara yang dipercaya rakyat, yang setia kepada rakyat, dan yang melindungi rakyat.

“Sejarah peradaban manusia menunjukkan suatu peradaban yang berhasil memiliki kepolisian yang unggul. Itulah peradaban yang langgeng yang bertahan lama, yang berhasil,” katanya.

Pada kesempatan itu, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota Polri yang terus menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di seluruh Indonesia. “Saya memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang siang dan malam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa,” pungkasnya.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan, Polri berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan ke depannya demi mewujudkan institusi yang diharapkan oleh masyarakat. Korps Bhayangkara masih terus melakukan penyempurnaan.

Hal tersebut disampaikan Kapolri dalam sambutannya di depan Presiden Prabowo Subianto pada Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (1/7/2026).

"Sebagaimana peribahasa 'tidak ada gading yang tak retak', begitupun perjalanan pengabdian Polri yang belum sepenuhnya sempurna," kata Sigit.

Sigit berjanji akan menerima seluruh kritik dan masukan dari berbagai pihak terhadap Polri. Sigit menyebut hal itu diperlukan agar Polri dapat berbenah dan bisa menjadi seperti yang diharapkan masyarakat. "Kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan darma bakti kami demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat," ujar Sigit.

Meski begitu, Sigit juga berterima kasih lantaran tingkat kepercayaan publik terhadap Polri telah bertambah menjadi 80,6%. Menurut Sigit hasil itu menjadi motivasi bagi seluruh insan Bhayangkara untuk meningkatkan kualitas layanan dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif.

Lihat video: Momen Presiden Prabowo Lakukan Parade di HUT Bhayangkara ke-80



Sigit mengatakan semangat transformasi Polri juga menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk menyambut momentum bonus demografi dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045

"Agar bangsa kita siap menyambut momentum bonus demografi sebagai titik tolak mewujudkan NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan yang kita cita-citakan bersama," ucapnya.

JAKARTA - Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri berdasarkan hasil survey terbaru mencapai 82,4%. Hal ini menjadi indikator bahwa berbagai langkah pembenahan dan reformasi yang dilakukan Polri mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Capaian tingkat kepercayaan publik sebesar 82,4% merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya terhadap institusi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Aminullah menilai, di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berbagai transformasi kelembagaan terus dilakukan, mulai dari peningkatan profesionalisme personel, modernisasi pelayanan publik berbasis digital, hingga penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

"Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus dijaga. Polri harus terus berbenah, meningkatkan profesionalisme, menjunjung tinggi keadilan, serta hadir memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

JAKARTA - Momen unik mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara di Satuan Latihan Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026). Salah satunya atraksi penerjun Polri yang mengibarkan bendera Polri hingga foto Presiden Prabowo Subianto di langit.

Mulanya, para penerjun Polri melakukan aksi terjun payung menggunakan smoke system yang menghasilkan jejak asap berwarna di udara. Setelah itu, para penerjun mengibarkan foto Prabowo. Disusul bendera Polri dan ucapan HUT ke-80 Bhayangkara.

Tampak salah satu penerjun merupakan Bhayangkari asal Minahasa. Selain itu, ada Brigjen Audie Latuheru yang menggunakan topi khas Papua. Dia juga mengibarkan foto Prabowo. "Dirgahayu ke-80 Polri. Polri Presisi untuk masyarakat," kata Audie Latuheru usai foto Prabowo dikibarkan

Dari mimbar kehormatan, Prabowo juga menyaksikan langsung rangkaian demonstrasi keterampilan hingga defile pasukan yang menggambarkan profesionalisme, kesiapsiagaan, dan semangat pengabdian Polri.

Dengan penuh perhatian, Kepala Negara menyaksikan setiap peragaan yang ditampilkan. Gerak presisi dan formasi rapi menghadirkan pertunjukan yang memadukan disiplin, keberanian, dan kemampuan taktis personel Polri.

Rangkaian peragaan juga menampilkan drum corps yang membangkitkan semangat seluruh peserta upacara. Irama yang bersemangat kemudian mengantarkan masuknya pasukan Kolone Senapan Polri ke lapangan dengan langkah serempak yang kemudian membentuk formasi “80th Polri” sebagai simbol peringatan delapan dekade Korps Bhayangkara.

Setelahnya simulasi penyelamatan sandera ditampilkan dan meningkatkan antusiasme penonton yang hadir. Dentuman senjata pun terdengar memecah suasana seiring dengan aksi personel yang bergerak cepat dan tangkas melaksanakan setiap langkah operasi.

Tampak Prabowo dalam beberapa kesempatan turut memberikan hormat sebagai bentuk apresiasi atas setiap aksi yang diperagakan dengan presisi. Tidak hanya itu, aksi yang mencerminkan kesiapsiagaan dan respons cepat Polri tersebut pun tidak luput disambut oleh sorak tepuk tangan penonton yang hadir.

Seluruh atraksi tersebut mencerminkan kemampuan, keberanian, serta kesiapan personel Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan melindungi masyarakat.

Kemeriahan rangkaian upacara kemudian berlanjut dengan penampilan defile pasukan yang melibatkan sekitar lebih dari 6.000 peserta yang terbagi ke dalam 22 resimen.

Tidak hanya personel Polri, barisan tersebut juga diikuti oleh berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh pemuda, pelajar dan mahasiswa, kelompok buruh, kelompok keagamaan, hingga para pengemudi ojek daring.

Keberagaman peserta dalam iring-iringan defile ini menjadi simbol persatuan seluruh elemen bangsa dalam upaya bersama menjaga keamanan, keutuhan, dan ketertiban bangsa.

Seusai defile, barisan polisi cilik memasuki lapangan upacara. Dengan langkah tegap dan gerakan yang serempak, para anggota polisi cilik menampilkan berbagai formasi yang rapi dan presisi di hadapan Presiden Prabowo.

BOGOR - Kepastian hukum dan stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah agenda transformasi nasional yang dijalankan pemerintah. Karena itu, dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026), Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan menjadi pelindung bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang, dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum," tegas Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Presiden juga mengingatkan bahwa keamanan memiliki hubungan langsung dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, tidak mungkin ada kemakmuran tanpa stabilitas, tidak mungkin ada pembangunan tanpa keamanan, serta tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi tanpa kepastian hukum.

Pesan tersebut mendapat perhatian Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah yang turut menghadiri upacara Hari Bhayangkara ke-80. Pria yang kerap disapa Kang Ferry ini menilai pidato Presiden memberikan arah yang jelas mengenai peran strategis Polri dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.

Menurut Kang Ferry, penegakan hukum yang berkeadilan merupakan syarat utama untuk membangun legitimasi institusi negara di mata masyarakat. Sebab, rasa keadilan akan mendorong tumbuhnya kepercayaan publik yang menjadi modal penting bagi keberhasilan pembangunan nasional.

"Saya mencermati penegasan Presiden bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ini adalah prinsip yang harus terus dijaga karena keadilan merupakan syarat utama untuk membangun kepercayaan publik terhadap negara dan seluruh aparat penegak hukum," kata Kang Ferry saat ditemui usai acara.

Dia menilai pesan Presiden tersebut relevan dengan tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, ketika masyarakat menuntut pelayanan publik yang semakin transparan, profesional, dan akuntabel. Karena itu, Polri dinilai perlu terus memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memastikan hukum menjadi instrumen perlindungan bagi seluruh warga negara.

Kang Ferry juga menekankan bahwa kepercayaan publik tidak lahir dari kewenangan semata, melainkan dari konsistensi aparat dalam menghadirkan rasa aman dan keadilan di tengah masyarakat.

Dia menilai pesan Presiden mengenai keterkaitan antara keamanan dan pembangunan menunjukkan bahwa tugas Polri saat ini semakin strategis. Stabilitas keamanan yang terjaga akan memberikan kepastian bagi dunia usaha, investasi, dan berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah.

"Presiden mengingatkan bahwa tidak mungkin ada kemakmuran tanpa stabilitas, tidak mungkin ada pembangunan tanpa keamanan, dan tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi tanpa kepastian hukum. Karena itu, Polri memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal transformasi nasional yang sedang dijalankan pemerintah," ujarnya.

Kang Ferry mengapresiasi peran Polri dalam mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan, penanganan bencana, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia berharap Polri terus memperkuat profesionalisme, integritas, serta kemampuan menghadapi berbagai bentuk kejahatan yang semakin kompleks.

"Tantangan Polri ke depan semakin kompleks. Karena itu, profesionalisme, integritas, dan keberanian menegakkan hukum secara adil harus terus diperkuat. Kepercayaan publik adalah modal utama untuk menjaga stabilitas nasional dan mendukung keberhasilan agenda pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah," pungkasnya.

BOGOR - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan hingga saat ini Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibangun Polri telah berhasil mempertahankan zero accident. Hal itu disampaikan Sigit di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat upacara HUT Ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026).

"Sampai dengan saat ini alhamdulillah SPPG Polri berhasil mempertahankan zero accident," kata Sigit.

Menurut dia, hal itu tak lepas dari berbagai sarana pendukung yang digunakan di setiap SPPG, mulai dari tandon air stainless, filter air dan filter reverse osmosis, water heater, bio tank IPAL, steamer food hingga test kit. Hal itu dilakukan guna penerapan prinsip food safety secara konsisten dalam pengolahan makanan.

Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG pada tahun 2026. Hingga Juni setidaknya sudah ada 1.415 SPPG yang telah dibangun.

Rinciannya, 828 SPPG telah beroperasi, 227 SPPG dalam tahap operasional, dan 360 SPPG dalam tahap pembangunan. Termasuk 33 di antaranya dibangun pada Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

"Seluruh SPPG tersebut diperkirakan dapat melayani 3,5 juta penerima manfaat dan menyerap 70,7 ribu pekerja," kata Sigit.

SPPG Polri telah memiliki 348 Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), 146 sertifikat jaminan produk halal, 285 sertifikat uji lab air hingga 305 chef terlatih.

"Kemudian, telah menyusun buku Rasa Bhayangkara Nusantara yang berisi 80 menu beragam sehingga dapat menambah variasi makanan dan memastikan terpenuhinya standar nutrisi," ujarnya.

JAKARTA - Polda Riau menjadi salah satu dari 12 satuan kerja di lingkungan Polri yang menerima tanda kehormatan Nugraha Sakanti dari Presiden Prabowo Subianto pada puncak peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Lapangan Satlat Brimob, Cikeas, Bogor, Rabu (1/7/2026). Penghargaan tersebut bentuk apresiasi negara kepada satuan kerja Polri yang dinilai berjasa, berprestasi, dan memberikan manfaat nyata bagi kepentingan bangsa dan negara.

Selain Polda Riau, penghargaan yang sama juga diberikan kepada Divisi Hukum Polri, Pusat Keuangan Polri, Polda Metro Jaya, Polda Banten, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Polda Sumatera Utara, Polda Lampung, Polda Kalimantan Tengah, dan Polda Nusa Tenggara Barat.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan mengatakan, penghargaan tersebut merupakan kehormatan sekaligus amanah yang dipersembahkan untuk seluruh personel Polda Riau beserta jajaran dan masyarakat Riau yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung berbagai program pembangunan.

“Alhamdulillah, penghargaan Nugraha Sakanti ini merupakan kehormatan bagi seluruh keluarga besar Polda Riau. Penghargaan ini bukan milik seorang Kapolda, tetapi buah dari kerja keras, dedikasi, dan pengabdian seluruh personel serta dukungan masyarakat yang terus bersinergi bersama kami menjaga keamanan dan ketertiban di Riau,” ujar Herry.

Dalam amanatnya pada peringatan Hari Bhayangkara, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia tengah menjalani transformasi besar di berbagai bidang. Tidak mungkin ada kemakmuran tanpa stabilitas, tidak mungkin ada pembangunan tanpa keamanan, dan tidak mungkin negara menjadi kuat tanpa aparat yang dipercaya rakyat.

Presiden mengapresiasi Polri atas kontribusinya dalam mendukung berbagai program strategis nasional, mulai dari ketahanan pangan, Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan infrastruktur bagi masyarakat, hingga penanganan bencana.

Herry menuturkan penghargaan yang diterima Polda Riau harus dimaknai sebagai dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian, bukan sebagai tujuan akhir.

“Arahan Bapak Presiden menjadi pengingat bagi kami bahwa kepercayaan masyarakat adalah kehormatan tertinggi yang harus terus dijaga. Karena itu, penghargaan ini kami jadikan motivasi untuk terus menghadirkan Polri yang profesional, humanis, berintegritas, dan selalu hadir memberikan solusi bagi masyarakat,” kata lulusan Akpol 1996 ini.

Menurut dia, berbagai inovasi dan program yang selama ini dijalankan Polda Riau akan terus diperkuat sebagai bagian dari implementasi kebijakan Presiden dan transformasi Polri yang semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan, mendukung program ketahanan pangan nasional, memperluas kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, serta mengimplementasikan Green Policing sebagai ikhtiar menjaga keamanan yang selaras dengan kelestarian lingkungan.

Penghargaan Nugraha Sakanti menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran Polda Riau untuk terus bekerja lebih baik, menjaga kepercayaan publik, dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat.

“Semoga penghargaan ini menjadi energi baru bagi seluruh personel Polda Riau untuk terus bekerja dengan tulus, rendah hati, dan penuh integritas. Kami berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat serta memberikan pengabdian terbaik demi terwujudnya keamanan yang menjadi fondasi Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera,” ujar Herry.

Ramdansyah

Praktisi Hukum dan Alumni Kriminologi FISIP UI

PADA 1 Juli 2026, Polri genap berusia 80 tahun. Tema peringatannya, “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat”. Tema ini mengingatkan kembali tugas polisi adalah melayani dan mengabdi pada masyarakat di tengah suasana publik yang semakin gelisah atas munculnya chilling effect, yaitu kondisi psikologis ketika masyarakat melakukan sensor terhadap dirinya sendiri karena takut menyampaikan pendapat. Warga berpikir dua kali sebelum mengunggah pendapatnya di ruang publik.

Beberapa pekan sebelumnya, meja penyidikan perkara pencemaran nama baik seolah tak pernah sepi. Pengacara Razman Arif Nasution mulai menjalani vonis satu setengah tahun penjara terkait penghinaan kepada Hotman Paris Hutapea. Roy Suryo dan dr. Tifa tengah didakwa atas dugaan fitnah yang berangkat dari polemik ijazah seorang mantan presiden. Beberapa waktu lalu mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar atas pencemaran nama baik.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa ekspresi di ruang publik kini semakin mudah berubah menjadi perkara pidana. Inilah dilema yang sesungguhnya dihadapi Polri pada hari jadinya yang ke-80 — bagaimana melindungi kehormatan warga yang reputasinya diserang, tanpa sekaligus menjadikan kritik sebagai kejahatan.

Ketika Kritik Berubah Menjadi Perkara Pidana

Dilema itu jauh lebih tajam dibandingkan ketika ketentuan mengenai perlindungan kehormatan dan nama baik pertama kali dirumuskan dalam KUHP. Di era media sosial, sebuah unggahan menyebar ke jutaan orang dalam hitungan jam, dan kerusakan reputasi terjadi sebelum mekanisme hukum sempat bekerja. Wajar apabila seseorang yang merasa nama baiknya dirugikan menuntut perlindungan hukum. Tetapi “cepat” membawa risiko serius: ketika kecepatan penyidikan tidak diimbangi kehati-hatian, yang terjaring kerap justru suara-suara kritis, bukan pemfitnah. Sebab antara luka perasaan dan kerugian nyata, jaraknya bisa sangat tipis — dan polisi selayaknya berdiri tepat di garis batas itu.

Filsafat hukum membantu memberi nama pada garis tersebut. Joel Feinberg, dalam The Moral Limits of the Criminal Law (1985), membedakan antara harm dan offense. Harm adalah kerugian objektif terhadap hak atau kepentingan yang dilindungi hukum; offense adalah ketersinggungan, rasa malu, atau ketidaknyamanan yang bersifat subjektif. Negara berwenang menghukum perbuatan yang menimbulkan kerugian nyata, tetapi tidak sepatutnya menjadikan setiap keberatan subjektif sebagai pintu masuk pemidanaan. Perbedaan ini bukan permainan kata; ia menentukan apakah negara sedang melindungi hak warga atau melindungi ketersinggungan kekuasaan.

Kritik, Fitnah, dan Kepentingan Publik

Lebih dari satu setengah abad sebelum Feinberg, John Stuart Mill telah mengingatkan dalam On Liberty (1859) bahwa kebebasan berpendapat bukan sekadar hak individu, melainkan prasyarat bagi tercapainya kebenaran. Kebenaran, tulis Mill, mati menjadi dogma bila tidak pernah diuji oleh pertentangan. Bahkan ketika pendapat yang disampaikan keliru, menahannya tetap merugikan masyarakat — sebab yang hilang adalah kesempatan mempertajam kebenaran melalui perdebatan.

Tuduhan palsu yang disengaja memang layak dituntut, tetapi kritik terhadap pejabat publik tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai pencemaran atau fitnah tanpa pembuktian mengenai terpenuhinya seluruh unsur tindak pidananya. Pejabat publik memiliki hak atas reputasi, tetapi jabatan mereka membawa konsekuensi akuntabilitas; dokumen yang menjadi syarat memperoleh jabatan bukan semata urusan privat, melainkan bersinggungan dengan legitimasi politik.

Namun, kebebasan berpendapat sebagaimana dipahami Mill bukanlah kebebasan tanpa batas. Dalam negara hukum demokratis, pembatasan tetap dimungkinkan sepanjang memenuhi syarat yang ketat. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah negara boleh membatasi ekspresi — boleh, konstitusi mengakuinya.

Diskresi Penyidik sebagai Penjaga Demokrasi

Pasal 28J UUD 1945 memperbolehkan pembatasan demi menghormati hak orang lain, moralitas, keamanan, dan ketertiban umum. Tetapi pembatasan itu menuntut tiga syarat yang ketat: legalitas, keperluan, dan proporsionalitas. Harus didasarkan pada undang-undang yang jelas, benar-benar diperlukan untuk tujuan yang sah, dan tidak melampaui apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu.

Sebagai ultimum remedium, hukum pidana seharusnya menjadi jalan terakhir — bukan respons cepat terhadap ucapan yang mengusik pejabat atau mantan pejabat publik. Inilah ujian yang menanti Polri sebagai pintu masuk perkara pidana: keputusan untuk menetapkan tersangka menentukan apakah sebuah ekspresi berubah menjadi kasus pidana atau tidak.

Konsekuensi dari prinsip tersebut sangat konkret dalam praktik penegakan hukum. Sebelum sebuah laporan berujung penetapan tersangka, jalur non-pidana — klarifikasi terbuka, pencabutan unggahan, mediasi — sepatutnya menjadi pilihan pertama.

Pada titik inilah profesionalisme penyidik diuji. Tidak setiap laporan pidana harus berakhir pada penetapan tersangka. Diskresi yang bertanggung jawab justru menjadi instrumen untuk memastikan hukum pidana bekerja sebagai pelindung hak, bukan sekadar alat merespons tekanan publik.

Penahanan terhadap tersangka perkara ekspresi harus ditimbang dengan sangat hati-hati, sebab satu penahanan terburu-buru dapat membuat ribuan warga memilih diam. Bukan vonis seorang terdakwa yang paling berbahaya, melainkan chilling effect yang menyusul: akademisi menahan analisisnya, jurnalis menghaluskan pertanyaan, aktivis memperhalus kritik hingga kehilangan makna.

Menjaga Kehormatan Tanpa Membungkam Warga

Kekhawatiran itu bukan ilusi. Amnesty International Indonesia (2025) mencatat 903 warga sipil terjerat kriminalisasi pasal kebencian, pencemaran nama baik, dan makar dalam 796 kasus sepanjang Januari 2018 hingga Juli 2025. Survei Saiful Mujani Research & Consulting pada Maret 2026 menemukan 58 persen warga merasa takut terhadap kemungkinan penangkapan sewenang-wenang — naik dari 36 persen pada Februari 2024. Angka-angka ini menunjukkan kecenderungan sistemik, bukan sekadar satu-dua perkara yang salah jalan.

Ruang publik yang lahir dari ketakutan mungkin tampak tenang, tetapi ketenangan itu bukan tanda sehatnya demokrasi. Demokrasi tidak membutuhkan warga yang patuh karena takut, melainkan warga yang berani bertanya dan negara yang mau menjawab.

Kritik dapat salah dan dugaan dapat keliru, tetapi obat pertama bagi kekeliruan dalam ruang publik adalah bantahan, data, dan pembuktian terbuka — bukan penangkapan, penahanan, bahkan penjara.

Di usia ke-80, ukuran keberhasilan Polri bukanlah banyaknya perkara yang diproses, melainkan kemampuannya menjaga keseimbangan antara kehormatan setiap warga dan kebebasan setiap orang untuk berbicara. Polisi yang kuat bukan polisi yang membuat masyarakat takut berbicara, melainkan polisi yang membuat masyarakat percaya bahwa hukum akan melindungi kehormatan tanpa membungkam kritik.

BOGOR - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Presiden Prabowo Subianto. Potongan tumpeng dari Prabowo kemudian diserahkan ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Momen pemotongan tumpeng itu dilakukan di penghujung acara puncak peringatan Hari Bhayangkara yang digelar Pusat Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026). Sebelum pemotongan tumpeng, Prabowo tampak menyalami perwakilan pasukan yang mengikuti parade.

Prabowo pun sebelumnya tampak berdialog singkat dengan perwakilan pasukan parade. Prabowo mengucapkan terima kasih dan apresiasi.

Setelah itu, Prabowo dan Kapolri berjalan ke tengah lapangan menghampiri meja tumpeng. Prabowo simbolis memotong tumpeng tersebut dan menyerahkan potongan tumpenganya ke Kapolri.

Pemberian tumpeng itu bentuk apresisi atas pengabdian dan dedikasi kepada insan Bhayangkara dalam menjaga keamanan ketertiban serta melayani masyarakat Indonesia.

Sebelumnya, Prabowo menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Prabowo berharap jajaran Polri harus menjadi kompas moral setiap insan Bhayangkara.

"Atas nama pemerintah Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, saya ucapkan selamat hari Bhayangkara ke-80, kepada seluruh keluarga besar kepolisian negara Indonesia di mana pun saudara bertugas," kata Prabowo.

Pada kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan tema Hari Bhayangkara tahun ini sangat tepat sebagai jati diri dan pengabdian Polri untuk masyarakat

"Tema peringatan tahun ini Polri untuk masyarakat adalah sangat tepat. Ini adalah jati diri. Ini adalah arah pengabdian. Ini adalah dan harus terus menjadi kompas moral setiap insan Bhayangkara," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan Polri harus hadir dan melindungi rakyat. "Polri hadir untuk rakyat, Polri bekerja untuk rakyat, Polri harus melindungi rakyat, Polri mengabdi kepada bangsa dan negara," katanya.

Pada kesempatan itu, Prabowo pun mengucapkan terima kasih kepada Polri yang telah membantu menyukseskan program ketahanan pangan pemerintah. "Saya sangat menyampaikan penghargaan saya bagaimana giatnya Kepolisian Republik Indonesia sekarang ikut aktif terlibat dalam upaya ketahanan pangan rakyat kita," paparnya.

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tampil di stasiun televisi Channel 14 untuk membela rekam jejaknya menjelang pemilihan umum akhir tahun ini. Ia ditanya tentang dua isu yang menurut The Jerusalem Post merupakan "inti dari sayap kanan koalisinya” yakni pengusiran 2 juta warga Palestina di Gaza dan pendirian permukiman ilegal di Jalur Gaza.

Pada pertanyaan pertama, Netanyahu mengatakan "emigrasi sukarela" tetap menjadi agenda. Pada pertanyaan kedua, ia berkata, "Pertanyaannya adalah apakah Anda lebih suka bertindak atau berbicara. Dan ya, saya lebih suka tidak membahasnya."

Para kritikus sebelumnya menggambarkan "emigrasi sukarela" sebagai eufemisme untuk pembersihan etnis di Gaza yang dilanda perang, yang telah menjadi tidak layak huni setelah genosida Israel.

Pernyataan Netanyahu muncul beberapa hari setelah ia mengatakan "tidak ada ruang untuk dua negara" antara Sungai Yordan dan Laut Mediterania.

Sementara itu, delegasi Hamas telah mengadakan pembicaraan dengan kepala intelijen Mesir dan Turki di Kairo untuk memajukan perjanjian gencatan senjata yang dimediasi AS dengan Israel.

Kesepakatan tersebut, yang disetujui Oktober lalu, menyebabkan pembebasan tawanan Israel dan tahanan Palestina, serta seruan untuk penarikan Israel dari Jalur Gaza yang dilanda perang. Hampir 10 bulan kemudian, banyak hambatan masih tetap ada.

Tawanan terakhir yang ditahan di Gaza dibebaskan sebagai imbalan atas pembebasan ratusan warga Palestina, tetapi Israel terus membatasi ketentuan fase pertama, termasuk masuknya bantuan kemanusiaan dan evakuasi medis ribuan orang sakit dan terluka.

Israel terus melakukan serangan hampir setiap hari di Gaza, menewaskan lebih dari 1.000 warga Palestina sejak gencatan senjata diumumkan, dan memperluas kendalinya hingga lebih dari 70% wilayah tersebut.

Kondisi kemanusiaan di Gaza tetap mengerikan, dengan sebagian besar dari dua juta penduduknya tinggal di kamp-kamp tenda yang padat dan kumuh yang dipenuhi tikus dan dengan akses terbatas ke layanan kesehatan.

Hamas menolak melucuti senjata, dengan alasan pelanggaran Israel dan memperingatkan melucuti senjata dari rakyat yang diduduki akan membuat mereka menjadi "korban yang mudah untuk dieliminasi".

Satu komite teknokrat untuk mengatur Gaza, yang dipimpin oleh mantan menteri Otoritas Palestina Ali Shaath, dibentuk pada bulan Januari, tetapi komite tersebut masih belum dapat memasuki Jalur Gaza.

Pasukan Stabilisasi Internasional multinasional sedang bersiap untuk dikerahkan antara wilayah yang dikuasai Israel dan Palestina di Gaza dan mengatakan kendaraan taktis pertamanya telah tiba di pangkalan mereka di luar Jalur Gaza.