PALEMBANG - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan bedah rumah milik guru ngaji Ustaz Ahmad Zaini (75) di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara.

Bekerja sama dengan Masyarakat Pecinta Polisi Indonesia, Kapolri mewujudkan mimpi Ahmad Zaini memiliki rumah yang layak. Sebab Ahmad Zaini sudah lima kali berturut-turut mengajukan diri untuk mendapatkan bedah rumah ke pemerintah sejak 2020 hingga 2025.

Bedah rumah yang dilaksanakan pada 1 Juli 2026 ini bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-80 yang mengambil tema “80 Tahun Mengabdi Polri Untuk Masyarakat”

Ahmad Zaini yang berdomisili di Jalan Sentosa Lorong Nasional 4 RT45/16 Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Kota Palembang merasa terharu atas bantuan rumah dari Kapolri dengan proses begitu cepat dan tidak berbelit-belit. Saat ini rumahnya sudah mulai dalam proses pembongkaran untuk dibangunkan rumah layak huni.

"Tak menyangka saja, semua berlalu begitu cepat, minggu lalu survey dan laporan minggu depannya langsung datang dan langsung diproses. Alhamdulillah dan terima kasih tak terhingga Pak Kapolri atas bantuannya,” ujarnya.

Lihat video: Pesan Tegas Presiden Prabowo di HUT Bhayangkara: Jangan Gunakan Hukum untuk Balas Dendam!



Istri Zaini yang mengidap penyakit ginjal harus melakukan cuci darah seminggu 2 kali sudah berlangsung selama 6 tahun. "Mungkin ini berkat doa istri yang sedang sakit dan kesabaran kami yang terpenting adalah kebaikan hati Pak Kapolri yang mengerti kondisi kami sekeluarga,” uapnya.

Warga Kelurahan Plaju Ulu Rahmadi Baginda Siregar mengaku menjadi saksi bahwa ustaz Zaini sudah lima kali mengajukan diri ke pemerintah daerah agar rumahnya diperbaiki. "Setelah penantian 5 tahun. Alhandulillah ada Program Bedah Rumah Bapak Kapolri,” tutur Rahmadi.

Melalui Program Bedah Rumah Kapolri diharapkan Ustaz Zaini dapat melanjutkan aktivitasnya mengajar dengan tenang tidak takut ambruk.

“Melalui Masyarakat Pecinta Polisi Indonesia sudah banyak masyarakat yang direaliasikan mimpinya melalui Program Kapolri Misi Kemanusiaan, Bantuan Sosial, Wisata Religi dan lainnya,” katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap meningkatkan secara signifikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di enam provinsi.

Dia mengatakan enam provinsi tersebut adalah Provinsi Gorontalo, Riau, Sulawesi Barat, Papua Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bengkulu.

"Kami memperhatikan daerah-daerah ini masih banyak yang membutuhkan di bidang perumahan, terutama program BSPS atau bedah rumah. Dan kami sudah diskusi untuk bedah rumah di provinsi ini, dari evaluasi staf kami, kami akan tingkatkan secara signifikan," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Ia menambahkan bahwa program BSPS merupakan contoh bagaimana program ini sangat dinikmati dan ditunggu masyarakat, sekaligus sangat bermanfaat bagi rakyat.

"Ini adalah program unggulan dari Presiden Prabowo untuk (merenovasi) rumah yang tidak layak huni, dan juga bisa menggerakkan ekonomi rakyat," katanya.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah dukungan dana dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkatkan kualitas atau pembangunan baru rumah dengan berswadaya dan berasaskan kegotong-royongan.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat tata kelola pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar semakin tepat sasaran.

Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pemutakhiran data penerima bantuan dengan memanfaatkan sistem digital "Go PKP".

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan usulan kebutuhan anggaran tahun 2027 salah satunya diprioritaskan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah sebanyak 2 juta unit.

Program BSPS untuk menggerakkan dan meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni dan lingkungannya.

Tata kelola program ini juga diperkuat oleh sistem Pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400.000 unit dari sebelumnya 45.000 unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus memperkuat tata kelola pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) agar semakin tepat sasaran.

"Kami ingin memastikan setiap bantuan bedah rumah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Karena itu, kami terus membangun kolaborasi dengan Kemendagri dan BPS agar proses verifikasi, validasi, hingga pemutakhiran data dapat berjalan secara terpadu," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pemutakhiran data penerima bantuan dengan memanfaatkan sistem digital Go PKP.

Ara menjelaskan bahwa sistem Go PKP telah beroperasi dan menjadi bagian penting dalam proses verifikasi calon penerima bantuan. Data hasil verifikasi lapangan yang diperoleh Kementerian PKP secara berkala disampaikan kepada BPS sebagai bahan pemutakhiran data nasional sehingga kualitas basis data penerima bantuan semakin akurat.

Dia juga meminta berbagai masukan dan tanggapan dari Menteri Dalam Negeri maupun Kepala BPS terhadap pengembangan sistem Go PKP agar semakin efektif mendukung pelaksanaan Program BSPS.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memberikan sejumlah masukan terkait perbandingan antara Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan hasil verifikasi lapangan yang dilakukan Kementerian PKP. Sinkronisasi kedua data tersebut diharapkan mampu menghasilkan basis data penerima bantuan yang lebih mutakhir dan akurat.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pengusulan calon penerima bantuan.

Peran aktif pemerintah daerah dinilai sangat penting untuk memastikan setiap usulan yang disampaikan benar-benar sesuai kondisi masyarakat di lapangan sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.

Melalui penyempurnaan sistem Go PKP dan penguatan kolaborasi lintas kementerian serta lembaga, pemerintah berharap pelaksanaan Program BSPS dapat berjalan semakin efektif, transparan, dan mampu mempercepat peningkatan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia sebagai bagian dari dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memperkuat strategi percepatan Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah melalui penambahan dukungan anggaran serta penyusunan basis data wilayah yang lebih terperinci.

Langkah tersebut ditempuh untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengungkapkan pemerintah saat ini menjalankan dua langkah tambahan guna memastikan realisasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan lebih efektif.

"Kami juga ingin menyampaikan dua upaya percepatan tambahan yang sedang dijalankan," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Salah satu langkah yang ditempuh adalah penguatan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah. Menurut Qodari, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengusulkan tambahan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2026 untuk mempercepat rehabilitasi rumah tidak layak huni.

"Kementerian PKP mengajukan usulan penambahan 50.000 unit BSPS senilai Rp1,19 triliun, sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat peningkatan kualitas RTLH. Usulan ini telah disampaikan Menteri PKP kepada Menteri Keuangan pada 18 Mei 2026," jelasnya.

Selain aspek pembiayaan, pemerintah juga memperdalam pemetaan karakteristik daerah guna memastikan intervensi perumahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Pendekatan tersebut diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran program sekaligus memperkuat efektivitas penggunaan anggaran.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian PKP berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik guna membangun basis data yang lebih komprehensif sebagai landasan perencanaan.

Penyempurnaan data dinilai krusial mengingat program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah serta mempercepat perbaikan sekitar 26,9 juta rumah tidak layak huni di berbagai daerah.

Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Pelaksanaannya melibatkan kombinasi pendanaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga partisipasi masyarakat guna memperluas kapasitas pembangunan dan renovasi hunian secara nasional.

IDXChannel- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan bahwa pagu indikatif Kementerian PKP Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp9,913 triliun yang terdiri atas Program Dukungan Manajemen sebesar Rp913,82 miliar dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp9 triliun.

Hal demikian, Maruarar sampaikan saat rapat dengan Komisi V DPR RI, yang menyangkut soal wacana anggaran kementerian periode mendatang pada Rabu (17/6/2026. Maruarar menekankan pendanaan dengan jumlah tidak sedikit dibutuhkan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya mohon Pak Ketua dapat membuat agenda khusus untuk membahas program BSPS ini, 2 jam saja, karena bagi saya program ini betul-betul menyentuh langsung ke masyarakat kecil," kata Maruarar dalam keterangannya, dikutip Kamis (18/6/2026).

Sementara itu, kebutuhan anggaran Kementerian PKP Tahun Anggaran 2027 diusulkan sebesar Rp106 triliun untuk mendukung pencapaian target Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) Tahun 2027 Klaster 6 Infrastruktur, Perumahan dan Ketahanan Bencana.

Alokasi kebutuhan anggaran tersebut terdiri atas Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1,29 triliun atau 1,22 persen, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Fisik sebesar Rp102,91 triliun atau 97,09 persen, serta Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Non Fisik sebesar Rp1,80 triliun atau 1,69 persen.

Untuk mendukung target pembangunan perumahan nasional, anggaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2027 diprioritaskan bagi pelaksanaan Program BSPS sebesar Rp57,29 triliun dengan target 2 juta unit rumah, serta pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah senilai Rp36,62 triliun dengan target 50.000 unit atau 412 tower.

Adapun pogram BSPS menjadi salah satu fokus utama pembahasan karena dinilai memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat. Maruarar bahkan mengusulkan adanya agenda khusus bersama Komisi V DPR RI untuk membahas tata kelola Program BSPS secara lebih mendalam guna memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Dia menyampaikan soal Kementerian PKP juga terus mengembangkan berbagai pendekatan kreatif dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan renovasi rumah rakyat.

"Kami sudah mencoba setahun ini ekonomi kreatif melalui CSR, di mana ada ribuan rumah yang dibangun dan direnovasi melalui CSR. Tahun kemarin juga melalui GWMBI dari 5 menjadi 4 persen," ujarnya.

(kunthi fahmar sandy)

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah senilai Rp20 juta per hunian telah masuk proses verifikasi calon penerima.

Hingga awal Juni 2026, proses verifikasi telah mencapai 300 ribu calon penerima, dari target awal sekitar 400 ribu.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari mengatakan percepatan pelaksanaan program bedah rumah Rp20 juta saat ini difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan yang ditargetkan selesai seluruhnya pada Juni 2026.

"Saat ini, percepatan difokuskan pada proses verifikasi calon penerima bantuan. Dari target awal sekitar 400.000 unit, proses verifikasi telah mencapai sekitar 300.000 unit dan ditargetkan selesai seluruhnya pada Juni 2026," ucap Qodari di Jakarta, Rabu (17/6) dikutip Antara.

Ia menuturkan per awal Juni 2026 progres program bedah rumah Rp20 juta mencapai 13,51 persen. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan seluruh pelaksanaan fisik perbaikan rumah tidak layak huni rampung pada Oktober 2026, paling lambat November 2026.

Qodari menjelaskan proses verifikasi diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua bulan, sedangkan pelaksanaan fisik perbaikan rumah memerlukan waktu sekitar tiga bulan.

Untuk besaran bantuan, kata dia, nilai reguler BSPS ditetapkan sebesar Rp20 juta. Angka ini terdiri atas Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang.

Khusus wilayah Papua dan Maluku Utara, bantuan bedah rumah sebesar Rp25 juta per unit. Sementara untuk wilayah pegunungan, pulau kecil, serta daerah terluar di Papua dan Maluku Utara, nilai bantuan bedah rumah mencapai Rp40 juta per unit.

"Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,3 triliun dari APBN untuk mendukung BSPS tahun 2026," ucap Qodari.

Ia menambahkan Provinsi Jawa Barat menjadi daerah dengan alokasi dan progres tertinggi, diikuti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

Adapun penetapan alokasi bantuan dilakukan berdasarkan sejumlah indikator, antara lain jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, ketimpangan, serta variabel kedalaman kemiskinan.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan pengusulan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS bagi masyarakat saat ini dibuka seluas-luasnya.

"Memang kalau kita lihat mekanismenya, itu dimulai dari pengusulan. Pengusulan ini dibuka selebar-lebarnya sekarang," ujar Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (11/6).

Fitrah menjelaskan kalau dulu hanya anggota DPR, kepala daerah baik provinsi dan kabupaten/kota yang bisa mengusulkan BSPS, tetapi sekarang dibuka seluas-luasnya mulai dari anggota DPR, kepala daerah, tokoh masyarakat, sampai ketua ormas hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp96,09 triliun untuk mendukung pelaksanaan Program 3 Juta Rumah pada 2027.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan kebutuhan tersebut muncul karena pagu indikatif Kementerian PKP untuk 2027 baru ditetapkan sebesar Rp9,91 triliun.

"Dengan pagu indikatif sebesar Rp9,913 triliun diperlukan tambahan sebesar Rp96,09 triliun untuk mencapai target tersebut," ujar Maruarar dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Rabu (17/6/2026).

Maruarar menjelaskan pagu indikatif yang tersedia saat ini belum mencakup kebutuhan anggaran untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebanyak 2 juta unit.

Selain itu, kebutuhan anggaran untuk pembangunan hunian tetap (huntap) relokasi terpusat pascabencana di Sumatra, serta belanja operasional dan nonoperasional kementerian juga belum masuk dalam pagu tersebut.

Padahal, dalam peta jalan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027, Kementerian PKP mengemban enam klaster strategis yang mencakup sektor perumahan, infrastruktur, hingga ketahanan bencana.

Karena itu, Kementerian PKP mengusulkan total kebutuhan anggaran 2027 sebesar Rp106 triliun.

Maruarar mengatakan sebagian besar usulan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program fisik guna mendukung percepatan penanganan backlog perumahan.

"Dari usulan anggaran Rp106 triliun, proporsi terbesar adalah program fisik sebesar Rp102,91 triliun atau 97,09%, sedangkan nonfisik hanya sebesar Rp3,09 triliun atau 2,91%," jelasnya.

Secara rinci, alokasi terbesar akan digunakan untuk program BSPS senilai Rp57,29 triliun yang ditujukan bagi 2 juta unit rumah.

Selanjutnya, anggaran sebesar Rp36,94 triliun diusulkan untuk pembangunan 50.000 unit rumah susun atau setara 421 menara (tower) rusun.

Sementara itu, anggaran untuk pembangunan rumah khusus diusulkan sebesar Rp8 triliun. Kementerian PKP juga mengalokasikan Rp519 miliar untuk penanganan kawasan kumuh dan sanitasi di 25 lokasi serta Rp155,82 miliar untuk bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).

“Penanganan kawasan kumuh dan sanitasi sebesar Rp519 miliar untuk 375 hektare ada di 25 lokasi. Dan bantuan PSU sebesar Rp155,82 miliar untuk 10.550 unit,” pungkasnya.

DI TENGAH berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat saat ini, mulai dari kenaikan biaya hidup, tekanan daya beli, hingga terbatasnya akses permodalan usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah, program bantuan pemerintah dituntut tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal sebagai program bedah rumah, memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekadar memperbaiki rumah tidak layak huni.

Selama ini, banyak pihak memandang BSPS sebagai program sosial yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh hunian lebih layak. Pandangan tersebut tidak salah, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan manfaat program ini.

Di balik setiap rumah yang diperbaiki, ada aktivitas ekonomi yang bergerak, lapangan kerja tercipta, dan peluang usaha yang tumbuh di tingkat lokal.

Karena itu, BSPS sejatinya dapat dipandang sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga ekonomi rakyat kecil.

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia. Namun, bagi keluarga berpenghasilan rendah, rumah juga memiliki fungsi lebih luas.

Rumah sering kali menjadi tempat bekerja, tempat menjalankan usaha mikro, sekaligus aset utama yang dimiliki keluarga. Ketika kondisi rumah tidak layak huni, produktivitas keluarga ikut terganggu.

Sebaliknya, ketika rumah menjadi lebih sehat, aman, dan nyaman, peluang untuk meningkatkan kesejahteraan juga semakin terbuka.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas hunian memiliki hubungan erat dengan kesehatan, pendidikan, dan produktivitas ekonomi masyarakat (UN-Habitat, 2023).

Anak-anak yang tinggal di rumah layak memiliki lingkungan belajar yang lebih baik. Orang tua dapat bekerja dengan lebih produktif tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap kondisi tempat tinggalnya.

Dengan demikian, perbaikan rumah sebenarnya merupakan investasi sosial dan ekonomi dalam jangka panjang.

Dari sisi ekonomi, dampak BSPS mulai terasa bahkan sejak proses pembangunan berlangsung. Bantuan yang diberikan pemerintah digunakan untuk membeli bahan bangunan dari toko-toko lokal.

Tukang dan pekerja konstruksi di sekitar lokasi memperoleh tambahan pekerjaan. Jasa transportasi material, usaha kecil, hingga pemasok bahan bangunan turut merasakan manfaatnya.

Karakteristik BSPS yang berbasis swadaya membuat perputaran ekonomi yang tercipta menjadi lebih luas.

Bantuan pemerintah sering kali memicu tambahan investasi dari penerima manfaat maupun dukungan gotong royong masyarakat.

Akibatnya, nilai pembangunan yang terjadi di lapangan tidak jarang lebih besar dibandingkan bantuan yang diberikan pemerintah.

Inilah yang dikenal sebagai efek berganda atau multiplier effect, yaitu ketika satu rupiah belanja pemerintah mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih besar di masyarakat (World Bank Housing Sector Assessment).

Pemerintah tampaknya menyadari pentingnya peran BSPS tersebut. Pada 2026, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pelaksanaan BSPS untuk sekitar 400.000 rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.

Menurut Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur, proses verifikasi calon penerima bantuan terus dilakukan dan pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan fisik dapat diselesaikan pada Oktober 2026.

Hingga awal Juni 2026, progres pelaksanaan fisik BSPS telah mencapai sekitar 13,51 persen dan terus meningkat seiring selesainya proses verifikasi penerima manfaat di berbagai daerah (Kementerian PKP, 2026).

Target tersebut menunjukkan bahwa BSPS menjadi salah satu program strategis dalam mendukung Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah.

Di tengah keterbatasan anggaran negara, pendekatan swadaya yang menjadi ciri khas BSPS memungkinkan pemerintah menjangkau lebih banyak masyarakat dengan biaya yang relatif efisien.

Namun, keberhasilan program tidak seharusnya hanya diukur dari jumlah rumah yang diperbaiki. Yang lebih penting adalah bagaimana program tersebut mampu menjaga dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat.

Di sinilah pentingnya menghubungkan program perumahan dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Salah satu langkah yang memiliki potensi besar adalah sinergi antara Kementerian PKP dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Selama ini PNM dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang fokus melayani pelaku usaha ultra mikro dan masyarakat prasejahtera melalui berbagai program, termasuk Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).

Selain memberikan akses permodalan, PNM juga melakukan pendampingan usaha kepada para nasabahnya (PT Permodalan Nasional Madani, 2025).

Komitmen untuk menghubungkan sektor perumahan dengan pemberdayaan ekonomi juga telah disampaikan langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait.

Menurut Maruarar, penyediaan rumah layak bagi masyarakat tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata.

Pemerintah harus memastikan masyarakat yang telah memiliki rumah layak juga mempunyai kesempatan meningkatkan taraf hidup dan pendapatannya melalui kegiatan ekonomi produktif.

Karena itu, Kementerian PKP menjalin kolaborasi dengan PNM guna memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha mikro.

Maruarar menyatakan bahwa rumah yang layak dan akses permodalan merupakan kombinasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya kolaborasi tersebut, penerima manfaat program perumahan dapat memperoleh dukungan pembiayaan usaha sekaligus pendampingan agar mampu mengembangkan usahanya secara berkelanjutan (Kementerian PKP, 2026).

Kolaborasi ini pada dasarnya menghubungkan dua kebutuhan utama masyarakat kecil, yaitu kebutuhan akan hunian yang layak dan kebutuhan akan akses modal usaha.

Selama ini banyak keluarga miskin terjebak dalam lingkaran keterbatasan karena tidak memiliki keduanya. Rumah yang tidak layak menghambat produktivitas, sementara ketiadaan modal membuat mereka sulit meningkatkan pendapatan.

Jika kedua persoalan tersebut dapat ditangani secara bersamaan, maka dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan akan jauh lebih besar.

Rumah hasil BSPS dapat berkembang menjadi rumah produktif yang digunakan untuk membuka warung, usaha makanan rumahan, jasa jahit, kerajinan tangan, atau berbagai usaha mikro lainnya.

Dengan dukungan pembiayaan dan pendampingan dari PNM, peluang keberhasilan usaha tersebut akan semakin besar.

Langkah tersebut menjadi semakin relevan karena pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan kebijakan BSPS pada tahun 2027.

Menurut Fitrah Nur, Kementerian PKP sedang mengkaji kemungkinan menghadirkan skema pembangunan rumah baru selain skema rehabilitasi rumah yang selama ini menjadi fokus BSPS.

Kebijakan ini diperlukan karena tidak semua rumah tidak layak huni dapat diperbaiki melalui rehabilitasi.

Di lapangan masih banyak rumah yang mengalami kerusakan sangat berat sehingga lebih efektif dan efisien jika dibangun kembali (Kementerian PKP, 2026).

Apabila skema pembangunan rumah baru dapat diwujudkan pada 2027, maka pemerintah akan memiliki instrumen yang lebih fleksibel dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Dari perspektif ekonomi, kebijakan tersebut juga berpotensi memberikan dampak yang lebih besar karena membutuhkan lebih banyak material bangunan, tenaga kerja konstruksi, serta aktivitas ekonomi lokal yang lebih luas.

Pada akhirnya, program bedah rumah bukan sekadar urusan pembangunan fisik. Program ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketahanan ekonomi rakyat kecil.

Rumah yang layak memberikan rasa aman, meningkatkan kesehatan, dan mendukung produktivitas keluarga.

Ketika manfaat tersebut dipadukan dengan akses permodalan dan pendampingan usaha melalui PNM, maka dampaknya dapat menjadi jauh lebih besar dan berkelanjutan.

Jika selama ini program bedah rumah identik dengan pembangunan fisik, maka kolaborasi Kementerian PKP dan PNM membuka babak baru bahwa rumah layak dan akses permodalan dapat menjadi dua instrumen yang saling melengkapi dalam upaya mengentaskan kemiskinan.

Dengan target 400.000 unit BSPS pada 2026 serta rencana pengembangan program pembangunan rumah baru pada 2027, pemerintah memiliki peluang besar menjadikan sektor perumahan sebagai salah satu instrumen efektif untuk menjaga ekonomi rakyat kecil sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Itu atas usulan Menteri Sosial sebagai penanggung jawab Sekolah Rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau Bedah Rumah bagi orangtua siswa Sekolah Rakyat (SR) sudah dimulai pada tahun 2026 ini.

"Sudah dimulai tahun ini," ujar Maruarar atau disapa Ara di sela-sela Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa program Bedah Rumah untuk orangtua siswa Sekolah Rakyat merupakan usulan dari Menteri Sosial sebagai penanggung jawab sekolah rakyat.

"Itu atas usulan Menteri Sosial sebagai penanggung jawab Sekolah Rakyat," katanya pula.

Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan bahwa verifikasi program Bedah Rumah untuk orang tua siswa Sekolah Rakyat sebagian sudah dimulai.

"Sudah, sebagian sudah dimulai," kata Fitrah.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan dukungan penuh terhadap target renovasi 10.000 rumah pada tahun 2026 melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

“Kami memutuskan mengalokasikan program BSPS sejumlah yang Kementerian Sosial minta yakni 10.000 unit," kata Ara.

Pemerintah menilai bahwa penyediaan hunian layak menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI memperkuat sinergi lintas kementerian bersama Kementerian Sosial RI dalam mendukung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat dan Program 3 Juta Rumah melalui kolaborasi penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa Program Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan di berbagai wilayah Indonesia dengan dukungan pemerintah daerah.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Kementerian PKP terhadap penyelenggaraan Program Sekolah Rakyat.

Program Sekolah Rakyat tersebar di 166 titik di seluruh Indonesia dengan jumlah peserta didik eksisting mencapai sekitar 14.913 siswa serta jumlah orangtua sekitar 13.942 orang. Data tersebut dinilai menjadi dasar penting dalam menentukan sasaran intervensi program perumahan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Kolaborasi antara Kementerian PKP dan Kementerian Sosial diharapkan mampu mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus memperkuat ekosistem pendidikan berbasis kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Output prioritas yang kita buat prioritas adalah pertama, BSPS sebesar Rp57,29 triliun untuk 2 juta unit rumah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan usulan kebutuhan anggaran tahun 2027 salah satunya diprioritaskan untuk Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah sebanyak 2 juta unit.

"Output prioritas yang kita buat prioritas adalah pertama, BSPS sebesar Rp57,29 triliun untuk 2 juta unit rumah," ujar Ara dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu.

Prioritas berikutnya, lanjutnya, yakni rumah susun sebesar Rp36,94 triliun untuk 50.500 unit atau 421 tower.

"Ini juga saya banyak sekali mendapatkan aspirasi dari berbagai kalangan untuk rumah susun ini jadi kami ajukan," katanya.

Kemudian prioritas selanjutnya Rumah Khusus sebesar Rp8 triliun untuk 23.410 unit, penanganan kawasan kumuh dan sanitasi sebesar Rp519,5 miliar untuk 375 hektare atau di 25 lokasi, dan bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebesar Rp155,82 miliar untuk 10.550 unit."

"Dalam mendukung Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) tersebut, usulan kebutuhan anggaran Kementerian PKP TA 2027 adalah sebesar Rp106 triliun dengan target 2.084.460 unit. Dengan Pagu Indikatif sebesar Rp9,91 triliun, diperlukan tambahan sebesar Rp96,09 triliun untuk mencapai target tersebut," kata Ara.

Program BSPS adalah dukungan dana dari pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang meningkatkan kualitas atau pembangunan rumah baru dengan berswadaya dan berasaskan gotong-royong.

Program BSPS untuk menggerakkan dan meningkatkan keswadayaan dalam pemenuhan rumah layak huni dan lingkungannya.

Tata kelola program ini juga diperkuat oleh sistem Pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dan didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400.000 unit dari sebelumnya 45.000 unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan sistem Pemilihan Toko Terbuka memperkuat tata kelola program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah.

Dia menegaskan bahwa sistem Pemilihan Toko Terbuka (PTT) merupakan inovasi yang tidak hanya mendorong efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga memperkuat tata kelola program yang bersih dan bebas korupsi.

"Sistem PTT dilakukan selain berguna untuk efisiensi anggaran, juga dapat digunakan kembali untuk kepentingan rakyat dengan cara yang transparan, baik, benar dan antikorupsi," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, setiap rupiah anggaran negara yang digunakan dalam Program BSPS harus dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi secara terbuka oleh seluruh pihak terkait.

"Ini uang negara yang harus diawasi, harus transparan dan tidak boleh korupsi. Ada efisiensi sekitar Rp9 juta, saran saya berikan kepada yang paling miskin dan yang paling tua supaya kita bisa berkeadilan untuk rakyat," katanya.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan hal itu ketika bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026 untuk wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu.

Pada kesempatan yang sama, Kementerian PKP juga melaksanakan PTT sebagai bagian dari mekanisme pelaksanaan Program BSPS yang mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.

Pelaksanaan PTT di Kelurahan Kalianyar dilaksanakan di bawah koordinasi Kepala Pusat Pengembangan SDM, Iriyanto.

Dalam proses tersebut, masyarakat penerima bantuan memilih penyedia bahan bangunan secara terbuka, dengan toko yang mengikuti proses pemilihan antara lain Toko Hidup Makmur dan Toko Sinar Bangun Jaya. Melalui mekanisme tersebut, berhasil diperoleh efisiensi anggaran sekitar Rp9 juta.

Program BSPS Tahun 2026 di DKI Jakarta mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Total alokasi BSPS di DKI Jakarta mencapai 5.659 unit rumah, meningkat tajam dari 158 unit pada tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.359 unit dialokasikan untuk wilayah perkotaan dan 300 unit untuk kawasan pesisir di Kepulauan Seribu.

Khusus untuk wilayah Jakarta Barat, alokasi Program BSPS mencapai 1.350 unit rumah.

Sementara hasil inventarisasi dan verifikasi menunjukkan terdapat 942 unit rumah yang menjadi sasaran program dan tersebar di enam kecamatan serta 22 kelurahan.

Adapun Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, memperoleh alokasi sebanyak 29 unit rumah penerima manfaat.

Ara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (P3KP) Jawa I yang telah bekerja keras dalam proses inventarisasi, verifikasi, hingga pelaksanaan Program BSPS di lapangan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim Balai P3KP Jawa I yang telah bekerja dengan baik sehingga program ini dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Melalui pelaksanaan Program BSPS dan sistem Pemilihan Toko Terbuka, Kementerian PKP berkomitmen memastikan bantuan perumahan tepat sasaran, meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, serta mewujudkan tata kelola pembangunan perumahan yang transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengebut Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah untuk Tahun Anggaran 2026. Hingga awal Juni 2026, realisasi fisik perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut tercatat berada di angka 13,51 persen.

Pemerintah menargetkan seluruh proses renovasi di lapangan dapat rampung sepenuhnya pada Oktober, atau selambat-lambatnya November 2026. Langkah percepatan ini difokuskan pada tahap verifikasi data para calon penerima bantuan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur mengatakan, dari target awal yang menyasar sekitar 400.000 unit RTLH, proses verifikasi kini telah menyentuh kisaran 300.000 unit. Seluruh verifikasi tersebut ditargetkan tuntas pada bulan ini.

"Sekarang total yang sudah kita instruksikan untuk diverifikasi sekitar 300.000 unit dari total 400.000 unit. Mudah-mudahan bulan Juni ini seluruh instruksi verifikasi bisa selesai. Kami memperkirakan proses verifikasi membutuhkan waktu sekitar dua bulan dan pelaksanaan fisik sekitar tiga bulan," ujar Fitrah dalam keterangan resmi, Jumat (12/6/2026).

Meskipun capaian saat ini masih berada di bawah target kumulatif Juli 2026 yang ditetapkan sebesar 23 persen, Kementerian PKP tetap optimistis mampu mengejar ketertinggalan tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian besar tahapan program saat ini masih berjalan di fase verifikasi dokumen dan lapangan.

"Posisi saat ini progres mencapai 13,51 persen. Memang masih terdapat selisih terhadap target, namun kami optimistis dapat mengejarnya karena sebagian besar kegiatan saat ini masih berada dalam proses verifikasi yang akan segera berlanjut ke tahap pelaksanaan fisik," katanya.

Lebih lanjut, Fitrah menguraikan bahwa penyerapan atau realisasi anggaran program BSPS ini ditargetkan selesai pada Oktober 2026. Selanjutnya, pengerjaan fisik bangunan di lapangan diharapkan tuntas secara menyeluruh pada bulan berikutnya.

"Setidaknya pada Oktober 2026 realisasi keuangan penyalurannya sudah terealisasi. Selanjutnya paling lambat bulan November pelaksanaan fisiknya dirancang selesai 100 persen," kata Fitrah.

Untuk menyokong keberlangsungan program BSPS sepanjang 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp8,3 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Bantuan stimulan ini disalurkan khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat meningkatkan kualitas hunian mereka menjadi lebih layak.

Secara umum, nilai bantuan reguler BSPS dipatok sebesar Rp20 juta per unit rumah. Angka tersebut terbagi atas Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan serta Rp2,5 juta untuk upah pekerja. Namun, besaran ini disesuaikan berdasarkan kondisi geografis. Khusus untuk wilayah Papua dan Maluku Utara, nilai bantuan reguler ditetapkan senilai Rp25 juta per unit.

Sementara untuk daerah pegunungan, pulau-pulau kecil, serta kawasan terluar di wilayah Papua dan Maluku Utara, bantuan yang diberikan berkisar hingga Rp40 juta per unit. Penyesuaian nominal bantuan di beberapa wilayah geografis tersebut berimplikasi pada perubahan total kuota penerima manfaat, dari rencana awal sebanyak 400.000 unit menjadi berkisar 375.200 unit rumah.

"Ada sekitar 24.800 unit yang nilai bantuannya lebih besar dari Rp20 juta sehingga secara total volume kegiatan berubah menjadi sekitar 375.200 unit. Jadi bukan karena target tidak tercapai, tetapi karena nilai bantuannya berbeda sesuai kebutuhan wilayah," ujarnya.

Dari sisi sebaran daerah, Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan alokasi serta progres pelaksanaan BSPS tertinggi di tahun 2026. Di bawah Jawa Barat, daerah lain yang menunjukkan perkembangan pengerjaan tertinggi antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, serta Sulawesi Selatan.

Penetapan peta alokasi BSPS sendiri didasarkan pada berbagai indikator terukur, mulai dari jumlah rumah tidak layak huni, kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, persentase kemiskinan, tingkat ketimpangan, hingga indeks kedalaman kemiskinan di tiap daerah.

Dengan pendekatan ini, Kementerian PKP berupaya memastikan bantuan pemerintah dapat tepat sasaran sekaligus mempercepat pengurangan backlog rumah tidak layak huni di Indonesia.

(Rahmat Fiansyah)