PALEMBANG - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan bedah rumah milik guru ngaji Ustaz Ahmad Zaini (75) di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara.

Bekerja sama dengan Masyarakat Pecinta Polisi Indonesia, Kapolri mewujudkan mimpi Ahmad Zaini memiliki rumah yang layak. Sebab Ahmad Zaini sudah lima kali berturut-turut mengajukan diri untuk mendapatkan bedah rumah ke pemerintah sejak 2020 hingga 2025.

Bedah rumah yang dilaksanakan pada 1 Juli 2026 ini bertepatan dengan Hari Bhayangkara ke-80 yang mengambil tema “80 Tahun Mengabdi Polri Untuk Masyarakat”

Ahmad Zaini yang berdomisili di Jalan Sentosa Lorong Nasional 4 RT45/16 Kelurahan Plaju Ulu, Kecamatan Plaju, Kota Palembang merasa terharu atas bantuan rumah dari Kapolri dengan proses begitu cepat dan tidak berbelit-belit. Saat ini rumahnya sudah mulai dalam proses pembongkaran untuk dibangunkan rumah layak huni.

"Tak menyangka saja, semua berlalu begitu cepat, minggu lalu survey dan laporan minggu depannya langsung datang dan langsung diproses. Alhamdulillah dan terima kasih tak terhingga Pak Kapolri atas bantuannya,” ujarnya.

Lihat video: Pesan Tegas Presiden Prabowo di HUT Bhayangkara: Jangan Gunakan Hukum untuk Balas Dendam!



Istri Zaini yang mengidap penyakit ginjal harus melakukan cuci darah seminggu 2 kali sudah berlangsung selama 6 tahun. "Mungkin ini berkat doa istri yang sedang sakit dan kesabaran kami yang terpenting adalah kebaikan hati Pak Kapolri yang mengerti kondisi kami sekeluarga,” uapnya.

Warga Kelurahan Plaju Ulu Rahmadi Baginda Siregar mengaku menjadi saksi bahwa ustaz Zaini sudah lima kali mengajukan diri ke pemerintah daerah agar rumahnya diperbaiki. "Setelah penantian 5 tahun. Alhandulillah ada Program Bedah Rumah Bapak Kapolri,” tutur Rahmadi.

Melalui Program Bedah Rumah Kapolri diharapkan Ustaz Zaini dapat melanjutkan aktivitasnya mengajar dengan tenang tidak takut ambruk.

“Melalui Masyarakat Pecinta Polisi Indonesia sudah banyak masyarakat yang direaliasikan mimpinya melalui Program Kapolri Misi Kemanusiaan, Bantuan Sosial, Wisata Religi dan lainnya,” katanya.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan, Polri berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan ke depannya demi mewujudkan institusi yang diharapkan oleh masyarakat. Korps Bhayangkara masih terus melakukan penyempurnaan.

Hal tersebut disampaikan Kapolri dalam sambutannya di depan Presiden Prabowo Subianto pada Upacara Hari Bhayangkara ke-80 di Satlat Brimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (1/7/2026).

"Sebagaimana peribahasa 'tidak ada gading yang tak retak', begitupun perjalanan pengabdian Polri yang belum sepenuhnya sempurna," kata Sigit.

Sigit berjanji akan menerima seluruh kritik dan masukan dari berbagai pihak terhadap Polri. Sigit menyebut hal itu diperlukan agar Polri dapat berbenah dan bisa menjadi seperti yang diharapkan masyarakat. "Kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan darma bakti kami demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat," ujar Sigit.

Meski begitu, Sigit juga berterima kasih lantaran tingkat kepercayaan publik terhadap Polri telah bertambah menjadi 80,6%. Menurut Sigit hasil itu menjadi motivasi bagi seluruh insan Bhayangkara untuk meningkatkan kualitas layanan dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang kondusif.

Lihat video: Momen Presiden Prabowo Lakukan Parade di HUT Bhayangkara ke-80



Sigit mengatakan semangat transformasi Polri juga menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk menyambut momentum bonus demografi dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045

"Agar bangsa kita siap menyambut momentum bonus demografi sebagai titik tolak mewujudkan NKRI yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan yang kita cita-citakan bersama," ucapnya.

JAKARTA - Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri berdasarkan hasil survey terbaru mencapai 82,4%. Hal ini menjadi indikator bahwa berbagai langkah pembenahan dan reformasi yang dilakukan Polri mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Capaian tingkat kepercayaan publik sebesar 82,4% merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya terhadap institusi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Aminullah menilai, di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berbagai transformasi kelembagaan terus dilakukan, mulai dari peningkatan profesionalisme personel, modernisasi pelayanan publik berbasis digital, hingga penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

"Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus dijaga. Polri harus terus berbenah, meningkatkan profesionalisme, menjunjung tinggi keadilan, serta hadir memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

JAKARTA - Polri menggelar upacara kenaikan pangkat untuk Pati dan Pamen hingga Bintara. Total ada 41.578 personel yang mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Di antaranya, 87 Perwira Tinggi (Pati) Polri yang terdiri atas 4 Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi, 29 Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi, dan 54 Brigadir Jenderal (Brigjen) Polisi.

Sementara itu, kenaikan pangkat menjadi Irjen atau bintang dua diberikan kepada 29 perwira tinggi, di antaranya Irjen Pol Agus Wijayanto, dan Irjen Pol Himawan Bayu Aji bersama 27 perwira tinggi lainnya. Adapun sebanyak 54 perwira menengah juga resmi menyandang pangkat Brigjen Pol atau bintang satu.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, kenaikan pangkat yang dipimpin langsung Kapolri menjadi simbol penghargaan institusi atas dedikasi dan prestasi personel, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat semangat pengabdian dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Kepercayaan yang diberikan negara dan institusi harus dijawab dengan kinerja yang semakin optimal. Jadikan kenaikan pangkat ini sebagai motivasi untuk terus menghadirkan Polri yang responsif, humanis, profesional, serta semakin dipercaya masyarakat," kata Isir, Selasa (30/6/2026).

Lihat video: Prabowo: Panglima TNI Ada Subiyanto, Kapolri Ada Prabowo, Makanya Susah Diganti



Selain 87 perwira tinggi, kenaikan pangkat periode 30 Juni 2026 juga diberikan kepada 878 Perwira Menengah (Pamen), 1.289 Perwira Pertama (Pama), 37.930 personel Bintara, dan 1.394 personel Tamtama.

Secara keseluruhan, sebanyak 41.578 personel Polri memperoleh kenaikan pangkat sebagai bagian dari pembinaan karier dan penghargaan atas dedikasi serta kinerja dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

Puteranegara

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberangkatkan sejumlah guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) umrah gratis. Bersama Masyarakat Pecinta Polisi Indonesia ini, program religi dan kemanusiaan tersebut dianugerahi dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80.

Dewi Menteri (37) sebagai tenaga pendidik atau guru PAUD yang mendapatkan anugerah tersebut mengaku terharu dapat umrah gratis dari Kapolri.

Perempuan kelahiran Jakarta, 17 Agustus 1989 yang sudah mengabdi selama 17 tahun mengajar PAUD ini mengaku seperti bermimpi bisa berangkat ke Tanah Suci.

"Terharu, serasa mimpi, pokoknya speechless (Tak mampu berkata apa-apa)," tutur Dewi yang tak kuasa menahan air matanya, dikutip Sabtu (27/6/2026).

Dewi melaksanakan ibadah umrah di Tanah Suci mulai 21 hingga 30 Juni 2026.

"Alhamdulillah ya Allah, Berkah dunia akhirat untuk Pak Listyo Sigit, lihat Kakbah pertama kali bergetar sebadan-badan," ujar Guru PAUD keturunan Betawi-Medan yang berdomisili di Manggarai, Jakarta Selatan.

Ketua Masyarakat Pecinta Polisi Indonesia Zandre Badak menuturkan dalam rangkaian Hari Bhayangkara ke-80 Kapolri kembali akan memberangkatkan guru TK-TPA untuk umrah gratis pada 21 Agustus 2026 bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW.

"Pada 21 Agustus bertepatan dengan Maulid Nabi dalam bulan Islamnya akan diberangkatkan Guru TKA-TP Al-Qur'an oleh Kapolri," ujarnya.

Selain itu Kapolri juga membantu Ustaz Zaini (75) guru ngaji di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Sebab rumahnya yang digunakan untuk mengajar sudah tak layak huni.

"Dalam waktu dekat juga kami akan melakukan pembangunan Musala Presisi bantuan dari Bapak Kapolri dalam rangka 80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat," ucapnya.

Selain program bantuan di atas, program lainnya adalah Kapolri Peduli Buruh dengan program Desk Ketenagakerjaan Polri di antaranya membantu buruh yang terkena PHK untuk kembali mendapat pekerjaan baru.

"Jadi sangat wajar jika Ketua Komisi III DPR RI menyebut Kapolri Listyo Sigit sebagai Kapolri terbaik sepanjang masa dan Kapolri terlama dan terbaik sepanjang sejarah," ucapnya.

JAKARTA - Citra positif institusi Polri terus mengalami peningkatan. Hal itu sebagai sinyal semakin meningkatnya kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara.

Pemerhati Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Hasibuan di Jakarta memberikan apresiasi peningkatan citra positif tersebut. "Hasil survei kinerja Polri ini, akan menjadi bagian kado masyarakat terhadap Polri," katanya, Jumat (26/6/2026).

Dosen Pascasarjana ini menilai capaian itu merupakan buah dari berbagai upaya pembenahan yang dilakukan Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum, serta penguatan profesionalisme dan transparansi.

"Naiknya citra positif Polri menunjukkan masyarakat mulai merasakan perubahan yang dilakukan institusi kepolisian," katanya.

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menilai kepercayaan publik adalah modal utama bagi Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Edi berharap hasil survei tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polri untuk terus melakukan perbaikan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Lihat video: Kapolri Tanggapi Penangguhan Penahanan Roy-Tifa



"Kita minta kepada seluruh jajaran Polri, angka kepercayaan publik yang tinggi jangan membuat polri cepat berpuas diri. Justru harus menjadi dorongan agar reformasi internal, peningkatan integritas, pelayanan publik, dan penegakan hukum yang berkeadilan terus ditingkatkan," tambahnya.

Edi menilai, apabila Polri mampu menjaga konsistensi kinerja, memperkuat profesionalisme, serta terus membuka ruang evaluasi dan kritik yang konstruktif, maka tingkat kepercayaan masyarakat diyakini akan terus meningkat di masa mendatang.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi sejumlah jabatan strategis di Korps Bhayangkara. Perputaran itu meliputi Pati hingga Pamen Polri.

Dalam surat telegram Kapolri nomor ST/1341/VI/KEP./2026 tertanggal 25 Juni 2026, AKBP Rulian Syauri ditunjuk menjadi Kapolres Malang. Rulian sebelumnya menjabat sebagai Kasubbagbungkol Spripim Polri. Sementara, Kapolres Malang AKBP Muhamad Taat Resdianto dimutasi menjadi Sekpri Kapolri Spripim Polri.

Sementara, berdasarkan Surat Telegram Kapolri nomor ST/1335/VI/KEP./2026 tertanggal 25 Juni 2026, Kombes Pol Putu Kholis Aryana diangkat dalam jabatan baru sebagai Kapolres Metro Bekasi Kota.

Sebelum ditunjuk mengisi jabatan tersebut, Putu menjabat sebagai Kapolresta Malang Kota Polda Jawa Timur. Putu menggantikan Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro yang sebelumnya memimpin Polres Metro Bekasi Kota.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan adanya mutasi tersebut.

Lihat video: Kapolri Angkat Bicara Soal Status Hukum Roy Suryo & Dokter Tifa



“Mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kapasitas kepemimpinan, serta efektivitas pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Rotasi jabatan ini merupakan bagian dari langkah Polri untuk menjaga ritme organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Melalui mutasi ini diharapkan seluruh personel yang mendapatkan amanah jabatan baru dapat segera beradaptasi, meningkatkan kinerja, dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi serta masyarakat,” ucapnya.

JAKARTA - Polri melakukan mutasi, rotasi dan promosi jabatan terhadap 1.121 personel perwira tinggi (Pati) dan perwira menengah (Pamen) melalui tujuh Surat Telegram (ST) yang diterbitkan pada 25 Juni 2026. Dari total 1.121 personel Polri yang dimutasi, sebanyak 748 personel mendapatkan promosi maupun perpindahan jabatan setara (flat).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan mutasi merupakan hal yang lazim dalam organisasi sebagai bentuk pembinaan karier sekaligus upaya meningkatkan kinerja institusi.

“Mutasi dan promosi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kapasitas kepemimpinan, serta efektivitas pelaksanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat,” kata Trunoyudo kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Adapun tujuh Surat Telegram yang diterbitkan meliputi ST/1335/VI/KEP./2026 sebanyak 74 personel, ST/1336/VI/KEP./2026 sebanyak 359 personel, ST/1337/VI/KEP./2026 sebanyak 65 personel, ST/1338/VI/KEP./2026 sebanyak 174 personel, ST/1339/VI/KEP./2026 sebanyak 150 personel, ST/1340/VI/KEP./2026 sebanyak 104 personel, dan ST/1341/VI/KEP./2026 sebanyak 195 personel.

Sejumlah jabatan strategis turut mengalami pergantian, di antaranya Kapuslitbang Polri yang kini dijabat Brigjen Didi Hayamansyah.

Selain itu, terdapat pergantian pada dua jabatan Kapolda, yakni Kapolda Aceh yang kini dijabat Brigjen Ruddi Setiawan dan Kapolda Papua Barat Daya yang dipercayakan kepada Brigjen Yulius Audie Sonny Latuheru.

Mutasi kali ini juga mencakup tiga jabatan Wakapolda, yaitu Wakapolda Banten, Wakapolda Maluku, dan Wakapolda Papua Barat Daya.

Pada level kewilayahan, Polri melakukan promosi terhadap 190 jabatan Kapolres/Ta/Metro/Tabes. Dalam kebijakan tersebut juga dilakukan pembentukan satu Polresta baru di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), empat Polres Tipe D baru, serta peningkatan status delapan Polres Tipe D menjadi Polresta.

“Pembentukan dan peningkatan tipe satuan kewilayahan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat, sekaligus menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan perkembangan wilayah dan tantangan kamtibmas yang semakin dinamis,” ujar Trunoyudo.

Empat Polres Tipe D yang dibentuk berada di wilayah Padang Lawas Utara, Sumba Tengah, Konawe Kepulauan, dan Banggai Laut. Sementara delapan Polres yang naik status menjadi Polresta berada di Karawang, Batang, Klaten, Tuban, Sumenep, Gowa, Banggai, dan Lombok Tengah.

Dalam mutasi kali ini, Polri juga memberikan ruang lebih luas bagi personel Polwan. Sebanyak 45 Polwan memperoleh promosi jabatan, termasuk 17 personel yang dipromosikan menjadi Kapolres setingkat IIIA2.

“Peningkatan peran Polwan dalam jabatan strategis menunjukkan komitmen Polri terhadap pengembangan sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan berbasis kompetensi tanpa membedakan gender,” ucap Trunoyudo.

Selain promosi dan rotasi, mutasi juga mencakup pengukuhan jabatan terhadap delapan personel, penempatan jabatan bagi 68 lulusan Dikbangti dan S3 STIK, serta pemberangkatan 37 personel untuk mengikuti pendidikan pengembangan dan pendidikan pengembangan manajemen tahun anggaran 2026.

Trunoyudo menegaskan bahwa seluruh kebijakan mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, sistem merit, serta evaluasi kinerja yang berkelanjutan.

“Melalui mutasi ini diharapkan seluruh personel yang mendapatkan amanah jabatan baru dapat segera beradaptasi, meningkatkan kinerja, dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi serta masyarakat,” tutupnya.

JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens menyebut konsep Presisi Polri yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membawa perubahan signifikan dan fundamental dalam transformasi kinerja dan budaya institusi Polri, dari sebuah institusi yang sempat mengalami ujian reputasi, menuju lembaga yang dipercaya rakyat. Boni menambahkan, visi Presisi Polri merupakan desain besar perubahan secara menyeluruh yang disesuaikan dengan realitas tantangan kontemporer.

Dia menilai Listyo Sigit Prabowo berhasil mewarisi institusi yang tengah berada di persimpangan jalan, antara tekanan publik yang kian kritis dan tuntutan reformasi yang tak bisa ditunda dan dalam situasi itu pula visi Presisi mempunyai relevansi logisnya. "Yang jelas, visi Presisi Polri merupakan konsep transformasi holistik yang menjadi kompas arah kebijakan dan budaya kerja Polri modern, menyatukan tiga nilai inti yang saling menopang satu sama lain," ujar Boni Hargens saat peluncuran peluncuran buku 'Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Sang Arsitektur PRESISI Polri' yang dilangsungkan di Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Boni mengatakan, visi Presisi Polri terdiri dari tiga unsur penopang utamanya, yaitu, Prediktif, yang dimaknai bahwa transformasi Polri saat ini telah memanfaatkan data analitik berbasis teknologi informasi terkini, untuk deteksi dini potensi gangguan keamanan sebelum eskalasi terjadi. Polri hadir sebelum masalah berkembang.

Dia melanjutkan, penopang kedua yaitu Responsibilitas, dalam pemaknaan bahwa Polri senantiasa melakukan tugas secara efektif, cepat dan tepat sasaran dengan mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap interaksi dengan masyarakat di mana setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan. "Terakhir, Transparansi dan Berkeadilan. Pilar ini diterjemahkan untuk menjamin akuntabilitas penuh dalam setiap tindakan hukum agar kepercayaan publik terjaga dan keadilan ditegakkan secara nyata dan terasa oleh rakyat," ujarnya.

Boni menegaskan bahwa pondasi transformasi Polri yang dilakukan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo turut menyasar organisasi, operasional, pelayanan public dan pengawasan internal. "Empat pilar utama itulah yang menjadi landasan kokoh perubahan institusi Polri secara menyeluruh dan terstruktur, saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain," pungkas Boni.

Adapun acara peluncuran buku ini digelar oleh Forum Civil Soecity for Police Watch dan dihadiri oleh penulis buku, Ali Ramadhan serta Analis Politik Boni Hargens yang juga menuliskan Prolog di buku tersebut. Buku ini terbagi ke dalam dua bagian besar yaitu, Bagian Satu mengusung tema 'Fondasi & Visi' yang menggambarkan perjalanan karir dan konsep transformasi PRESISI.

Bagian Dua mengusung tema, 'Disrupsi Demokrasi & Korps Bhayangkara Masa Depan'. "Buku ini mengulas tentang perjalanan kepemimpinan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), sekaligus menawarkan kerangka analitis tentang peran institusi kepolisian dalam menghadapi disrupsi demokrasi di abad digital," ujar Ali Ramadhan di lokasi acara launching buku tersebut.

JAKARTA - Koordinator Gerakan Indonesia Cerah (GIC) Febri wahyuni Sabran merespons positif langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan ziarah ke sejumlah makam tokoh-tokoh penting bangsa Indonesia. Ziarah ke makam para mantan Presiden Republik Indonesia ini dilakukan menjelang Hari Bhayangkara ke-80.

Jenderal Sigit ziarah ke makam Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Soekarno, Soeharto, hingga Taman Makam Pahlawan. Febri Wahyuni Sabran secara khusus memberikan penilaian yang konstruktif atas kegiatan peziarahan tersebut.

“Belajar dari sejarah bukan hanya soal mengenal alur sejarah, tetapi bagaimana kita menghormati dan meneladani kebajikan-kebajikan yang mereka wariskan. Dan itulah yang dilakukan Kapolri Listyo Sigit Prabowo,” kata Febri Wahyuni Sabran di Jakarta, Senin (21/6/2026).

Menurut Febri, tindakan Kapolri ini merupakan teladan yang positif bagi para pemimpin di seluruh Indonesia. Ia menekankan bahwa penghormatan terhadap sejarah dan para tokoh bangsa seharusnya menjadi bagian integral dari karakter seorang pemimpin sejati, bukan sekadar formalitas atau pencitraan semata.

Gestur seperti ini dinilai penting untuk memperkuat koneksi emosional dan moral antara pemimpin masa kini dengan nilai-nilai perjuangan para pendahulu. “Dari Presiden Abdurrahman Wahid kita belajar tentang simbol pluralisme, toleransi, dan kepemimpinan yang merakyat,” ujarnya.

Febri mengatakan, Gus Dur dikenang sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keberagaman Indonesia. “Dari Presiden Soekarno kita menimba semangat nasionalisme, persatuan, dan visi besar tentang Indonesia yang berdaulat dan bermartabat. Dari Presiden Soeharto kita belajar tentang stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelas Febri.

Dari para pahlawan yang gugur membela bangsa, Febri menilai kunjungan ini sebagai sesuatu yang mencerminkan penghormatan kepada seluruh pejuang kemerdekaan tanpa terkecuali.

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan jajaran Polri akan ikut menggelar nonton bareng (nobar) Piala Dunia 2026 bersama masyarakat di seluruh Indonesia. Kegiatan nobar rencananya dilaksanakan mulai dari tingkat Markas Besar (Mabes) Polri, Polda, Polres, hingga Polsek.

Menanggapi hal tersebut, Pemerhati Hukum Kepolisian Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Saputra Hasibuan menilai program nobar Piala Dunia merupakan langkah yang sangat strategis dalam membangun silaturahmi antara Polri dan masyarakat. ”Program nobar Piala Dunia 2026 bakal disambut baik oleh masyarakat,” katanya, Sabtu (13/6/2026)

Dosen pascasarjana ini menyebut, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi sarana hiburan bagi masyarakat pecinta sepak bola, tetapi juga menjadi media yang efektif untuk memperkuat komunikasi dan kedekatan antara aparat kepolisian dengan warga.

"Kami menyambut baik arahan Kapolri agar seluruh jajaran Polri menggelar nobar Piala Dunia bersama masyarakat. Kegiatan sosial ini merupakan program yang sangat strategis untuk membangun silaturahmi, memperkuat hubungan sosial, dan semakin mendekatkan polisi dengan masyarakat," ujarnya.

Anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini menjelaskan saat ini Polri dituntut tidak hanya profesional dalam menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga mampu membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Polisi harus kerap silaturahmi dan hadir setiap saat bersama masyarakat. Karena itu, berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat secara langsung perlu terus didorong.

Lihat video: LET THE GAMES BEGIN! Pembukaan Piala Dunia 2026 Pecahkan Rekor Dunia!



Menurut Edi, kegiatan nobar yang dilaksanakan secara serentak mulai dari Mabes Polri hingga Polsek di seluruh Indonesia menunjukkan komitmen Polri untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat di berbagai daerah.

”Melalui kegiatan seperti ini, masyarakat dapat berinteraksi langsung dengan anggota Polri dalam suasana yang santai dan penuh kekeluargaan. Kedekatan emosional yang terbangun akan berdampak positif terhadap peningkatan kepercayaan publik kepada institusi kepolisian," katanya.

Direktur Eksekutif Lemkapi juga menilai Piala Dunia merupakan ajang olahraga yang mampu menyatukan berbagai kalangan masyarakat. Karena itu, momentum tersebut sangat tepat dimanfaatkan untuk mempererat persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat.

"Kegiatan nobar ini bukan sekadar menonton pertandingan sepak bola, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan antara Polri dan masyarakat. Ini merupakan bentuk pendekatan humanis yang sangat positif dan patut diapresiasi," ujar pemerhati kepolisian ini.

JAKARTA - Anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar struktur organisasi Polri dan masih berkaitan dengan fungsi kepolisian tidak perlu mengundurkan diri. Apalagi penugasannya dilakukan atas permintaan kementerian atau lembaga terkait serta berdasarkan penugasan Presiden.

Pemerhati hukum kepolisian dari Universitas Bhayangkara Jakarta Edi Saputra Hasibuan mengatakan, ketentuan tersebut telah diakomodasi dalam Undang-Undang Polri yang baru disahkan DPR. Pengaturan tersebut dinilai memberikan kepastian hukum terhadap penempatan anggota Polri pada sejumlah lembaga negara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman di bidang kepolisian, penegakan hukum, maupun keamanan nasional.

"Kita memahami bahwa penugasan tersebut bukanlah karena keinginan pribadi anggota Polri, tetapi karena keahlian dan kompetensinya dibutuhkan oleh kementerian atau lembaga tertentu serta dilakukan atas penugasan Presiden. Karena itu, tidak perlu harus mundur sebagai anggota Polri," ujar Dosen Pascasarjana ini, Kamis (11/6/2026).

Dosen Program Doktoral Fakultas Hukum tersebut menjelaskan selama ini banyak anggota Polri yang ditugaskan pada lembaga-lembaga strategis negara untuk mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum dan keamanan. Kehadiran mereka dinilai penting karena memiliki kompetensi khusus yang tidak selalu dimiliki oleh aparatur lainnya.

Anggota Kompolnas 2012-2016 ini menegaskan pengaturan ini tidak boleh dipahami sebagai bentuk perluasan kekuasaan Polri, melainkan sebagai mekanisme penugasan negara terhadap personel yang memiliki kemampuan tertentu untuk membantu pelaksanaan tugas lembaga lain.

Lihat video: 8 Poin Krusial UU Polri Baru, Termasuk Aturan Perpanjangan Masa Pensiun



"Bisa dibayangkan apabila setiap anggota Polri yang mendapat penugasan di luar struktur harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Saya yakin akan sangat sulit menemukan anggota Polri yang bersedia bertugas di lembaga-lembaga seperti KPK, BNN, maupun BNPT karena harus kehilangan statusnya sebagai anggota Polri," katanya.

Direktur Eksekutif Lemkapi ini menambahkan, keberadaan anggota Polri pada lembaga-lembaga tersebut justru dibutuhkan untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam pemberantasan korupsi, narkotika, terorisme, dan berbagai kejahatan lainnya yang memerlukan koordinasi lintas sektor. Karena itu, Edi menilai pengaturan dalam UU Polri yang baru merupakan langkah yang realistis dan sesuai dengan kebutuhan negara saat ini.

"Selama penugasan itu dilakukan atas permintaan lembaga atau kementerian dan mendapat penugasan dari Presiden, maka anggota Polri yang bersangkutan tidak perlu mengundurkan diri. Yang harus dijaga adalah profesionalisme, akuntabilitas, dan kepentingan pelayanan kepada masyarakat,"ucapnya.