JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan, tarif atas ekspor produk-produk Indonesia ke Amerika Serikat (AS) pada saat ini menjadi 15%. Penyesuaian tarif yang diungkap Airlangga ini tercatat mengalami penurunan dari kesepakatan dagang bilateral AS-Indonesia sebesar 19%, yang sebelumnya dipatok Pemerintahan Donald Trump yakni 32%.

Airlangga menitikberatkan, soal nilai tarif dagang Indonesia ke AS ini mengikuti tarif teranyar, menyusul keputusan Mahkamah Agung AS membatalkan tarif resiprokal , yang kemudian diikuti penyesuaian kebijakan oleh Trump secara global.

“Tarif global kan 15 persen, maka yang berlaku adalah global tarif yang 15 persen,” kata Menko ssssAirlangga di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (27/2/2026).

Pemerintah Bakal Bikin UU Ketenagakerjaan Baru Buntut Tarif AS, Berikut Isinya



Kendati begitu, Airlangga memastikan sederet perjanjian antara Indonesia dan AS dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) tetap berjalan. Adapun kepastian pemberlakuan perjanjian bilateral ini bakal absah setelah 90 hari dari tanggal penandatanganan, dan diikuti ratifikasi.

Tarif yang dimaksud Airlangga adalah pembebasan bea ekspor produk Indonesia ke AS senilai 0 persen untuk komoditas tertentu. Sedangkan, tarif impor barang AS ke Indonesia disebut masih belum ada perubahan.

"Kalau bea masuk 0 persen untuk sektor yang 1.800 lebih itu salah satu andalan kami. Jadi, diharapkan marketnya bisa ekspansi," tutur Airlangga.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump menandatangani kerja sama ekonomi bertajuk "agreement toward a new golden age Indo-US alliance" di Washington pada Kamis (19/2). Dalam perjanjian ini, AS membebaskan pengenaan tarif pada sekitar 1.819 pos tarif produk Indonesia. Mulai dari komoditas tekstil, minyak sawit, kopi, kakao, karet, komponen elektronik, semikonduktor, hingga pesawat terbang.

Perjanjian Tarif Resiprokal RI-AS Hanya Amankan 2% Total Perdagangan Nasional



Dalam kesepakatan itu, penghapusan tarif Bea Masuk 0 persen untuk produk tekstil dan garmen asal Indonesia diatur berdasarkan mekanisme Tariff Rate Quota (TRQ). Jumlah ekspor produk disesuaikan berdasarkan jumlah bahan baku tekstil yang diimpor Indonesia dari AS seperti kapas dan serat buatan.

Di luar komoditas tersebut, Trump mengenakan tarif ekspor 19% bagi produk Indonesia. Namun, belakangan keputusan tarif dagang itu dianulir Trump setelah putusan Mahkamah Agung AS yang menegaskan kebijakan tarif Trump menyalahi konstitusi.

Merespons putusan Supreme Court AS, Trump lantas menganulir kebijakan tarif dagang menjadi 10 persen. Tak lama kemudian, Trump kembali merevisi tarif dagang menjadi 15% untuk setiap barang ekspor yang masuk ke AS.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku saat ini Pemerintah tengah menyusun Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan baru pasca kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat (AS). Menko Airlangga menjelaskan, di dalam UU tersebut nantinya akan mengakomodir permintaan dari AS menyoal pembatasan penggunaan tenaga kerja outsourcing, hingga pembatasan masa kontrak karyawan maksimal 1 tahun.

"Kita sedang menyusun Undang-Undang Naker (Ketenagakerjaan) yang baru ya, sedang disusun. Jadi nanti itu (kesepakatan permintaan AS) akan masuk di dalam undang-undang Naker yang baru," ujarnya di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (27/2/2026).

Media Nasional Terancam, SPS Desak Pemerintah Tinjau Ulang Perjanjian Dagang RI-AS Terkait Digital



Menko Airlangga juga mengatakan, UU baru tersebut nantinya juga sekaligus mengakomodir beberapa pasal yang dibatalkan oleh MK terhadap beberapa pasal di Undang-Undang Cipta Kerja. "Nanti kita akan monitor beberapa pasal dari UU CK yang dibatalkan oleh MK. Sehingga semuanya akan diintegrasikan di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru," katanya.

Sebelumnya telah diteken perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia-Amerika Serikat (AS) atau Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Sementara itu Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyoroti isi klausul dalam perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang menyangkut pembatasan pekerja kontrak dan outsourcing.

Menurut Said Iqbal, pihaknya perlu memahami maksud di balik pasal yang disebut meminta pembatasan masa kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maksimal satu tahun serta pembatasan tenaga alih daya. Ia menilai klausul tersebut bisa memiliki dua kemungkinan tujuan.

Ia menegaskan, jika klausul itu berpotensi melemahkan daya saing tenaga kerja nasional, maka pemerintah harus mewaspadainya. Namun jika tujuannya benar-benar melindungi buruh melalui tekanan eksternal, KSPI dan Partai Buruh menyatakan terbuka untuk mendukung.

Perjanjian Tarif Resiprokal RI-AS Hanya Amankan 2% Total Perdagangan Nasional



“Apakah bertujuan menurunkan daya saing pekerja Indonesia sehingga produk Indonesia tidak kompetitif, atau benar-benar ingin melindungi buruh Indonesia. Ini harus dipelajari yang tersirat dari pasal tersebut,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (27/2/2026).

Said Iqbal menekankan bahwa pembatasan outsourcing sebenarnya sudah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024. Putusan tersebut kata dia, dimenangkan oleh gugatan Partai Buruh bersama KSPI, KSPSI Andegani, dan FSPMI.

Ia menilai tanpa adanya perjanjian dagang dengan pihak luar, pemerintah tetap wajib menjalankan putusan MK dengan memasukkan pembatasan outsourcing dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan baru.

JAKARTA - Dampak kesepakatan tarif resiprokal Trump antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terhadap perdagangan nasional dinilai masih minim. Meski pemerintah mengklaim kesepakatan ini sebagai terobosan, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menerangkan dampaknya terhadap total perdagangan Indonesia masih sangat terbatas.

Peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Riandy Laksono memberikan catatan kritis terhadap efektivitas kesepakatan Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan AS . Riandy memaparkan bahwa tambahan tarif nol persen dari AS hanya mencakup sekitar 24% dari total ekspor Indonesia ke negara tersebut.

Jika dikalkulasikan dengan porsi ekspor ke AS yang hanya menyumbang 10 persen dari total ekspor nasional, maka pengaruh riilnya sangat kecil. Bagian dari Negosiasi Tarif Trump, Indonesia Bakal Impor Beras AS 1.000 Ton



"Jadi dari seluruh ekspor kita ke Amerika itu cuma 24 persen yang ter-cover yang dapat tambahan 0 persen. Bear in mind, ekspor kita ke Amerika itu cuma 10 persen. Jadi total akses pasar yang kita amankan dari total trade kita cuma 2 persen,” ujar Riandy dalam diskusi CSIS, Jumat (27/2/2026).

Dalam kesepakatan ART, terdapat 1.819 produk Indonesia yang mendapatkan pembebasan tarif (0%) atau eksimpasi dari Amerika Serikat.Timbal Balik Negosiasi Tarif Trump, Danantara Bakal Borong 50 Pesawat Boeing Senilai Rp227 T



Produk-produk tersebut meliputi komoditas unggulan seperti minyak sawit, kopi, karet, hingga komponen teknologi seperti semikonduktor dan suku cadang pesawat. Sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) juga mendapatkan fasilitas serupa melalui skema Tariff Rate Quota (TRQ).

Namun, Riandy menilai angka ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan perjanjian dagang internasional lainnya yang biasanya mampu mengamankan 90 hingga 99% total perdagangan nasional. Ia bahkan meragukan bahwa daftar 1.819 produk tersebut merupakan murni hasil negosiasi alot pemerintah sejak April 2025.

Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa kesepakatan ini krusial untuk melindungi sekitar 4 juta pekerja di sektor tekstil dan turunannya. Namun, CSIS mengingatkan bahwa fasilitas ini harus dibayar dengan reformasi tata kelola perdagangan yang cukup besar di pihak Indonesia.

Sebagai bentuk resiprokal, Indonesia juga memberikan tarif nol persen bagi produk impor asal AS, khususnya bahan baku pangan seperti Gandum dan Kedelai. Kebijakan impor ini diambil pemerintah dengan alasan menjaga stabilitas harga produk turunan seperti mi, tahu, dan tempe agar tetap terjangkau oleh masyarakat domestik.

Riandy menilai capaian akses pasar yang hanya 2% dari total perdagangan nasional tersebut terasa tidak sebanding dengan komitmen reformasi perdagangan yang harus dijalankan Indonesia bagi produk-produk Amerika Serikat. Hal ini memicu pertanyaan apakah perjanjian ini benar-benar menjadi "karpet merah" bagi ekspor nasional atau justru menjadi tantangan baru bagi neraca perdagangan Indonesia.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia memastikan tetap memberlakukan sertifikasi halal untuk produk mulai makanan, minuman hingga kosmetik yang diimpor dari Amerika Serikat (AS). Respons ini menyusul kesepakatan tarif dagang AS-Indonesia yang menilai ada isu soal sertifikasi halal dalam penyesuaian tarif yang disepakati.

"Makanan minuman yang mengandung konten non-halal wajib diberi keterangan non-halal. Hal ini dilakukan untuk melindungi konsumen dalam negeri," kata Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangan tertulisnya.

Seturut itu, Haryo menekankan bahwa produk kosmetik, alat kesehatan, dan produk manufaktur lain asal AS akan tetap mengikuti kaidah standar dan mutu keamanan produk, good manufacturing practice, dan informasi detail konten produk. Produk AS Disepakati Masuk RI Tak Perlu Pakai Sertifikasi Halal, MUI Buka Suara

"Hal ini untuk memastikan konsumen di Indonesia mengetahui secara detail produk-produk yang akan digunakan," kata Haryo.

Haryo juga mengingatkan soal Indonesia dan AS telah memiliki kerja sama Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di AS. Kerja sama ini memungkinkan pemberian label halal yang diberikan di AS dapat diakui keabsahannya di Indonesia.

"Hal ini dibutuhkan seiring dengan meningkatnya permintaan pasar Indonesia terhadap produk halal berkualitas tinggi, terutama produk daging dan barang konsumsi lainnya dari AS," kata Haryo.

Pemerintah Buka Kuota 1,35 Juta Sertifikat Halal Gratis di 2026



Indonesia menyatakan akan membebaskan sejumlah produk manufaktur asal AS dari kewajiban sertifikasi halal, khususnya kosmetik dan alat kesehatan. Isu sertifikasi halal muncul dalam kerja sama ekonomi setelah Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump menandatangani kesepakatan bertajuk "agreement toward a new golden age Indo-US alliance" di Washington DC pada Kamis (19/2).

Pemerintah Indonesia menegaskan bakal meloloskan berbagai produk manufaktur asal AS dari ketentuan sertifikasi halal, termasuk produk kosmetik dan alat kesehatan. Kebijakan ini digadang-gadang demi memperlancar arus perdagangan bilateral seraya meminimalisir hambatan administratif produk impor.

Ditambah, Indonesia menyetujui impor produk minuman beralkohol dari AS. Rujukannya berdasarkan potensi neraca perdagangan. Berdasarkan data tahun 2025, Indonesia mengelola importasi produk minuman alkohol dengan nilai USD1,23 Miliar.

Nilai importasi produk minuman alkohol asal AS sekitar USD 86,1 Juta (hanya 7% dari nilai total importasi minuman alkohol). Jumlahnya relatif kecil dibandingkan importasi dari negara-negara Eropa.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menegaskan kebijakan membuka akses impor jagung dari Amerika Serikat (AS) tidak akan mengganggu produksi jagung dalam negeri. Bukan hanya itu, Indonesia sepakat mengimpor ayam sebagai bagian dari dari implementasi kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) .

Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto menjelaskan, bahwa kebijakan tersebut secara khusus diperuntukkan bagi kebutuhan bahan baku industri makanan dan minuman (Mamin). Bagian dari Negosiasi Tarif Trump, Indonesia Bakal Impor Beras AS 1.000 Ton



"Ketentuan ini mengatur bahwa Indonesia memberikan akses impor Jagung asal AS untuk peruntukan bahan baku industri Mamin dengan volume tertentu per tahun," kata Haryo dalam keterangannya, Minggu (22/2/2026).

Menurutnya kebutuhan impor jagung untuk industri Mamin pada 2025 diperkirakan mencapai sekitar 1,4 juta ton. Ini dilakukan lantaran jagung asal AS dinilai memiliki spesifikasi dan standar mutu yang sesuai dengan kebutuhan industri pengolahan dalam negeri.

"Kebutuhan importasi jagung untuk industri Mamin pada tahun 2025 sekitar 1,4 juta ton. Produk jagung asal AS memiliki spesifikasi dan standar mutu sesuai yang dibutuhkan oleh industri Min," tambahnya.

Lebih lanjut Haryo mengungkap, kebijakan ini juga bukan berarti Indonesia diwajibkan mengimpor jagung dari AS setiap tahun dalam jumlah tetap. Akses impor diberikan secara terukur dan disesuaikan dengan kebutuhan industri, terutama untuk memastikan kesinambungan pasokan bahan baku.

"Ketentuan ini penting untuk Indonesia dalam rangka memastikan kecukupan bahan baku utama pada industri Mamin yang memiliki kontribusi 7,13% terhadap PDB Nasional, dan menyumbang 21% dari total ekspor industri nonmigas (atau senilai USD48 Miliar), dan menyerap lapangan kerja hingga 6,7 juta pada tahun 2025," sebut Haryo.

Keran Impor Ayam AS Dibuka

Terkait impor ayam dari AS, Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut tidak akan membanjiri pasar domestik maupun merugikan peternak dalam negeri. Haryo Limanseto menekankan bahwa impor ayam dari AS dilakukan dalam bentuk live poultry untuk kebutuhan Grand Parent Stock (GPS).

Menurutnya langkah ini justru dibutuhkan untuk menjaga produktivitas peternakan lokal. Ia menjelaskan, GPS merupakan indukan utama dalam rantai produksi perunggasan yang menjadi fondasi bagi pembentukan Parent Stock (PS) hingga ayam pedaging komersial. Karena Indonesia belum memiliki fasilitas pembibitan GPS, kebutuhan tersebut masih harus dipenuhi melalui impor.

"Indonesia mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry yakni untuk kebutuhan Grand Parent Stock (GPS) sebanyak 580.000 ekor (dengan estimasi nilai sekitar USD17-20 juta). GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Indonesia," jelasnya.

Selain itu, Haryo menambahkan bahwa impor bagian ayam seperti leg quarters, breasts, legs, atau thighs pada dasarnya tidak dilarang, selama memenuhi persyaratan kesehatan hewan, keamanan pangan, kebutuhan tertentu, serta ketentuan teknis yang berlaku.

Untuk kebutuhan industri makanan domestik, Indonesia juga mengimpor mechanically deboned meat (MDM) sebagai bahan baku produk olahan seperti sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya. Volume impor MDM diperkirakan mencapai 120.000 hingga 150.000 ton per tahun.

Pemerintah, lanjut Haryo, tetap memprioritaskan perlindungan terhadap peternak dalam negeri dan menjaga keseimbangan pasokan serta harga ayam nasional.

"Pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional. Tidak ada kebijakan yang mengorbankan industri domestik," pungkasnya.

WASHINGTON DC - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya ikut merespons putusan terbaru dari Supreme Court atau Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) terkait kebijakan tarif resiprokal Donald Trump . Seskab Teddy menegaskan bahwa pemerintah Indonesia telah mengantisipasi berbagai skenario terkait kebijakan tarif Amerika Serikat, termasuk sebelum keluarnya putusan Mahkamah Agung AS mengenai tarif 10%.

Dia menambahkan, bahwa sebelum adanya putusan Supreme Court, Indonesia telah berhasil menurunkan potensi tarif dari 32% menjadi 19% melalui diplomasi langsung Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat.

“Setelah ada (putusan) Supreme Court kemarin ya tentunya dari 19 menjadi 10 persen itu secara hitung-hitungan lebih baik. Tapi intinya pada prinsipnya Indonesia siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Jadi kita sudah sedia payung sebelum hujan,” tegas Seskab Teddy dalam keterangannya, dikutip Minggu (22/2/2026).

Timbal Balik Negosiasi Tarif Trump, Danantara Bakal Borong 50 Pesawat Boeing Senilai Rp227 T



Para menteri terkait juga telah melaporkan perkembangan tersebut kepada Presiden Prabowo. Presiden Prabowo Subianto telah meminta agar seluruh risiko yang mungkin timbul dipelajari secara komprehensif dan Indonesia disiapkan dengan berbagai skenario.

Pemerintah menegaskan bahwa diplomasi dan negosiasi akan terus dilakukan secara terukur dan adaptif, dengan kepentingan nasional sebagai prioritas utama. Indonesia memastikan bahwa implementasi perjanjian perdagangan tetap memberikan manfaat konkret bagi stabilitas ekonomi dan daya saing nasional di tengah dinamika global.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa putusan Supreme Court menyangkut pembatalan tarif global dan pengembalian (reimbursement) tarif kepada korporasi tertentu. Namun demikian, perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap berjalan karena memiliki mekanisme tersendiri.

“Bagi Indonesia yang sudah menandatangani perjanjian, ini namanya perjanjian antar dua negara, ini masih tetap berproses karena ini diminta dalam perjanjian adalah untuk berlakunya dalam periode 60 hari sesudah ditandatangani dan masing-masing pihak berkonsultasi dengan institusi yang diperlukan. Artinya, dalam tanda petik mungkin Amerika juga perlu berbicara dengan Kongres atau Senat sedangkan Indonesia kan dengan DPR,” jelas Airlangga.

Bahlil Buka Suara Soal Kesepakatan Akses Mineral Kritis dengan AS, Bagaimana Hilirisasi?



Dalam perjanjian tersebut, Indonesia telah meminta agar skema tarif 0 persen yang sudah disepakati untuk sejumlah komoditas tetap dipertahankan, khususnya produk agrikultur seperti kopi dan kakao, yang telah memiliki pengaturan tersendiri melalui executive order.

“Alhamdulillah, kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi yang sudah diberikan 0 persen itu kita minta tetap,” tambah Airlangga.

Selain sektor agrikultur, skema tarif 0 persen juga mencakup beberapa bagian rantai pasok industri seperti elektronik, CPO, tekstil, dan produk terkait lainnya. Pemerintah saat ini menunggu perkembangan dalam 60 hari ke depan, termasuk keputusan lanjutan dari otoritas Amerika Serikat terhadap negara-negara yang telah menandatangani perjanjian.

Airlangga menegaskan bahwa akan ada pembedaan kebijakan antara negara-negara yang telah menandatangani perjanjian dengan yang belum, sehingga Indonesia tetap memiliki ruang strategis dalam implementasi kesepakatan.

Terkait kebijakan tarif 10% yang berlaku sementara selama 150 hari, pemerintah menilai kondisi tersebut justru lebih baik dibandingkan posisi sebelumnya.

WASHINGTON DC - Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) yang membatalkan sejumlah kebijakan tarif global Presiden Donald Trump memantik respons dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Keputusan tersebut menyatakan bahwa Trump tidak berwenang memberlakukan tarif global berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA).

Namun tidak lama berselang Trump kembali mengumumkan tarif impor global baru sebesar 10%. Menanggapi hal itu, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan, bahwa pemerintah Indonesia menghormati proses politik yang berlangsung di Amerika Serikat sekaligus menyiapkan langkah antisipatif.

Mahkamah Agung AS Batalkan Tarif Trump, Gimana Nasib Perjanjian Dagang dengan Indonesia?



“Kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan, kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat. Kita lihat perkembangannya,” ujar Prabowo di Washington DC, dikutip Minggu (22/2/2026).

Menurutnya, kebijakan tarif baru sebesar 10% yang diumumkan Trump justru dinilai masih berada dalam batas yang dapat dikelola oleh Indonesia.

“Saya kira ya menguntungkan lah (tarif 10%),” tambahnya.

Trump Umumkan Tarif Global Baru setelah Kalah di Mahkamah Agung AS



Sementara itu di kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan meski ada putusan MA AS itu, pihaknya akan berusaha untuk mempertahankan tarif 0 persen yang sudah disepakati Presiden Prabowo dengan Trump.

“Alhamdulillah, kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi yang sudah diberikan 0 persen itu kita minta tetap,” kata Airlangga.

Produk-produk agrikultur seperti kopi dan kakao menjadi produk prioritas yang telah mendapat kesepakatan tarif 0%. Beberapa produk ini kontribusinya signifikan terhadap ekspor nasional.

Selain produk agrikultur, skema tarif 0% juga mencakup beberapa bagian penting dalam rantai pasok industri, mulai dari elektronik, crude palm oil (CPO), tekstil, hingga berbagai produk turunannya.

Dengan langkah antisipatif tersebut, pemerintah optimistis Indonesia mampu menjaga stabilitas perdagangan di tengah perubahan kebijakan global.

JAKARTA - Indonesia dan Amerika Serikat resmi mengesahkan perjanjian perdagangan bilateral Agreement on Reciprocal Trade (ART). Kesepakatan yang ditandatangani langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump ini menetapkan tarif resiprokal sebesar 19%, namun memberikan keistimewaan tarif hingga 0% bagi ribuan produk unggulan Indonesia.

Perjanjian bersejarah ini dijadwalkan mulai berlaku efektif dalam waktu 90 hari, terhitung setelah proses hukum dan konsultasi internal di masing-masing negara selesai dilakukan.

"Hari ini Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani ATR dengan Pak Presiden Prabowo dan dan Presiden Donald Trump dalam pertemuan bilateral itu berjalan cukup lama, selama 30 menit sesudah kegiatan Board of Peace," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam konferensi pers virtual, Jumat (20/2/2026).

Keberhasilan ini merupakan buah dari diplomasi maraton yang dilakukan pemerintah Indonesia sejak April 2025. Tercatat, delegasi Indonesia melakukan tujuh putaran perundingan dan lebih dari 19 kali pertemuan teknis dengan pihak United States Trade Representative (USTR).

Kesepakatan ini hasil negosiasi intensif sejak 2025, mencakup lebih dari 19 pertemuan teknis, dan menghasilkan persetujuan AS terhadap sekitar 90% usulan Indonesia. Airlangga menekankan, bahwa ART Indonesia memiliki keunikan dibandingkan perjanjian serupa dengan negara lain, karena murni berfokus pada kerja sama ekonomi tanpa melibatkan isu sensitif lainnya.

"Perjanjian ini dilakukan dengan USTR bersama Duta Besar Jameson-Greer. Dalam kesepakatan tersebut, Amerika Serikat setuju untuk menurunkan tarif resiprokal bagi Indonesia, sesuai dengan yang tercantum dalam Joint Statement sebelumnya. Hal ini juga membedakan perjanjian ART ini dengan negara lain, karena Amerika sepakat untuk mencabut pasal-pasal yang tidak berkaitan dengan kerjasama ekonomi," tegas Airlangga.

ART memberi fasilitas tarif hingga 0 persen bagi 1.819 produk ekspor Indonesia serta imbal balik tarif nol untuk beberapa komoditas AS seperti gandum dan kedelai guna menjaga stabilitas pangan domestik.

Indonesia-AS Teken Perjanjian Dagang Resiprokal: Kabar Baik buat 4 Juta Buruh Tekstil



Dalam kesepakatan ini, sebanyak 1.819 pos tarif produk Indonesia akan menikmati fasilitas tarif 0% di pasar AS. Produk tersebut mencakup kelapa sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, elektronik, semikonduktor, komponen pesawat terbang, apparel dan tekstil melalui mekanisme kuota tarif (Tariff-Rate Quota/TRQ).

Kebijakan ini diprediksi akan membawa dampak sosial ekonomi yang sangat luas bagi masyarakat Indonesia.

"Skema ini diperkirakan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 4 juta pekerja Indonesia dan berdampak pada lebih dari 20 juta masyarakat Indonesia," tambah Airlangga.

Sebagai bagian dari prinsip resiprokal, Indonesia juga membebaskan tarif bea masuk bagi produk gandum dan kedelai asal Amerika Serikat. Langkah ini merupakan strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok di dalam negeri, seperti bahan baku mi, tahu, dan tempe.

Ke depan, implementasi ART akan diawasi melalui forum Council of Trade and Investment, yang akan menjadi wadah resmi bagi kedua negara untuk membahas segala isu perdagangan dan investasi secara berkelanjutan.

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat (AS) resmi menyepakati penghapusan bea masuk untuk transaksi elektronik antar kedua negara. Kebijakan strategis ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi digital dan memperluas akses pasar di tengah dinamika perdagangan global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kesepakatan ini tidak bersifat eksklusif bagi Amerika Serikat saja, melainkan akan diperluas jangkauannya hingga ke negara-negara di kawasan Eropa. Langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam pembahasan moratorium di forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Resmi! Prabowo dan Trump Teken Perjanjian Dagang, Tarif 1.819 Produk Jadi 0%



“Kedua belah pihak sepakat untuk tidak mengenakan bea masuk pada transaksi elektronik, dan kebijakan ini juga akan diberikan kepada negara-negara Eropa, bukan hanya Amerika Serikat,” tegas Menko Airlangga dalam konferensi pers daring, Jumat (20/2/2026).

Selain aspek tarif, poin krusial dalam kesepakatan ini adalah mengenai tata kelola data. Indonesia tetap mengedepankan regulasi nasional terkait transfer data lintas batas yang terbatas.

Amerika Serikat pun telah menyatakan komitmennya untuk menghormati standar perlindungan data yang berlaku di Indonesia guna menjamin keamanan konsumen di kedua negara. “Amerika akan memberikan perlindungan data konsumen setara dengan perlindungan yang berlaku di Indonesia,” tegas Airlangga.

Untuk mendukung stabilitas global, Indonesia akan menerapkan strategi pengelolaan perdagangan (strategic trade management). Tujuannya adalah memastikan agar seluruh aktivitas perdagangan internasional tetap berada dalam koridor keamanan dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan perdamaian.

JAKARTA - Angin segar datang dari meja diplomasi ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat, melalui perjanjian perdagangan bilateral Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang baru saja disepakati. Indonesia berhasil mengamankan posisi strategis yang berdampak langsung pada masyarakat hingga keberlangsungan industri nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Perjanjian Perdagangan Resiprokal mengusung filosofi win-win solution. "Manfaatnya harus dirasakan oleh rakyat Indonesia dan juga rakyat Amerika Serikat," ujarnya.

Resmi! Prabowo dan Trump Teken Perjanjian Dagang, Tarif 1.819 Produk Jadi 0%



Lantas, apa saja poin penting yang berhasil diamankan Indonesia dalam perjanjian ini? berikut rangkumannya:

1. Ekspor RI ke AS Kini Tanpa Pajak (Tarif 0%)

Indonesia sukses mengamankan 1.819 pos tarif ekspor ke Amerika Serikat dengan tarif 0%. Ini adalah angin segar bagi para pengusaha dan petani lokal. Produk-produk yang kini bebas bea masuk ke pasar AS antara lain ada beberapa komoditas unggulan, seperti minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, dan karet.

Selanjutnya ada teknologi dan manufaktur, yakni Komponen elektronik, semikonduktor, hingga komponen pesawat terbang. Sedangkan dari sektor tekstil, melalui mekanisme Tariff Rate Quota (TRQ), produk tekstil dan apparel Indonesia kini bisa bersaing lebih kuat dengan tarif 0%.

Dampak dari kebijakan ini bakal menjadi pelindung bagi 4 juta pekerja di sektor tekstil dan berdampak pada kesejahteraan sekitar 20 juta masyarakat Indonesia yang bergantung pada rantai pasok ini.

2. Menjaga Harga Pangan: Mie dan Tempe Tetap Terjangkau

Banyak yang khawatir impor akan merugikan, namun perjanjian ini justru dirancang untuk menekan inflasi. Indonesia memberikan tarif 0% untuk produk yang memang tidak diproduksi di dalam negeri, seperti gandum (Wheat), yang merupakan bahan baku utama mie instan dan roti.

Ekonom: Tarif Dagang 19% ke Pasar AS Harus Dibaca Sebagai Alarm



Lalu ada kedelai (Soybean), sebagai bahan baku tahu dan tempe. Dengan tarif 0%, harga bahan baku industri makanan tetap stabil, sehingga harga produk harian di pasar tetap terjangkau oleh masyarakat luas.

3. Magnet Investasi: Indonesia Jadi Pemain Chip Global?

Bukan sekadar jual-beli barang, perjanjian ini mendorong investasi besar-besaran di sektor hilirisasi. Fokus utamanya meliputi, mineral kritis dimana pengolahan bahan tambang juga ditujukan untuk energi hijau.

Hilirisasi silika, sebagai langkah ambisius Indonesia masuk ke industri semikonduktor. Ditambah kawasan Industri, pembangunan kawasan industri khusus kerja sama Indonesia-AS.

4. Kedaulatan Tetap Terjaga dengan 'Council of Trade'

Meski membuka keran perdagangan, Indonesia tidak melepas kontrol begitu saja. Maka dibentuk sebuah wadah bernama Council of Trade & Investment.

Forum ini berfungsi sebagai "rem darurat" jika terjadi lonjakan impor yang tidak sehat atau kendala ekspor. Semua masalah diselesaikan melalui diskusi bersama, tanpa tindakan sepihak, guna menghormati kedaulatan masing-masing negara.

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto menyaksikan penandatanganan 11 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU ) senilai USD38,4 miliar atau setara Rp646,5 triliun (dengan kurs Rp16.836 per USD) antara pelaku usaha Indonesia dan Amerika Serikat (AS). Penandatanganan MoU itu dilakukan dalam sesi roundtable Business Summit yang diselenggarakan oleh US-ASEAN Business Council (US-ABC).

Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung U.S. Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, pada Rabu (18/2/2026) waktu setempat.

Penandatanganan 11 MoU ini menjadi wujud konkret kolaborasi sektor pemerintah serta swasta kedua negara di berbagai bidang, mulai dari pertambangan dan hilirisasi, energi, agribisnis, tekstil dan garmen, hingga manufaktur furnitur dan pengembangan teknologi.

Berikut daftar lengkap nota kesepahaman yang ditandatangani:

1. Memorandum of Agreement tentang Critical Mineral, ditandatangani oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani dan President & CEO Freeport-McMoRan Kathleen Quirk dan President Director PT Freeport Indonesia Tony Wenas;

2. MoU Oilfield Recovery antara Pertamina dan Haliburton, ditandatangani oleh CEO Pertamina Simon Mantiri dan President Director Haliburton Ankush Balla;

3. MoU di bidang Agrikultur (Jagung) antara PT. Cargill Indonesia, PT Arena Agro Andalan dan Cargill Inc, ditandatangani oleh Managing Director Amcham mewakili Fanny Hosea PT Sorini Agro Asia Corporindo (Cargill Indonesia) Donna Priadi dan Director International Government Relations (China & APAC) at Cargill Elizabeth Struse;

4. MoU tentang Cotton antara Busana Apparel Group dan U.S. National Cotton Council, ditandatangani oleh Chief Marketing Officer Busana Apparell Manish Virmani serta Senior Government Relations Director for National Cotton Council Jeff Kuckkuck;

5. MoU tentang Cotton antara Daehan Global dan U.S. National Cotton Council, ditandatangani oleh CEO of Daehan Global Boo Hyung Lee dan Senior Government Relations Director for National Cotton Council Jeff Kuckkuck;

Prabowo Sebut AS Mitra Terkuat, Singgung Bantuan di Masa-Masa Kritis



6. MoU tentang Shredded Worn Clothing antara Asosiasi Garment dan Textile Indonesia, PT Pan Brothers dan Ravel, ditandatangani oleh CEO PT PAN Brothers Ludijanto Setijo dan CEO Ravel Zahlen Titcomb;

7. MoU tentang Furnitur antara ASMINDO (Indonesian Furniture Industry & Handicraft Association) dan Bingaman and Son Lumber, Inc, ditandatangani oleh CEO Vivere Group (ASMINDO) Dedy Rochimat dan Director of Exports Jeremy Roupp;

8. MoU tentang Semikonduktor antara Galang Bumi Industri dan Essence, ditandatangani oleh President Director Ahmad Maaruf Maulana dan President Director Chester Coleman;

9. MoU tentang Semikonduktor antara Galang Bumi Industri (GBI) dan Tynergy Technology Group, ditandatangani oleh Director GBI Kadafi Yahya Muhamad dan President Direkturr Yan Purba;

10. Transnational Free Trade Zone Friendship antara Galang Bumi Industri dan Solanna Group LLC, ditandatangani oleh Director Tjaw Hioeng dan Presiden Solana Gorup David Fordon;

11. MoU tentang Furnitur/Wood Product antara Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan (HIMKI) dan American Hardwood Export Council, ditandatangani oleh Head of Promotion and Marketring for Americas Rudy Hartono dan American Hardwood Export Council Michael Snow.

JAKARTA - Indonesia tengah bersiap menyambut babak baru hubungan dagang dengan Amerika Serikat (AS) melalui penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART). Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat (ANH) menilai kesepakatan yang mencakup penetapan tarif resiprokal sebesar 19% bagi produk Indonesia di pasar AS tersebut harus dipandang sebagai peluang besar untuk melakukan lompatan kualitas pada sektor ekspor nasional .

Meskipun tarif 19% menjadi tantangan biaya masuk ke pasar Amerika, ANH optimistis bahwa momentum ini dapat dikelola sebagai motor penggerak transformasi industri yang lebih kompetitif dan bernilai tambah tinggi.

“Tarif 19 persen harus dibaca sebagai alarm untuk percepatan diversifikasi ekspor dan peningkatan nilai tambah. Pemerintah perlu memastikan sertifikasi, logistik, produktivitas, dan kepatuhan asal barang menjadi kekuatan, bukan beban,” ujar Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, dikutip Kamis (19/2/2026).

3 Kerugian Besar Tarif Trump 19%, Bakal Jadi Pukulan Berat bagi Ekonomi Nasional



Ia menyoroti bahwa keterbukaan pasar ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk naik kelas. Dengan adanya penurunan tarif dari angka sebelumnya bagi komoditas unggulan dan komitmen pembukaan pasar, Indonesia dapat memperkuat posisi tawarnya melalui mandat hilirisasi yang tertuang dalam UU Minerba.

Strategi ini memastikan bahwa akses pasar yang diberikan kepada Amerika Serikat berujung pada investasi pengolahan di dalam negeri, pemindahan teknologi, dan penciptaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.

“Jika Indonesia membaca ini sebagai arsitektur baru hubungan dagang yang menyentuh standar, rantai pasok, regulasi, dan ruang kebijakan, maka kita bisa menempatkan kepentingan nasional sebagai panglima,” jelas ANH.

Terkait rencana transaksi komersial antar perusahaan (Business to Business) yang tercatat dalam kerangka ART, mulai dari sektor penerbangan hingga energi, ANH melihat hal ini sebagai pintu masuk penguatan infrastruktur ekonomi digital dan fisik Indonesia.

Ia menekankan bahwa setiap komitmen pembelian harus dibarengi dengan transfer kemampuan yang memperkuat fondasi ekonomi dalam negeri. “Daftar B2B harus diposisikan sebagai pintu masuk investasi, penguatan rantai pasok, dan transfer kemampuan, bukan sekadar belanja,” tegasnya.

Dalam era digital, ANH mendukung langkah pemerintah untuk tetap menyelaraskan kesepakatan internasional dengan regulasi domestik, seperti UU Pelindungan Data Pribadi (PDP). Menurutnya, perdagangan yang sehat adalah perdagangan yang menghormati kedaulatan hukum nasional, sehingga pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tetap memiliki pondasi pengawasan yang kuat.

Dengan visi yang jernih, Ia meyakini bahwa Indonesia mampu melewati "gerbang tol" pasar Amerika tanpa kehilangan arah kebijakan industrialisasinya.

“Perdagangan modern tidak lagi tentang siapa menurunkan tarif paling cepat. Ia tentang siapa paling siap menegosiasikan standar, data, rantai pasok, dan ruang kebijakan,” pungkas ANH.