JAKARTA - Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dinilai tidak mencerminkan prinsip timbal balik yang menjadi dasar utama dalam kerja sama perdagangan internasional. Hal tersebut diungkap dalam diskusi yang digelar Menteng Kleb bertajuk “ART dan Kedaulatan Negara” yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026).

Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Rimawan Pradiptyo mengungkapkan analisis Regulatory Impact Assessment (RIA) yang disusun peneliti Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) menyebut bahwa ART justru menunjukkan pola hubungan yang tidak seimbang.

Indonesia dinilai memikul lebih banyak kewajiban, sementara komitmen dari pihak Amerika Serikat relatif terbatas. Salah satu temuan utama adalah tidak adanya kewajiban setara bagi AS dalam sejumlah klausul penting.

Sebaliknya, Indonesia diharuskan melakukan berbagai penyesuaian kebijakan, mulai dari harmonisasi regulasi hingga pembukaan akses pasar yang lebih luas. Bahkan, dalam beberapa ketentuan, Indonesia diwajibkan memfasilitasi kepentingan ekonomi Amerika Serikat.

“Di antaranya adalah dorongan bagi perusahaan dalam negeri untuk membeli produk asal AS serta membuka peluang investasi yang mendukung penciptaan lapangan kerja di Amerika,” ujar Rimawan.

Kajian tersebut menilai kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip reciprocity dalam perdagangan, di mana kedua pihak seharusnya memperoleh manfaat dan kewajiban yang relatif seimbang. ART juga memuat ketentuan yang mengharuskan Indonesia menyesuaikan kebijakan dengan standar dan regulasi AS.

Sementara itu, tidak terdapat kewajiban serupa bagi AS untuk menyesuaikan diri terhadap aturan di Indonesia. “Tidak ada reciprocal, kewajiban hanya bagi Indonesia terhadap USA, namun tidak ada kewajiban sebaliknya,” ujarnya.

Ketimpangan ini juga terlihat dalam klausul pengamanan. Disebutkan bahwa AS memiliki lebih banyak instrumen perlindungan, termasuk hak untuk menerapkan tarif tambahan atau menghentikan perjanjian, sementara Indonesia tidak memiliki perlindungan yang setara.

Dampak dari tidak adanya hubungan timbal balik ini dinilai cukup luas. Selain berpotensi menekan daya saing industri dalam negeri, kondisi tersebut juga dapat mempersempit ruang kebijakan pemerintah dalam mengelola ekonomi nasional.

“Di sisi lain, pelaku usaha domestik, terutama UMKM, diperkirakan menghadapi tekanan ganda. Mereka harus bersaing dengan produk impor sekaligus menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi yang mengacu pada standar luar negeri,” ujarnya.

Kajian itu juga menyoroti bahwa dalam praktiknya, perjanjian ini lebih menyerupai hubungan satu arah, di mana Indonesia berperan sebagai pihak yang menyesuaikan diri terhadap kepentingan mitra dagang.

JAKARTA - Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) dinilai memiliki sejumlah risiko, terutama terkait kedaulatan ekonomi dan kebijakan nasional. Sebuah kajian akademik dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) menyoroti potensi dampak besar dari perjanjian yang diteken pada Februari 2026 itu.

Hal tersebut diungkap dalam diskusi yang digelar Menteng Kleb dengan tema “ART dan Kedaulatan Negara” yang digelar di Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu (6/5/2026). Hadir ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) Rimawan Pradiptyo sebagai narasumber diskusi.

Dalam pemaparan bertajuk Regulatory Impact Assessment ART Indonesia–USA, Rimawan yang mewakili tim peneliti menyimpulkan bahwa struktur perjanjian tersebut bersifat asimetris. “Indonesia ini menanggung lebih banyak kewajiban, sementara manfaat ekonomi lebih dominan mengalir ke pihak Amerika Serikat,” kata Rimawan membuka diskusinya.

Dalam kajian FEB UGM disebutkan bahwa ART mendorong Indonesia untuk melakukan berbagai penyesuaian kebijakan, mulai dari tarif, standar produk, hingga regulasi investasi. Di sisi lain, tidak ditemukan kewajiban setara yang harus dipenuhi oleh Amerika Serikat.

Selain itu, ART dinilai berpotensi membuat Indonesia harus mengadopsi sejumlah kebijakan dan standar dari AS, termasuk dalam sektor perdagangan, teknologi, dan rantai pasok. “Kondisi ini dikhawatirkan dapat mempersempit ruang kebijakan domestik,” katanya.

Selain itu, terdapat pula klausul yang mewajibkan Indonesia memfasilitasi pembelian produk Amerika oleh perusahaan dalam negeri. Kajian tersebut menilai ketentuan ini berpotensi menciptakan inefisiensi dalam perekonomian nasional.

“Kami telah mempelajari, kami memutuskan untuk melakukan analisis dampak. Tapi itu sudah terlambat, kami tahu belakangan setelah diumumkan. Sama saat kita ikut BOP,” kata Rimawan.

“Tapi biaya menolak ART lebih murah ketimbang kita menerima ART,” sambungnya.

Dari sisi regulasi, implementasi ART disebut membutuhkan perubahan besar. Sedikitnya 117 regulasi di Indonesia, mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis, diperkirakan perlu disesuaikan atau direvisi.

Kemudian, dampak lain yang disorot adalah potensi tekanan terhadap sektor usaha domestik, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Masuknya produk impor dari AS dalam jumlah besar dinilai dapat meningkatkan persaingan yang tidak seimbang.

Dalam konteks hubungan internasional, ART juga berpotensi memengaruhi posisi Indonesia di kancah global. Kajian tersebut menyebut adanya kewajiban bagi Indonesia untuk mengikuti kebijakan perdagangan AS terhadap negara ketiga, yang dapat memicu risiko retaliasi dari mitra dagang lain.

Kendati demikian, kajian tersebut juga menilai bahwa ancaman tarif tinggi dari Amerika Serikat—yang kerap menjadi alasan percepatan kesepakatan—tidak sepenuhnya kredibel, terutama setelah adanya putusan Mahkamah Agung AS yang membatasi kewenangan penetapan tarif.

Secara keseluruhan, tim peneliti menilai ART berpotensi menimbulkan dampak luas, tidak hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga pada aspek hukum dan geopolitik Indonesia. Kajian tersebut merekomendasikan agar pemerintah dan DPR melakukan penelaahan mendalam sebelum mengambil keputusan terkait implementasi perjanjian tersebut pada 19 Mei 2026, mengingat implikasinya yang strategis bagi kepentingan nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim peneliti dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) mendapati bahwa perjanjian perdagangan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) melanggar 7 Pasal UUD 1945 dan 117 peraturan di dalam negeri.

Temuan tersebut tercantum dalam laporan Regulatory Impact Assessment ART Indonesia-USA dan Dampaknya TerhadapEkonomi dan Kedaulatan Indonesia yang dirilis pada Kamis (2/4/2/2026).

Pengajar sekaligus Peneliti Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM Rimawan Pradiptyo memperingatkan bahwa pemberlakuan ART tidak ubahnya mengembalikan Indonesia ke era kolonialisme, namun dalam wujud penjajahan ekonomi dan kedaulatan.

Rimawan menganalogikan kondisi ini dengan sejarah kelam, tepatnya pada periode 1945—1949 ketika Belanda melancarkan agresi militer untuk menguasai kembali Tanah Air. Kala itu, lewat Konferensi Meja Bundar (KMB), Indonesia terpaksa memikul beban utang Hindia Belanda sebesar 4,5 miliar gulden, yang baru lunas pada 2003, sebagai 'harga agar kemerdekaan RI diakui dunia.

"Tapi KMB itu bagi saya, kita bayar [utang] KMB itu tetap rasional. Kenapa? Karena itulah yang mengantar bangsa Indonesia dari negara terjajah menjadi negara berdaulat. Nah sekarang pertanyaan saya, lah kok bisa sekarang ini tidak ada perang, tidak ada krisis utang, kok tiba-tiba kita malah menandatangani ART? Karena ART itu mentransformasi negeri ini dari negara berdaulat menjadi negara terjajah," ujarnya dalam paparan laporan yang disiarkan secara daring, Kamis (2/4/2026).

Adapun, ada tujuh bentuk pelanggaran UUD 1945 dalam kesepakatan ART RI-AS yang dicatat tim peneliti FEB UGM. Pertama, Article (Art) 7.5 ART melanggar Pasal 11 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Di situ, ART ditandatangani tanpa konsultasi DPR terlebih dahulu, padahal perjanjian ini berdampak luas pada kehidupan rakyat dan mensyaratkan perubahan undang-undang.

Kedua, Article 6.1 sampai dengan 6.2 dan Annex III Article 2.27, 2.28, serta 6.1 ART melanggar Pasal 33 ayat (2), (3), dan (4) UUD 1945. Di situ, investor AS diperbolehkan memiliki 100% saham pertambangan tanpa kewajiban divestasi, membebaskan ekspor mineral kritis ke AS, dan mengizinkan transfer bebas Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam yang secara langsung menghapus hak penguasaan negara atas kekayaan alam.

Ketiga, Article 5.1 ART melanggar Preambul dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Di situ, diatur kewajiban mengadopsi langkah pembatasan setara dengan AS ke negara ketiga yang menghilangkan prinsip politik luar negeri bebas-aktif.

Keempat, Article 1.2 dan Annex III Article 2.10 ART melanggar melanggar Pasal Pasal 33 ayat (4) dan Pasal 28A UUD 1945. Di situ, diatur penghapusan commodity balance dan kuota impor pangan yang mengancam ketahanan pangan nasional.

Kelima, Annex III Article 2.9 dan 2.22 ART melanggar Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945. Di situ, diatur pembebasan produk AS dari kewajiban sertifikasi dan pelabelan halal yang mencederai keadilan bagi produsen domestik.

Keenam, Article 5.2 dan Annex III Article 5.2 serta 5.3 ART melanggar Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Di situ, diatur bahwa Indonesia wajib membatasi transaksi warga negara dengan entitas di BIS Entity List dan OFAC SDN List AS, sehingga kedaulatan hukum dalam negeri tunduk pada daftar unilateral asing.

Ketujuh, Annex III Article 3.2 ART melanggar Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Di situ, Indonesia dipaksa mengakui AS sebagai negara dengan pelindungan data pribadi yang memadai.

Selain menabrak konstitusi, FEB UGM mencatat bahwa implementasi ART juga akan membuat pemerintah dan DPR harus mengebut pembentukan dan revisi terhadap total 117 regulasi agar sejalan dengan perjanjian dagang tersebut.

Perinciannya mencakup 32 level Undang-Undang (6 UU baru dan 26 amandemen), 12 Peraturan Pemerintah (4 PP baru dan 8 amandemen), 17 Perpres/Kepres (11 baru dan 6 amandemen), 50 Peraturan Menteri (5 baru dan 45 amandemen), 3 Peraturan Bank Indonesia (PBI), serta 3 Peraturan OJK (POJK).

Sejumlah pembentukan UU baru yang mendesak di antaranya adalah UU Pengendalian Perdagangan Strategis serta UU Screening Investasi Asing untuk Keamanan Nasional. Sementara itu, deretan UU yang terpaksa diubah demi ART meliputi UU Minerba, UU Cipta Kerja, UU Jaminan Produk Halal, hingga UU Pangan.

Oleh sebab itu, tim peneliti UGM merekomendasikan agar pemerintah menolak ART, sebagaimana langkah yang telah diambil oleh Malaysia. Rimawan menggarisbawahi bahwa kedaulatan dan kebebasan adalah harga mati, termasuk dalam menjalankan perekonomian.

"Semua teori ekonomi itu didasarkan pada asumsi implisit bahwa masyarakatnya merdeka, negaranya merdeka. Tidak ada asumsi teori ekonomi itu yang didesain untuk negara terjajah," tutupnya.

Selain Rimawan, tim peneliti lain yang menyusun laporan tersebut yaitu Qisha Quarina, Muhammad Nabiel Arzyan, dan Dea Yustisia dari Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM serta Yudistira Hendra Permana dari Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM.

Bisnis.com, KUDUS — Geliat ekspor jasa di Indonesia menyimpan potensi besar untuk bertumbuh. Peran serta sektor swasta menjadi salah satu kunci untuk mengakselerasi beragam jasa dari tanah air, khususnya di sektor ekonomi kreatif agar kian diandalkan di kancah global dan bernilai tambah bagi perekonomian nasional.

Data Bank Dunia selama periode sepuluh tahun (2014-2023) menyebut rata-rata kontribusi nilai jasa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dunia mencapai 63,3 persen. Di Indonesia, kontribusi nilai jasa masih sebesar 43,8 persen dari PDB, dan menunjukkan masih besarnya peluang peningkatan kontribusi nilai jasa Indonesia terhadap PDB nasional. Bank Indonesia mencatat pada 2025 nilai ekspor jasa Indonesia mencapai USD 42,80 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengemukakan masih banyak ruang bagi produk jasa dalam mendorong pertumbuhan ekspor nasional. Dalam kunjungannya ke beberapa SMK yang bermitra dengan Djarum Foundation, yaitu SMK Raden Umar Said (RUS), SMK NU Banat dan SMK Wisudha Karya pada Kamis (12/3), menteri yang kerap disapa Busan ini menekankan pentingnya pembukaan akses pasar yang lebih luas untuk industri kreatif.

“Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita membuka akses barang untuk produk-produk kita, salah satunya juga untuk produk jasa. Seperti tadi yang disampaikan oleh Djarum Foundation, penyiapan ekspor jasa di sini harus berbasis suplai bukan demand semata,” kata Busan.

Menurutnya, fasilitasi Kemendag untuk mempromosikan produk, mencari calon pembeli potensial, hingga melakukan business matching dilakukan melalui atase perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC) di 33 negara.

Sejumlah perjanjian perdagangan dengan negara ataupun kawasan lain seperti Indonesia– European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) hingga Indonesia–Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (IEAEU-FTA) juga disebutnya dapat berperan penting dalam membuka akses pasar untuk barang jasa. Salah satunya dengan adanya penerapan tarif nol persen yang akan sangat membantu industri, termasuk UMKM.

Dia lantas menawarkan kepada Djarum Foundation dan perwakilan sekolah untuk menjajaki kesempatan unjuk gigi kepada perwakilan dagang Indonesia. Harapannya, produk jasa yang ditawarkan dapat menarik minat pembeli potensial yang tepat.

Di samping itu, Budi juga menggarisbawahi upaya Kemendag untuk terus meningkatkan kontribusi sektor jasa terhadap total ekspor tanah air. Upaya ini mencakup pencarian pasar untuk tenaga kerja terampil yang ada di Indonesia.

Sementara itu, Program Manager Djarum Foundation Galuh Paskamagma menerangkan bahwa upaya peningkatan SDM oleh Djarum Foundation melalui transformasi pendidikan telah dilakukan

selama lima belas tahun terakhir. Kemitraan dengan 20 SMK di Kudus diwujudkan melalui pendekatan ‘teaching factory’, yakni sistem pembelajaran untuk menyiapkan talenta terbaik sesuai kebutuhan industri berskala nasional maupun global. Pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengerjakan proyek dari industri.
Dengan demikian, dia menyebut bahwa siswa telah dilatih untuk menerapkan ilmu dan talenta yang mereka punya sesuai standar industri masing-masing. Di SMK RUS yang berfokus di bidang animasi, misalnya, kolaborasi dan portofolio siswa mencakup jenama-jenama besar dari studio animasi Disney Junior dan Netflix. Seperti Serial Barbie, Unicorn World, Pororo, dan Cocomelon adalah beberapa portofolio yang dikerjakan siswa. Bahkan, kreasi siswa bertajuk Unstring Your Heart juga berhasil menjadi nominasi the 20th Kansas International Film Festival 2020.
Sementara itu, SMK NU Banat dengan spesialisasi desain fesyen telah memasarkan ragam karya busana bernilai jual tinggi dengan jenama Zelmira. Saat ini, Galuh menyebut para siswa tersebut juga tengah menjalin kerja sama dengan salah satu hotel mewah di Jerman untuk produksi produk fesyen bagi klien korporasi.

“Dari dua puluh SMK mitra Djarum Foundation, sepuluh SMK sudah memiliki teaching factory dengan produk berkualitas yang diterima oleh pasar. Bahkan ada satu teaching factory di SMK yang bisa membukukan pendapatan lebih dari Rp12 miliar setiap tahun,” ujar Galuh.
Selain itu, dia menyampaikan bahwa sampai dengan 2025, sekolah mitra Djarum Foundation telah memperkuat lebih dari 63.000 alumni di berbagai program keahlian. Tingkat serapan industri mencapai 85 persen bagi siswa alumni yang telah memenuhi kriteria bekerja. Bahkan, di banyak tempat, lulusan SMK yang menjadi mitra bisa mendapatkan gaji hingga empat kali UMR kota tempat mereka bekerja.
Mengingat besarnya potensi pasar dan talenta SMK-SMK mitra ini, Galuh mendorong agar akses ekspor kian terbuka lebar guna mendorong kontribusi sektor jasa bagi perekonomian dalam negeri. Harapannya, generasi muda di Kudus juga dapat lebih mendunia dengan karya mereka.
“Siswa-siswi SMK di sini sangat bisa bersaing untuk skala global maupun internasional. Siswa SMK yang menjadi mitra kami sudah ikut menyumbang devisa, sekaligus mendukung operasional sekolah lewat produk yang dihasilkan selama masa studi. Kami sangat meyakini besarnya kemampuan itu dapat diiringi akses pasar yang lebih luas lagi,” tutur Galuh.

JAKARTA - Indonesia dan Amerika Serikat (AS) menandatangani Perjanjian Resiprokal Perdagangan atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) di Washington DC, Amerika Serikat, 19 Februari 2026. Perjanjian itu mengatur banyak aspek, mulai dari soal tarif perdagangan hingga soal pengaturan hubungan platform digital dan media.

Dewan Pers mencatat setidaknya ada dua pasal yang bisa berdampak langsung terhadap kehidupan pers Indonesia yaitu mengenai ketentuan investasi asing hingga soal peran pemerintah dalam relasinya dengan perusahaan digital asal Amerika Serikat.

Pertama, investasi asing. Ketentuan soal investasi asing dalam perjanjian bilateral itu terdapat dalam pasal 2.28 yang pada intinya meminta Indonesia mengizinkan investasi asing tanpa pembatasan kepemilikan untuk investor dari Amerika Serikat di sejumlah sektor, termasuk di penerbitan.

Dewan Pers menilai dengan ketentuan ini, maka modal asing untuk sektor media akan dibuka hingga 100% dan khusus bagi investor asal Amerika Serikat. Hal ini tidak sejalan dengan sejumlah regulasi di Indonesia.

Pasal 17 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran membolehkan modal asing di lembaga penyiaran maksimal adalah 20%. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers juga membuka peluang adanya modal asing di media melalui pasar modal, namun kepemilikannya tidak boleh mayoritas.

Kedua, soal relasi platform digital Amerika Serikat dengan media. Ketentuan soal ini tertuang dalam pasal 3.3 perjanjian bilateral itu yang isinya meminta pemerintah Indonesia “menahan diri” dari mewajibkan penyedia layanan digital Amerika Serikat untuk mendukung organisasi berita domestik melalui lisensi berbayar, berbagi data pengguna, dan model pembagian keuntungan.

Dewan Pers menilai ketentuan dalam perjanjian dagang ini tidak sejalan dengan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas. Pasal 5 Perpres itu mewajibkan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas antara lain bekerja sama dengan Perusahaan Pers. Bentuk kerja sama yang bisa dilakukan diatur dalam Pasal 7 Perpres itu berupa lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data agregat pengguna berita.

Ketentuan dalam perjanjian bilateral itu akan membuat Perpres Nomor 32 tahun 2024 itu tak bergigi atau malah tak bisa berfungsi. Kerja sama antara platform digital dan media massa masih mungkin bisa dilakukan, tapi sifatnya bisnis (B2B), tidak bersifat imperatif.

Karena itu, Dewan Pers berpendapat:

1. Pemerintah sebaiknya mencabut klausul soal kepemilikan saham asing hingga 100 persen di sektor penerbitan karena tidak sejalan dengan UU Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

2. Pemerintah sebaiknya mencabut pasal 3.3 perjanjian bilateral karena tidak sejalan dengan Perpres Nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Dewan Pers berpendapat bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi. Negara memiliki kewajiban untuk memperkuat pers antara lain bisa dilakukan dengan membuat kebijakan yang memungkinkan pers bisa tumbuh sehat secara bisnis, menghasilkan jurnalisme berkualitas dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan agar bisa menjalankan fungsinya sesuai amanat Undang Undang Pers.

Pernyataan Sikap Pengurus Pusat Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI)

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mencermati dengan seksama draf Perjanjian Perdagangan antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya pada Section 3: Digital Trade and Technology. IJTI menilai kesepakatan ini merupakan langkah mundur yang tidak seimbang dan berpotensi menjadi "lonceng kematian" bagi ekosistem media massa di tanah air.

Pasal-pasal dalam perjanjian tersebut secara sistematis melucuti instrumen perlindungan negara terhadap industri media domestik dan justru memberikan karpet merah bagi dominasi platform global (Big Tech).

Atas dasar tersebut, IJTI menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Imperialisme Digital dan Pelemahan Pers Nasional: Perjanjian ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memahami anatomi industri media modern. Dengan membatasi ruang gerak regulasi domestik, pemerintah secara tidak langsung membiarkan pers nasional menjadi objek eksploitasi imperialisme digital platform global. Ini adalah ancaman nyata bagi keberlanjutan jurnalisme berkualitas di Indonesia.

2. Imunitas Ekonomi Big Tech: Pasal 3.1 dan 3.5 yang melarang pajak layanan digital dan bea masuk transmisi elektronik menciptakan ketimpangan struktural. Di saat media nasional patuh pada aturan pajak dan regulasi konten lokal yang ketat, platform global justru diberikan imunitas ekonomi. Hal ini menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat (unfair competition).

3. Ancaman Terhadap Kedaulatan Data dan Algoritma: Larangan bagi pemerintah untuk menuntut akses pada kode sumber (source code) dan algoritma (Pasal 3.4) adalah bentuk penyerahan kedaulatan informasi. Tanpa transparansi algoritma, media nasional akan terus menjadi tawanan "kotak hitam" platform global yang seringkali meminggirkan konten berita kredibel demi kepentingan trafik dan konten viral yang dangkal.

4. Lumpuhnya Regulasi Publisher Rights: Perjanjian ini secara substansial berpotensi memandulkan regulasi yang telah susah payah dibangun, termasuk semangat Publisher Rights (Perpres No. 32 Tahun 2024). Jika instrumen perlindungan ini dibatasi oleh perjanjian internasional, maka kemandirian ekonomi media dan kedaulatan konten nasional akan runtuh, mengakibatkan media nasional kehilangan sumber pendapatan utama di ruang digital.

5. Risiko Keamanan dan Arus Informasi Unilateral: Kolaborasi keamanan siber dan aliran data lintas batas yang diatur tanpa proteksi kuat bagi industri lokal hanya akan menjadikan Indonesia sebagai pasar data mentah, tanpa ada nilai tambah bagi penguatan ekosistem informasi dalam negeri.

Tuntutan IJTI kepada Presiden Prabowo

Mengingat dampak destruktif yang dihasilkan, IJTI mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk:

1. Melakukan Review Total dan Moratorium Ratifikasi: Segera mengkaji ulang pasal pasal dalam Section 3 Perjanjian Perdagangan RI-AS yang berpotensi membunuh ekosistem pers nasional. Pemerintah tidak boleh mengorbankan pilar keempat demokrasi demi kepentingan perdagangan jangka pendek.

2. Menjamin "Level Playing Field": Memastikan bahwa setiap perjanjian internasional tetap memberikan ruang bagi pemerintah untuk menerapkan regulasi afirmatif (pajak digital, transparansi algoritma, dan pembagian pendapatan yang adil) demi melindungi media lokal dari praktik monopoli platform global.

3. Memperkuat Kedaulatan Informasi: Menempatkan keberlanjutan media nasional sebagai kepentingan nasional yang vital (essential national interests). Pemerintah harus menjamin bahwa arus informasi digital di Indonesia tidak dikendalikan sepenuhnya oleh entitas asing yang tidak memiliki tanggung jawab sosial terhadap publik Indonesia.

4. Melibatkan Komunitas Pers: Mengajak dewan pers, organisasi profesi jurnalis, dan asosiasi perusahaan media dalam setiap perundingan internasional yang berdampak pada lanskap media digital nasional.

JAKARTA - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal ( BPJPH ) Ahmad Haikal Hasan atau Babe Haikal mengatakan, proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) sebetulnya melalui proses yang setara bahkan dalam beberapa aspek lebih ketat dibandingkan dengan standar di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk menepis isu yang berkembang mengenai produk asal Amerika Serikat yang disebut-sebut tidak memerlukan sertifikasi halal di Indonesia, menyusul kerjasama resiprokal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Amerika Serikat.

"Tapi kalau prosesnya minimal sama, kalau tidak sama, mereka lebih ketat. Apalagi soal mazhab, lebih ketat lagi. Mereka banyak menggunakan pendekatan mazhab Imam Maliki, Hambali, dan Imam Hanafi, sedangkan kita menggunakan Imam Syafii yang relatif paling toleran," ujar Haikal dalam media gathering di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Produk AS Disepakati Masuk RI Tak Perlu Pakai Sertifikasi Halal, MUI Buka Suara



Ia mencontohkan salah satu standar yang dinilai lebih ketat adalah terkait kandungan alkohol dalam produk obat-obatan. Menurutnya, ketentuan yang digunakan oleh lembaga sertifikasi halal di Amerika Serikat seperti IFANCA, bahkan tidak memperbolehkan kandungan alkohol sama sekali.

Sementara di Indonesia, berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), masih diperbolehkan adanya kandungan alkohol hingga batas tertentu dalam kondisi khusus, seperti untuk kebutuhan obat.

"Kalau ditanya jujur, Amerika bisa lebih ketat daripada kita. Keputusan MUI saja misalnya alkohol untuk obat boleh sampai 0,5 persen, sementara IFANCA tidak boleh sama sekali, harus nol persen. Saya sudah konfirmasi langsung soal itu," katanya.

Babe Haikal juga menjelaskan bahwa di beberapa negara seperti Australia, pengawasan terhadap proses penyembelihan hewan halal bahkan dilakukan sangat ketat dengan penggunaan kamera pengawas selama 24 jam. Kemenko Perekonomian Respons Kabar Produk AS Masuk RI Bebas Sertifikasi Halal

Ia menyebutkan, apabila petugas penyembelih diketahui melanggar aturan, termasuk tidak menjalankan kewajiban ibadah, maka dapat langsung diberhentikan secara tidak hormat dari pekerjaannya.

"Di Australia itu ada CCTV 24 jam di tempat pemotongan. Sekali ketahuan tidak menjalankan kewajiban seperti salat, bisa langsung dipecat sebagai juru sembelih. Jadi jangan main-main urusan halal," ujarnya.

Meski demikian, Babe Haikal menegaskan standar halal di Indonesia tidak bisa disebut lebih longgar. Menurutnya, penetapan fatwa halal di Indonesia tetap mengacu pada keputusan MUI yang mempertimbangkan kondisi, situasi, dan kebutuhan masyarakat.

"Bukan berarti kita lebih longgar. Kita mengikuti fatwa yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan keadaan di Indonesia. Bagaimanapun pemegang fatwa tetap Majelis Ulama Indonesia," kata dia.

Terkait produk asal Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia dengan membawa logo halal dari lembaga sertifikasi di negaranya, Babe Haikal menjelaskan bahwa produk tersebut pada prinsipnya tetap dapat beredar selama lembaga sertifikasinya telah diakui.

Ia menambahkan, dalam beberapa kasus produk tersebut juga dapat mencantumkan logo halal Indonesia apabila telah melalui proses pengakuan atau sertifikasi tambahan di dalam negeri.

"Misalnya ada logo halal dari Amerika, di sampingnya bisa juga mendapatkan logo halal Indonesia. Kalau belum ada pun, insyaallah produk itu sudah halal karena sertifikasinya juga melalui proses yang ketat," ujarnya.

Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan badan halal Indonesia dan Amerika Serikat telah memiliki Mutual Recognition Agreement (MRA), yaitu perjanjian internasional penyetaraan sertifikasi halal dalam kerja sama global.

Dengan adanya MRA tersebut, pengakuan sertifikasi dilakukan secara terstandar dan tetap berada dalam kerangka regulasi nasional. Pemerintah memastikan bahwa kebijakan perdagangan Indonesia-AS tidak menghapus kewajiban pemenuhan standar nasional, termasuk ketentuan halal dan perlindungan konsumen.

"Produk yang wajib bersertifikasi pasti harus ada label halalnya, baik dari badan halal di AS maupun badan halal di Indonesia, jelas Seskab dalam keterangan tertulis, (23/2).

JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto menekankan, tarif atas ekspor produk-produk Indonesia ke Amerika Serikat (AS) pada saat ini menjadi 15%. Penyesuaian tarif yang diungkap Airlangga ini tercatat mengalami penurunan dari kesepakatan dagang bilateral AS-Indonesia sebesar 19%, yang sebelumnya dipatok Pemerintahan Donald Trump yakni 32%.

Airlangga menitikberatkan, soal nilai tarif dagang Indonesia ke AS ini mengikuti tarif teranyar, menyusul keputusan Mahkamah Agung AS membatalkan tarif resiprokal , yang kemudian diikuti penyesuaian kebijakan oleh Trump secara global.

“Tarif global kan 15 persen, maka yang berlaku adalah global tarif yang 15 persen,” kata Menko ssssAirlangga di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (27/2/2026).

Pemerintah Bakal Bikin UU Ketenagakerjaan Baru Buntut Tarif AS, Berikut Isinya



Kendati begitu, Airlangga memastikan sederet perjanjian antara Indonesia dan AS dalam dokumen Agreement on Reciprocal Trade (ART) tetap berjalan. Adapun kepastian pemberlakuan perjanjian bilateral ini bakal absah setelah 90 hari dari tanggal penandatanganan, dan diikuti ratifikasi.

Tarif yang dimaksud Airlangga adalah pembebasan bea ekspor produk Indonesia ke AS senilai 0 persen untuk komoditas tertentu. Sedangkan, tarif impor barang AS ke Indonesia disebut masih belum ada perubahan.

"Kalau bea masuk 0 persen untuk sektor yang 1.800 lebih itu salah satu andalan kami. Jadi, diharapkan marketnya bisa ekspansi," tutur Airlangga.

Adapun, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump menandatangani kerja sama ekonomi bertajuk "agreement toward a new golden age Indo-US alliance" di Washington pada Kamis (19/2). Dalam perjanjian ini, AS membebaskan pengenaan tarif pada sekitar 1.819 pos tarif produk Indonesia. Mulai dari komoditas tekstil, minyak sawit, kopi, kakao, karet, komponen elektronik, semikonduktor, hingga pesawat terbang.

Perjanjian Tarif Resiprokal RI-AS Hanya Amankan 2% Total Perdagangan Nasional



Dalam kesepakatan itu, penghapusan tarif Bea Masuk 0 persen untuk produk tekstil dan garmen asal Indonesia diatur berdasarkan mekanisme Tariff Rate Quota (TRQ). Jumlah ekspor produk disesuaikan berdasarkan jumlah bahan baku tekstil yang diimpor Indonesia dari AS seperti kapas dan serat buatan.

Di luar komoditas tersebut, Trump mengenakan tarif ekspor 19% bagi produk Indonesia. Namun, belakangan keputusan tarif dagang itu dianulir Trump setelah putusan Mahkamah Agung AS yang menegaskan kebijakan tarif Trump menyalahi konstitusi.

Merespons putusan Supreme Court AS, Trump lantas menganulir kebijakan tarif dagang menjadi 10 persen. Tak lama kemudian, Trump kembali merevisi tarif dagang menjadi 15% untuk setiap barang ekspor yang masuk ke AS.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku saat ini Pemerintah tengah menyusun Undang-undang (UU) Ketenagakerjaan baru pasca kesepakatan tarif dengan Amerika Serikat (AS). Menko Airlangga menjelaskan, di dalam UU tersebut nantinya akan mengakomodir permintaan dari AS menyoal pembatasan penggunaan tenaga kerja outsourcing, hingga pembatasan masa kontrak karyawan maksimal 1 tahun.

"Kita sedang menyusun Undang-Undang Naker (Ketenagakerjaan) yang baru ya, sedang disusun. Jadi nanti itu (kesepakatan permintaan AS) akan masuk di dalam undang-undang Naker yang baru," ujarnya di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (27/2/2026).

Media Nasional Terancam, SPS Desak Pemerintah Tinjau Ulang Perjanjian Dagang RI-AS Terkait Digital



Menko Airlangga juga mengatakan, UU baru tersebut nantinya juga sekaligus mengakomodir beberapa pasal yang dibatalkan oleh MK terhadap beberapa pasal di Undang-Undang Cipta Kerja. "Nanti kita akan monitor beberapa pasal dari UU CK yang dibatalkan oleh MK. Sehingga semuanya akan diintegrasikan di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru," katanya.

Sebelumnya telah diteken perjanjian perdagangan resiprokal Indonesia-Amerika Serikat (AS) atau Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Sementara itu Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyoroti isi klausul dalam perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat yang menyangkut pembatasan pekerja kontrak dan outsourcing.

Menurut Said Iqbal, pihaknya perlu memahami maksud di balik pasal yang disebut meminta pembatasan masa kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maksimal satu tahun serta pembatasan tenaga alih daya. Ia menilai klausul tersebut bisa memiliki dua kemungkinan tujuan.

Ia menegaskan, jika klausul itu berpotensi melemahkan daya saing tenaga kerja nasional, maka pemerintah harus mewaspadainya. Namun jika tujuannya benar-benar melindungi buruh melalui tekanan eksternal, KSPI dan Partai Buruh menyatakan terbuka untuk mendukung.

Perjanjian Tarif Resiprokal RI-AS Hanya Amankan 2% Total Perdagangan Nasional



“Apakah bertujuan menurunkan daya saing pekerja Indonesia sehingga produk Indonesia tidak kompetitif, atau benar-benar ingin melindungi buruh Indonesia. Ini harus dipelajari yang tersirat dari pasal tersebut,” ujarnya dalam keterangan pers, Jumat (27/2/2026).

Said Iqbal menekankan bahwa pembatasan outsourcing sebenarnya sudah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024. Putusan tersebut kata dia, dimenangkan oleh gugatan Partai Buruh bersama KSPI, KSPSI Andegani, dan FSPMI.

Ia menilai tanpa adanya perjanjian dagang dengan pihak luar, pemerintah tetap wajib menjalankan putusan MK dengan memasukkan pembatasan outsourcing dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan baru.

JAKARTA - Dampak kesepakatan tarif resiprokal Trump antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terhadap perdagangan nasional dinilai masih minim. Meski pemerintah mengklaim kesepakatan ini sebagai terobosan, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menerangkan dampaknya terhadap total perdagangan Indonesia masih sangat terbatas.

Peneliti Departemen Ekonomi CSIS, Riandy Laksono memberikan catatan kritis terhadap efektivitas kesepakatan Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan AS . Riandy memaparkan bahwa tambahan tarif nol persen dari AS hanya mencakup sekitar 24% dari total ekspor Indonesia ke negara tersebut.

Jika dikalkulasikan dengan porsi ekspor ke AS yang hanya menyumbang 10 persen dari total ekspor nasional, maka pengaruh riilnya sangat kecil. Bagian dari Negosiasi Tarif Trump, Indonesia Bakal Impor Beras AS 1.000 Ton



"Jadi dari seluruh ekspor kita ke Amerika itu cuma 24 persen yang ter-cover yang dapat tambahan 0 persen. Bear in mind, ekspor kita ke Amerika itu cuma 10 persen. Jadi total akses pasar yang kita amankan dari total trade kita cuma 2 persen,” ujar Riandy dalam diskusi CSIS, Jumat (27/2/2026).

Dalam kesepakatan ART, terdapat 1.819 produk Indonesia yang mendapatkan pembebasan tarif (0%) atau eksimpasi dari Amerika Serikat.Timbal Balik Negosiasi Tarif Trump, Danantara Bakal Borong 50 Pesawat Boeing Senilai Rp227 T



Produk-produk tersebut meliputi komoditas unggulan seperti minyak sawit, kopi, karet, hingga komponen teknologi seperti semikonduktor dan suku cadang pesawat. Sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) juga mendapatkan fasilitas serupa melalui skema Tariff Rate Quota (TRQ).

Namun, Riandy menilai angka ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan perjanjian dagang internasional lainnya yang biasanya mampu mengamankan 90 hingga 99% total perdagangan nasional. Ia bahkan meragukan bahwa daftar 1.819 produk tersebut merupakan murni hasil negosiasi alot pemerintah sejak April 2025.

Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa kesepakatan ini krusial untuk melindungi sekitar 4 juta pekerja di sektor tekstil dan turunannya. Namun, CSIS mengingatkan bahwa fasilitas ini harus dibayar dengan reformasi tata kelola perdagangan yang cukup besar di pihak Indonesia.

Sebagai bentuk resiprokal, Indonesia juga memberikan tarif nol persen bagi produk impor asal AS, khususnya bahan baku pangan seperti Gandum dan Kedelai. Kebijakan impor ini diambil pemerintah dengan alasan menjaga stabilitas harga produk turunan seperti mi, tahu, dan tempe agar tetap terjangkau oleh masyarakat domestik.

Riandy menilai capaian akses pasar yang hanya 2% dari total perdagangan nasional tersebut terasa tidak sebanding dengan komitmen reformasi perdagangan yang harus dijalankan Indonesia bagi produk-produk Amerika Serikat. Hal ini memicu pertanyaan apakah perjanjian ini benar-benar menjadi "karpet merah" bagi ekspor nasional atau justru menjadi tantangan baru bagi neraca perdagangan Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI) Fithra Faisal Hastiadi menyatakan komitmen Indonesia untuk mengimpor sejumlah produk dari Amerika Serikat (AS) secara umum tidak bersinggungan langsung dengan produk-produk dalam negeri.

"Secara umum apa yang dibeli dari AS itu adalah sebenarnya produk-produk yang tidak bersinggungan langsung dengan produk-produk di dalam negeri. Itu secara umum ya, meskipun ada beberapa irisan-irisannya," kata Fithra di Jakarta, Rabu.

Meski demikian, dia menegaskan pemerintah tetap melakukan pengawasan dan koordinasi lintas kementerian untuk memastikan tidak terjadi gangguan terhadap kepentingan ekonomi lokal.

Dia mencontohkan komoditas impor seperti jagung dan beras yang tetap akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian.

Apabila dinilai berpotensi mengganggu produksi atau kepentingan ekonomi dalam negeri, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan negosiasi kembali.

"Kalau dianggap ini mengganggu kepentingan ekonomi lokal, ya kan kita bisa bernegosiasi lagi. Selalu ada escape clause-nya. Asalkan ini tidak melanggar national interest (kepentingan nasional)," kata dia.

Fithra menambahkan, berdasarkan pemahamannya sejauh ini, komitmen pembelian dari AS tidak akan berdampak signifikan terhadap produksi nasional.

Untuk komoditas seperti beras, volume yang dibeli disebut sangat terbatas, terlebih AS bukan merupakan produsen utama beras.

Dengan kondisi tersebut, dia menilai secara umum komitmen impor tersebut tidak mengganggu kapasitas produksi dalam negeri.

"Komitmen kita untuk membeli barang-barang tersebut adalah tidak sangat mengganggu produksi kita. Misalnya beras itu sangat limited. Karena mereka juga bukan produsen beras juga. Tidak banyak juga. Jadi tidak mengganggu secara umum kapasitas nasional," pungkasnya.

Sebelumnya, enteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan impor produk pertanian dari Amerika Serikat (AS) yang mendapat tarif 0 persen tidak akan mengganggu keberlangsungan industri dalam negeri.

Budi menyebut komoditas pertanian seperti kedelai, gandum, dan kapas merupakan produk yang dibutuhkan oleh industri dan tidak diproduksi di dalam negeri.

Mendag menjelaskan dengan pengenaan tarif 0 persen maka industri nasional mendapat kemudahan impor dan dapat menekan biaya produksi.

Menurutnya, jika bahan baku diperoleh dengan harga murah, maka harga produk akhir juga dapat lebih terjangkau bagi masyarakat.

Dalam kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), Indonesia memberikan fasilitas tarif 0 persen untuk sejumlah komoditas pertanian seperti kedelai dan gandum dari AS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat. Produk turunan kedelai dan gandum seperti tahu, tempe, dan mi instan tidak akan terkena beban biaya tambahan.

Dampak utama perjanjian ini adalah stabilitas harga pangan pokok berbasis impor. Indonesia memang tidak memproduksi kedelai dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi industri makanan nasional.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Negeri Makassar Harris Arthur Hedar buka suara merespons gaduh Perjanjian Perdagangan Resiprokal atau The Agreement on Reciprocal Trade (ART) RI-AS di media sosial yang makin liar. Publik diminta jangan cepat reaktif hanya karena potongan informasi dan mulai membudayakan baca teks resmi.

Harris mengingatkan kedaulatan negara tidak dijaga dengan emosi sesaat, melainkan dengan pemahaman utuh atas aturan main. “Bangsa kita ini rasanya jadi sering berdebat bukan karena kekurangan informasi, tetapi karena kelebihan potongan informasi. Satu orang membaca judul lalu yakin. Yang lain menonton video 30 detik lalu marah. Padahal, kalau kita sungguh ingin menjaga kedaulatan, langkah pertama adalah membaca utuh dan berimbang," kata Harris di Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Soal isu data yang bikin ngeri-ngeri sedap, Harris menegaskan, kuncinya ada pada Undang-Undang (UU) Pelindungan Data Pribadi (PDP). Ia meminta publik tak sekadar menelan janji "aman", tapi menagih bukti penegakan hukumnya.

“Narasi yang fair adalah bukan 'aman 100 persen, lalu selesai', melainkan 'tunduk pada UU PDP dan karena itu harus mengikuti syarat-syarat UU PDP'," kata Wakil Rektor Universitas Jayabaya ini.

Isu halal pun tak kalah panas. Meski pemerintah lewat dokumen FAQ memastikan sertifikasi halal tetap wajib, Harris mencium adanya kekhawatiran publik yang harus dijawab dengan transparansi teknis, bukan sekadar administrasi.

“Pertanyaan pengujiannya adalah, apakah MRA itu pengakuan proses atau pengakuan otomatis? Apakah standar Indonesia tetap menjadi rujukan untuk pasar Indonesia? Bagaimana mekanisme audit, pengawasan, dan sanksi?" tuturnya.

Harris juga menyoroti soal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Baginya, kedaulatan industri bukan cuma soal melarang barang impor, tapi memastikan industri lokal punya "tangga" untuk naik kelas lewat alih teknologi dan investasi nyata.

Adapun terkait isu militer, meski pemerintah menjamin tak ada pasal pertahanan, Harris tetap memberikan catatan kritis. Di era digital, kata dia, geopolitik bisa menyusup lewat rantai pasok dan teknologi.

“Kalimat yang lebih dewasa adalah, tidak ada pasal pertahanan, tetapi dampak strategis tetap bisa muncul melalui desain kebijakan ekonomi. Itu bukan paranoia, itu realitas dunia modern,” tuturnya.

Dia pun mengajak untuk lebih transparan dan publik untuk lebih disiplin membaca. Dikatakannya, jangan sampai pasar kacau hanya karena ketidakpastian informasi.

“Karena salah satu ciri negara maju dan moderen adalah keterbukaan informasi untuk mendapatkan pendapat publik yang bermakna atau meaningful public participation,” pungkasnya.

JAKARTA - Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Indonesia yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan jajaran dalam menjalankan proses negosiasi perdagangan dengan Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas iklim usaha, meningkatkan daya saing, dan menjaga ketahanan industri nasional.

GAPMMI sejalan dengan pandangan dunia usaha bahwa kepastian pasar dan iklim usaha yang terjaga merupakan faktor penting bagi keberlanjutan industri.Tarif Trump Berubah-Ubah, Dunia Usaha Butuh Kepastian



Ketua umum GAPMMI, Adhi Lukman menyampaikan, “Bagi sektor makanan dan minuman, kepastian tersebut juga sangat bergantung pada ketersediaan dan keberlanjutan pasokan bahan baku industri, terutama untuk bahan baku tertentu yang hingga saat ini belum sepenuhnya tersedia atau belum dapat dipenuhi dari dalam negeri”.

Dalam konteks tersebut, GAPMMI memandang bahwa negosiasi perdagangan yang dilakukan Pemerintah dapat memberikan kontribusi positif dalam menciptakan alternatif sumber bahan baku industri yang dibutuhkan, sehingga mendukung kelangsungan produksi dari industry pangan hilir, menjaga realisasi investasi, serta memastikan penyerapan tenaga kerja di sepanjang rantai nilai industri makanan dan minuman, termasuk menjaga daya beli masyarakat.