JAKARTA - Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) IKAL Lemhannas masa bakti 2026-2031 itu digelar di Gedung Dwi Warna Lemhannas, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Dewan Pembina IKAL Lemhannas Tb. Ace Hasan Syadzily yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Lemhannas. Acara tersebut dihadiri Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, Pengurus DPP IKAL Lemhanas sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Purnomo Yusgiantoro menegaskan bahwa amanah sebagai ketua umum bukan sekadar kehormatan, melainkan bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. "Visi IKAL bersama untuk menegakkan marwah IKAL yaitu kehormatan dan harga diri, untuk mendukung kehadiran almamater Lemhannas dalam ikut mendukung pembangunan," ujar Purnomo.



Ia menyampaikan komitmennya memperkuat fondasi organisasi dengan memprioritaskan penguatan Dewan Pengurus Daerah (DPD) serta seluruh unsur organisasi di daerah. Menurutnya, pembentukan koordinator wilayah di berbagai kawasan Indonesia menjadi prioritas untuk memperluas peran dan keterlibatan alumni.

Purnomo juga mengajak seluruh keluarga besar IKAL Lemhannas untuk solid, berintegritas, dan sinergi dalam mengemban tugas masing-masing. "Kita semua adalah satu keluarga, satu barisan, dan satu tekad," katanya.

Pada kesempatan itu, ia turut menyampaikan penghargaan kepada Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar yang telah memimpin IKAL Lemhannas selama empat periode.,serta kepada pelaksana tugas Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas atas kontribusi dan pengabdiannya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina IKAL Lemhannas Tb. Ace Hasan Syadzily, menegaskan, pelantikan kepengurusan baru menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali soliditas alumni Lemhannas. "IKAL-Lemhannas harus mampu menjadi rumah bersama seluruh alumni, tanpa sekat dan tanpa polarisasi, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara," ujarnya.

Ace Hasan menilai Munaslub IKAL Lemhannas 2026 yang digelar pada 11 April 2026 menjadi bagian penting dalam proses pendewasaan organisasi sekaligus memperkuat komitmen kebangsaan para alumni.

Ia berharap kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Purnomo Yusgiantoro dapat membawa IKAL Lemhannas menjadi organisasi yang semakin solid, adaptif, dan berkontribusi aktif dalam mendukung pembangunan nasional serta menjaga ketahanan nasional Indonesia.

Purnomo Yusgiantoro dikenal sebagai tokoh nasional dengan pengalaman panjang di bidang energi, pertahanan, dan akademik. Ia pernah menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral periode 2000–2009, Menteri Pertahanan 2010–2014, serta Wakil Gubernur Lemhannas RI periode 1998–2000.

Saat ini, Purnomo menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Energi, Guru Besar Universitas Pertahanan Indonesia dan dosen Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia juga aktif dalam berbagai organisasi sosial dan akademik serta telah menerima sejumlah penghargaan nasional maupun internasional termasuk Bintang Mahaputera Adipradana (2013) dan Bintang Mahaputera Adipurna (2025).

JAKARTA - Musyawarah Nasional (Munas) Khusus Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL) 2025 resmi mengesahkan pembentukan Tim Formatur untuk mengakhiri kevakuman kepemimpinan organisasi sejak 5 Oktober 2025. Tim Formatur ini beranggotakan 11 orang.

Mereka berasal dari unsur DPD dan DPA, bertugas untuk merumuskan hasil keputusan Munas Khusus IKAL Tahun 2025, mengurus izin organisasi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum, dan memformulasikan berbagai hal terkait penyelenggaraan Munas Lanjutan yang sempat tertunda sejak Munas V IKAL Lemhannas pada 23 Agustus 2025 untuk memilih kepengurusan baru DPP IKAL Lemhannas.

Langkah strategis itu ditempuh untuk menghentikan kevakuman organisasi IKAL pascaberakhirnya masa bakti DPP IKAL Lemhannas 2020 – 2025 di bawah kepemimpinan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar pada 5 Oktober 2025. Saat ini, DPP IKAL Lemhannas dianggap tidak ada dan tidak berwewenang membuat instruksi kegiatan organisasi IKAL Lemhannas.

“Kami sebagai pemegang suara mayoritas mempunyai legalitas untuk mengadakan Munas Lanjutan IKAL. Kami ingin IKAL Lemhannas maju dan ketua umum terpilih harus mampu membesarkan IKAL Lemhannas,” ujar Pimpinan Sidang pada Munas Khusus IKAL 2025 Amran Aminullah di Jakarta, Jumat (28/11/2025) malam.

Dia mengungkapkan berdasarkan hasil musyawarah, disepakati bahwa Tim Formatur terdiri atas 11 orang, yaitu Dr Ir. H. M. Amran Aminullah SP, M.M sebagai Ketua; Dr. Hj. Nieta Hidayani, M.M, M.B.A, M.A.I (Sekretaris). Prof Sukri Palutturi, SKM, M.Kes., MSc.PH, Ph.D (Anggota); Prof Dr. I Nyoman Sudyana, M.Sc; Prof Dr Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si; Prof Dr Drs Rajab Ritonga, BA, MS; Dr Drs Abdul Rahman Sabara, MS.IS, M.H; Drs. Galumbang Sitinjak, Prof Sri Puryono; Dr Nuning; dan Dr Jan Maringka.

Dia menuturkan, tim formatur bertugas untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily untuk menemukan solusi atas kevakuman yang terjadi termasuk melanjutkan munas yang tertunda. Dia menyebutkan, kevakuman kepengurusan terjadi menyusul kegagalan pemilihan Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas periode 2025-2030, pada 23 Agustus 2025.

Saat itu, kata dia, hasil keputusan pimpinan sidang sementara Munas V IKAL Lemhannas, menunda pelaksanaan Munas V IKAL Lemhannas hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Keputusan itu, lanjutnya, telah diterima seluruh peserta munas dan menyatakan keputusan pimpinan sidang sementara adalah sah.

“Kami bersyukur mendapat dukungan teman-teman dari DPD-DPD dan DPA-DPA. Kevakuman kepengurusan harus kita akhiri. Terus terang, kami telah bertemu Bapak Agum Gumelar, tetapi beliau tidak memberi respons apa-apa dan keputusan yang jelas,” ujar Amran.

Lebih lanjut dia mengatakan, Agum Gumelar yang telah memimpin IKAL Lemhanas selama 20 tahun atau sejak 2005 terkesan masih ingin melanjutkan kepemimpinan. Surat yang dilayangkan perwakilan DPD-DPD IKAL Lemhannas kepada Agum Gumelar terkait Kelanjutan Munas V IKAL Lemhannas juga tidak pernah digubris dan ditindaklanjuti.

“Kami tidak ada kepentingan apa-apa di IKAL Lemhannas. Kami berasal dari daerah yang berkerinduan untuk menjadikan IKAL Lemhannas sebagai organisasi yang solid, professional, berintegritas, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” pungkasnya.

JAKARTA - Anggota Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhannas mengapresiasi terbentuknya Tim Reformasi Penyelamatan IKAL Lemhannas. Tim tersebut diharapkan dapat mewujudkan kembali marwah organisasi serta pembaruan fundamental berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKAL Lemhannas.

Hal itu diungkapkan Dewan Pengurus Angkatan (DPA) IKAL Angkatan 50 Lemhannas Jhon Redo saat diminta tanggapannya di sela penyelenggaraan Rapat Forum Komunikasi DPD-DPD dan DPA-DPA Lemhannas 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

“Pengurus sebelumnya statusnya sudah demisioner sejak 5 Oktober 2025. Tim Reformasi Penyelamatan IKAL Lemhannas diharapkan mengambil sikap untuk menyelamatkan organisasi ini,” kata Jhon.

Jhon mengatakan, marwah organisasi harus dijunjung tinggi dengan cara menyelenggarakan Munas luar biasa untuk memilih kepengurusan baru. “Penting, sebab Munas 23 Agustus 2025 deadlock dan kepengurusan sudah demisioner,” kata Jhon.

Sebelumnya, Ketua Tim Reformasi Penyelamatan IKAL Lemhannas, Amran Aminullah mengatakan, keberadaan Tim Reformasi Penyelamatan IKAL Lemhannas dilatarbelakangi pelanggaran AD/ART organisasi IKAL Lemhannas, yang dilakukan Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas, periode 2020 - 2025 terkait Pelaksanaan Munas V IKAL Lemhannas, pada 23 Agustus 2025.

Disebutkan, Tim Reformasi Penyelamatan IKAL Lemhannas diberikan tanggung jawab untuk menganalisis rumusan mendalam terkait penyelenggaraan Rapat Kordinasi (Rakor) DPD dan DPA IKAL, pada 28 - 29 November 2025 di Jakarta.

“Tim akan merancang dan mengusulkan strategi serta program reformasi penyelamatan IKAL Lemhannas melalui Rakor DPD-DPD dan DPA-DPA IKAL. Secepatnya diselenggarakan musyawarah nasional lanjutan atau musyawarah nasional luar biasa sesuai AD/ART Pasal 21 ayat C ART IKAL atau musyawarah nasional khusus sesuai AD/ART Pasal 22,” kata dia.

Langkah konkret dilakukan untuk mengakhiri kevakuman organisasi sejak berakhirnya masa bakti DPP IKAL Lemhannas 2020 - 2025, pada 5 Oktober 2025. Saat ini, DPP IKAL dianggap tidak ada atau tidak berwewenang membuat instruksi kegiatan organisasi IKAL Lemhannas.

Menurut Amran, kemelut juga diperparah oleh sikap Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas yang tidak merespons surat yang dilayangkan DPD-DPD dan DPA-DPA, yang ditembuskan kepada Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat DPP IKAL tertangal 27 Agustus 2025, 26 September 2025 dan 5 Oktober 2025 terkait Munas V IKAL.

“Pelanggaran AD/ART IKAL oleh Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas dengan memasukan IKABNAS bukan sebagai peninjau tetapi Peserta Munas yang diberikan 10 hak suara,” ujarnya.