JAKARTA - Dalam acara Penutupan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) 27, Gubernur Lemhannas TB Ace Hasan Syadzily menegaskan lima pesan penting kepada seluruh peserta. Ace berpesan agar alumni P3N 27 tampil sebagai pemimpin nasional yang berintegritas, adaptif dan visioner, mampu menjadi perekat persatuan, peka secara strategis, dan kolaboratif.

“Pertama, para alumni P3N 27 harus menjadi pemimpin nasional yang memiliki integritas, karakter kebangsaan, dan keteguhan moral dalam menjalankan tugas dan pengabdian,” kata Ace saat memberikan sambutan Penutupan P3N 27 di Ruang Dwi warna Purwa, Lemhannas, pada Kamis (4/6/2026).

Di tengah situasi geopolitik global yang kian tidak menentu, Ace memandang bahwa pemimpin nasional tidak cukup hanya unggul secara intelektual, melainkan juga perlu memiliki integritas, kepekaan sosial, ketangguhan moral, serta komitmen yang kuat terhadap Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pada pesan kedua, Ace menyebutkan bahwa alumni dituntut untuk menjadi pemimpin yang adaptif sekaligus visioner dalam menyikapi perubahan global. Perkembangan geopolitik, disrupsi teknologi, artificial intelligence, ekonomi digital, dan ancaman siber mengharuskan hadirnya pemimpin yang mampu berpikir strategis, cepat beradaptasi, serta menghadirkan solusi inovatif bagi kemajuan bangsa.

“Seluruh dinamika dan tantangan tersebut menuntut hadirnya pemimpin nasional yang memiliki kapasitas strategis, berpikir jauh ke depan, mampu membaca perubahan global, dan memiliki keteguhan dalam menjaga kepentingan nasional,” kata Ace.

Pesan ketiga, Ace menekankan kepada para alumni untuk menjadi perekat persatuan dan penjaga kohesi nasional, serta memiliki rasa empati dan kepekaan sosial yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan serta mencegah polarisasi dan konflik sosial yang mengganggu stabilitas nasional.

Lalu pada pesan keempat, Ace menyoroti tentang kepekaan strategis para alumni terhadap berbagai tantangan nasional dan global. Menurutnya, pemimpin nasional harus mampu membaca perubahan, mengantisipasi risiko, dan menyiapkan langkah-langkah strategis bagi masa depan bangsa.

Selanjutnya, pada pesan kelima, Ace mendorong para alumni untuk membangun kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan nasional sekaligus menghilangkan ego sektoral. “Jejaring strategis antarlembaga, antarsektor, dan antargenerasi sangat penting dalam memperkuat kolaborasi nasional guna mendukung terwujudnya indonesia emas 2045,” jelas Ace.

Mengakhiri sambutannya, Ace turut menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kekompakan alumni P3N 27, serta mengucapkan selamat atas keberhasilan menyelesaikan seluruh rangkaian pendidikan di Lemhannas RI.

“Saya juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya, serta ucapan selamat kepada seluruh peserta pendidikan pemantapan pimpinan nasional angkatan 27. Para peserta telah menunjukkan kerja keras, disiplin, dedikasi, serta semangat belajar yang tinggi, meskipun harus melalui rangkaian kegiatan yang padat dan penuh tantangan. Semangat inilah yang mencerminkan kesiapan saudara-saudara untuk menjadi pemimpin yang tangguh, berintegritas, dan visioner,” kata Ace.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas Marsda TNI Bob Henry Panggabean melaporkan bahwa seluruh program pendidikan telah berjalan dengan baik dan lancar.

Berdasarkan hasil sidang pada Rabu, 3 Juni 2026, dewan penilai yang dipimpin Gubernur Lemhannas memutuskan dan menetapkan bahwa sebanyak 84 peserta P3N 27 dinyatakan lulus, serta memberikan dua penghargaan, yaitu Penghargaan Predikat Akademik Terbaik dan Predikat Kertas Kerja Perorangan (KKP) Terbaik.

Predikat Akademik Terbaik diraih oleh Brigjen Pol Ade Ary Syam Indradi dari Polri. Kemudian Predikat KKP Terbaik diraih oleh Laksma TNI Ignatius Bayu Trikuncoro dari TNI AL. Turut hadir mendampingi Gubernur Lemhanans, antara lain, Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma; Para Deputi Lemhannas RI; Para Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, dan Tenaga Profesional; Para Pejabat Struktural; dan Perista Lemhannas RI.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut, antara lain, Wakil Ketua Umum I DPP IKAL Lemhannas RI Marsdya TNI (Purn) Daryatmo, S.IP.; Gubernur Lemhannas RI Periode 2011-2016 sekaligus Sekretaris Jenderal DPP IKAL Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, C.E.S., D.E.A.; Kepala BNN RI Komjen Pol Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si.; Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan RI Prof. Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum.;

Kemudian, Asisten Personel Panglima TNI Marsda TNI Djohn Amarul, S.A.B.; Koordinator Staf Ahli KASAD Letjen TNI Muhammad Zamroni, S.I.P., M.Si.; Inspektur Jenderal TNI AL Laksdya TNI Achmad Wibisono; Koordinator Staf Ahli Kasau Marsda TNI Andi Wijaya, S.Sos.; Plt. Deputi I Kepala staf Kepresidenan Drs. Heru Kreshna Reza; Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Ir. Martini Mohamad Paham, MBA.; Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Ignatius Purwanto, S.H.; Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Buya Amirsyah Tambunan; dan Plt. Kepala BPSDM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Dr. Muhammad Tito Andrianto, S.H., M.H.

JAKARTA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) TB. Ace Hasan Syadzily mengimbau semua pihak untuk terus mendorong dan mempertahankan tren pertumbuhan ekonomi yang positif di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Hal itu diungkapkannya saat membuka Seminar Nasional Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) 27 di Ruang Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI, Selasa (26/5/2026).

"Tentu kita harus terus mendorong agar tren pertumbuhan yang positif ini dapat terus kita jaga dan tingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang,” kata Ace saat membuka seminar yang mengangkat tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional di Tengah Dinamika Geopolitik Global" itu.

Seminar tersebut dinilai sangat relevan dengan kondisi ekonomi nasional saat ini. Pada kuartal pertama 2026, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,6 persen. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara anggota G20.

Capaian tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi nasional yang kokoh dalam menghadapi ketidakpastian global. Ace menegaskan bahwa tren positif ini harus dijaga sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI. Presiden telah menetapkan kerangka ekonomi makro di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.



"Untuk tahun depan, tahun 2027, Bapak Presiden Prabowo telah menyampaikan dalam pidato pengantar ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di DPR RI, 20 Mei 2026, target pertumbuhan ekonomi kita mencapai kisaran 5,6 persen sampai dengan 6,5 persen,” tegas Ace.



Untuk mencapai target tersebut, Ace menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi dan rencana mitigasi yang tepat guna mengantisipasi dampak dinamika geopolitik, sekaligus memperkuat ketahanan nasional melalui kebijakan yang terukur, cermat, dan efektif. Kemudahan investasi bagi para investor serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga perlu ditingkatkan demi memperkuat sinergi kebijakan di sektor keuangan.

"Kita harus mendorong sinergitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk memperkuat stabilitas di tengah volatilitas pasar keuangan global guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Ace.

Melalui seminar ini, Ace berharap para peserta mampu berpikir kreatif dan menghasilkan strategi konkret untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data bagi peningkatan ekonomi nasional ke depan.

Seminar yang digelar menjelang akhir masa pendidikan peserta P3N 27 ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo; Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu; Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu; serta beberapa pakar lainnya.

Turut hadir mendampingi Gubernur Lemhannas RI, Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma dan Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Marsda TNI Bob Henry Panggabean.

Bisnis.com, SURABAYA - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI TB Ace Hasan Syadzily memuji keberhasilan Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), pendidikan, hingga ketahanan pangan nasional. Jatim bahkan dinilai menjadi role model penguatan SDM dan ketahanan pangan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Lemhanas TB Ace Hasan Syadzily saat menghadiri Lemhannas Goes to Campus di Universitas KH Abdul Chalim, Ponpes Amanatul Umah Pacet, Mojokerto, Selasa (12/5).

Merespons apresiasi tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa capaian pembangunan di Jatim merupakan buah sinergi dan kolaborasi lintas sektor.

"Kuncinya adalah sinergi. Tidak mungkin kita sukses sendirian. Kerja sama pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, dunia usaha, perguruan tinggi dan pesantren menjadi kekuatan penting pembangunan Jatim," ujarnya.

Khofifah juga memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jatim pada Triwulan I/2026 mencapai 5,96% secara year on year (yoy), tertinggi di Pulau Jawa sekaligus melampaui capaian nasional.

"Saya ingin menyampaikan bahwa di triwulan I/2026 yoy, pertumbuhan ekonomi tertinggi di Pulau Jawa adalah Jatim. Ini bukan sesuatu yang sederhana. Betul kami membangun sinergi, membangun kolaborasi, tapi doa panjenengan semua menjadi penguatan bagi capaian kita dan mudah-mudahan berseiring dengan ridho Allah," terangnya.

Menurut Khofifah, pertumbuhan ekonomi Jatim ditopang oleh sejumlah sektor utama, antara lain industri pengolahan sebesar 31,45%, perdagangan 18,77%, pertanian 10,51%, serta 14 sektor lainnya sebesar 39,27%.

Selain itu, sektor ketenagakerjaan juga menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor pertanian tercatat menyerap sekitar 7,38 juta orang, sektor perdagangan 4,69 juta orang, sektor industri 3,36 juta orang, dan sektor lainnya mencapai 8,42 juta orang.

Di bidang pendidikan, Data Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 yang dirilis Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), sebanyak 29.046 siswa asal Jatim diterima di perguruan tinggi negeri dari total 108.122 pendaftar, sekaligus menjadi capaian tertinggi secara nasional.

Untuk memperkuat kualitas SDM, Pemprov Jatim terus menjalankan berbagai program strategis di bidang pendidikan, di antaranya revitalisasi SMK, sekolah double track, sekolah boarding, bantuan pendidikan bagi siswa keluarga prasejahtera, hingga program beasiswa.

Sebanyak 6.575.603 siswa tercatat menerima Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP). Tak hanya itu, bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta menjangkau 5.347.905 siswa serta 284.900 guru dan ustadz.

Di sektor beasiswa, Pemprov Jatim juga menjalankan berbagai program seperti Beasiswa Santri Unggul, Beasiswa S1 Ma’had Aly, beasiswa guru madin, beasiswa STEM, hingga kerja sama pendidikan luar negeri dengan sejumlah perguruan tinggi internasional seperti Al-Azhar University, King's College London, dan Western Sydney University.

Khofifah juga menegaskan posisi strategis Jatim sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kalau Pak Presiden Prabowo mencanangkan ketahanan pangan, maka lumbung pangannya ada di Jatim. Bahkan sekarang kita bergerak menuju kedaulatan pangan berkelanjutan,” tegasnya.

Berdasarkan data tahun 2025, Jatim tercatat menjadi produsen padi dan beras tertinggi nasional. Produksi padi Jatim mencapai 10,43 juta ton, meningkat dari 9,23 juta ton dari tahun 2024.

Produksi beras Jatim tahun 2025 mencapai 6,03 juta ton, meningkat 12,6% dari tahun 2024 sebesar 5,35 juta ton. Selain itu, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Kanwil Bulog Jatim tercatat tertinggi secara nasional dengan jumlah mencapai 822.854 ton.

Keunggulan Jatim juga merambah sektor peternakan, diantaranya:

• Daging Sapi: Peringkat 1 nasional (127.230 ton), berkontribusi 20% terhadap produksi nasional.
• Susu Sapi Perah: Peringkat 1 nasional (475.394 ton), menguasai 58% produksi nasional.
• Daging ayam ras pedaging : Peringkat 3 nasional (543.158 ton), berkontribusi 13% produksi nasional.
• Telur Ayam: Peringkat 1 nasional (2,02 juta ton), berkontribusi 32% terhadap produksi nasional.

“Banyak negara mengalami krisis pangan. Alhamdulillah Indonesia tetap kuat dan Jatim menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” pungkas Khofifah.

Ace Hasan menilai pembangunan SDM menjadi faktor kunci yang akan menentukan kualitas dan daya saing Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, ia menyebut langkah strategis Pemerintah Provinsi Jatim dalam memperkuat pendidikan dan pengembangan generasi muda sudah berada pada jalur yang tepat.

“Dalam memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, peran strategis Jatim sebagai lumbung pangan nasional menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan nasional di tengah ancaman krisis pangan global,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dubes Filipina. Sekaligus mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI Agus Widjojo meninggal dunia pada Minggu (9/2/2026) di RSPAD, Jakarta.

Kabar meninggalnya Agus itu diinformasikan dari akun Instagram resmi @Lemhannas_ri. Dari akun tersebut, keluarga Lemhannas RI menyatakan berduka cita atas wafatnya Agus Widjojo selaku Gubernur Lemhannas RI periode 2016-2022.

"Segenap keluarga besar Lemhannas RI berdukacita atas wafatnya Letjen TNI [Purn] Agus Widjojo," tulis @Lemhannas_ri pada Senin (9/2/2026).

Adapun, Dubes RI untuk Filipina itu dilaporkan meninggal dunia di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta karena sakit. Namun, penyakit Agus tidak diinformasikan secara detail.

"Putra dari seorang Pahlawan Revolusi ini dikenal luas sebagai intelektual militer dan tokoh reformasi TNI yang hingga akhir masa hidupnya mengabdi sebagai Duta Besar RI untuk Filipina. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi-Nya dan warisan intelektualnya terus hidup," pungkasnya.

Profil Agus Widjojo

Dalam catatan Bisnis, Agus Widjojo merupakan putra dari almarhum Mayor Jendral Sutoyo, salah seorang dari enam jendral yang terbunuh pada 30 September 1965 telah sukses membangun karier militer seperti sang ayah.

Pria kelahiran 8 Juni 1947 ini kerap dijuluki sebagai tentara pemikir, sebab dirinya dikenal sebagai tokoh intelektual militer yang seringkali membuat gagasan baru untuk perkembangan militer di Indonesia.

Agus lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1970.

Sebelum ditugaskan sebagai Kepala Staf Teritorial pada Panglima Komando TNI, dirinya merupakan Komando Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat.

Jabatan militer terakhirnya sebelum memasuki masa purnawira pada 2003 adalah sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mewakili Fraksi Militer dan Kepolisian Nasional.

Selama kiprahnya dalam dunia kemiliteran, Agus telah memainkan peran yang penting dalam pembaruan militer. Pada 1998, dia berpendapat bahwa militer seharusnya keluar dari lingkaran politik.

Pada 2010, dia juga mengajukan pendapat bahwa Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil) lebih baik dihapuskan.

Agus juga menilai Kodim dan Koramil tidak memiliki fungsi pertahanan di daerah.

Menurutnya, komando teritorial terendah yang dapat melakukan fungsi pertahanan hanyalah Komando Resort Militer sehingga semua tanggung jawab teritorial lebih baik diserahkan kepada pemerintah daerah setempat.

Penghapusan tersebut sejalan dengan reformasi TNI untuk tidak lagi terlibat dalam politik dengan memusatkan perhatian pada peran pertahanan nasional dan tidak lagi terlibat dalam masalah keamanan dalam negeri.

Menurut Agus, pada masa lalu memang tidak ada pemisahan antara pembinaan teritorial dan komando teritorial, bahkan TNI juga terlibat dalam pembinaan teritorial yang sebenarnya menjadi urusan sipil.

Namun, sejak pemisahan Polri dan TNI untuk urusan ancaman dalam negeri, TNI tidak ikut campur karena hal itu sudah menjadi urusan pemda dan kepolisian.

Agus menyebutkan reformasi TNI pada hakikatnya merupakan pemurnian kembali peran dan kewenangan TNI sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945.

Agus Widjojo juga menjejakkan kakinya sebagai anggota Dewan Penasihat Lembaga Ketahanan Nasional, Institut Perdamaian dan Demokrasi di Universitas Udayana, Senior Fellow pada Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, dan Direktur Eksekutif Institut Tata Pemerintahan Demokrasi Nasional.

Pada 2022, Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah melantik Agus sebagai Dubes RI untuk Filipina. Posisi dia sebagai Gubernur Lemhannas digantikan Andi Widjajanto.

JAKARTA - Duta Besar RI untuk Filipina yang juga Gubernur Lemhannas periode 2016-2022 Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo meninggal dunia, Minggu (8/2/2026). Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily berduka atas kepergian Agus.

Ace mengatakan, Agus selama menjadi Gubernur Lemhannas dikenal sosok bersahaja dan baik dalam kepemimpinan. “Di Lemhannas selama menjadi Gubernur, beliau sangat dikenal bersahaja dan memimpin dengan baik lembaga ini,” ujar Ace, Senin (9/2/2026).

Agus yang merupakan putra dari seorang pahlawan revolusi juga dikenal sebagai intelektual militer dan tokoh reformasi TNI yang hingga akhir masa hidupnya mengabdi sebagai Duta Besar RI untuk Filipina.

“Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo merupakan salah satu tentara reformis yang menyusun desain peran dan fungsi TNI dalam negara demokrasi di Indonesia. Pemikirannya mewarnai bagaimana peran TNI dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Beliau salah satu perwira TNI yang mendorong supremasi sipil,” ungkapnya.

“Beliau dikenal sebagai pemikir TNI yang sangat pemberani menyampaikan ide dan gagasannya tentang hubungan sipil-militer sekaligus mengkritisi konsep dwifungsi ABRI yang berlaku di era Orde Baru,” lanjut Ace.

Karena itu, dia turut mendoakan agar amal ibadah almarhum Agus dapat diterima di sisi Allah SWT. “Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi-Nya dan warisan intelektualnya terus hidup,” ucapnya.

Diketahui, Agus meninggal di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Minggu (8/2/2026).

JAKARTA - Anggota Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhannas mengapresiasi terbentuknya Tim Reformasi Penyelamatan IKAL Lemhannas. Tim tersebut diharapkan dapat mewujudkan kembali marwah organisasi serta pembaruan fundamental berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKAL Lemhannas.

Hal itu diungkapkan Dewan Pengurus Angkatan (DPA) IKAL Angkatan 50 Lemhannas Jhon Redo saat diminta tanggapannya di sela penyelenggaraan Rapat Forum Komunikasi DPD-DPD dan DPA-DPA Lemhannas 2025 di Jakarta, Jumat (28/11/2025).

“Pengurus sebelumnya statusnya sudah demisioner sejak 5 Oktober 2025. Tim Reformasi Penyelamatan IKAL Lemhannas diharapkan mengambil sikap untuk menyelamatkan organisasi ini,” kata Jhon.

Jhon mengatakan, marwah organisasi harus dijunjung tinggi dengan cara menyelenggarakan Munas luar biasa untuk memilih kepengurusan baru. “Penting, sebab Munas 23 Agustus 2025 deadlock dan kepengurusan sudah demisioner,” kata Jhon.

Sebelumnya, Ketua Tim Reformasi Penyelamatan IKAL Lemhannas, Amran Aminullah mengatakan, keberadaan Tim Reformasi Penyelamatan IKAL Lemhannas dilatarbelakangi pelanggaran AD/ART organisasi IKAL Lemhannas, yang dilakukan Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas, periode 2020 - 2025 terkait Pelaksanaan Munas V IKAL Lemhannas, pada 23 Agustus 2025.

Disebutkan, Tim Reformasi Penyelamatan IKAL Lemhannas diberikan tanggung jawab untuk menganalisis rumusan mendalam terkait penyelenggaraan Rapat Kordinasi (Rakor) DPD dan DPA IKAL, pada 28 - 29 November 2025 di Jakarta.

“Tim akan merancang dan mengusulkan strategi serta program reformasi penyelamatan IKAL Lemhannas melalui Rakor DPD-DPD dan DPA-DPA IKAL. Secepatnya diselenggarakan musyawarah nasional lanjutan atau musyawarah nasional luar biasa sesuai AD/ART Pasal 21 ayat C ART IKAL atau musyawarah nasional khusus sesuai AD/ART Pasal 22,” kata dia.

Langkah konkret dilakukan untuk mengakhiri kevakuman organisasi sejak berakhirnya masa bakti DPP IKAL Lemhannas 2020 - 2025, pada 5 Oktober 2025. Saat ini, DPP IKAL dianggap tidak ada atau tidak berwewenang membuat instruksi kegiatan organisasi IKAL Lemhannas.

Menurut Amran, kemelut juga diperparah oleh sikap Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas yang tidak merespons surat yang dilayangkan DPD-DPD dan DPA-DPA, yang ditembuskan kepada Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat DPP IKAL tertangal 27 Agustus 2025, 26 September 2025 dan 5 Oktober 2025 terkait Munas V IKAL.

“Pelanggaran AD/ART IKAL oleh Ketua Umum DPP IKAL Lemhannas dengan memasukan IKABNAS bukan sebagai peninjau tetapi Peserta Munas yang diberikan 10 hak suara,” ujarnya.