WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) telah menetapkan organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir, Lebanon, dan Yordania sebagai kelompok “teroris”. Langkah ini seiring Washington mengintensifkan penindakannya terhadap musuh-musuh Israel di seluruh dunia.

Keputusan pada hari Selasa (13/1/2026) itu diambil beberapa minggu setelah Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang mengarahkan pemerintahannya untuk memulai proses memasukkan kelompok-kelompok tersebut ke dalam daftar hitam.

Departemen Keuangan AS menetapkan kelompok-kelompok di Yordania dan Mesir sebagai “teroris global yang ditunjuk secara khusus”.

Departemen Luar Negeri AS memasukkan organisasi Lebanon ke dalam daftar hitam dengan sebutan yang lebih serius – “organisasi teroris asing” (FTO).

Pemerintahan Trump menyebutkan dugaan dukungan terhadap kelompok Palestina Hamas dan “aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Israel di Timur Tengah” sebagai alasan di balik penargetan Ikhwanul Muslimin.

“Cabang-cabang Ikhwanul Muslimin mengaku sebagai organisasi sipil yang sah, sementara di balik layar, mereka secara eksplisit dan antusias mendukung kelompok teroris seperti Hamas,” ungkap Departemen Keuangan AS dalam pernyataan.

Salah Abdel Haq, penjabat pemimpin umum Ikhwanul Muslimin Mesir, mengatakan kelompok tersebut “secara tegas menolak penetapan ini dan akan menempuh semua jalur hukum untuk menantang keputusan ini yang merugikan jutaan umat Muslim di seluruh dunia.”

Abdel Haq pada hari Selasa menyatakan tekanan dari Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) di Washington mendorong keputusan pemerintahan Trump.

“Kami membantah semua tuduhan bahwa Ikhwanul Muslimin Mesir telah mengarahkan, mendanai, memberikan dukungan materiil, atau terlibat dalam terorisme,” katanya kepada Al Jazeera dalam pernyataan.

KAIRO - Ikhwanul Muslimin menolak perintah eksekutif yang dikeluarkan Gedung Putih untuk mempertimbangkan penetapan kelompok tersebut sebagai organisasi "teroris". Mereka menuduh Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel menekan pemerintah AS untuk mengambil langkah ini.

Dalam pernyataan yang dikirimkan kepada Arabi21 pada Rabu (26/11/2025), kelompok tersebut menyatakan dengan tegas menentang perintah eksekutif yang dikeluarkan pada tanggal 24 bulan ini.

Mereka menekankan langkah tersebut bermotif politik dan merupakan hasil dari tekanan eksternal dari Israel dan UEA untuk mendesak pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengeluarkan keputusan tersebut.

Pernyataan tersebut menyatakan, "Banyak pemerintahan Demokrat, termasuk pemerintah Amerika Serikat, sebelumnya telah meninjau proposal semacam itu dan mencapai kesimpulan yang sama: bahwa mengklasifikasikan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak didukung oleh bukti apa pun (..). Fakta-faktanya tidak berubah."

Ditambahkannya, “Namun, yang berubah hanyalah tingkat tekanan eksternal, terutama yang diberikan oleh Uni Emirat Arab dan Israel, untuk mengadopsi kebijakan yang melayani agenda asing dan bukan kepentingan rakyat Amerika.”

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dia akan menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris asing.

"Ini akan dilakukan dengan cara yang paling kuat dan paling tegas," kata Trump kepada Just the News, sebuah situs web sayap kanan Amerika, yang dikutip Anadolu, Senin (24/11/2025). "Dokumen akhir sedang disusun," lanjut Trump.

Sekadar diketahui, Ikhwanul Muslimin adalah sebuah organisasi Islam transnasional yang didirikan di Mesir pada tahun 1928 oleh Hassan al-Banna.

Organisasi ini awalnya bersifat keagamaan, sosial, dan politik, dengan tujuan mengembalikan masyarakat Islam berdasarkan prinsip Al-Qur'an dan Hadits. Gerakan ini kemudian menyebar luas dan memiliki cabang di banyak negara, terutama di seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara.

Langkah AS tersebut menyusul penunjukan Ikhwanul Muslimin dan Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR)—kelompok advokasi hak-hak sipil Muslim terbesar di AS—oleh Gubernur Texas, Greg Abbott, sebagai "organisasi teroris asing dan kriminal transnasional."

Abbott juga memerintahkan penyelidikan terhadap dugaan "pengadilan syariah", menuduh pengadilan yang tidak disebutkan namanya di Texas Utara "menyamar" sebagai pengadilan resmi dan mengeluarkan perintah yang menghindari hukum AS.

Sebagai tanggapan, kelompok-kelompok Muslim AS mengajukan gugatan federal pada hari Kamis terhadap Abbott dan Jaksa Agung Texas Ken Paxton untuk memblokir "proklamasi inkonstitusional dan pencemaran nama baik" yang menargetkan cabang CAIR di Texas.

Lena Masri, direktur litigasi kelompok tersebut, mengatakan: "CAIR telah berhasil menggugat dan mengalahkan Greg Abbott dalam tiga kali terakhir ia mencoba melanggar Amandemen Pertama dengan menghukum para pengkritik pemerintah Israel."

CAIR-Texas mengatakan pihaknya tidak akanterintimidasi oleh kampanye kotor yang dilancarkan oleh politisi Israel First.