WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) telah menetapkan organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir, Lebanon, dan Yordania sebagai kelompok “teroris”. Langkah ini seiring Washington mengintensifkan penindakannya terhadap musuh-musuh Israel di seluruh dunia.

Keputusan pada hari Selasa (13/1/2026) itu diambil beberapa minggu setelah Presiden Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang mengarahkan pemerintahannya untuk memulai proses memasukkan kelompok-kelompok tersebut ke dalam daftar hitam.

Departemen Keuangan AS menetapkan kelompok-kelompok di Yordania dan Mesir sebagai “teroris global yang ditunjuk secara khusus”.

Departemen Luar Negeri AS memasukkan organisasi Lebanon ke dalam daftar hitam dengan sebutan yang lebih serius – “organisasi teroris asing” (FTO).

Pemerintahan Trump menyebutkan dugaan dukungan terhadap kelompok Palestina Hamas dan “aktivitas yang bertentangan dengan kepentingan Israel di Timur Tengah” sebagai alasan di balik penargetan Ikhwanul Muslimin.

“Cabang-cabang Ikhwanul Muslimin mengaku sebagai organisasi sipil yang sah, sementara di balik layar, mereka secara eksplisit dan antusias mendukung kelompok teroris seperti Hamas,” ungkap Departemen Keuangan AS dalam pernyataan.

Salah Abdel Haq, penjabat pemimpin umum Ikhwanul Muslimin Mesir, mengatakan kelompok tersebut “secara tegas menolak penetapan ini dan akan menempuh semua jalur hukum untuk menantang keputusan ini yang merugikan jutaan umat Muslim di seluruh dunia.”

Abdel Haq pada hari Selasa menyatakan tekanan dari Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) di Washington mendorong keputusan pemerintahan Trump.

“Kami membantah semua tuduhan bahwa Ikhwanul Muslimin Mesir telah mengarahkan, mendanai, memberikan dukungan materiil, atau terlibat dalam terorisme,” katanya kepada Al Jazeera dalam pernyataan.

KUWAIT CITY - Kerajaan Kuwait, negara pemilik mata uang terkuat di dunia, telah mengeluarkan dekrit yang mencabut kewarganegaraan ustaz tersohor Tariq al-Suwaidan. Ustaz itu merupakan salah satu pendakwah paling berpengaruh di kawasan Teluk.

Dekrit tersebut dikeluarkan oleh Istana Seif dan ditandatangani oleh Emir Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Sabah.

"Berdasarkan rekomendasi wakil perdana menteri pertama dan menteri dalam negeri, dan dengan persetujuan Kabinet, dengan ini kami menetapkan hal berikut—kewarganegaraan Kuwait dicabut dari Tariq Mohammed Al-Saleh Al-Suwaidan dan dari siapa pun yang memperoleh kewarganegaraan melalui status tanggungan," bunyi dekrit istana, yang dikutip The New Arab, Selasa (9/12/2025).

Dekrit tersebut tidak menjelaskan secara rinci alasan pencabutan kewarganegaraan ustaz tersohor tersebut.

Kuwait sebelumnya telah mencabut kewarganegaraan orang-orang yang memperoleh kewarganegaraan melalui penipuan, melakukan kejahatan tertentu, atau jika negara memiliki bukti bahwa individu tersebut berupaya melemahkan rezim.

Pencabutan kewarganegaraan al-Suwaidan telah menimbulkan kekhawatiran atas kebebasan berekspresi di negara kaya minyak itu.

Pada tahun 2013, dia dipecat dari al-Resalah TV setelah secara terbuka menyatakan afiliasinya dengan Ikhwanul Muslimin.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kuwait telah mencabut kewarganegaraan banyak orang jika mereka diketahui memiliki kewarganegaraan ganda.

Al-Suwaidan, yang juga seorang penulis dan pengusaha, adalah salah satu penceramah Islam paling terkemuka di kawasan tersebut, dan memiliki pengaruh yang signifikan di bidang media dan pendidikan agama.

Dia telah menulis lusinan buku, banyak yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Prancis, dan masuk dalam daftar 500 Muslim paling berpengaruh di dunia pada tahun 2022, 2023, dan 2024.

Dia juga menjabat sebagai CEO Gulf Innovation Group dan menjadi pembawa acara televisi untuk program-program tentang sejarah Islam dan pengembangan diri.

Al-Suwaidan pindah ke AS pada usia 17 tahun dan kemudian meraih gelar doktor di bidang teknik perminyakan dari Universitas Tulsa.

Bulan lalu, Kuwait mencabut kewarganegaraan mantan anggota parlemen Mohammed Hussein Al-Muhan dan beberapa kerabatnya, menurut pengumuman yang dipublikasikan di Kuwait Al-Youm, surat kabar resmi negara tersebut.

Pihak berwenang mengutip Pasal 21 Undang-Undang Kewarganegaraan Kuwait, yang mengizinkan pencabutan kewarganegaraan jika diberikan "atas dasar penipuan, pernyataan palsu, atau dokumen yang tidak benar".

Pemerintah Kuwait telah memimpin kampanye untuk "membersihkan" daftar kewarganegaraan, yang telah menyebabkan gelombang denaturalisasi sejak awal 2024.

KAIRO - Ikhwanul Muslimin menolak perintah eksekutif yang dikeluarkan Gedung Putih untuk mempertimbangkan penetapan kelompok tersebut sebagai organisasi "teroris". Mereka menuduh Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel menekan pemerintah AS untuk mengambil langkah ini.

Dalam pernyataan yang dikirimkan kepada Arabi21 pada Rabu (26/11/2025), kelompok tersebut menyatakan dengan tegas menentang perintah eksekutif yang dikeluarkan pada tanggal 24 bulan ini.

Mereka menekankan langkah tersebut bermotif politik dan merupakan hasil dari tekanan eksternal dari Israel dan UEA untuk mendesak pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengeluarkan keputusan tersebut.

Pernyataan tersebut menyatakan, "Banyak pemerintahan Demokrat, termasuk pemerintah Amerika Serikat, sebelumnya telah meninjau proposal semacam itu dan mencapai kesimpulan yang sama: bahwa mengklasifikasikan Ikhwanul Muslimin sebagai kelompok teroris sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak didukung oleh bukti apa pun (..). Fakta-faktanya tidak berubah."

Ditambahkannya, “Namun, yang berubah hanyalah tingkat tekanan eksternal, terutama yang diberikan oleh Uni Emirat Arab dan Israel, untuk mengadopsi kebijakan yang melayani agenda asing dan bukan kepentingan rakyat Amerika.”

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk memulai proses penetapan cabang-cabang tertentu dari Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris asing. Perintah tersebut secara spesifik menyebutkan cabang-cabang Ikhwanul Muslimin di Lebanon, Mesir, dan Yordania.

"Cabang-cabang tersebut terlibat dalam atau memfasilitasi dan mendukung kekerasan dan kampanye destabilisasi yang merugikan wilayah mereka sendiri, warga negara Amerika Serikat, dan kepentingan Amerika Serikat," bunyi perintah eksekutif Trump, yang dikutip AFP, Selasa (25/11/2025).

Ikhwanul Muslimin adalah organisasi pan-Islamis yang didirikan di Mesir pada tahun 1928 dan menyebar ke negara-negara lain di dunia Arab.

Pendirinya, seorang guru sekolah asal Mesir bernama Hassan al-Banna, percaya bahwa menghidupkan kembali prinsip-prinsip Islam dalam masyarakat dapat memungkinkan dunia Muslim untuk melawan kolonialisme Barat.

Penetapan Ikhawanul Muslimin sebagai organisasi teroris asing memungkinkan Washington untuk mengambil tindakan hukuman seperti membekukan aset apa pun yang mungkin dimiliki kelompok itu di Amerika Serikat dan menolak masuknya anggota kelompok tersebut.

Sekarang, Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan Menteri Keuangan Scott Bessent bertanggung jawab untuk menyelesaikan proses pelarangan cabang-cabang Ikhawanul Muslimin yang disebutkan dalam perintah eksekutif Trump.

Ikhwanul Muslimin telah dilarang sebagai kelompok teroris di beberapa negara seperti Mesir dan Arab Saudi. Pada April lalu, Yordania juga melarang keberadaan kelompok tersebut.

Yordania menuduh Ikhwanul Muslimin memproduksi dan menimbun senjata serta berencana untuk mengganggu stabilitas kerajaan.

Ikhwanul Muslimin sangat populer di Yordania dan terus beroperasi di sana meskipun pengadilan tinggi negara itu pada tahun 2020 memutuskan untuk membubarkannya. Pihak berwenang telah menutup mata terhadap aktivitasnya di masa lalu.

Di Mesir, Ikhwanul Muslimin telah dilarang sejak 2013, setelah penggulingan pemimpin sekaligus presidennya saat itu, Mohamed Morsi, yang digulingkan dalam kudeta militer yang dipimpin oleh panglima militer saat itu, Abdel Fattah al-Sisi.

Sisi telah memimpin Mesir sejak saat itu, dan dalam prosesnya menjalin aliansi kunci dengan Washington.

Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Danny Danon, memuji langkah Trump dalam sebuah unggahan di X pada hari Senin.

“Ini adalah keputusan penting, tidak hanya bagi Negara Israel, tetapi juga bagi negara-negara Arab tetangga yang telah menderita akibat terorisme Ikhwanul Muslimin selama beberapa dekade,” ujarnya.

Pada Mei lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron memerintahkan pemerintahannya untuk menyusun proposal guna melawan pengaruh Ikhwanul Muslimin dan penyebarannya di negara Eropa tersebut.

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dia akan menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris asing.

"Ini akan dilakukan dengan cara yang paling kuat dan paling tegas," kata Trump kepada Just the News, sebuah situs web sayap kanan Amerika, yang dikutip Anadolu, Senin (24/11/2025). "Dokumen akhir sedang disusun," lanjut Trump.

Sekadar diketahui, Ikhwanul Muslimin adalah sebuah organisasi Islam transnasional yang didirikan di Mesir pada tahun 1928 oleh Hassan al-Banna.

Organisasi ini awalnya bersifat keagamaan, sosial, dan politik, dengan tujuan mengembalikan masyarakat Islam berdasarkan prinsip Al-Qur'an dan Hadits. Gerakan ini kemudian menyebar luas dan memiliki cabang di banyak negara, terutama di seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara.

Langkah AS tersebut menyusul penunjukan Ikhwanul Muslimin dan Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR)—kelompok advokasi hak-hak sipil Muslim terbesar di AS—oleh Gubernur Texas, Greg Abbott, sebagai "organisasi teroris asing dan kriminal transnasional."

Abbott juga memerintahkan penyelidikan terhadap dugaan "pengadilan syariah", menuduh pengadilan yang tidak disebutkan namanya di Texas Utara "menyamar" sebagai pengadilan resmi dan mengeluarkan perintah yang menghindari hukum AS.

Sebagai tanggapan, kelompok-kelompok Muslim AS mengajukan gugatan federal pada hari Kamis terhadap Abbott dan Jaksa Agung Texas Ken Paxton untuk memblokir "proklamasi inkonstitusional dan pencemaran nama baik" yang menargetkan cabang CAIR di Texas.

Lena Masri, direktur litigasi kelompok tersebut, mengatakan: "CAIR telah berhasil menggugat dan mengalahkan Greg Abbott dalam tiga kali terakhir ia mencoba melanggar Amandemen Pertama dengan menghukum para pengkritik pemerintah Israel."

CAIR-Texas mengatakan pihaknya tidak akanterintimidasi oleh kampanye kotor yang dilancarkan oleh politisi Israel First.