Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja APBN 2026 mendapat tekanan eksternal usai meningkatnya eskalasi geopolitik di Timur Tengah pasca serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) menyerang Iran dengan rudal pada Sabtu (28/2/2026).

Iran sendiri menguasai jalur logistik di sekitar perairan Selat Hormuz. Selat ini menjadi salah satu jalur pelayaran utama minyak dunia. Serangan terhadap Iran dan respons Iran ke kawasan negara di sekitar Teluk Persia, memicu harga minyak dunia melonjak signifikan.

Harga minyak mentah acuan global Brent misalnya, langsung melonjak tajam hingga 13% ke level di atas US$82 per barel pada pembukaan perdagangan Senin (2/3/2026). Di sisi lain, jika mengacu kepada UU APBN 2026, asumsi indonesia crude price alias ICP dipatok sebesar US$70 per barel.

Dengan asumsi ICP di angka US$70 per barel, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi energi senilai Rp210,06 triliun yang terbagi untuk subsidi jenis bahan bakar tertentu senilai Rp25,14 triliun, subsidi LPG 3 Kg Rp8026 triliun, dan subsidi listrik senilai Rp104,64 triliun.

Artinya dengan semakin tingginya harga minyak akibat peperangan yang terjadi di timur tengah, ada risiko pengalokasian anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak alias BBM naik.

Defisit Bisa Melebar

Di sisi lain, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengakui perkembangan di Timur Tengah menjadi salah satu perhatian utama, demi antisipasi rambatannya ke perekonomian domestik.

Masalahnya, jika harga minyak dunia naik maka defisit APBN berpotensi semakin melebar. Berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, Kemenkeu mencatat setiap Indonesian Crude Price (ICP/harga potokan minyak mentah Indonesia) naik US$1 per barel, defisit anggaran bisa bertambah Rp6,8 triliun.

Kendati demikian, Febrio menyatakan otoritas fiskal akan tetap menjaga defisit sesuai yang diatur Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. "APBN akan terus dikelola secara hati-hati, termasuk dengan menjaga defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3% PDB [Produk Domestik Bruto]," jelas Febrio dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).

Tak hanya mengganggu pasokan energi dan minyak bumi, mantan Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM FEB UI itu berpotensi menaikkan volatilitas pasar keuangan dunia dan menekan kinerja ekspor nasional melalui pelemahan permintaan eksternal dan peningkatan biaya logistik.

Dia juga memastikan bahwa fundamental ekonomi tetap terjaga baik sehingga bisa menjadi modal baik menghadapi ketidakpastian global. Febrio memaparkan bahwa Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada di zona ekspansif yaitu 53,8 pada Februari 2026, naik dari posisi 52,6 pada bulan sebelumnya. Bahkan, PMI Manufaktur di level 53,8 itu menjadi titik tertingginya dalam kurun hampir dua tahun terakhir.

Selain itu, neraca perdagangan kembali membukukan surplus sebesar US$0,95 miliar. Capaian ini sekaligus memperpanjang rekor surplus beruntun Indonesia menjadi 69 bulan berturut-turut. Dari sisi pergerakan harga, inflasi pada Februari 2026 tercatat menyentuh 4,76% secara tahunan (year on year/YoY). Kendati tampak tinggi, Febrio menjelaskan angka tersebut utamanya akibat oleh kebijakan diskon tarif listrik pada awal tahun lalu.

Otoritas fiskal pun berkomitmen untuk terus mendorong stabilitas ekonomi dalam negeri melalui serangkaian stimulus, perbaikan iklim investasi, serta penciptaan lapangan kerja. “Pemerintah terus memantau secara cermat dinamika geopolitik global serta berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional," ujar Febrio.

Impor Minyak RI

Dalam catatan Bisnis, Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor bahan bakar mineral (BBM) dari sejumlah negara di Timur Tengah, termasuk yang berada di kawasan Teluk Persia. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab adalah dua negara pemasok utama bahan bakar mineral dari kawasan tersebut.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa selama tahun 2021-2025, total importasi BBM dengan kode harmonized system dua digit atau HS 27, dari Arab Saudi mencapai 26,87 juta ton atau senilai US$16,9 miliar.

Mayoritas bahan bakar mineral dari Arab Saudi mengalir ke Cilacap sebesar 18,75 juta ton atau setara US$11,3 miliar. Selain itu ada juga yang ke Tanjung Leneng, Banten. Volumenya mencapai 5,17 juta ton atau senilai US$3,69 miliar.

Sementara itu, volume importasi BBM Indonesia dari Uni Emirat Arab alias UEA dalam 5 tahun terakhir tercatat menembus angka 11,06 juta ton atau senilai US$7,04 miliar. Aliran BBM impor dari UEA sebagian menuju ke Merak, Balikpapan, Belawan, hingga Kalbut di Situbondo, Jawa Timur.

Selain Arab Saudi dan UEA, negara teluk yang tercatat mengekspor hasil BBM alias bahan bakar mineral ke Indonesia antara lain, Qatar sebesar 4,91 juta ton atau US$3,2 miliar, Bahrain sebanyak 1,06 juta ton (US$666 juta), Kuwait 1,84 juta ton (US$1,02 miliar), dan Oman sebesar 1,64 juta ton atau senilai US$1,2 miliar.

Kendati punya peran dalam rantai pasok energi, importasi BBM terbesar Indonesia justru bukan berasal dari negara teluk, melainkan Singapura dan Malaysia. Total impor BBM dari Singapura selama 5 tahun terakhir tercatat sebesar 65,24 juta ton atau setara US$49,22 miliar. Sedangkan dari Malaysia, total importasinya mencapai 34,1 juta ton atau sekitar US$25,42 miliar.

Meski dari sisi pasokan tidak langsung tergantung kepada negara-negara teluk, Indonesia berpotensi mengalami tekanan neraca perdagangan karena lonjakan harga minyak. Apalagi, harga minyak mentah dunia melonjak usai serangan AS-Israel ke Iran menyeret pasar minyak global ke jurang kekacauan dengan penutupan Selat Hormuz secara efektif.

Harga minyak Brent melonjak hingga 13% ke level sekitar US$82 per barel. Dilansir Bloomberg pada Senin (2/3/2026) minyak Brent untuk kontrak Mei melompat 12% ke level US$81,37 per barel pada pukul 7.01 pagi waktu Singapura.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah masih menunggu hasil negosiasi perdagangan sebelum melanjutkan rencana impor minyak dari Amerika Serikat (AS). Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.

Menurut dia, pembahasan lebih lanjut baru akan dilakukan setelah perjanjian dagang antara kedua negara ditandatangani.

"Ya nanti kita akan bahas sesudah perjanjian itu ditandatangani," ujar Airlangga ditemui di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah alternatif skema kerja sama terkait impor bahan bakar energi dari AS. Namun sayangnya, ia tidak membeberkan secara detail.

"Sudah ada alternatif nanti kita bahas," katanya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah hingga kini masih membuka peluang mengimpor bahan bakar energi dari Amerika Serikat dengan nilai US$ 15 miliar atau setara Rp 244 triliun (asumsi kurs Rp 16.272 per US$). Tapi, rencana tersebut akan sangat bergantung pada kesepakatan tarif yang diajukan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan pihaknya telah menyiapkan alokasi belanja energi berkisar US$ 10-15 miliar, khusus untuk pembelian minyak dan LPG dari AS.

"Kami dari ESDM sudah mengalokasikan sekitarUS$ 10-15 miliar untuk belanja di Amerika. Kalau tarifnya juga diturunkan. Tapi kalau enggak, berarti kan enggak ada deal dong? Nanti kita lihat lagi ya," ujar Bahlil di Gedung DPR RI, Senin (14/7/2025).