Bisnis.com,JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$106,56 per barel pada Mei 2026.

Angka itu turun sebesar US$10,75 dibandingkan bulan April 2026 yang mencapai US$117,31 per barel.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menuturkan, penurunan ICP Mei sejalan dengan melemahnya harga minyak mentah utama dunia. Ini khususnya Dated Brent yang dipengaruhi oleh meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran.

"Perkembangan positif ini secara umum dipengaruhi oleh perbaikan pasokan global seiring meredanya konflik geopolitik global," kata Laode melalui keterangan resmi, Sabtu (6/6/2026).

Dia menjelaskan, sepanjang Mei 2026 pasar minyak global merespons sejumlah perkembangan yang mengindikasikan deeskalasi konflik di Timur Tengah. Presiden AS Donald Trump beberapa kali menyampaikan sinyal positif terkait peluang berakhirnya konflik, serta kemajuan negosiasi dengan Iran.

Selain itu, Negeri Paman Sam juga membatalkan rencana serangan lanjutan ke Iran dan kembali memberikan pengecualian sanksi sementara terhadap minyak Rusia yang telah berada di laut.

"Perkembangan itu menurunkan kekhawatiran pasar terhadap potensi terganggunya pasokan minyak dunia dan menekan harga minyak mentah di pasar internasional," imbuh Laode.

Selain faktor geopolitik, penurunan harga minyak juga dipengaruhi oleh prospek permintaan global yang melemah. International Energy Agency (IEA) memperkirakan permintaan minyak dunia turun hingga 420.000 barel per hari menjadi sekitar 104 juta barel per hari.

Adapun penurunan permintaan terbesar terjadi pada kuartal/II 2026 yang mencapai 2,45 juta barel per hari.

Di kawasan Asia, impor minyak juga mengalami penurunan signifikan sepanjang Februari hingga April 2026. Penurunan impor tercatat terjadi di Cina, Jepang, Korea Selatan, dan India. Sementara itu, aktivitas pengolahan minyak mentah (crude throughput) Cina turun 5,8% secara tahunan menjadi 13,35 juta barel per hari, level terendah dalam 44 bulan terakhir.

Laode mengatakan bahwa terhadap dinamika yang terjadi, pemerintah terus memantau perkembangan pasar energi global dan berbagai faktor yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan, serta harga energi nasional.

"Melalui pemantauan yang berkelanjutan dan langkah antisipatif yang diperlukan, pemerintah berkomitmen menjaga ketahanan energi nasional dan memastikan ketersediaan pasokan energi bagi masyarakat," tegas Laode.

Berikut harga rata-rata minyak mentah utama pada Mei 2026 dibandingkan April 2026:

• Rata-rata ICP minyak mentah Indonesia turun sebesar US$10,75 dari US$117,31 menjadi US$106,56 per barel
• Harga Brent (ICE) naik sebesar US$1,25 dari US$102,46 menjadi US$103,71 per barel
  
• WTI (Nymex) naik sebesar US$0,45 dari US$98,06 menjadi US$98,51 per barel
  
• Dated Brent turun sebesar US$12,99 dari US$120,55 menjadi US$107,55 per barel
  
• Basket OPEC naik sebesar US$3,45 per US$108,79 menjadi US$112,24 per barel (per 29 Mei 2026)

Bisnis.com, JAKARTA - Gejolak di pasar energi global mendorong lonjakan signifikan pada harga minyak mentah, termasuk Indonesian Crude Price (ICP). Pemerintah menetapkan ICP terbaru di angka US$102,26 per barel, meningkat tajam dibandingkan periode sebelumnya yang masih berada di kisaran US$60.

Kenaikan ini tidak terjadi secara terpisah, melainkan sejalan dengan tren global yang menunjukkan tekanan besar pada sektor energi. Sejumlah indikator harga minyak internasional ikut melonjak, mencerminkan kekhawatiran pasar terhadap pasokan yang semakin tidak pasti.

Faktor utama yang mendorong kenaikan ini adalah memanasnya situasi geopolitik dunia. Ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran berdampak langsung pada stabilitas distribusi energi global.

Salah satu titik krusial yang terdampak adalah Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dunia. Gangguan di wilayah ini memicu kekhawatiran besar di pasar karena berpotensi menghambat distribusi energi ke berbagai negara.

Tidak hanya distribusi, produksi minyak di kawasan Timur Tengah juga ikut terganggu. Aktivitas energi di Qatar, Arab Saudi, Kuwait, dan Irak dilaporkan mengalami hambatan. Bahkan beberapa fasilitas penting seperti pelabuhan Basrah dan terminal energi di Uni Emirat Arab sempat menghentikan operasionalnya.

Kondisi tersebut membuat pasokan minyak global tertekan dan memicu lonjakan harga secara merata di berbagai acuan utama dunia.

Daftar Perubahan Harga Minyak Mentah

Berikut rincian kenaikan harga minyak mentah dari periode sebelumnya:

1. ICP (Indonesia): naik US$33,47 (US$68,79 ke US$102,26 per barel)
2. Brent (ICE): naik US$30,23 (US$69,37 ke US$99,60 per barel)
3. WTI (Nymex): naik US$26,47 (US$64,52 ke US$91,00 per barel)
4. Dated Brent: naik US$32,73 (US$71,15 ke US$103,89 per barel)
5. Basket OPEC: naik US$48,13 (US$67,90 ke US$116,03 per barel)

Kenaikan ini memperlihatkan bahwa tekanan harga terjadi secara global dan tidak hanya terbatas pada minyak mentah Indonesia.

Lonjakan harga minyak menjadi bukti bahwa sektor energi sangat dipengaruhi oleh dinamika global, terutama konflik dan gangguan distribusi. Dalam kondisi seperti ini, negara-negara yang masih bergantung pada impor energi, termasuk Indonesia, perlu meningkatkan strategi ketahanan energi agar tidak terlalu terdampak oleh fluktuasi harga dunia. Pemerintah pun terus memantau situasi dan menyiapkan langkah antisipasi guna menjaga stabilitas energi nasional.

FAQ

1. Mengapa harga minyak bisa naik drastis dalam waktu singkat?

Kenaikan biasanya dipicu oleh gangguan pasokan, konflik geopolitik, serta hambatan distribusi seperti yang terjadi di jalur strategis dunia.

2. Apa dampak kenaikan ICP bagi Indonesia?

Kenaikan ICP dapat memengaruhi anggaran negara, harga BBM, serta berpotensi meningkatkan inflasi jika berlangsung dalam jangka panjang.

3. Apakah harga minyak akan terus naik?

Tidak selalu. Harga minyak sangat fluktuatif dan bergantung pada kondisi global, termasuk stabilitas politik, produksi, dan permintaan energi dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan telah menyiapkan skenario terburuk alias worst-case scenario dalam merespons fluktuasi harga minyak mentah dunia akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah, sehingga bisa menjaga defisit APBN tetap terjaga di bawah level 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Direktur Strategi Stabilitas Ekonomi Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kemenkeu Noor Faisal Achmad memaparkan bahwa pemerintah terus memantau pergerakan harga komoditas energi secara terus-menerus.

Pasalnya, asumsi dasar harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada APBN 2026 dipatok di angka US$70 per barel, sementara rata-rata secara tahun berjalan (year to date/YtD) saat ini telah berada di kisaran US$78 per barel.

"Pasti ini [defisit APBN di bawah 3%] yang menjadi satu hal yang kita jaga dulu. Walaupun harapan kita perang tidak berlangsung lama, tapi kita siap dengan skenario terburuknya.," jelasnya dalam acara Central Banking Forum 2026, dikutip Selasa (14/4/2026).

Untuk menjaga kesehatan ruang fiskal di tengah ancaman pembengkakan beban subsidi energi, Kemenkeu tengah memproses sejumlah langkah mitigasi.

Faisal memaparkan bahwa ruang penyesuaian anggaran masih terbuka lebar melalui tiga instrumen utama: efisiensi belanja kementerian/lembaga, realokasi anggaran (pergeseran dari belanja non-prioritas ke prioritas), serta optimalisasi pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL).

"Sedang berproses juga untuk langkah-langkah efisiensi, apalagi secara nasional PNS hari Jumat sudah work from home. Itu adalah bagian dari upaya-upaya untuk mengurangi konsumsinya [energi]," ujar Faisal.

Lebih lanjut, Faisal menegaskan bahwa pemerintah terus menghitung proyeksi pergerakan harga minyak mentah, termasuk memantau kemungkinan harga menembus level US$100 per barel.

Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, Kemenkeu terus berkoordinasi intensif dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk menyesuaikan indikator patokan antara ICP dengan harga minyak mentah jenis Brent di pasar global.

"Kita lihat, apakah perangnya akan berapa lama, apakah [harga minyak] sampai menyentuh US$100 per barel dan lain-lain. Makanya kita pantau kondisi terkini yang masih di level US$78 per barel," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa belum akan merevisi anggaran karena rata-rata harga Indonesia Crude Price (ICP) masih di kisaran US$68 dolar per barel.

Angka ini masih jauh di bawah asumsi makro APBN 2026 yang mematok ICP di kisaran US$70 per barel. "Estimasi kami, realisasi ICP dan average year to date hingga 1 Maret 2026 sekitar US$68 per barel ini sudah memasukkan kenaikan US$120 [per barel] sementara itu ya," terang Purbaya, dikutip Kamis (11/3/2026).

Purbaya juga mengatakan bahwa saat ini ruang fiskal masih mampu untuk memitigasi kenaikan harga minyak yang bisa memicu lonjakan belanja subsidi BBM.

"Banyak yang tanya harga minyak [sempat menyentuh] US$100 per barel, apakah pemerintah akan mengubah APBN-nya? Belum, karena dari sini sampai kemarin masih US$68 per barel," paparnya.

Di sisi lain, Purbaya juga memastikan pemerintah bakal memenuhi target lifting migas supaya impor migas bisa ditekan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu memaparkan bahwa otoritas fiskal terus memantau perkembangan terkait dengan dampak perang terhadap harga minyak.

"Kami terus akan pantau seperti sering dijelaskan, APBN terus kami kelola dari sisi penerimaan bagus sekali pertumbuhannya dalam dua bulan pertama 2026 dan juga belanja akan selalu kami kelola sedemikian rupa," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah, sebelum ambil keputusan terkait stimulus khusus untuk melindungi perekonomian dalam negeri.

Adapun, situasi geopolitik memanas usai Israel dan Amerika Serikat (AS) menembakkan rudal ke wilayah Iran pada akhir pekan lalu. Ketidakpastian terkait suplai energi, pasar keuangan, hingga ekspor-impor pun meningkat.

Kendati demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah tidak ingin mengambil keputusan gegabah. Oleh sebab itu, sambungnya, belum ada keputusan terkait stimulus khusus untuk antisipasi rambatan ketidakpastian global ke perekonomian dalam negeri.

"Geopolitik kita lihat saja. Tentu kan ini perang baru beberapa hari, kita monitor berapa lama," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Pemerintah sendiri sempat mengguyur banyak stimulus untuk melindungi daya masyarakat dan produksi korporasi ketika Rusia menginvasi Ukraina pada 2022. Airlangga pun mengakui bahwa pemerintah akan berkaca dari perang Rusia-Ukraina.

"Antisipasi kan tergantung dari situasi perang ini, perang seperti Ukraina yang lama atau perang yang singkat," jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengakui perkembangan di Timur Tengah menjadi salah satu perhatian utama, demi antisipasi rambatannya ke perekonomian domestik.

Tak heran, Iran menguasai Selat Hormuz, yang menjadi salah satu jalur pelayaran utama minyak dunia. Akibatnya, harga minyak dunia melonjak signifikan.

Masalahnya, jika harga minyak dunia naik maka defisit APBN berpotensi semakin melebar. Berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, Kemenkeu mencatat jika Indonesian Crude Price (ICP/harga potokan minyak mentah Indonesia) naik US$1 perbarel maka defisit anggaran bisa bertambah Rp6,8 triliun.

Adapun, APBN 2026 mengasumsikan ICP di level US$70 perbarel. Sementara itu, minyak mentah acuan global Brent melonjak tajam hingga 13% ke level di atas US$82 per barel pada pembukaan perdagangan Senin (2/3/2026).

Febrio pun menyatakan otoritas fiskal akan tetap menjaga defisit sesuai yang diatur Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. "APBN akan terus dikelola secara hati-hati, termasuk dengan menjaga defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3% PDB [Produk Domestik Bruto]," jelas Febrio dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).

Tak hanya mengganggu pasokan energi dan minyak bumi, mantan Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM FEB UI itu berpotensi menaikkan volatilitas pasar keuangan dunia dan menekan kinerja ekspor nasional melalui pelemahan permintaan eksternal dan peningkatan biaya logistik.

Kendati demikian, dia menyatakan fundamental ekonomi tetap terjaga baik sehingga bisa menjadi modal baik menghadapi ketidakpastian global.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja APBN 2026 mendapat tekanan eksternal usai meningkatnya eskalasi geopolitik di Timur Tengah pasca serangan Israel dan Amerika Serikat (AS) menyerang Iran dengan rudal pada Sabtu (28/2/2026).

Iran sendiri menguasai jalur logistik di sekitar perairan Selat Hormuz. Selat ini menjadi salah satu jalur pelayaran utama minyak dunia. Serangan terhadap Iran dan respons Iran ke kawasan negara di sekitar Teluk Persia, memicu harga minyak dunia melonjak signifikan.

Harga minyak mentah acuan global Brent misalnya, langsung melonjak tajam hingga 13% ke level di atas US$82 per barel pada pembukaan perdagangan Senin (2/3/2026). Di sisi lain, jika mengacu kepada UU APBN 2026, asumsi indonesia crude price alias ICP dipatok sebesar US$70 per barel.

Dengan asumsi ICP di angka US$70 per barel, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi energi senilai Rp210,06 triliun yang terbagi untuk subsidi jenis bahan bakar tertentu senilai Rp25,14 triliun, subsidi LPG 3 Kg Rp8026 triliun, dan subsidi listrik senilai Rp104,64 triliun.

Artinya dengan semakin tingginya harga minyak akibat peperangan yang terjadi di timur tengah, ada risiko pengalokasian anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak alias BBM naik.

Defisit Bisa Melebar

Di sisi lain, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengakui perkembangan di Timur Tengah menjadi salah satu perhatian utama, demi antisipasi rambatannya ke perekonomian domestik.

Masalahnya, jika harga minyak dunia naik maka defisit APBN berpotensi semakin melebar. Berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2026 terhadap perubahan asumsi dasar ekonomi makro, Kemenkeu mencatat setiap Indonesian Crude Price (ICP/harga potokan minyak mentah Indonesia) naik US$1 per barel, defisit anggaran bisa bertambah Rp6,8 triliun.

Kendati demikian, Febrio menyatakan otoritas fiskal akan tetap menjaga defisit sesuai yang diatur Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. "APBN akan terus dikelola secara hati-hati, termasuk dengan menjaga defisit anggaran tetap terkendali di bawah 3% PDB [Produk Domestik Bruto]," jelas Febrio dalam keterangannya, Senin (2/3/2026).

Tak hanya mengganggu pasokan energi dan minyak bumi, mantan Kepala Riset Ekonomi Makro dan Keuangan LPEM FEB UI itu berpotensi menaikkan volatilitas pasar keuangan dunia dan menekan kinerja ekspor nasional melalui pelemahan permintaan eksternal dan peningkatan biaya logistik.

Dia juga memastikan bahwa fundamental ekonomi tetap terjaga baik sehingga bisa menjadi modal baik menghadapi ketidakpastian global. Febrio memaparkan bahwa Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia berada di zona ekspansif yaitu 53,8 pada Februari 2026, naik dari posisi 52,6 pada bulan sebelumnya. Bahkan, PMI Manufaktur di level 53,8 itu menjadi titik tertingginya dalam kurun hampir dua tahun terakhir.

Selain itu, neraca perdagangan kembali membukukan surplus sebesar US$0,95 miliar. Capaian ini sekaligus memperpanjang rekor surplus beruntun Indonesia menjadi 69 bulan berturut-turut. Dari sisi pergerakan harga, inflasi pada Februari 2026 tercatat menyentuh 4,76% secara tahunan (year on year/YoY). Kendati tampak tinggi, Febrio menjelaskan angka tersebut utamanya akibat oleh kebijakan diskon tarif listrik pada awal tahun lalu.

Otoritas fiskal pun berkomitmen untuk terus mendorong stabilitas ekonomi dalam negeri melalui serangkaian stimulus, perbaikan iklim investasi, serta penciptaan lapangan kerja. “Pemerintah terus memantau secara cermat dinamika geopolitik global serta berbagai risiko yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional," ujar Febrio.

Impor Minyak RI

Dalam catatan Bisnis, Indonesia merupakan salah satu negara pengimpor bahan bakar mineral (BBM) dari sejumlah negara di Timur Tengah, termasuk yang berada di kawasan Teluk Persia. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab adalah dua negara pemasok utama bahan bakar mineral dari kawasan tersebut.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa selama tahun 2021-2025, total importasi BBM dengan kode harmonized system dua digit atau HS 27, dari Arab Saudi mencapai 26,87 juta ton atau senilai US$16,9 miliar.

Mayoritas bahan bakar mineral dari Arab Saudi mengalir ke Cilacap sebesar 18,75 juta ton atau setara US$11,3 miliar. Selain itu ada juga yang ke Tanjung Leneng, Banten. Volumenya mencapai 5,17 juta ton atau senilai US$3,69 miliar.

Sementara itu, volume importasi BBM Indonesia dari Uni Emirat Arab alias UEA dalam 5 tahun terakhir tercatat menembus angka 11,06 juta ton atau senilai US$7,04 miliar. Aliran BBM impor dari UEA sebagian menuju ke Merak, Balikpapan, Belawan, hingga Kalbut di Situbondo, Jawa Timur.

Selain Arab Saudi dan UEA, negara teluk yang tercatat mengekspor hasil BBM alias bahan bakar mineral ke Indonesia antara lain, Qatar sebesar 4,91 juta ton atau US$3,2 miliar, Bahrain sebanyak 1,06 juta ton (US$666 juta), Kuwait 1,84 juta ton (US$1,02 miliar), dan Oman sebesar 1,64 juta ton atau senilai US$1,2 miliar.

Kendati punya peran dalam rantai pasok energi, importasi BBM terbesar Indonesia justru bukan berasal dari negara teluk, melainkan Singapura dan Malaysia. Total impor BBM dari Singapura selama 5 tahun terakhir tercatat sebesar 65,24 juta ton atau setara US$49,22 miliar. Sedangkan dari Malaysia, total importasinya mencapai 34,1 juta ton atau sekitar US$25,42 miliar.

Meski dari sisi pasokan tidak langsung tergantung kepada negara-negara teluk, Indonesia berpotensi mengalami tekanan neraca perdagangan karena lonjakan harga minyak. Apalagi, harga minyak mentah dunia melonjak usai serangan AS-Israel ke Iran menyeret pasar minyak global ke jurang kekacauan dengan penutupan Selat Hormuz secara efektif.

Harga minyak Brent melonjak hingga 13% ke level sekitar US$82 per barel. Dilansir Bloomberg pada Senin (2/3/2026) minyak Brent untuk kontrak Mei melompat 12% ke level US$81,37 per barel pada pukul 7.01 pagi waktu Singapura.

Bisnis.com, JAKARTA - Perubahan harga minyak global makin ditentukan faktor geopolitik, mulai dari ketidak pastian pasokan Venezuela ditambah demo protes di Iran dan keterbatasan negara yang tergabung di dalam OPEC+.

Bagi Indonesia, dinamika ini tidak berhenti pada harga minyak internasional, tetapi pelan-pelan memengaruhi Indonesia Crude Price (ICP) terhadap beban APBN dan biaya penyediaan listrik nasional.

Venezuela menunjukkan bahwa cadangan minyak besar tidak otomatis menjamin stabilitas pasokan. Sebagai pemilik cadangan minyak terbesar dunia dan anggota lama OPEC, negara tersebut pernah memproduksi lebih dari 3 juta barel per hari pada akhir 1990-an. Namun, sanksi internasional, lemahnya investasi hulu, dan degradasi tata kelola perusahaan minyak negara PDVSA menurunkan kapasitas produk sinya ke kisaran 700.000—900.000 barel per hari dalam beberapa tahun terakhir.

Kondisi ini menjadikan Venezuela bukan lagi swing producer, melainkan sumber ketidakpastian struktural. Setiap perubahan kebijakan sanksi atau dinamika politik domestik berpotensi memengaruhi ekspektasi pasar, meskipun tambahan pasokan aktual relatif terbatas. Peran Venezuela kian relevan dalam lanskap geopolitik energi yang lebih luas.

Ketegangan berkepanjangan di Timur Tengah, khususnya dengan adanya konflik domestik, meningkatkan risk premium harga minyak global. Iran, sebagai produsen besar dan anggota OPEC, menghadapi pembatasan ekspor akibat sanksi, sengketa yang menurunkan nilai mata uang, hal ini menambah eskalasi konflik regional dengan risiko gangguan pasokan di Selat Hormuz, jalur vital perdagangan minyak dunia.

Bagi Indonesia, transmisi risiko terjadi melalui mekanisme harga internasional. Sebagai negara pengimpor bersih minyak, Indonesia terekspos langsung melalui ICP. Sepanjang 2023—2024, ICP bergerak di kisaran US$75—US$85 per barel, relatif tinggi dibanding asumsi harga minyak dalam APBN pada sejumlah periode anggaran.

Kenaikan ICP berdampak langsung pada fiskal. Biaya impor bahan bakar minyak (BBM) dan gas cair (LPG) meningkat, kebutuhan subsidi dan kompensasi energi membesar, hal ini menyebabkan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik naik, terutama pada pembangkit berbasis bahan bakar minyak. Pengalaman Indonesia pada 2022 menegaskan besarnya risiko ini, ketika realisasi subsidi dan kompensasi energi melampaui Rp500 triliun akibat lonjakan harga minyak global.

Meski beban tersebut menurun pada tahun 2023—2024, struktur ketergantungan fiskal terhadap harga minyak belum berubah secara mendasar.

Keterkaitan harga minyak dengan sektor kelistrikan nasional masih signifikan. Data PLN menunjukkan sekitar 10%—12% kapasitas pembangkit listrik nasional masih berbasis BBM, dengan konsentrasi tinggi di wilayah timur Indonesia dan wilayah yang memiliki sistem kelistrikan yang terisolir. Pembangkit diesel memiliki BPP tertinggi dalam bauran energi nasional sehingga sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak.

Saat harga minyak meningkat, biaya produksi listrik naik secara drastis. Namun, penyesuaian tarif listrik sering kali dibatasi atas dasar pertimbangan stabilitas sosial dan inflasi. Selisih biaya akhirnya ditutup melalui kompensasi pemerintah kepada PLN. Selain itu, sebagian harga gas dan LNG domestik masih memiliki keterkaitan tidak langsung dengan harga minyak internasional, memperluas jalur transmisi risiko ke sektor kelistrikan.

Dengan demikian, eskalasi geopolitik yang melibatkan Venezuela, Iran, OPEC+, mau pun ketidakpastian pasokan dari Venezuela berpotensi menambah tekanan biaya pada sistem kelistrikan nasional dan, pada akhirnya, pada APBN.

Kasus Venezuela memberikan pelajaran kebijakan penting. Ketergantungan ber lebihan pada minyak, tanpa reinvestasi memadai dan tata kelola yang kuat, justru menghasilkan kerentanan jangka panjang. Bagi Indonesia, risiko serupa muncul bukan dari sisi cadangan, melainkan dari keterlambatan transformasi struktur energi, khususnya di sektor kelistrikan.

Selama pembangkit diesel masih menjadi solusi utama di wilayah tertentu, dan fiskal terus berperan sebagai penyangga volatilitas energi, ketahanan energi nasional akan tetap tidak terjamin. Dalam konteks geopolitik yang semakin terfragmentasi, pendekatan ini meningkatkan risiko fiskal jangka menengah.

Ke depan, kebijakan energi perlu bergeser dari reaktif menuju struktural. Pertama, percepatan pengurangan pem bangkit diesel terutama di luar Jawa melalui integrasi energi terbarukan dan sistem penyimpanan akan menurunkan eksposur langsung terhadap harga minyak global. Kedua, penataan ulang mekanisme harga gas dan listrik agar lebih mencerminkan efisiensi sistem sekaligus mengurangi ketergantungan pada harga minyak internasional.

Ketiga, pemanfaatan ruang fiskal harus lebih strategis. Pada periode harga minyak belum meningkat tajam, prioritas kebijakan seharusnya diarahkan pada investasi jaringan listrik, interkoneksi antarsistem, dan fleksibilitas sistem, bukan semata stabilisasi tarif jangka pendek. Keempat, transisi energi perlu ditempatkan dalam kerangka ketahanan nasional, bukan hanya agenda lingkungan.

Ketidakstabilan Venezuela, bersama ketegangan domestik Iran dan dinamika OPEC+, menegaskan bahwa volatilitas minyak global makin bersifat struktural. Bagi Indonesia, implikasinya bukan hanya pada neraca perdagangan atau subsidi BBM, tetapi juga pada keberlanjutan sistem kelistrikan nasional. Ketahanan listrik ke depan akan lebih ditentukan oleh keberhasilan reformasi struktural sektor energi dibandingkan arah pergerakan harga minyak global semata.

Bisnis.com, PALEMBANG— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa hasil produksi minyak rakyat akan dibeli dengan harga 80% dari ICP (Indonesian Crude Price).

ICP digunakan sebagai indikator resmi harga minyak mentah Indonesia yang diekspor ke pasar internasional. Berdasarkan data terakhir, ICP untuk bulan Agustus 2025 tercatat sebesar USD 66,07 per barel.

“Hasil produksi minyak rakyat akan dihitung sebagai bagian dari produksi nasional, dengan harga jual sebesar 80% dari ICP,” ujarnya saat meninjau sumur minyak rakyat di Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Kamis (16/10/2025).

Pada kunjungan itu, Bahlil mengatakan bahwa legalisasi pengelolaan sumur minyak rakyat sesuai Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tetap harus melalui koperasi, UMKM, dan BUMD.

Hal itu ditunjukkan agar proses pengelolaan tetap terorganisir dan sesuai dengan prosedur yang ada.

“Mulai hari ini, koperasi dan UMKM bisa mengelola sumur minyak secara resmi, dengan tetap memperhatikan keselamatan dan lingkungan,” kata dia.

Sementara itu, Gubernur Herman Deru mengungkapkan bahwa kebijakan yang telah dikeluarkan akan memberikan ruang legal bagi masyarakat mengelola sumur minyak.

Dengan begitu, masyarakat dapat bekerja tanpa rasa takut dan stigma negatif.

“Selama ini masyarakat hanya bisa berharap. Sekarang mereka bisa mengelola potensi daerahnya sendiri dengan sah,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini juga diharapkan mampu mengurangi praktik ilegal serta meningkatkan pendapatan warga di wilayah tersebut,

“Dengan begitu, tidak ada lagi penjualan ke pihak tidak resmi dan semua terintegrasi dari hulu hingga hilir,” tuturnya.

Sebelumnya Dinas ESDM Sumsel menyebut jumlah sumur minyak masyarakat yang telah diinventarisasi mencapai 21.350.

Secara rinci, sumur tersebut tersebar di beberapa wilayah diantaranya Musi Rawas 566 sumur, Musi Rawas Utara 32 sumur.

Kemudian Muara Enim 71 sumur, Banyuasin 67 sumur dan PALI 165 sumur.

Selanjutnya untuk wilayah dengan sumur minyak masyarakat terbanyak yaitu berada di Musi Banyuasin yang mencapai 20.449 sumur.