JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031, Friderica Widyasari Dewi langsung memaparkan lima agenda prioritas strategis usai resmi mengucap sumpah jabatan di hadapan Mahkamah Agung. Perempuan yang akrab disapa Kiki ini menegaskan komitmen untuk membawa sektor jasa keuangan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional melalui kerja sama tim yang solid.

Menurut Kiki, prioritas utama kepemimpinannya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah dinamika global yang menantang. Tok! Komisi XI DPR Setujui Friderica Widyasari Jadi Ketua OJK Baru

"Kami yakin dengan teamwork yang solid di ADK (Anggota Dewan Komisioner) OJK kita insyaallah bisa membawa sektor jasa keuangan kita untuk semakin maju ke depan, dan tentu saja yang pertama target kita adalah menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia ," kata Kiki dalam konferensi pers di Gedung MA, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).

Salah satu tantangan besar yang dihadapi jajaran baru ini adalah mengembalikan kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. Hal ini menjadi krusial setelah indeks saham domestik sempat mengalami guncangan akibat sentimen dari pengumuman indeks MSCI beberapa waktu lalu.

"Kemudian yang berikutnya adalah memulihkan kepercayaan publik. Ini terima kasih teman-teman media selalu mendampingi kita waktu saya dan Pak Hasan (Hasan Fawzi) di saat-saat critical pasar modal Indonesia, terima kasih. Tapi itu tetap menjadi agenda prioritas kita untuk menjaga, memulihkan kepercayaan publik ya terutama dari sisi pasar modal dan juga sektor yang lain," jelas Kiki.

Kiki menekankan pentingnya pengawasan terintegrasi untuk menghadapi fenomena konglomerasi keuangan dan produk hibrida. Selain itu, OJK akan mendorong pendalaman pasar agar kontribusi sektor keuangan terhadap ekonomi nasional tidak hanya bertumpu pada perbankan.

"Kita akan terus melakukan pendalaman pasar. Ini juga sangat penting, apalagi kalau kita ingin semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tentu saja kita nggak bisa cuman rely dari sektornya Pak Dian (Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK), tapi bagaimana sektor-sektor keuangan lain juga terus tumbuh jadi bisa menjadi engine dari pertumbuhan," jelasnya.

Ratusan Mahasiswa Surabaya Ikuti Edukasi Asuransi yang Digelar BRI Insurance



OJK berkomitmen untuk tidak mengabaikan aspek perlindungan masyarakat. Penegakan hukum akan semakin digalakkan untuk menyelesaikan berbagai kasus di sektor keuangan melalui sinergi dengan berbagai lembaga terkait.

"Dan tentu saja kita akan terus melakukan penegakan hukum yang kita akan lebih giatkan lagi, kita galakkan lagi, bagaimana untuk kasus-kasus di sektor keuangan kita akan selesaikan, dan juga tentu saja kita akan melakukan terus sinergi dan kolaborasi," imbuhnya.

Sesaat setelah pelantikan, seluruh jajaran ADK OJK dijadwalkan langsung melakukan serah terima jabatan (sertijab) dan menggelar Rapat Dewan Komisioner (RDK) perdana untuk menetapkan langkah operasional sesuai amanat undang-undang.

"Kami harus kembali ke kantor, pertama kami melakukan serah terima, sertijab untuk ADK yang baru dilantik dengan yang sebelumnya. Kemudian kami juga harus melakukan rapat Dewan Komisioner yang pertama karena sesuai dengan mandat undang-undang setelah ADK dilantik kita harus melakukan RDK yang pertama untuk pelaksanaan tugas dan lain-lain," pungkas Kiki.

Daftar Pejabat OJK Periode 2026-2031:

Ketua: Friderica Widyasari Dewi

Wakil Ketua: Hernawan Bekti Sasongko

KE Pengawas Pasar Modal: Hasan Fawzi

KE Pengawas Perilaku Pelaku Usaha & Perlindungan Konsumen: Dicky Kartikoyono

KE Pengawas Inovasi Teknologi & Aset Kripto: Adi Budiarso

Anggota Ex-officio Bank Indonesia: Thomas A. M. Djiwandono

Anggota Ex-officio Kemenkeu: Juda Agung

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp250 triliun sepanjang 2026. Hal ini seiring optimisme regulator terhadap ketahanan dan pertumbuhan sektor jasa keuangan nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, bahwa target tersebut mencerminkan keyakinan OJK terhadap peran strategis pasar modal sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.

"Mencermati berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi, serta kebijakan yang kami ambil saat ini, kami optimistis sektor jasa keuangan tetap tumbuh secara berkelanjutan di 2026," ujar Friderica dalam acara Pertemuan Tahun Industri Jasa Keuangan 2026 di Jakarta, Kamis malam (5/2/2026).

Selain pasar modal, OJK juga memproyeksikan pertumbuhan positif di berbagai subsektor jasa keuangan. Kredit perbankan diperkirakan tumbuh 10-12%, didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) sebesar 7-9%.

Sementara itu aset program asuransi diproyeksikan meningkat 5-7%, aset dana pensiun tumbuh 10-12%, dan aset penjaminan melonjak 14-16%. Di sektor pembiayaan, piutang perusahaan pembiayaan diperkirakan tumbuh 6-8 persen pada 2026.

OJK Siapkan 8 Jurus Reformasi Pasar Modal, Begini Detailnya



Adapun dari sisi inovasi dan digitalisasi, OJK memperkirakan total permintaan skor kredit melalui innovative credit scoring akan mencapai 200 juta permintaan, sementara nilai transaksi melalui agregator diproyeksikan tumbuh hingga Rp27 triliun.

Friderica menegaskan, pencapaian target penghimpunan dana pasar modal sebesar Rp250 triliun memerlukan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaku industri, investor, hingga kementerian dan lembaga terkait.

"Kami berharap sinergi dan kolaborasi dari seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi nasional di 2026," pungkasnya.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menunjuk Pejabat Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) guna menjamin kesinambungan kepemimpinan serta kelancaran pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan . Penunjukan tersebut ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisioner OJK yang digelar di Jakarta, Jumat (31/1/2026), dan berlaku efektif pada tanggal yang sama.

Dalam keputusan tersebut, Friderica Widyasari Dewi yang saat ini menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen, ditunjuk sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.

Pejabat BEI dan OJK Kompak Mengundurkan Diri, Banggar DPR: Mundur Saja Tak Cukup



Sementara itu Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto, ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.

OJK menjelaskan bahwa penunjukan pejabat pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan merupakan bagian dari tata kelola kelembagaan untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

"OJK akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja, serta agenda strategis guna merespons berbagai perkembangan di sektor keuangan," demikian pernyataan resmi OJK, Sabtu (31/1/2026).

Selain itu OJK memastikan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan serta layanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal, demi menjaga stabilitas sektor keuangan nasional dan memperkuat pelindungan konsumen.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Farida Peranginangin meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya kejahatan siber (cyber crime) jelang liburan akhir tahun, terutama di sektor pembayaran digital.

Ia mengatakan, periode liburan kini menjadi salah satu pilihan waktu utama bagi para pelaku kejahatan untuk beraksi, mengingat volume transaksi yang cenderung meningkat sepanjang periode tersebut.

“Saya bahkan sering bilang sama teman-teman saya di Bank Indonesia, ‘Every time we have holiday, it’s a harvesting time for the fraudster (setiap kali kita libur, itu adalah waktu panen bagi penipu)’," kata Farida Peranginangin di Jakarta, Selasa.

Ia menyatakan, fenomena tersebut membuat masyarakat tidak lagi dapat menikmati masa libur mereka dengan tenang karena penipu justru meningkatkan aktivitas mereka pada waktu tersebut. Imbauan tersebut beralasan, mengingat lanskap keuangan Indonesia telah bertransformasi secara signifikan.

Ia menilai, percepatan digitalisasi yang masif, mulai dari QRIS, BI-FAST, mobile banking, hingga pinjaman daring (fintech lending), telah mengubah cara masyarakat bertransaksi.

Namun, Farida mengakui, seiring meningkatnya interkoneksi antara pelaku dalam ekosistem pembayaran, risiko paparan terhadap ancaman siber juga semakin besar.

"Serangan siber, kebocoran data, dan aktivitas penipuan ini meningkat, baik di sisi transaksi maupun kompleksitas," ujarnya.

Ia menuturkan bahwa sektor keuangan secara global merupakan target utama serangan siber. Satu insiden saja, lanjut dia, dapat menggerus kepercayaan masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi, bahkan memicu risiko sistemik jika tidak dikelola dengan baik.

Dengan begitu, ia mengatakan bahwa keamanan data nasabah dan sistem pembayaran tidak lagi bisa dipandang sebagai pertahanan tambahan, melainkan harus menjadi fondasi utama bagi para pelaku jasa keuangan dalam berinovasi.

Meskipun BI dan regulator lainnya, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah mengeluarkan berbagai kerangka kebijakan, Farida mengakui industri jasa keuangan masih menghadapi sejumlah tantangan terkait keamanan siber.

Salah satunya adalah masih adanya fragmentasi standar keamanan antara lembaga keuangan serta keterbatasan talenta keamanan siber.

"Kebutuhan terhadap profesional di bidang keamanan siber tumbuh jauh lebih cepat daripada ketersediaan talenta yang siap pakai," ungkapnya.

Selain itu, ancaman siber kini bersifat lintas negara atau global, sehingga para pelaku jasa keuangan perlu menjaga keseimbangan antara kecepatan inovasi dan perlindungan keamanan data.

Farida menyampaikan, untuk mengatasi tantangan tersebut, tidak ada satu lembaga pun yang bisa berjalan sendiri.

Ia pun mendorong semua pihak untuk melakukan investasi terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) dan budaya keamanan, menerapkan prinsip ‘security by design’ dalam setiap inovasi, serta memperkuat kolaborasi.

"Keamanan adalah fondasi kepercayaan. Tanpa keamanan, seluruh kemajuan digital akan kehilangan maknanya. Kita tidak perlu memilih dan tidak sepatutnya memilih antara kemajuan atau keamanan. Inovasi dan keamanan harus selalu berjalan beriringan," ucapnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025