JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) resmi menerbitkan izin penggabungan ( merger ) lima Bank Perekonomian Rakyat ( BPR ) dari berbagai wilayah ke dalam satu entitas utama, yaitu PT BPR Mangatur Ganda yang berbasis di Deli Serdang, Sumatera Utara. Aksi korporasi skala besar ini diambil sebagai bagian dari langkah konsolidasi industri perbankan nasional guna mempertebal struktur permodalan, mendongkrak skala usaha, serta memperluas jangkauan pembiayaan pada sektor riil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Keputusan ini disahkan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-45/D.03/2026 tertanggal 19 Juni 2026. Berdasarkan regulasi ini, entitas yang melebur ke dalam BPR Mangatur Ganda meliputi PT BPR Mindosari (Bengkulu), PT BPR Rap Ganda (Jambi), PT BPR Tiurganda (Sumatera Selatan), serta PT BPR Lipatganda dan PT BPR Tahuan Ganda yang keduanya berasal dari Provinsi Lampung.

Bank Bangkrut di Indonesia Tambah Lagi, Izin Dicabut OJK Akibat Penyehatan Modal Gagal



Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Triyoga Laksito menyerahkan, langsung dokumen keputusan itu kepada jajaran pengurus dan calon pengurus BPR hasil penggabungan di Kantor OJK Sumatera Utara. Triyoga menegaskan, operasional merger ini akan mulai berlaku efektif begitu mendapatkan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum RI.

“Penggabungan ini menjadi salah satu terobosan dalam pengembangan kegiatan usaha BPR karena memperluas pangsa pasar dan wilayah kerja hingga mencakup lima provinsi di Pulau Sumatera. Oleh karena itu penerapan tata kelola, manajemen risiko dan aspek kepatuhan yang kuat serta strategi bisnis yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah, menjadi faktor penting agar BPR tetap adaptif, berdaya saing, dan mampu berkompetisi dengan LJK lainnya,” jelas Triyoga dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Langkah penggabungan ini berjalan selaras dengan mandat POJK Nomor 7 Tahun 2024 serta salah satu pilar utama dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPRS 2024–2027 yang berfokus pada akselerasi konsolidasi bursa.

Bank Bangkrut Sepanjang 2026 Tambah Satu Lagi, Lokasinya di Bali



Lewat integrasi bisnis ini, entitas gabungan yang berpusat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 195, Tanjung Morawa, Deli Serdang ini diproyeksikan bakal menjelma menjadi kekuatan finansial baru di regional Sumatera.

Pasca-merger, total aset gabungan korporasi diperkirakan melesat melebihi angka Rp400 miliar. Di saat yang sama, posisi Modal Inti BPR dipastikan menguat di atas Rp135 miliar dengan rasio permodalan atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang sangat tebal, yakni bertengger di atas level 50%.

Fondasi keuangan yang gemuk ini akan menjadi modal utama bagi perusahaan untuk melakukan pembaruan teknologi informasi, memperkuat kapabilitas SDM, serta melahirkan inovasi produk yang efisien bagi pelaku UMKM. Mengingat proses transisi administrasi sedang berjalan, OJK mengimbau kepada seluruh nasabah dan masyarakat luas di lima provinsi terdampak untuk tetap tenang.

OJK juga menjamin keamanan dana simpanan dan meminta nasabah tetap memercayakan layanan keuangannya kepada industri BPR yang kini kian sehat, tangguh, dan diawasi ketat lewat kebijakan konsolidasi terarah. Ke depan, OJK berkomitmen untuk terus mendorong program transformasi kelembagaan bagi industri BPR konvensional maupun syariah di tanah air.

Kebijakan ini dipastikan akan terus bergulir demi menciptakan arsitektur perbankan mikro yang efisien, memiliki daya tahan tinggi dari risiko pasar, serta mampu memberikan kontribusi optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) bergerak cepat meredam kepanikan pasar terkait rumor penurunan status pasar modal Indonesia dari kelompok pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perintisan (frontier market). Isu miring tersebut sempat mencuat pasca-rilis dokumen MSCI 2026 Market Classification Review oleh penyedia indeks global, Morgan Stanley and Capital International (MSCI), pada Rabu (24/6/2026) lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi menegaskan, bahwa yang beredar di publik mengenai ancaman degradasi bursa domestik adalah bentuk salah paham. Menurutnya, dokumen resmi MSCI tersebut bukanlah sebuah ancaman, melainkan nota tuntutan agar otoritas pasar modal Indonesia konsisten mengawal agenda reformasi struktural serta memperketat aspek transparansi transaksi.

"Yang seolah-olah mengatakan bahwa kita 'digantung' sampai November. Itu tidak betul. Yang ada adalah kita dituntut untuk konsisten dan efektif dalam menerapkan seluruh rencana aksi tersebut," tegas Hasan saat ditemui awak media di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Status Pasar Modal RI Tetap Emerging Market, Kekhawatiran Investor Hilang?



"November itu apa? Kalau dibaca secara cermat, sejauh-jauhnya apabila kita terkonfirmasi tidak melakukan seluruh upaya ini secara konsisten dan tidak melaksanakannya secara efektif, maka Indonesia hanya akan masuk ke dalam Consultation List. Di FTSE Russell ada Watch List, sedangkan di MSCI ada Consultation List," tambahnya.

Hasan menjelaskan, status pasar modal tanah air baru akan dimasukkan ke dalam daftar konsultasi (consultation list) apabila dalam perjalanannya pemerintah dan regulator terbukti abai dalam membenahi catatan evaluasi. Guna membentengi kepercayaan investor, OJK bersama seluruh elemen Self-Regulatory Organization (SRO) -termasuk BEI, KPEI, dan KSEI- memberikan garansi penuh untuk mengawal efektivitas perbaikan instrumen pasar.

"Saya jamin, kami di OJK bersama SRO dan seluruh pelaku pasar akan konsisten melakukan ini. Dan akan memastikan bahwa apa yang kita lakukan efektif," kata Hasan secara lugas.

Pasar Modal RI Terancam Turun Kasta ke Frontier Market, MSCI Ultimatum hingga November 2026



Demi memantau perkembangan persepsi global, Hasan memastikan bursa domestik tidak akan mengalami pergeseran klasifikasi pada pengumuman bulan November nanti. OJK juga telah menjadwalkan rangkaian agenda diplomasi finansial, mulai dari rapat teknis dua mingguan bersama MSCI dan FTSE Russell, hingga paparan berkala setiap bulan di hadapan para manajer investasi global.

"Saya jamin tidak perlu khawatir. Jadi market classification itu ada tanggalnya ya, kalau pun ini kami akan kabarkan setiap bulan. Nanti kami akan lakukan tentu pertemuan teknis 2 mingguan bersama MSCI dan FTSE tetap dilanjutkan, kemudian bulanan bersama investor global ini akan kami lakukan nanti," pungkas Hasan.

Sebagai informasi, desas-desus penurunan kelas ini bermula dari adanya laporan keberatan dari sejumlah investor institusional raksasa dunia yang menanam modal di Indonesia. Berdasarkan hasil peninjauan awal, para pemegang modal asing menyoroti struktur kepemilikan saham di emiten lokal yang dinilai kurang transparan, serta adanya indikasi pola perdagangan yang terkoordinasi (coordinated trading).

Kondisi tersebut diperparah dengan langkah MSCI yang telah memangkas nilai aksesibilitas pasar modal Indonesia pada kriteria arus informasi (information flow) dari predikat positif menjadi negatif dalam pengumuman berkala pada Jumat (19/6/2026) lalu.

"Apabila kemajuan yang memadai belum terlihat pada saat Peninjauan Indeks MSCI bulan November 2026, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi mengenai penanganan yang tepat untuk pasar Indonesia, yang mungkin mencakup konsultasi mengenai reklasifikasi Indonesia dari Emerging Markets ke Frontier Markets," bunyi pengumuman resmi manajemen MSCI.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) mengambil tindakan tegas dengan resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat ( BPR ) Ceper Permata Artha yang beroperasi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Eksekusi penutupan ini tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEPR-111/D.03/2026 yang ditandatangani pada Kamis (25/6/2026).

BPR yang beralamat di Jalan Raya Klaten-Solo Km. 8,4 Besole, Kecamatan Ceper tersebut terpaksa dilikuidasi setelah seluruh tenggat waktu penyehatan modal yang diberikan otoritas gagal dipenuhi oleh jajaran manajemen. Setelah diserahkan ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), otoritas penjamin tersebut melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank LPS Nomor SR.8/ADK3/2026 tanggal 17 Juni 2026, LPS memutuskan untuk melepas BPR ini.

"LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap PT BPR Ceper Permata Artha. Atas hal tersebut, LPS meminta OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR Ceper Permata Artha," tulis Kepala OJK Solo, Mohammad Mufid dalam keterangannya.

Menindaklanjuti mandat hukum dari undang-undang tersebut, OJK secara resmi mengeksekusi pencabutan izin usaha (CIU). Pasca-keputusan ini terbit, seluruh operasional kantor BPR ditutup total, dan kendali penanganan langsung dialihkan kepada Tim Likuidasi yang dibentuk oleh LPS.

LPS akan segera menjalankan fungsi penjaminan saldo rekening dan memulai proses pembayaran klaim simpanan nasabah serta pembubaran badan hukum bank sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK).

Baru Awal Tahun 2026, Tambah Satu Lagi Bank Bangkrut di Indonesia



Merespons kepanikan yang berpotensi muncul, OJK mengeluarkan imbauan resmi agar seluruh masyarakat dan nasabah pengetam modal di BPR Ceper Permata Artha tidak perlu cemas atau melakukan tindakan anarkis. "OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Ceper Permata Artha agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tutup OJK.

Mundurnya tingkat kesehatan keuangan BPR Ceper Permata Artha sejatinya telah terdeteksi sejak setahun lalu. Pada tanggal 18 Juni 2025, OJK telah menetapkan bank tersebut masuk dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan (BDP).

Status merah ini diberikan lantaran rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) atau kecukupan modal BPR ambles di bawah ketentuan, yakni kurang dari 12 persen, disusul predikat Tingkat Kesehatan (TKS) yang dinyatakan "Tidak Sehat".

OJK kemudian memberikan kelonggaran waktu bagi pengurus dan pemegang saham pengendali untuk menyuntikkan modal segar. Namun, karena tidak ada perbaikan struktural yang konkret, pada tanggal 12 Juni 2026 statusnya ditingkatkan menjadi Bank Dalam Resolusi (BDR).

Ketentuan tersebut mengacu pada POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. OJK menilai pihak pemilik tidak mampu menyelamatkan kelangsungan usaha BPR tersebut dari jurang kebangkrutan.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) menyambut positif keputusan MSCI yang kembali mempertahankan Indonesia dalam kategori Emerging Market dalam hasil MSCI 2026 Market Classification Review.Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal , Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, konfirmasi dari MSCI tersebut merupakan hasil yang sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan pasar modal nasional.

"MSCI mempertahankan status Indonesia dalam kategori Emerging Market. Kami menyambut positif hasil asesmen tahunan MSCI tersebut. Pengumuman ini menjadi momentum untuk terus melanjutkan, memperkuat, dan mengakselerasi agenda reformasi pasar modal yang telah kami canangkan sejak awal tahun ini," ujar Hasan dalam keterangan resminya, Rabu (24/6/2026).

Menurut Hasan, MSCI dalam laporan terbarunya juga memberikan catatan positif terhadap berbagai langkah reformasi yang sedang dijalankan Indonesia. Lembaga penyedia indeks global itu disebut mengakui sejumlah inisiatif dan kemajuan program reformasi yang telah meningkatkan transparansi dan kualitas informasi di pasar modal domestik.

OJK Respons Penilaian MSCI ke Pasar Modal Indonesia: Tahan Status Emerging Market dengan Catatan



Meski demikian, Hasan menegaskan bahwa OJK tidak akan berpuas diri. MSCI disebut masih akan terus memantau implementasi berbagai agenda reformasi yang sedang dijalankan Indonesia. "Kami memastikan seluruh program reformasi pasar modal akan terus dijalankan secara konsisten dan diperkuat ke depan," katanya.

Sejak Februari 2026, OJK bersama self-regulatory organization (SRO) pasar modal telah menggulirkan sejumlah kebijakan reformasi untuk memperkuat transparansi, integritas, likuiditas, dan tata kelola pasar.

OJK Rilis Daftar Direksi BEI Baru, Ada 7 Direktur Terpilih



Di bidang transparansi, OJK memperkenalkan penyediaan data kepemilikan saham di atas 1 persen, peningkatan granularitas klasifikasi investor, hingga pengembangan kerangka pelaporan pemilik manfaat (ultimate beneficial owner atau UBO).

Sementara dari sisi integritas perdagangan, OJK memperkuat pengawasan transaksi dan memperkenalkan instrumen baru berupa pengumuman High Shareholding Concentration (HSC). OJK juga meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran di pasar modal.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi merilis daftar direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2026-2030. Sebanyak 7 direktur terpilih setelah menjalani proses fit and proper test yang diikuti 28 kandidat.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi atau Kiki mengatakan, seluruh direktur yang terpilih merupakan kandidat terbaik untuk memimpin BEI dalam empat tahun ke depan. "Alhamdulillah sudah terpilih 7 orang yang terbaik untuk masing-masing bidang," ungkapnya dalam konferensi pers yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (8/6/2026).

Dalam susunan baru tersebut, Jeffrey Hendrik ditetapkan sebagai Direktur Utama BEI . Sementara Saidu Solihin menjabat Direktur Penilaian Perusahaan. Free Float 15% Bakal Kerek Daya Tarik Perusahaan di Mata Investor, Begini Kata BEI



Abdul Munim sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko, Umi Kulsum sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum, Iding Pardi sebagai Direktur Pengembangan.

Selanjutnya Yulianto Aji Sadono sebagai Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan, serta Irvan Susandy sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa.

Jajaran direksi yang baru ini diharapkan dapat melanjutkan penguatan tata kelola dan reformasi integritas yang selama ini dijalankan di pasar modal Indonesia.

"Kita harapkan dan juga kita minta mereka untuk berkomitmen untuk memberikan yang terbaik untuk pengembangan untuk Bursa Efek ke depan, mengedepankan tata kelola dan melanjutkan reformasi integritas di pasar modal, karena semua akan melihat bagaimana keberlanjutan dari reformasi integritas yang kita lakukan untuk terus bagaimana Bursa Efek Indonesia ini bisa melaksanakan tugasnya," kata Kiki.

Menurutnya, keberlanjutan reformasi integritas menjadi salah satu aspek penting yang akan menjadi perhatian seluruh pelaku pasar. OJK juga mendorong agar BEI dapat menjadi rumah yang nyaman bagi investor, emiten, dan seluruh pemangku kepentingan di pasar modal.

"Sehingga kita kedepankan integritas tata kelola dan juga kita akan terus melakukan perbaikan-perbaikan. Sehingga akan menjadi pasar modal yang semakin maju, semakin berkembang dan bisa semakin menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia," lanjutnya.

Pjs Dirut BEI Sebut Fundamental Pasar Saham RI Masih Bagus, Ini Buktinya



Sementara itu, Direktur Utama BEI terpilih Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melanjutkan reformasi pasar modal yang telah dijalankan dalam beberapa bulan terakhir. Ia juga berjanji meningkatkan transparansi, integritas, dan tata kelola di lingkungan BEI.

"Akan melanjutkan reformasi pasar modal yang sudah kita lakukan empat bulan terakhir ini, dan kemudian juga komitmen kami untuk terus meningkatkan transparansi dan integritas serta tata kelola di Bursa Efek Indonesia, serta terus melakukan pendalaman pasar, baik dari sisi demand maupun dari sisi supply," kata Jeffrey.

Selain itu, BEI, katanya, akan terus melakukan pendalaman pasar dari sisi permintaan maupun penawaran guna memperkuat daya saing pasar modal nasional.

"Sehingga kedepannya potensi Bursa Efek Indonesia untuk menjadi bursa kelas dunia yang setara dengan bursa-bursa besar di dunia akan dapat kita wujudkan segera," pungkasnya.

Daftar tujuh nama direktur terpilih BEI:

Direktur Utama: Jeffrey Hendrik

Direktur Penilaian Perusahaan: Saidu Solihin

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa: Irvan Susandy

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan: Yulianto Aji Sadono

Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko: Abdul Munim

Direktur Pengembangan: Iding Pardi

Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum: Umi Kulsum

JAKARTA - Pemahaman mengenai hak investor menjadi semakin penting di tengah berkembangnya layanan investasi digital . Dengan mengetahui hak-hak yang dimiliki, investor dapat mengambil keputusan investasi secara lebih bijak sekaligus terhindar dari berbagai risiko yang dapat merugikan.

Sebagai perusahaan sekuritas yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), MNC Sekuritas mengajak masyarakat untuk mengenali hak-hak dasar investor sebagai konsumen di pasar modal. Berikut beberapa hak dan bentuk pelindungan yang perlu diketahui oleh investor, yaitu:

1. Berhak Mendapatkan Informasi yang Jelas dan Transparan

Sebelum membeli suatu produk investasi, investor berhak memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami. Informasi tersebut mencakup karakteristik produk, manfaat, risiko, biaya transaksi, hingga ketentuan yang berlaku. MNC Sekuritas Ajak Mahasiswa Universitas Trilogi Menjadi Investor Cerdas

Melalui aplikasi MotionTrade , investor dapat mengakses berbagai informasi pasar modal, data emiten, prospektus reksa dana, serta materi edukasi yang membantu proses pengambilan keputusan investasi secara lebih bijak.

2. Berhak atas Pelindungan Data Pribadi

Dalam transaksi investasi, investor akan memberikan sejumlah data pribadi yang harus dijaga kerahasiaannya. Oleh karena itu, investor berhak mendapatkan pelindungan atas data dan informasi yang dimiliki.

MNC Sekuritas menerapkan berbagai langkah keamanan sistem dan pelindungan data untuk membantu menjaga kerahasiaan informasi nasabah saat bertransaksi melalui MotionTrade. Salah satu bentuk pelindungan tersebut adalah dengan menerapkan login biometrik, opsi aktivasi 2FA (two-factor-authentication), serta kode OTP saat login dari perangkat baru atau perangkat yang tidak aktif lebih dari 3 bulan.

3. Berhak Mendapatkan Edukasi Pasar Modal

Literasi keuangan merupakan salah satu bentuk pelindungan terbaik bagi investor. Dengan pemahaman yang baik, investor dapat mengenali risiko investasi, menghindari keputusan yang impulsif, serta terhindar dari berbagai modus penipuan. MNC Sekuritas secara konsisten menghadirkan berbagai program edukasi pasar modal untuk membantu masyarakat meningkatkan pemahaman tentang investasi yang aman dan bertanggung jawab.

4. Berhak Menyampaikan Pengaduan

Investor memiliki hak untuk menyampaikan pengaduan apabila mengalami kendala atau menemukan indikasi pelanggaran dalam layanan yang diterima. Sebagai bentuk pelindungan tambahan, aset investor di pasar modal Indonesia dilindungi melalui Dana Pelindungan Pemodal (DPP) yang diselenggarakan oleh Indonesia Securities Investor Protection Fund (Indonesia SIPF) dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Program ini bertujuan meningkatkan kepercayaan dan keamanan investor dalam berinvestasi di pasar modal. Tips MotionTrade: Kenali Berbagai Jenis ETF Sebelum Berinvestasi

Bagi investor yang menggunakan aplikasi MotionTrade, MNC Sekuritas menyediakan layanan nasabah yang dapat dihubungi untuk memperoleh bantuan terkait transaksi, pengaduan, informasi produk dan layanan, maupun berbagai kebutuhan lainnya. Investor dapat terhubung dengan MNC Sekuritas melalui kanal resmi seperti website www.mncsekuritas.id maupun media sosial MNC Sekuritas, serta Call Center MNC Sekuritas melalui email [email protected] atau nomor 1 500 899 (ext. 3) atau WhatsApp Business 0888- 8000-005.

Nikmati layanan investasi pasar modal dari #MNCSekuritas dengan segera unduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade . MNC Sekuritas, Invest with The Best!

KOMPAS.com – Daftar pinjol resmi OJK Juni 2026 kembali menjadi informasi yang banyak dicari masyarakat.

Pasalnya, masih banyak warga yang membutuhkan akses pembiayaan digital, namun ingin memastikan layanan yang digunakan legal dan berada di bawah pengawasan regulator.

Daftar pinjol resmi OJK Juni 2026 masih mengacu pada pembaruan terakhir Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 24 April 2026. Hingga saat ini, terdapat 94 penyelenggara fintech lending yang berizin dan diawasi OJK.

Jumlah tersebut berkurang setelah OJK mencabut izin usaha salah satu perusahaan fintech lending, yakni PT Astra Welab Digital Arta selaku penyelenggara Maucash. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan OJK Nomor KEP-11/D.06/2026 yang diterbitkan pada 2 April 2026.

Karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dan selalu memeriksa legalitas platform sebelum mengajukan pinjaman.

Memastikan sebuah aplikasi masuk dalam daftar pinjol resmi OJK terbaru menjadi langkah penting untuk menghindari risiko pinjaman online ilegal yang dapat merugikan konsumen.

Lalu, apa saja daftar pinjol resmi OJK Juni 2026 yang masih beroperasi secara legal?

Daftar pinjol resmi OJK Juni 2026 terbaru

Daftar penyelenggara fintech lending yang telah mengantongi izin dan berada di bawah pengawasan OJK, atau daftar pinjol resmi OJK Juni 2026 sebagai berikut:

• Danamas – PT Pasar Dana Pinjaman
• Amartha – PT Amartha Miko Fintek
• Dompet Kilat – PT Indo FinTek
• Boost – PT Creative Mobile Adventure
• Tokomodal – PT Toko Modal Mitra Usaha
• Modalku – PT Mitrausaha Indonesia Grup
• KTA Kilat – PT Pendanaan Teknologi Nusa
• Kredit Pintar – PT Kredit Pintar Indonesia
• Finmas – PT Oriente Mas Sejahtera
• KlikA2C – PT Aman Cermat Cepat
• Akseleran – PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia
• Ammana – PT Ammana Fintek Syariah
• PinjamanGO – PT Dana Pinjaman Inklusif
• KoinP2P – PT Lunaria Annua Teknologi
• Pohondana – PT Pohon Dana Indonesia

• Mekar – PT Mekar Investama Sampoerna
• AdaKami – PT Pembiayaan Digital Indonesia
• Esta Kapital – PT Esta Kapital Fintek
• KreditPro – PT Tri Digi Fin
• FINTAG – PT Fintagra Homido Indonesia
• RupiahCepat – PT Kredit Utama Fintech Indonesia
• Crowdo – PT Mediator Komunitas Indonesia
• Indodana – PT Artha Dana Teknologi
• JULO – PT Julo Teknologi Finansial
• Pinjamin – PT Progo Puncak Group
• DanaKredi – PT Pindar Berbagi Bersama
• OVO Finansial – PT Indonusa Bara Sejahtera
• PinjamModal – PT Finansial Integrasi Teknologi
• Alami – PT Alami Fintek Sharia
• AwanTunai – PT Simplefi Teknologi Indonesia

• Danakini – PT Dana Kini Indonesia
• Singa – PT Abadi Sejahtera Finansindo
• Danamerdeka – PT Intekno Raya
• Easycash – PT Indonesia Fintopia Technology
• Pinjamyuk – PT Kuaikuai Tech Indonesia
• Finplus – PT Rezeki Bersama Teknologi
• Uangme – PT Uangme Fintek Indonesia
• PinjamDuit – PT Stanford Teknologi Indonesia
• Dana Syariah – PT Dana Syariah Indonesia
• Batumbu – PT Berdayakan Usaha Indonesia
• Cashcepat – PT Artha Permata Makmur
• klikUMKM – PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat
• Pinjam Gampang – PT Kredit Plus Teknologi
• Cicil – PT Cicil Solusi Mitra Teknologi
• Lumbungdana – PT Lumbung Dana Indonesia

• KrediOne – PT Inovasi Terdepan Nusantara
• Kredinesia – PT Kreditku Teknologi Indonesia
• Pintek – PT Pinduit Teknologi Indonesia
• ModalRakyat – PT Modal Rakyat Indonesia
• Solusiku – PT Anugerah Digital Indonesia
• Cairin – PT Idana Solusi Sejahtera
• Danaku – PT Trust Teknologi Finansial
• Klik Kami – PT Harapan Fintech Indonesia
• Duha Syariah – PT Duha Madani Syariah
• Invoila – PT Sol Mitra Fintec
• Sanders One Stop Solution – PT Satustop Finansial Solusi
• DanaBagus – PT Dana Bagus Indonesia
• UKU – PT Teknologi Merlin Sejahtera
• Kredito – PT Fintek Digital Indonesia
• AdaPundi – PT Info Tekno Siaga

• Lentera Dana Nusantara – PT Lentera Dana Nusantara
• Modal Nasional – PT Solusi Teknologi Finansial
• Komunal – PT Komunal Finansial Indonesia
• Restock.ID – PT Cerita Teknologi Indonesia
• Avantee – PT Grha Dana Bersama
• Gradana – PT Gradana Teknoruci Indonesia
• Danacita – PT Inclusive Finance Group
• Pijar – PT IKI Karunia Indonesia
• Ivoji – PT Finansia Aira Teknologi
• Indofund.id – PT Bursa Akselerasi Indonesia
• iGrow – PT iGrow Resources Indonesia
• Danai.id – PT Adiwisata Finansial Teknologi
• DUMI – PT Fidac Inovasi Teknologi
• Lahan SIKAM – PT Lampung Berkah Finansial Teknologi
• qazwa.id – PT Qazwa Mitra Hasanah

• KrediFazz – PT KrediFazz Digital Indonesia
• KreditOK – PT Doeku Peduli Indonesia
• Aktivaku – PT Aktivaku Investama Teknologi
• Danain – PT Mulia Inovasi Digital
• Indosaku – PT Indosaku Teknologi Indonesia
• Edufund – PT Fintech Bina Bangsa
• GandengTangan – PT Kreasi Anak Indonesia
• Papitupi Syariah – PT Piranti Alphabet Perkasa
• BantuSaku – PT Smartec Teknologi Indonesia
• danabijak – PT Digital Micro Indonesia
• AdaModal – PT Solid Fintek Indonesia
• SamaKita – PT Sejahtera Sama Kita
• KawanCicil – PT Kawan Cicil Teknologi Utama
• KlikCair – PT Klikcair Magga Jaya
• Ethis – PT Ethis Fintek Indonesia
• Samir – PT Sahabat Mikro Fintek
• Uatas – PT Plus Ultra Abadi
• Asetku – PT Pintar Inovasi Digital
• Findaya – PT Mapan Global Reksa

Cara cek pinjol resmi OJK Juni 2026

Masyarakat disarankan melakukan pengecekan mandiri sebelum mengajukan pinjaman.

Berikut cara cek pinjol resmi OJK terbaru secara online:

• Kunjungi situs resmi OJK
• Hubungi Kontak OJK melalui nomor 157
• Kirim pesan ke WhatsApp OJK di 081-157-157-157.

Selain itu, pengecekan legalitas juga bisa dilakukan melalui WhatsApp dengan langkah berikut:

• Simpan nomor resmi WhatsApp OJK 081-157-157-157
• Buka ruang obrolan dan ketik "Menu"
• Pilih layanan "Cek Legalitas"
• Masukkan nama perusahaan atau aplikasi pinjaman online yang ingin dicek
• Tunggu balasan otomatis dari sistem.

Pengecekan legalitas penting dilakukan sebelum mengajukan pinjaman agar terhindar dari pinjol ilegal yang sering menawarkan proses cepat, tetapi berpotensi menimbulkan risiko bagi konsumen.

Dengan mengetahui daftar pinjol resmi OJK Juni 2026 terbaru, masyarakat dapat lebih aman dalam memilih layanan pinjaman online dan memastikan platform yang digunakan benar-benar berizin serta diawasi oleh OJK.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ), Hasan Fawzi mengungkapkan, setidaknya ada 4 penyebab yang menyeret Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) dari level All Time High (ATH) di level 9.000 pada awal tahun, ke 6.000-an menjelang pertengahan 2026.

Hasan mengatakan, keempat kombinasi yang menjadi penekan IHSG antara lain konflik geopolitik dan konflik Timur tengah, inflasi global meningkat, transparansi pasar modal yang menjadi sorotan indeks global, dan kekhawatiran soal integritas di pasar domestik.

"Sejak awal 2026 kita menyaksikan dinamika pasar yang berujung pada volatilitas tinggi di pasar modal Indonesia. Bahkan belakangan muncul tekanan yang cukup berat di pasar," ujarnya dalam acara MNC Forum di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Kamis (21/5/2026).

Porsi Free Float Dipenuhi hingga 40%, OJK Ungkap Emiten Bakal Dapat Insentif Pajak



Hasan menjelaskan, eskalasi geopolitik membawa dampak pada distribusi komoditas, terutama energi, hingga memicu tekanan inflasi global dan tekanan fiskal serta moneter di banyak negara, termasuk Indonesia. Belum lagi nilai mata uang di negara kawasan juga ikut melemah dari adanya konflik tersebut.

"Sehingga membuat tekanan untuk saham-saham terkait di pasar modal," kata Hasan.

Tekanan indeks selanjutnya juga datang dari sorotan penyedia indeks provider global terkait aspek transparansi, free float, hingga likuiditas di pasar saham Indonesia. Sebab hal tersebut menjadi sebuah penilaian suatu saham layak untuk diinvestasikan atau tidak.

Buka MNC Forum ke-82, HT Ungkap Peran Strategis Pasar Modal bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Hasilnya, penyedia indeks provider global Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengeluarkan 18 saham Indonesia dari konstituen indeks karena dianggap sejumlah saham tersebut kurang investable . Dampaknya dana-dana asing ikut keluar dari saham yang keluar dari indeks, dan memicu tekanan jual dari para investor.

"Jika kita tidak cepat merespon menghadirkan keyakinan kepada para investor global melalui indeks provider global tersebut, maka selain kemungkinan saham-saham kita tidak lagi masuk dalam anggota konstiruen, bahkan ada ancaman untuk menurunkan klasifikasi pasar kita ke tingkat yang lebih rendah," kata Hasan.

Tidak hanya itu, investor global juga mengkhawatirkan terkait aspek tata kelola dan integritas di pasar modal Indonesia. Hal itu terjadi karena adanya keraguan terhadap tingkat investability pasar modal RI, terutama terkait kesesuaian data free float saham yang tersedia di publik dengan realitas di lapangan.

Hasan mengaku, sebelumnya investor global mengalami kesulitan untuk mendapatkan saham-saham yang menjadi anggota indeks karena indikasi ketidaksesuaian data kepemilikan saham yang selama ini disampaikan.

"Kombinasi faktor global, persoalan transparansi, integritas informasi, serta tantangan likuiditas inilah yang akhirnya memicu koreksi signifikan terhadap IHSG," lanjutnya.

Namun demikian, Hasan mengatakan volatilitas di pasar saham bukanlah fenomena baru. Hal tersebut merupakan siklus yang menjadi momentum untuk membangun fondasi dan tata kelola yang lebih baik untuk menciptakan pertumbuhan di kemudian hari.

"Menjadi pelajaran penting bahwa integritas tidak boleh dikorbankan demi pertumbuhan jangka pendek," pungkas Hasan.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan insentif berupa pengurangan pajak bagi emiten yang meningkatkan porsi saham free float hingga 40%.Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan, insentif pajak ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam agenda transformasi integritas pasar modal.

"Pak Menteri Keuangan sudah menjanjikan dukungan insentif dari kebijakan fiskal pun akan diberikan," ujarnya dalam acara MNC Forum ke-82 di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Pada kesempatan itu, Hasan menjelaskan bentuk insentif fiskal yang akan diberikan berupa pengurangan tiering atau sistem pelapisan tarif pajak (progresif) yang dikenakan pada sebuah perusahaan tercatat.

Buka MNC Forum ke-82, HT Ungkap Peran Strategis Pasar Modal bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



"Insentif yang sudah terpikir dan dicatat adalah misalnya tiering untuk pemberian besaran pengurangan pajak bagi emiten yang mau memberikan porsi free float di atas 40 persen. Itu sudah sepakati untuk kita lakukan," sambung Hasan.

Ia menjelaskan, langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dan OJK untuk memperdalam likuiditas pasar sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar modal domestik.

Hasan menuturkan, isu free float menjadi perhatian serius investor global dalam beberapa waktu terakhir. Sebab, sejumlah saham yang tercatat memiliki free float tinggi ternyata dinilai tidak sepenuhnya tersedia untuk diperdagangkan di pasar.

Perusahaan Tak Taat Aturan Free Float 15%, Siap-siap Kena Delisting



Karena itu, OJK melakukan reformasi transparansi data kepemilikan saham, termasuk memperluas klasifikasi investor dan membuka pengungkapan kepemilikan saham hingga batas 1%.

"Kami ingin memastikan market kita tidak shallow dari aspek distribusi kepemilikan saham. Jadi reformasi ini bukan sekadar memenuhi tuntutan global, tetapi membangun pasar yang lebih sehat dan kredibel," ujarnya.

Selain insentif fiskal, OJK bersama pemerintah juga terus menyiapkan berbagai langkah penguatan pasar modal, termasuk memperluas basis investor institusi domestik seperti dana pensiun dan asuransi untuk masuk lebih besar ke instrumen saham.

Hasan menegaskan, reformasi integritas pasar modal akan terus dijalankan agar pasar modal Indonesia memiliki fondasi yang lebih kuat, transparan, dan kompetitif di tingkat global.

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ), Hasan Fawzi mengatakan, koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pasca pengumuman MSCI hari ini masih dalam batas wajar. Ia menerangkan, koreksi IHSG sejak pembukaan perdagangan hingga pukul 10.00 WIB lalu berada di rentan 1-1,5%.

Menurutnya, pengumuman MSCI hari ini tidak mendapat respon yang cukup dalam bagi kinerja harga saham gabungan.

"Hari ini kalau kita cermati tadi sampai pukul 10 terkonfirmasi ada penurunan index, tapi dengan tingkat aktivitas yang kami nilai masih dalam batasan wajar," ujarnya dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia, Rabu (13/5/2026).

Selain itu dikatakan Hasan, tidak seluruh saham yang dikeluarkan oleh MSCI hari ini menyentuh level ARB (auto rejection bawah). Meski beberapa emiten masih harus menjadi penghuni top losers seperti AMMN, TPIA, dan MSIN di klasifikasi small indeks.

"Jadi masih dalam batasan koreksi yang rentang yang wajar. Kemudian tadi frekuensi dan volume serta nilai transaksi juga cukup baik," kata Hasan.

6 Saham RI Terdepak dari Indeks MSCI, Ini Daftarnya



"Jadi ini juga menunjukkan tidak adanya upaya panic selling atau reaksi satu arah berupa arus katakanlah upaya menjual saham-saham tanpa diimbangi kekuatan pembelian. Nah ini juga kami konfirmasi," sambungnya.

Ia juga menambahkan, valuasi pasar saham Indonesia saat ini dinilai sudah cukup menarik dibandingkan dengan bursa regional lainnya. Menurutnya, rasio price to earnings ratio (PER) IHSG yang kini berada di kisaran 16 kali mencerminkan bahwa harga saham domestik sudah jauh lebih rendah dibandingkan posisi saat IHSG mencetak rekor tertinggi pada pertengahan Januari lalu.

"Sekarang bahkan secara PER regional, tingkat rata-rata per saham-saham kita sudah ada di bawah per rata-rata bursa-bursa lainnya. Sekarang tingkatnya di level 16 kali," sambung Hasan.

Dengan kondisi tersebut, OJK berharap investor dapat memanfaatkan momentum koreksi pasar secara selektif untuk masuk ke saham-saham yang memiliki fundamental dan prospek kinerja yang baik ke depan.

Hasan menilai kondisi pasar saat ini justru dapat menjadi peluang akumulasi bagi investor jangka panjang, terutama terhadap emiten yang masih mencatatkan pertumbuhan kinerja dan memiliki prospek bisnis positif.

"Sebetulnya kami berharap para investor kita secara selektif memanfaatkan momentum ini. Untuk masuk di pasar dan memilih saham-saham terbaik yang secara prospektif dapat terus melakukan perbaikan kinerja dari waktu-waktu ke depannya," pungkasnya.

Sebagai informasi, posisi IHSG hingga pukul 11.49 berada di level 6.738 atau terkoreksi 1,76% dibandingkan penutupan sebelumnya. Indeks sempat bergerak di level tertingginya 6.787 dan level terendahnya di level 6.726.

Akumulasi transaksi hingga menjelang penutupan sebanyak 24,18 miliar lembar saham atau senilai Rp10,06 triliun. Sebanyak 277 emiten menguat, 408 tertekan, dan 274 emiten stagnan.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) menekankan nilai penghimpunan dana di pasar modal per 5 Mei 2026 sudah mencapai Rp59,35 triliun. Besaran himpunan dana modal yang masuk ke emiten ini dinilai cerminan bahwa pasar domestik tetap kuat.

"Capaian ini tentu saja menunjukkan terjaganya minat fundraising di pasar modal Indonesia yang didominasi oleh penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk senilai Rp58,9 triliun," kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (7/5/2026).

Perempuan yang akrab disapa Kiki ini juga membeberkan soal jumlah investor pasar modal per Kuartal I-2026 tercatat penambahan menjadi 24,7 juta single investor identification dan bahkan per hari terbaru sudah tembus 26 juta.

OJK Targetkan Pasar Modal Sumbang Rp1.812 Triliun untuk Kebutuhan Investasi Nasional



"Jadi, ini juga menunjukkan confidence ya terhadap pasar modal Indonesia dengan masuk banyaknya investor-investor ritel domestik di pasar modal Indonesia," kata Kiki.

Dia tidak menafikan nilai merah pergerakan IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) belakangan waktu, seperti koreksi mendalam pada akhir Maret 2026 sebesar 18,49%, sebelum akhirnya kembali fluktuatif di hari-hari berikutnya. Juga, otoritas turut mewaspadai tren global karena sudah berdampak pada pelemahan IHSG senilai 19,55 persen sepanjang periode Januari hingga April 2026.

Ketidakpastian global akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah menjadi pendorong pelemahan pasar keuangan. Sejauh ini, otoritas bersama BEI dan KSEI telah menyelesaikan empat dari delapan inisiatif dalam agenda reformasi pasar modal.

Upaya strategis ini dilakoni demi memperkokoh integritas pasar seraya meningkatkan daya saing pasar saham Indonesia di mata global, tak terkecuali bagi para investor internasional dan penyedia indeks seperti MSCI.

"Terkait delapan rencana aksi di pasar modal, reformasi integritas pasar modal yang semuanya sudah kita lakukan ya, kecuali yang untuk free float masih memang ada tahapan-tahapannya. Jadi semuanya sudah kami deliver," ujar dia.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pasar modal dapat berkontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan investasi nasional yang diproyeksikan mencapai Rp47.573 triliun pada periode 2025-2029. Dari jumlah tersebut, pasar modal diharapkan mampu menyumbang sekitar 3,81% atau setara Rp1.812 triliun.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi dalam peresmian program Pintar Reksa Dana serta pembukaan Pekan Reksa Dana 2026.

Menurut Hasan, keterbatasan kapasitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadikan pasar modal sebagai salah satu pilar penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Instrumen seperti saham, obligasi, dan produk investasi lainnya diharapkan mampu mengisi celah kebutuhan pendanaan tersebut.

BEI Tepis Kekhawatiran Masuknya Dana Pensiun dan Asuransi ke Pasar Saham



"Hal ini mencerminkan besarnya potensi pasar modal sebagai salah satu pilar utama pendukung pembiayaan ekonomi nasional kita," ujarnya di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (27/4/2026).

OJK juga terus mendorong penguatan kredibilitas pasar melalui berbagai langkah reformasi. Bersama Self-Regulatory Organization (SRO) dan pemangku kepentingan lainnya, OJK telah menetapkan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal. Langkah ini bertujuan meningkatkan kepercayaan investor serta menyelaraskan praktik pasar dengan standar global.

OJK: Pasar Modal Bukan Arena Spekulasi atau Perjudian, Pegang Prinsip 2 L



Sejumlah kebijakan yang telah diimplementasikan antara lain peningkatan batas minimum free float perusahaan tercatat, transparansi klasifikasi investor yang lebih rinci, serta penguatan keterbukaan informasi kepemilikan saham.

Di sisi lain, OJK menilai pendalaman pasar harus berjalan seiring dengan peningkatan partisipasi investor. Hingga 24 April 2026, jumlah investor pasar modal Indonesia telah mencapai 26,12 juta, dengan 24,86 juta di antaranya berasal dari industri pengelolaan investasi, yang didominasi oleh produk reksa dana.

Menariknya, lebih dari separuh investor atau sekitar 54,71% berusia di bawah 30 tahun. Kondisi ini menunjukkan peran strategis generasi muda dalam pertumbuhan pasar modal sekaligus pentingnya peningkatan literasi investasi.

Sejalan dengan pertumbuhan investor, kinerja industri pengelolaan investasi juga menunjukkan tren positif. Nilai aset bersih (NAB) tercatat mencapai Rp710,29 triliun atau tumbuh 5,18% secara year-to-date.