Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengakui aktivitas perdagangan bursa karbon Indonesia masih relatif rendah.

Wanita yang akrab disapa Kiki itu menyebut kondisi tersebut terjadi lantaran pengembangan bursa karbon di Indonesia tidak mudah. Namun, ia menilai RI masih lebih baik penerapannya dibanding bursa karbon di beberapa negara lain.

"Iya memang (perdagangan di bursa karbon masih rendah) karena kalau kita lihat memang tidak mudah men-develop (mengembangkan) ini, tapi kalau dibandingkan dengan beberapa bursa lain kita sebenarnya cukup baik," ujar Kiki ketika ditemui di sela-sela acara Maybank Indonesia Sustainable Forum 2026 di Jakarta Selatan, Selasa (30/6).

Jika bursa karbon di Indonesia ingin maju seperti China, Kiki menilai perlu dukungan yang lebih masif. 

OJK sendiri telah menyediakan dukungan melalui program Satu Karsa.

Satu Karsa adalah sebuah platform blended finance yang mendukung proyek karbon berbasis alam secara kredibel dan berintegritas yang dikolaborasikan bersama Kementerian Kehutanan.

Melalui pendekatan blended finance, Indonesia dapat menarik investor jangka panjang untuk mendukung pemulihan ekosistem sekaligus menghasilkan kredit karbon berkualitas tinggi.

"Dengan Kementerian Kehutanan melalui program Satu Karsa, mungkin di awal bulan Juli kita akan launch bersama, di mana nanti akan beberapa proyek yang juga nanti akan dihitung unit carbon-nya yang bisa diperdagangkan di bursa," ujar Kiki.

Dia menjelaskan langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pasar primer sekaligus pasar sekunder karbon di Indonesia.

"Kita dukung dari mulai primary market-nya kepada secondary market-nya supaya pasar karbon di Indonesia semakin maju dan berkembang," ujar Kiki.

Kiki menambahkan saat ini OJK sudah memiliki semacam guidance atau pedoman bagi industri jasa keuangan agar bisa ikut mendukung cita-cita Indonesia mencapai net zero emission pada 2060.

Pedoman itu diwujudkan melalui Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia yang menjadi petunjuk pembiayaan bagi industri jasa keuangan, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi hingga dana pensiun, dalam mendukung cita-cita Indonesia mencapai net zero emission pada 2060.

"Bagaimanapun juga semua inisiatif ini tidak akan bisa tanpa didukung dari sektor keuangan," ujar Kiki.

Berdasarkan data OJK, jumlah pengguna jasa yang terdaftar di IDXCarbon baru 155 entitas sejak diluncurkan hingga 29 Mei 2026. Sebagai pembanding, peserta bursa karbon Uni Eropa mencapai 11 ribu dan China 3.300.

Secara agregat, volume transaksi bursa karbon Indonesia baru 1,98 juta ton setara karbon dioksida (tCO2e) dengan nilai transaksi Rp93,76 miliar.

Sepanjang Mei lalu, volume transaksi transaksi 219 ton CO2e dengan nilai Rp13,33 juta dan frekuensi transaksi sebanyak 11 kali. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan April 2026 yang mencatat volume transaksi 554 ton CO2e dengan nilai Rp42,58 juta dan frekuensi 15 kali transaksi.

Adapun jumlah proyek yang tercatat di Indonesia baru 10 Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) dengan total unit karbon tersedia mencapai 3,14 juta ton CO2e.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan terus memantau kondisi sektor jasa keuangan setelah Bank Indonesia (BI) secara mengejutkan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya menghormati langkah BI yang bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah gejolak global.

Menurut perempuan yang akrab disapa Kiki itu OJK bersama BI, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus berkoordinasi dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memantau perkembangan terkini.

"Kita melakukan assessment terus, terutama terhadap bagaimana ketahanan sektor jasa keuangan kita," ujar Kiki di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/6).

Ia mengatakan pengawasan dilakukan khususnya terhadap perbankan yang memiliki eksposur besar terhadap pergerakan nilai tukar. Selain itu, OJK juga mencermati keterkaitan risiko antar sektor, termasuk hubungan antara sektor perbankan dan pasar modal.

"Dan sampai saat ini kita melihat bahwa kondisi sektor jasa keuangan kita masih terjaga. Tapi tentu saja kita tidak lengah dan terus mencermati berbagai perkembangan yang ada," katanya.

Meski demikian, Kiki mengakui ketidakpastian global masih tinggi, termasuk akibat konflik yang memanas di Timur Tengah.

Dalam kesempatan yang sama, Kiki juga menanggapi maraknya seruan "sell Indonesia" yang sempat beredar di kalangan investor asing dan media sosial. Ia meminta masyarakat tidak langsung mempercayai ajakan tersebut tanpa melakukan analisis yang rasional.

"Gini loh teman-teman, kan kita sendiri tinggal di Indonesia. Kita lihat juga bagaimana Indonesia ini secara fundamental sebetulnya kita lihat baik ya. Jadi kalau menurut saya kalau ada ajakan-ajakan seperti itu jangan telan mentah-mentah," ujarnya.

Kiki menilai kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat sehingga masyarakat perlu lebih jernih dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di pasar.

"Jadi kita harus lebih rasional lah untuk segala ajakan-ajakan seperti itu. Kita sayang lah sama Indonesia, kita cintai negara kita, dengan melihat segala sesuatu dengan lebih jernih," katanya.

Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak ikut menyebarkan rumor yang dapat memperburuk sentimen pasar.

"Jadi salah satu bentuk kita mencintai negara kita, sama-sama kita menjaga lah situasi saat ini, jangan menambah dengan rumor-rumor yang tidak bertanggung jawab," tandasnya.

[Gambas:Youtube]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) untuk memperluas literasi keuangan hingga tingkat desa dengan menyasar lebih dari 6 juta anggota PKK sebagai agen edukasi keuangan masyarakat.

Kerja sama tersebut dilakukan melalui kegiatan edukasi keuangan dalam rangka Bulan Literasi Keuangan (BLK) 2026 yang digelar OJK bersama Tim Penggerak PKK di Jakarta, Selasa (9/6).

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan perempuan memiliki peran penting dalam mendorong kesejahteraan keluarga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Bagaimana kita ingin meningkatkan edukasi, literasi, dan inklusi masyarakat Indonesia terutama dari kelompok perempuan. Karena kita semua paham bagaimana peran perempuan terhadap pemberdayaan ekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Friderica.

Ia menilai perempuan juga berperan besar dalam pengembangan UMKM yang berkontribusi terhadap ekonomi daerah dan nasional.

"Perempuan tidak hanya kemudian di masyarakat saja, banyak juga UMKM-UMKM yang dimotori oleh perempuan. Kita lihat bagaimana ini kemudian bisa berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di semua daerah di Indonesia dan akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

[Gambas:Youtube]

Friderica menyebut jaringan PKK yang menjangkau hingga tingkat desa menjadi sarana efektif untuk memperluas literasi keuangan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen (PEPK) OJK Dicky Kartikoyono mengatakan perempuan memegang peran sentral dalam pengelolaan keuangan keluarga.

"Menteri keuangannya, finance director-nya ini adalah ibu-ibu. Nah tentunya ini sangat penting dalam membangun generasi masa depan kita," kata Dicky.

Ia menambahkan anggota PKK berpotensi menjadi duta literasi keuangan karena memiliki jaringan luas hingga tingkat desa.

"Ibu-ibu ini sangat berpotensi untuk menjadi duta literasi keuangan. Karena anggotanya hampir 6 juta atau bahkan lebih dari 6 juta sampai ke desa," ujarnya.

Dicky juga mengingatkan pentingnya literasi di tengah perkembangan layanan keuangan digital yang semakin pesat.

"Digital ini punya manfaat tapi sekaligus risiko atau mudarat. Jadi inklusi tidak bisa hanya sekadar akses, tapi harus diikuti dengan pemahaman," katanya.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi merespons pelemahan nilai tukar rupiah yang kini menembus level Rp18 ribu per dolar AS.

Menurutnya, dampak langsung terhadap sektor jasa keuangan, khususnya perbankan, sejauh ini masih relatif terkendali. Pada perdagangan Jumat (5/6) sore, rupiah berada di level Rp18.036 per dolar AS.

"Terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah, OJK melihat bahwa dampak langsung terhadap sektor jasa keuangan khususnya di perbankan saat ini masih relatif terkendali," kata Friderica dalam konferensi pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Menurutnya, kondisi tersebut tercermin dari ketahanan permodalan perbankan yang masih kuat. Hingga April 2026, rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) industri perbankan tercatat sebesar 23,97 persen.

"Hal ini kalau rekan-rekan media bisa lihat dari rasio kecukupan modal perbankan yang masih solid dengan capital adequacy ratio per April tahun ini masih sebesar 23,97 persen, sehingga ini masih memberikan ruang yang cukup, ruang penyangga yang cukup dalam menyerap berbagai potensi risiko," ujarnya.

Selain permodalan yang kuat, OJK juga menilai eksposur langsung perbankan terhadap risiko nilai tukar masih terjaga. Hal itu terlihat dari posisi devisa neto (PDN) yang secara konsisten berada jauh di bawah batas maksimal 20 persen dari modal bank.

Meski menilai kondisi saat ini masih terkendali, Friderica menegaskan OJK tetap mewaspadai berbagai risiko yang dapat muncul apabila tekanan terhadap rupiah berlanjut.

Salah satunya adalah meningkatnya beban kewajiban valuta asing yang ditanggung korporasi. Selain itu, pelemahan rupiah juga berpotensi menekan sektor usaha yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap impor.

OJK juga mencermati kemungkinan kenaikan biaya bahan baku dan biaya operasional perusahaan, terutama jika pelemahan rupiah terjadi bersamaan dengan kenaikan harga komoditas energi global.

"Dampak kenaikan biaya bahan baku dan biaya operasional termasuk apabila disertai dengan kenaikan harga komoditas energi global, yang tentunya bisa mempengaruhi kualitas aset perbankan, khususnya penurunan kemampuan bayar debitur yang terdampak apabila kondisi keuangan tersebut terus berlanjut," kata Friderica.

Untuk mengantisipasi berbagai risiko itu, OJK akan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas valuta asing di industri perbankan.

Langkah yang dilakukan antara lain memantau posisi devisa neto harian, memastikan kecukupan likuiditas valas, hingga melakukan supervisory dialogue dengan bank yang memiliki akumulasi posisi tertentu.

Menurut Friderica, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan penerapan manajemen risiko pasar dan risiko likuiditas berjalan secara memadai di tengah dinamika nilai tukar. Di sisi lain, OJK juga akan terus mempererat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) guna menjaga kecukupan likuiditas valuta asing dalam sistem keuangan.

"Stabilitas rupiah merupakan kepentingan bersama seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan dan juga seluruh bangsa Indonesia," ujarnya.

Pernyataan OJK ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap arah pergerakan rupiah. Ekonom Ferry Latuhihin sebelumnya memperkirakan nilai tukar rupiah berpotensi terus melemah hingga mencapai Rp25 ribu per dolar AS pada akhir 2026 apabila tidak ada mitigasi risiko yang memadai dari sisi moneter maupun fiskal.

Menurut Ferry, pelemahan rupiah saat ini tidak hanya dipengaruhi faktor eksternal, tetapi juga dipicu sentimen domestik dan menurunnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai Indonesia membutuhkan sumber pembiayaan baru untuk menopang target pertumbuhan ekonomi nasional di tengah besarnya kebutuhan pendanaan pembangunan dalam beberapa tahun ke depan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, kebutuhan pembiayaan nasional tidak bisa hanya ditopang sektor perbankan. Menurut dia, diperlukan pendalaman pasar keuangan serta pengembangan instrumen pembiayaan alternatif agar target pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

“Kalau kita melihat target pertumbuhan ekonomi, misalnya di tahun 2027, data dari Bappenas menyampaikan bahwa Indonesia butuh pembiayaan yang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita, mungkin sekitar Rp8.600-an triliun. Ini tidak bisa hanya didukung oleh perbankan dan lain-lain, tapi harus muncul sumber-sumber pembiayaan baru,” mengatakan, Friderica dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) di Jakarta, Senin (25/5/2026).

OJK menempatkan pendalaman pasar keuangan sebagai salah satu prioritas untuk menopang pembiayaan pembangunan nasional. Salah satu instrumen yang didorong berasal dari pasar modal, termasuk pengembangan obligasi daerah guna mendukung pembangunan di tingkat daerah.

Selain itu, OJK juga mendorong peningkatan pembiayaan sektor jasa keuangan, penguatan ekosistem pembiayaan UMKM, serta pengembangan ekonomi hijau melalui nilai ekonomi karbon dan keuangan berkelanjutan.

Friderica menjelaskan, pengembangan keuangan digital yang aman dan berintegritas, penguatan sektor jasa keuangan syariah, hingga peningkatan literasi dan inklusi keuangan juga menjadi fokus untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih berada di bawah tingkat pertumbuhan potensial yang dibutuhkan agar Indonesia dapat menjadi negara maju.

Karena itu, Friderica menilai sektor jasa keuangan perlu memainkan peran lebih strategis, tidak hanya sebagai sarana investasi, tetapi juga sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi perekonomian nasional.

Dalam kesempatan tersebut, OJK juga menyoroti pentingnya pengembangan ekonomi daerah sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) saat ini telah berjalan di 40 kabupaten dan kota di Indonesia dengan fokus pada sektor agrikultur, ekonomi kreatif, dan pariwisata.

Friderica menjelaskan, program tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah secara berkelanjutan melalui perluasan pasar dan peningkatan manfaat ekonomi bagi masyarakat serta pelaku usaha.

“Kolaborasi dan sinergi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan potensi unggulan di daerah dapat ditransformasikan menjadi keunggulan produktif yang berdampak nyata,” menjelaskan, Friderica.

Ia menambahkan, program PED diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi, produktivitas, penyerapan tenaga kerja, ekspor, hingga kesejahteraan masyarakat.

Friderica juga mengingatkan pentingnya menjaga optimisme terhadap perekonomian nasional di tengah dinamika global dengan terus memperkuat peran ekonomi daerah sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kekhawatiran publik terkait isu kebocoran data yang menyeret sejumlah institusi perbankan belakangan ini telah menjadi perhatian serius.

Praktisi digital dan keamanan siber Syahraki Syahrir menilai, sistem keamanan di sektor perbankan Indonesia sejatinya termasuk yang paling kuat dibanding industri lain, terutama pada bank-bank besar.

Syahraki yang juga CEO Veda Praxis, salah satu perusahaan konsultasi yang bergerak di bidang digital dan cybersecurity, menjelaskan bahwa sektor perbankan justru menjadi industri yang paling matang (mature) dalam mengelola keamanan teknologi informasi (TI).

Menurut dia, pengawasan terhadap sistem keamanan perbankan dilakukan secara berlapis oleh sejumlah lembaga negara.

"Selama ini pengawasan terhadap industri keuangan dilakukan secara berlapis oleh berbagai lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Badan Siber dan Sandi Negara, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital," kata Raki sapaan akrab Syahraki melalui sambungan telepon, Sabtu (23/5).

Menurutnya, regulator terus memperbarui standar keamanan bagi industri perbankan, sekaligus melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri mengenai pentingnya perlindungan data.

"Seluruh regulator tersebut terus meningkatkan standar keamanan ke perbankan, serta melakukan edukasi kepada masyarakat dan pelaku industri," ujarnya.

Terkait beredarnya informasi kebocoran data di dark web, alumnus Universitas Padjajaran (Unpad) ini mengatakan masyarakat tidak perlu panik berlebihan.

Menurut Raki, dark web itu hanyalah bagian dari internet yang tidak terindeks secara umum sehingga sering digunakan untuk aktivitas yang lebih bebas, termasuk penyebaran data ilegal dan belum terverifikasi kebenarannya.

Raki juga menjelaskan bahwa dalam ekosistem digital modern, sebuah sistem tidak pernah berdiri sendiri. Sistem perbankan saat ini, kata Raki, sudah terhubung dengan banyak pihak. Mulai dari penyedia layanan teknologi, infrastruktur, hingga mitra lainnya.

Menurut dia, data yang beredar di ekosistem tersebut belum tentu bocor dari sistem inti perbankan.

"Kalaupun data di dark web itu benar, kita harus meneliti sumber data tersebut berasal. Bisa jadi data berasal dari pihak ketiga yang terhubung dengan layanan bank. Jadi jangan langsung menyimpulkan banknya yang lemah. Hanya saja, memang, kalau bank yang terdengar bocor, masyarakat langsung heboh karena ada uang mereka di sana," kata Raki.

OJK Minta Masyarakat Jaga Kerahasiaan Data Pribadi

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menilai, meski sistem keamanan data di perbankan sudah dilakukan secara berlapis, namun dia mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada menjaga data pribadi agar tidak dimanfaatkan sebagai celah melakukan kejahatan perbankan.

"Meskipun bank telah menerapkan sistem keamanan berlapis dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, kejahatan tetap dapat terjadi jika nasabah tidak waspada atau lalai menjaga kerahasiaan informasi pribadinya," kata Friderica dikutip dari Antara.

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu menambahkan, risiko terjadinya kejahatan siber termasuk di industri jasa keuangan kini semakin tinggi karena pelaku kejahatan digital semakin canggih, sementara banyak masyarakat yang masih belum memiliki literasi digital serta literasi keuangan yang memadai.

Terkait hal itu, Raki menambahkan bahwa meningkatnya kejahatan siber merupakan konsekuensi dari semakin kompleksnya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Ia mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dalam berinteraksi di ruang digital. Contohnya, kata dia, masyarakat agar tidak mudah memberikan informasi pribadi melalui sambungan telepon, pesan instan, maupun media digital lainnya, termasuk kepada pihak yang mengaku berasal dari bank.

"Password, PIN, dan OTP tidak boleh diberikan kepada siapa pun. Kalau ada pihak yang meminta data sensitif lewat telepon atau pesan digital, masyarakat harus langsung waspada," ujar penulis buku Digital Governance ini.

Menurut Raki, yang terpenting saat ini membangun budaya kehati-hatian dalam aktivitas digital sehari-hari. Ia menyarankan masyarakat untuk selalu melakukan verifikasi sebelum memercayai informasi atau permintaan tertentu melalui kanal digital.

"Di era sekarang, kita harus extra careful. Jangan mudah percaya pada telepon, pesan, atau tautan yang mengatasnamakan pihak tertentu, termasuk bank. Kalau perlu, lakukan transaksi dan komunikasi langsung melalui aplikasi resmi atau datang ke kantor cabang," kata Raki.

Jogja Financial Festival 2026 resmi dibuka pada Jumat (22/5) di Jogja Expo Center (JEC). Ajang ini menjadi ruang kolaborasi antara regulator, industri keuangan, akademisi, dan masyarakat untuk membangun budaya keuangan baru yang melek digital serta matang secara finansial.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, membuka langsung gelaran tersebut. Acara ini juga mendapat apresiasi positif dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Hamengku Buwono X.

Kehadiran Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dan Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, turut meningkatkan antusiasme masyarakat Yogyakarta. Festival ini menghadirkan pameran dari 20 lembaga keuangan serta forum seminar yang diisi oleh 25 pembicara ahli.

"Festival ini bukan sekadar pameran, pameran 20 lembaga keuangan dan juga bukan forum seminar dengan 25 pembicara ahli. Ini adalah ruang kolaborasi antara regulator, industri, daerah, kampus, media, komunitas kreatif dan generasi muda untuk membangun budaya keuangan Indonesia baru," ujar Anggito dalam sambutan pembuka.

Ia pun menekankan adanya fenomena mengkhawatirkan saat ini mengenai pola finansial anak muda. Banyak generasi muda mudah membuka akun investasi, namun belum mampu menyusun perencanaan keuangan dengan baik.

Di sisi lain, masyarakat semakin aktif bertransaksi digital meskipun banyak rekening bank yang masih pasif. Kondisi tersebut diperparah dengan maraknya berbagai ancaman kejahatan siber yang menargetkan masyarakat.

"Pinjaman online ilegal tumbuh cepat. Judi digital menyusup melalui platform teknologi. Kejahatan keuangan menjamur. Investasi semu terus memanfaatkan rendahnya pemahaman Masyarakat," sambung Anggito dalam keterangan tertulis, Sabtu (23/5).

Menurut dia, perhelatan di Yogyakarta ini menjadi sangat penting karena bukan sekadar membahas ekonomi dan literasi. Acara ini menjadi wadah pertemuan gagasan, keberanian, dan harapan bagi masa depan generasi muda Indonesia.

Melalui festival ini, generasi muda diharapkan dapat belajar mengelola masa depan secara lebih bijak. Fokusnya tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga membangun ketahanan finansial dan menguasai teknologi.

"Jogja Financial Festival menjadi tempat anak-anak muda belajar bahwa mengolah masa depan bukan hanya soal mencari manfaat finansial tetapi tentang membangun ketahanan, menguasai teknologi, memitigasi risiko, menjaga martabat dan menciptakan peluang," tandas Anggito.

Di sisi lain, Gubernur DIY, Hamengku Buwono X, juga mengingatkan peserta tentang pentingnya mawas diri dalam mengakses keuangan. Masyarakat diharapkan tidak hanya terpaku pada akses materi, tetapi memahami makna kemakmuran yang sesungguhnya.

Ia menegaskan bahwa uang dan sistem keuangan memang penting untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Namun, kepemilikan materi tidak boleh mengubah tujuan hidup manusia menjadi konsumtif semata.

"Kita perlu Mulat Sarira atau mawas diri terhadap makna kemakmuran itu sendiri. Uang tentu penting, sistem keuangan tentu penting juga, tetapi uang tidak boleh naik tahta menjadi tujuan akhir dari seluruh ikhtiar kita. Ia harus tetap menjadi sarana untuk memuliakan kehidupan kita," tegasnya.

Sebagai informasi, selain memberikan edukasi festival hari pertama menghadirkan rangkaian sesi business talk yang diisi oleh para pakar kelola keuangan. Beberapa di antaranya adalah Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S Budiman.

Hadir pula Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan OJK, Adi Budiarso, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria. Pengunjung dapat memanfaatkan momentum ini untuk berkonsultasi langsung mengenai regulasi keuangan digital.

Pada sesi educational class, panitia menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang industri. Salah satunya adalah SR Advisor Fraud Banking Investigation PT Bank Central Asia Tbk & Ketua Komite Kerja Siber Fraud, Wani Sabu.

Materi edukasi kreatif juga disampaikan oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Indonesia Irene Umar bersama Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif Yovie Widianto. Sesi ini ditutup dengan berbagi pengalaman investasi bersama Stock Enthusiast, Michael Yeoh.

Di samping mendapatkan edukasi keuangan, masyarakat yang datang ke JEC juga disuguhi berbagai hiburan menarik. Panggung hiburan festival ini dimeriahkan oleh penampilan musik dari Ari Lasso dan Happy Asmara.

Pengunjung juga dihibur oleh penampilan langsung dari para komedian program televisi Lapor Pak. Kolaborasi unsur edukasi dan hiburan ini bertujuan agar pesan literasi keuangan lebih mudah diterima masyarakat.

Bagi pencari kerja, festival ini menyediakan program Career CT Corp yang membuka banyak peluang baru. Tersedia lowongan pekerjaan untuk lulusan SMA, D3, hingga S1 tanpa batasan usia.

Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Profesor Ova Emilia, turut menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan acara kolaboratif ini. Menurutnya, sinergi antara LPS dan mitra industri seperti CT Corp berdampak besar bagi literasi daerah.

"Pertama, saya atas nama UGM menyampaikan apresiasi kepada inisiator acara yang luar biasa ini, khususnya di sini LPS dan seluruh mitra dalam hal ini utamanya adalah bapak Chairul Tanjung dari CT Corp yang telah menghadirkan Jogja Financial Festival 2026 di Jogja," kata Ova.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengusulkan untuk memperkuat aspek pelindungan konsumen terkait Peraturan OJK berkaitan dengan karbon.

Hal itu disampaikan Putri saat Rapat Kerja Komisi XI bersama dengan OJK pada Kamis (21/5).

"Kita melihat POJK sebelumnya belum ada secara eksplisit mengatur terkait pelindungan konsumen. Kita berharap, penguatannya tidak hanya dari sisi infrastruktur dan perdagangan. Tetapi juga harus mencakup pelindungan terhadap pengguna jasa maupun pelaku pasar karbon itu sendiri," kata Putri dalam rilisnya.

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan akan menambahkan secara khusus substansi mengenai pelindungan konsumen dalam perubahan POJK ini.

"Karena terkait produk-produk ini, ada tiga hal, yaitu greenwashing, namanya. Kemudian, social washing dan impact washing. Jadi, ada mereka yang mengatakan produk ini green, tapi sebenarnya enggak. Maka dari itu, terima kasih. Kami akan memasukkan hal ini di dalam POJK hasil revisi ini," ujar Friderica.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi, mengakui bahwa saat ini substansi mengenai pelindungan konsumen masih belum termuat secara eksplisit dalam pengaturan Bursa Karbon.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan mayoritas investor di pasar modal Indonesia saat ini berasal dari Generasi Z (Gen Z). Hal itu diungkapkan Kiki, sapaan akrab Friderica, dalam Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center, Yogyakarta, Jumat (22/5).

Kiki mengatakan Gen Z sekarang mewarnai sektor keuangan Indonesia. Mereka juga menjadi generasi pertama yang tumbuh besar di dunia digital.

"Tahu enggak sekarang dari 27 juta investor di pasar modal, 54% adalah Gen Z. Ini juga luar biasa. Mereka yang justru berusia muda di bawah 30 tahun. Nah ini konstektual buat kalian semua. Ini luar biasa," ujar Kiki.

Lebih lanjut, Kiki menilai tantangan generasi muda saat ini bukan lagi kesulitan mendapatkan informasi, melainkan kemampuan memilah informasi yang benar di tengah derasnya arus digital.

"Jadi kemampuan kalian memilah dan memilih informasi sangat menentukan untuk masa depanmu. Apalagi konten-konten enggak bagus, enggak sehat, enggak mendidik, tidak usah dilihat, tidak usah disimak," ucap Kiki menambahkan.

Menurutnya, Gen Z kini menjadi kelompok baru yang semakin dominan mewarnai sektor keuangan nasional karena tumbuh di era digitalisasi dan banjir informasi.

"Gen Z ini menarik sekali. Mereka mewarnai sektor keuangan kita. Generasi pertama yang tumbuh di era digitalisasi," ujarnya.

Kiki kemudian membandingkan kondisi generasi sebelumnya yang harus berupaya keras untuk mendapatkan informasi demi mencapai kesuksesan. Namun, menurutnya, kemudahan akses informasi justru menghadirkan tantangan baru bagi generasi muda.

"Kalau zaman dulu, mau cari informasi itu harus effort, pergi ke perpustakaan, cari koran, membaca dan lain-lain. Kalau sekarang, bangun tidur sudah disuguhi berbagai informasi," katanya.

"Kalau dulu mau sukses harus mencari informasi. Sekarang kalau mau sukses harus bisa memilah informasi, karena tidak semua benar," ujarnya.

Peserta Jogja Financial Festival 2026 hari pertama, Jumat (22/5) pagi, mulai ramai berdatangan di Jogja Expo Center, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

Dikutip dari CNBC Indonesia, pada pukul 09.00 WIB segenap warga Jogja terlihat ramai datang ke Jogja Expo Centre. Acara hari pertama Jogja Financial Festival 2026 dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Ribuan kursi yang tersedia hampir penuh diisi oleh anak-anak muda, seperti siswa, mahasiswa hingga karyawan dan pelaku dunia usaha kecil menengah. Para pelajar di bangsu SMA pun hadir menggunakan seragam sekolahnya. Mereka masuk dengan teratur ke ruang acara.

Tampak raut wajah antusias dari masing-masing pengunjung yang datang untuk mengikuti agenda yang berlangsung selama tiga hari ke depan.

Acara ini sendiri akan dibuka oleh Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia, dan juga Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X.

Selain itu ada juga Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S Budiman yang akan mengupas lebih jauh kondisi sektor keuangan di Indonesia.

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya tidak terjadwalkan hadir pada acara ini ternyata akan tampil dalam sesi khusus.

Menteri yang dikenal karena komunikasinya ceplas-ceplos dan kinerjanya menonjol tersebut bakal hadir di sesi one on one bersama dengan Founder and Chairman CT Corp, Chairul Tanjung.

Pada sesi ini, Purbaya akan tampil membawa semangat baru yang akan disampaikan ke para peserta terkait kondisi keuangan di Indonesia. Selain itu, Purbaya akan buka-bukaan dan mengupas lebih jauh soal ekonomi secara luas.

Di pengujung acara hari ini, peserta juga bakal disuguhkan music performance dari Happy Asmara dan penyanyi senior Ari Lasso.

Daftar Jogja Financial Festival 2026 GRATIS di sini.

(1) Career CornerTersedia beberapa lowongan pekerjaan dari CT Corp selama Jogja Financial Festival. 11 anak perusahaan CT Corp yang membuka lowongan, yakni: Allobank, Mega Finance, TransF&B, Bank Mega, Bank Mega Syariah, detikcom, Trans Media Social, CNBC Indonesia, CNN Indonesia, dan TransTV. Langsung klik daftar di sini

(2) Kelas EdukatifRangkaian acara Jogja Financial Festival dikemas dalam berbagai format yang lebih menarik dan interaktif. Selain sesi diskusi utama, pengunjung juga dapat mengikuti kelas edukasi yang membahas topik keuangan secara praktis dan aplikatif.

Kegiatan hari pertama, Jumat (22/5):Edu Class LIKE IT (Literasi Keuangan Indonesia Terdepan) bertemakan 'Financial Survival for Young Generation' yang akan diisi oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjaminan Simpanan.

Edu Class Kripto: New Wealth Era Market, Algorithm, and Money Bersama Adi Budiarso, Robby Bun, dan Ronald Wijaya

Edu Class Bank Mega × Michael Yeoh dengan tema 'Kalau Punya Rp 10-100 Juta Hari Ini Mau Taruh di Mana?'

Edu Class Creative-Preneurship: Mengelola Finansial di Balik Industri Kreatif.

Edu Class with BCA: Waspada Kejahatan Siber, bersama Wani Sabu.

Hari Kedua, Sabtu (23/5):BRI: kelas Entrepreneur Talk with Chairul Tanjung (CT), salah satu konglomerat tanah air yang beken dikenal dengan Si Anak Singkong, bersama Hery Gunardi.

Edu Class with ANTAM : Glow Up Finansial: Mulai dari Emas!

Edu Class with BNI,

Edu Class with Bank Mandiri

Insurance Class with OJK, AAJI & IFG : Muda Kaya Raya, Tua Sejahtera.

(3) Sesi DiskusiSesi Business Talk akan menghadirkan sejumlah tokoh dari pemerintah dan otoritas keuangan. Di antaranya Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.

Pemerintah daerah juga turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dijadwalkan hadir dalam beberapa sesi utama.

Dari kalangan pelaku usaha, Founder dan Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, akan berbagi pengalaman membangun bisnis. Perspektif akademis juga akan diwakili oleh Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia.

Daftar Pengisi Acara Jogja Financial FestivalHari Pertama, Jumat 22 Mei :

Keynote Speech :Ketua Dewan Komisioner LPS - Prof. Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc.

Special Speech :Gubernur DIY - Hamengkubuwono X

Sesi 1 :Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. BudimanFriderica Widyasari Dewi - Ketua Dewan Komisioner OJKChairul Tanjung - Founder & Chairman CT Corp

1 ON 1 Session with COO Danantara - Dony Oskaria

Inspirational Talks :Giring Ganesha, Wakil Menteri Kebudayaan RI

Penampilan Musik dan Hiburan :Comedy Live Show Lapor PakHappy AsmaraAri Lasso

Hari Kedua, Sabtu 23 Mei

Pengisi Acara:

Opening SpeechWalikota Yogyakarta - Dr. (H.C.) dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)

Keynote Speech :Mukhamad Misbakhun - Ketua Komisi XI DPR

Diskusi Panel 1Direktur Utama BRI - Hery GunardiDirektur Utama BTN - Nixon L.P. NapitupuluDirektur Utama BSI - Anggoro Eko Cahyo

Diskusi Panel 2Wakil Menteri Keuangan - Juda AgungPlt. Dirut Bursa Efek Indonesia- Jeffrey HendrikLeadership Talks - Menteri Pemuda dan Olahraga - Erick Thohir

Penampilan Musik dan Hiburan:

⁠Comedy Live Show Arisan FinancialKiky Saputri⁠Silet Open Up⁠Juicy Luicy

Lengkapnya baca di sini.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyiapkan sejumlah insentif bagi perbankan dalam pelaksanaan kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).

Insentif diberikan mulai dari perlakuan dana sebagai agunan tunai hingga relaksasi batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

Friderica mengatakan dana DHE SDA nantinya dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan dalam ketentuan kualitas aset bank.

"Dana DHE SDA dapat diperlakukan sebagai agunan tunai sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai kualitas aset bank umum," kata Friderica dalam sosialisasi tata kelola ekspor SDA strategis bersama asosiasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Selain itu, bagian penyediaan dana yang dijamin dengan agunan tunai DHE SDA juga dapat dikecualikan dari perhitungan BMPK sepanjang memenuhi syarat tertentu.

Menurut Friderica, langkah tersebut dilakukan agar implementasi kebijakan DHE SDA tetap memberi ruang bagi industri perbankan untuk mendukung pembiayaan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian.

[Gambas:Youtube]

"Ini merupakan bentuk dukungan agar implementasi PP DHE SDA tetap memberikan ruang bagi perbankan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dunia usaha tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian," ujarnya.

Ia menjelaskan kewajiban eksportir untuk menempatkan DHE SDA di sistem keuangan Indonesia dilakukan sesuai persentase dan jangka waktu yang diatur dalam PP DHE SDA.

Dalam paparannya, ia menyebut penempatan DHE SDA pada instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) hanya bersifat titipan sehingga tidak berdampak terhadap perlakuan prudensial bank, termasuk rasio likuiditas dan kualitas aset.

Selain sisi insentif, OJK juga memastikan pengawasan terhadap implementasi kebijakan tersebut akan diperkuat, terutama terkait penggunaan escrow account atau rekening penampungan DHE SDA.

"Dalam implementasi PP DHE SDA ini, kami akan memastikan dukungan industri perbankan berjalan secara pruden, tertib, dan berintegritas. Secara khusus, OJK akan mengawasi escrow account atau rekening penampungan yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan ini," kata Friderica.

Ia menyebut OJK telah memiliki ketentuan yang memadai untuk melakukan pengawasan terhadap rekening penampungan tersebut.

Sebagai tindak lanjut, OJK akan menerbitkan surat kepada seluruh direksi bank umum terkait bentuk dukungan regulator dalam implementasi PP DHE SDA.

"Surat tersebut akan menginformasikan bentuk dukungan OJK dalam implementasi PP tersebut, termasuk kebutuhan dukungan kelengkapan data dan informasi yang diperlukan oleh kementerian ataupun lembaga terkait," kata Friderica.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan devisa hasil ekspor sektor SDA wajib ditempatkan di Himpunan Bank Negara (Himbara) atau bank BUMN mulai 1 Juni 2026.

Kebijakan itu diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 yang merevisi PP 36/2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

"Pemasukan atau repatriasi penempatan retensi (penyimpanan) DHE SDA wajib dilakukan melalui bank Himbara," ujar Airlangga.

Dalam aturan baru tersebut, eksportir SDA diwajibkan memasukkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.

Untuk sektor migas, eksportir wajib menempatkan retensi DHE minimal 30 persen selama tiga bulan, sedangkan sektor nonmigas wajib menempatkan 100 persen DHE selama minimal 12 bulan.

Pemerintah menyebut kebijakan itu bertujuan memperkuat pembiayaan pembangunan, termasuk investasi dan modal kerja untuk hilirisasi sumber daya alam, sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan pasar keuangan domestik.

Banyak kegiatan menarik akan berlangsung pada ajang Jogja Financial Festival 2026 di Jogja Expo Center, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, 22-23 Mei 2026. Buruan daftar secara gratis festival keuangan terbesar ini.

Jogja Financial Festival hadir sebagai sebuah platform yang mempertemukan para pemangku kepentingan di sektor keuangan-mulai dari pembuat kebijakan, regulator, pelaku industri keuangan, akademisi, hingga masyarakat luas-untuk berdiskusi, berbagi perspektif.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat khususnya anak muda. Jogja financial festival menghadirkan Business Talk dan Educational Class. Pada sesi Business Talk rencananya dihadiri para tokoh pejabat negara.

Mulai dari Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi.

Lalu dari pihak tuan rumah, akan hadir Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo.

Pengusaha papan atas sekaligus Founder and Chairman CT Corp Chairul Tanjung juga hadir berbagi pengalamannya merintis bisnis hingga besar seperti sekarang. Tak ketinggalan juga perwakilan akademisi akan hadir Rektor Universitas Gadjah Mada Ova Emilia.

Selain itu, Jogja Financial Festival 2026 akan menggelar Career Corner dan dimeriahkan sejumlah penampilan artis ternama, seperti Ari Lasso hingga Juicy Lucy.

Daftar Jogja Financial Festival 2026 GRATIS di sini.

(1) Career CornerTersedia beberapa lowongan pekerjaan dari CT Corp selama Jogja Financial Festival. 11 anak perusahaan CT Corp yang membuka lowongan, yakni: Allobank, Mega Finance, TransF&B, Bank Mega, Bank Mega Syariah, detikcom, Trans Media Social, CNBC Indonesia, CNN Indonesia, dan TransTV. Langsung klik daftar di sini

(2) Kelas EdukatifRangkaian acara Jogja Financial Festival dikemas dalam berbagai format yang lebih menarik dan interaktif. Selain sesi diskusi utama, pengunjung juga dapat mengikuti kelas edukasi yang membahas topik keuangan secara praktis dan aplikatif.

Edu Class LIKE IT (Literasi Keuangan Indonesia Terdepan) bertemakan 'Financial Survival for Young Generation' yang akan diisi oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjaminan Simpanan.

Edu Class Kripto: New Wealth Era Market, Algorithm, and Money Bersama Adi Budiarso, Robby Bun, dan Ronald Wijaya

Edu Class Bank Mega × Michael Yeoh dengan tema 'Kalau Punya Rp 10-100 Juta Hari Ini Mau Taruh di Mana?'

Edu Class Creative-Preneurship: Mengelola Finansial di Balik Industri Kreatif.

Edu Class with BCA: Waspada Kejahatan Siber, bersama Wani Sabu.

BRI: kelas Entrepreneur Talk with Chairul Tanjung (CT), salah satu konglomerat tanah air yang beken dikenal dengan Si Anak Singkong, bersama Hery Gunardi.

Edu Class with ANTAM : Glow Up Finansial: Mulai dari Emas!

Edu Class with BNI,

Edu Class with Bank Mandiri

Insurance Class with OJK, AAJI & IFG : Muda Kaya Raya, Tua Sejahtera.

(3) Sesi DiskusiSesi Business Talk akan menghadirkan sejumlah tokoh dari pemerintah dan otoritas keuangan. Di antaranya Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi.

Pemerintah daerah juga turut ambil bagian dalam kegiatan ini. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo dijadwalkan hadir dalam beberapa sesi utama.

Dari kalangan pelaku usaha, Founder dan Chairman CT Corp, Chairul Tanjung, akan berbagi pengalaman membangun bisnis. Perspektif akademis juga akan diwakili oleh Rektor Universitas Gadjah Mada, Ova Emilia.

Hari Pertama, Jumat 22 Mei :

Keynote Speech :Ketua Dewan Komisioner LPS - Prof. Dr. Anggito Abimanyu, M.Sc.

Special Speech :Gubernur DIY - Hamengkubuwono X

Sesi 1 :Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. BudimanFriderica Widyasari Dewi - Ketua Dewan Komisioner OJKChairul Tanjung - Founder & Chairman CT Corp

1 ON 1 Session with COO Danantara - Dony Oskaria

Inspirational Talks :Giring Ganesha, Wakil Menteri Kebudayaan RI

Penampilan Musik dan Hiburan :Comedy Live Show Lapor PakHappy AsmaraAri Lasso

Hari Kedua, Sabtu 23 Mei

Pengisi Acara:

Opening SpeechWalikota Yogyakarta - Dr. (H.C.) dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K)

Keynote Speech :Mukhamad Misbakhun - Ketua Komisi XI DPR

Diskusi Panel 1Direktur Utama BRI - Hery GunardiDirektur Utama BTN - Nixon L.P. NapitupuluDirektur Utama BSI - Anggoro Eko Cahyo

Diskusi Panel 2Wakil Menteri Keuangan - Juda AgungPlt. Dirut Bursa Efek Indonesia- Jeffrey HendrikLeadership Talks - Menteri Pemuda dan Olahraga - Erick Thohir

Penampilan Musik dan Hiburan:

⁠Comedy Live Show Arisan FinancialKiky Saputri⁠Silet Open Up⁠Juicy Luicy