fokus dulu pasar domestik, baru akan lebih mudah kuasai pasar ekspor. Karena dari pasar domestik belajar bagaimana economic scale

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai penguatan pasar domestik menjadi langkah strategis untuk mendorong Indonesia menjadi pemain penting dalam industri petrokimia global.

Dirinya dihubungi di Jakarta, Selasa menyampaikan penguasaan pasar dalam negeri akan memberikan fondasi yang kuat bagi industri nasional sebelum memperluas penetrasi ke pasar ekspor.

Esther menjelaskan, pemerintah perlu memprioritaskan pengembangan dan penguatan industri petrokimia yang berorientasi pada kebutuhan domestik.

Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kapasitas produksi yang efisien sekaligus menciptakan skala ekonomi yang kompetitif.

“Menurut saya fokus dulu pasar domestik, baru akan lebih mudah kuasai pasar ekspor. Karena dari pasar domestik belajar bagaimana economic scale,” ujar Esther.

Sebelumnya, berbagai upaya penguatan industri petrokimia nasional telah dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) misalnya, mengupayakan industri petrokimia masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ini dilakukan mengingat sektor ini memiliki peran fundamental sebagai pemasok utama bahan baku plastik, serat sintetis, karet sintetis, bahan kimia fungsional, hingga berbagai bahan kebutuhan industri lain.

Pemerintah juga membebaskan Bea Masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) untuk industri petrokimia serta bahan baku plastik sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi semester II 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut diambil guna menekan biaya produksi dan membantu pelaku industri mendapatkan pasokan bahan baku alternatif sebagai pengganti nafta di tengah ketidakpastian global.

“Arahan Bapak Presiden dengan ketidakpastian situasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan Bea Masuk 0 persen untuk impor LPG bagi industri petrokimia," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/6)

Pemerintah berharap kebijakan tersebut bisa memberikan manfaat ekonomi hingga Rp2,25 triliun melalui penurunan biaya produksi di sektor terkait.

“Dengan ini, (Bea Masuk 0 persen) diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong,” kata dia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

China yang sekarang ini sangat masif masuk barangnya ke mana-mana. Ke Indonesia pun juga sekarang sudah kita perkirakan barang dari China itu bisa sampai 300 ribu ton per tahun

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) mengungkapkan masifnya produk impor murah, pelemahan kurs, serta persoalan harga dan pasokan energi menjadi tantangan yang dihadapi industri petrokimia nasional.

Dalam keterangan di Jakarta, Jumat, Sekretaris Jenderal INAPLAS Fajar Budiono menjelaskan, gas merupakan komponen penting dalam industri petrokimia, khususnya pada proses cracker dan polimerisasi.

Menurutnya, selama skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) masih berjalan di kisaran 6-7 dolar AS per MMBTU, industri relatif mampu menjaga daya saing.

"Dengan HGBT dulu itu kita sebenarnya sangat terbantu karena kita bisa mampu bersaing dengan para impor di mana utilisasi kita sedikit terbantu dengan harga gas yang murah 6-7 US dolar. Tapi sekarang penawarannya sudah di atas rata-rata di atas 15 sampai bahkan 20 US dolar," kata Fajar.

Di sejumlah negara ASEAN, harga gas industri masih berada di bawah 9 dolar AS MMBTU yang menjadikan produk di negara lain lebih kompetitif.

Selain itu menurut Fajar, tantangan industri semakin berat karena produk plastik dan petrokimia dari China terus membanjiri pasar domestik dengan harga yang sulit disaingi produsen lokal.

"China yang sekarang ini sangat masif masuk barangnya ke mana-mana. Ke Indonesia pun juga sekarang sudah kita perkirakan barang dari China itu bisa sampai 300 ribu ton per tahun," ujar Fajar.

Masuknya produk impor murah tersebut membuat perusahaan dalam negeri harus mengorbankan margin keuntungan demi mempertahankan pasar. Sejumlah pabrik bahkan mulai menyesuaikan tingkat utilisasi produksi.

"Bahkan kita sekarang sudah mencoba dengan 75 persen utilisasi, kita mencoba sedikit di bawah harga China. Jadi kita menggerus margin lumayan cukup besar," katanya.

Di sisi lain, pelemahan nilai tukar rupiah semakin menambah tekanan terhadap industri karena biaya impor bahan baku meningkat. Namun kenaikan biaya tersebut tidak dapat sepenuhnya diteruskan ke harga jual akibat ketatnya persaingan dengan produk impor.

"Jadi ada dua hal ya. Dari sisi pelaku industri hulu memang kita kan pass-through aja. Tetapi dengan banjirnya barang impor, kita tidak bisa pass-through karena kita mau enggak mau harus turunkan harga," ujarnya.

Tekanan tersebut juga dirasakan pelaku industri hilir atau converter yang sempat mengimpor bahan baku ketika harga masih tinggi. Saat barang tiba di Indonesia, harga pasar justru mengalami koreksi tajam sehingga margin usaha ikut tertekan.

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai industri petrokimia saat ini menghadapi tiga tekanan secara bersamaan, yakni lonjakan harga bahan baku global, pelemahan rupiah, dan persoalan pasokan gas.

Menurut Yusuf, konflik di Timur Tengah telah mendorong harga nafta melonjak lebih dari 50 persen dibandingkan sebelum ketegangan memanas.

Menurutnya, persoalan utama gas industri bukan hanya soal harga yang tercantum dalam kebijakan HGBT, melainkan keterbatasan pasokan yang diterima industri yang menyebabkan perbedaan harga.

Menurutnya, akibat kombinasi berbagai tekanan tersebut, harga produk plastik domestik mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa bulan terakhir.

"Dampaknya sudah terlihat dari kenaikan harga plastik domestik yang mencapai sekitar 40 hingga 60 persen pada April 2026," ujarnya.

Di tengah tekanan yang ada, Yusuf menilai tambahan kapasitas produksi dari kompleks petrokimia baru di dalam negeri dapat membantu mengurangi sebagian ketergantungan impor.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kita juga punya industri petrokimia dalam negeri, bagaimana industri ini bisa mendukung dan menopang supaya harga plastik tidak terlalu melonjak

Kota Padang (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI DPR RI Andre Rosiade menyebut keberadaan industri petrokimia dalam negeri bisa menjadi solusi untuk mengatasi kenaikan harga plastik yang terjadi imbas konflik di kawasan Timur Tengah.

"Kita juga punya industri petrokimia dalam negeri, bagaimana industri ini bisa mendukung dan menopang supaya harga plastik tidak terlalu melonjak," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Padang, Sumatera Barat, Kamis.

Selain itu, Komisi VI yang salah satunya bermitra dengan Kementerian Perdagangan telah meminta Menteri Perdagangan Budi Santoso agar secepatnya mencarikan solusi atas kenaikan harga plastik.

Kenaikan harga plastik di dalam negeri salah satunya dipicu oleh perang di kawasan Timur Tengah antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Imbasnya, kebutuhan bahan baku impor menjadi terganggu.

Eskalasi yang terjadi di Timur Tengah memberikan efek domino terganggunya rantai pasok industri petrokimia global termasuk Indonesia, terutama nafta yang merupakan bahan baku utama plastik.

"Pemerintah saat ini sedang melakukan kajian menyikapi kenaikan harga plastik ini," kata dia.

Menurutnya, permasalahan yang terjadi di kawasan Timur Tengah sangat berdampak pada banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Apalagi, pascapenutupan Selat Hormuz menyebabkan terganggunya arus kebutuhan energi dunia.

Bahkan, kata dia, banyak negara di dunia termasuk di ASEAN sudah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Beruntungnya, hingga sampai saat ini Indonesia tidak menaikkan tarif BBM.

"Ini juga menjadi bukti pemerintah bekerja keras untuk masyarakat dan menghadapi permasalahan yang ada," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah terus mengupayakan diversifikasi bahan baku hingga mendorong pemanfaatan daur ulang guna menjaga ketersediaan plastik nasional di tengah tekanan geopolitik global.

Sebagai respons, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bersama pelaku industri petrokimia hulu mengambil sejumlah langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan produksi dalam negeri. Salah satunya dengan memperluas sumber pasokan bahan baku.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan petrokimia dalam negeri, Lotte Chemical Indonesia (LCI) menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan ketersediaan pasokan bagi industri hilir domestik di tengah tekanan rantai pasok global akibat eskalasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, Direktur Management Support LCI Cho, Jin-Woo menyampaikan gangguan di jalur strategis Selat Hormuz telah berdampak signifikan terhadap ketersediaan bahan baku utama, seperti nafta dan LPG, yang menjadi penopang industri petrokimia nasional.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, LCI mengambil langkah aktif dengan mencari sumber alternatif guna mengamankan pasokan bahan baku, sekaligus memastikan keberlangsungan produksi dan pemenuhan kebutuhan pelanggan di dalam negeri.

Cho, Jin-Woo menegaskan bahwa perusahaan memprioritaskan alokasi produksi untuk pasar domestik sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas industri hilir nasional.

"Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, prioritas utama kami adalah menjaga keberlangsungan pasokan bagi industri dalam negeri. LCI terus mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk meminimalkan dampak gangguan terhadap pelanggan, sekaligus mendukung stabilitas sektor manufaktur nasional,” ujar Cho.

Sejalan dengan itu, perusahaan juga melakukan penyesuaian operasional, termasuk menurunkan tingkat produksi akibat perubahan rute pengadaan bahan baku yang terdampak hambatan logistik.

“LCI hingga saat ini masih beroperasi namun dengan menurunkan tingkat produksinya, dikarenakan rute pengadaan bahan baku telah diubah akibat hambatan logistik yang ada. Kami mengevaluasi setiap hari untuk memastikan situasi terkini yang transparan seiring berkembangnya kondisi,” lanjut Cho.

Untuk mengatasi tekanan yang terus berkembang, LCI turut mengajukan dukungan strategis kepada pemerintah. Beberapa langkah yang diusulkan antara lain penyederhanaan regulasi impor bahan baku, penerapan bea masuk nol persen untuk LPG, serta bantuan fiskal sementara guna meredam lonjakan biaya akibat krisis rantai pasok global.

Selain itu, perusahaan juga berharap adanya dukungan dalam membuka jalur aman bagi kapal pengangkut bahan baku yang saat ini masih tertahan di kawasan Selat Hormuz.

Cho menilai, dukungan tersebut penting tidak hanya untuk menjaga keberlangsungan operasional saat ini, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan industri domestik ke depan.

“Kami berharap pemerintah dapat membantu memastikan ketersediaan energi dan dukungan kebijakan yang tepat sasaran agar aktivitas produksi kami tetap berlanjut dan memberikan dampak positif bagi program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah terus mengupayakan diversifikasi bahan baku hingga mendorong pemanfaatan daur ulang guna menjaga ketersediaan plastik nasional di tengah tekanan geopolitik global.

Menanggapi dinamika harga dan pasokan bahan baku plastik, Agus dalam keterangan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (8/4) menjelaskan bahwa eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah telah memengaruhi rantai pasok industri petrokimia global, khususnya pada komoditas nafta yang menjadi bahan baku utama plastik.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyampaikan perlunya diversifikasi bahan baku industri petrokimia mengingat adanya potensi hambatan suplai akibat konflik di Timur Tengah, guna menjaga kontribusi sektor tersebut ke ekonomi.

Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, mengatakan gangguan pasokan bahan baku, seperti contohnya nafta, akan langsung menekan kapasitas produksi industri petrokimia dan memicu efek berantai ke berbagai sektor lainnya.

“Ketika bahan baku terganggu, volume produksi pasti akan terdampak. Dampaknya tidak hanya di sektor petrokimia, tetapi juga menjalar ke industri lain yang bergantung pada pasokan tersebut,” ujar dia.

Sebagai sektor hulu, industri petrokimia memasok bahan baku bagi berbagai industri manufaktur yang secara langsung akan memberikan gangguan aktivitas produksi secara luas.

Penurunan output tersebut, menurut dia, pada akhirnya berimplikasi langsung terhadap kinerja ekonomi nasional.

Pemerintah, lanjut dia, perlu mempertimbangkan langkah negosiasi, terlebih Indonesia memiliki hubungan yang cukup baik dengan negara-negara di Timur Tengah.

"Ini penting karena sekitar 70 persen pasokan nafta kita berasal dari kawasan tersebut,” ujar dia.

Tingginya ketergantungan tersebut dinilai menjadi titik lemah struktural yang perlu segera diantisipasi, terutama jika konflik berlangsung berkepanjangan.

Selain risiko pasokan, ia mengatakan tekanan juga datang dari sisi harga, mengingat ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan berpotensi mendorong kenaikan biaya produksi.

Ia menambahkan, substitusi bahan baku nafta tidak mudah dilakukan dalam waktu singkat, karena kompleksitas dan spesifikasi industri petrokimia.

Di sisi lain, ia menyampaikan pula tekanan global turut berdampak pada fiskal negara, terutama akibat lonjakan harga minyak dunia yang melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk meredam dampak yang lebih luas, Esther mendorong pemerintah memberikan insentif kepada industri, khususnya sektor strategis seperti petrokimia.

Ia juga menekankan pentingnya alokasi anggaran yang lebih produktif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

“Insentif diperlukan agar industri tetap beroperasi. Jika terjadi perlambatan atau bahkan penutupan, dampaknya akan meluas ke pengangguran dan daya beli masyarakat,” katanya.

Adapun sebelumnya, Kementerian Perindustrian mengupayakan industri petrokimia masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), mengingat sektor ini memiliki peran fundamental sebagai pemasok utama bahan baku plastik, serat sintetis, karet sintetis, bahan kimia fungsional, hingga berbagai bahan kebutuhan industri lain.

Kemenperin juga memperkuat ketahanan industri nasional untuk mengantisipasi potensi dampak eskalasi konflik geopolitik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat terhadap kinerja manufaktur dan ekonomi Indonesia.

Sebagai bagian penting dari industri pengolahan, industri kima, farmasi, dan tekstil (IKFT) yang didalamnya termasuk petrokimia, mencatatkan pertumbuhan positif sepanjang 2025 sebesar 5,11 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,21 persen.

Sektor tersebut juga memberikan kontribusi sebesar 3,87 persen terhadap PDB, dengan kontribusi terbesar berasal dari subsektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional sebesar 1,83 persen.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah analis menilai strategi ekspansi regional yang dijalankan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menjadi langkah penting dalam memperkuat industri petrokimia nasional.

Ekspansi tersebut dilakukan melalui Aster Chemicals and Energy Pte Ltd, entitas Chandra Asri Group yang mengelola aset energi dan kimia di Singapura.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Miftahul Khaer dalam pernyataan di Jakarta, Rabu menilai ekspansi Chandra Asri merupakan strategi yang tidak hanya memperkuat posisi regional perusahaan, tetapi juga mendukung penguatan industri dalam negeri.

Melalui entitas ini, kata dia perusahaan memperoleh akses pada pasar energi dan kimia yang lebih matang dan stabil, mencakup pengelolaan kilang, ethylene cracker, aset kimia hilir, hingga jaringan ritel bahan bakar.

Langkah ini turut memperluas basis usaha di Asia Tenggara sekaligus mengurangi ketergantungan pada satu segmen bisnis.

“Bisa dibilang menunjukkan keseriusan Chandra Asri Group memperkuat posisi regional sekaligus mendukung agenda hilirisasi nasional, yang ke depannya bisa mengurangi ketergantungan impor dan memberi efek berganda bagi industri dalam negeri,” kata Mifta.

Keberadaan aset regional tersebut dinilai mempertegas peran Indonesia dalam rantai pasok dan rantai nilai industri kawasan. Melalui jaringan operasional yang semakin luas, perusahaan dapat menyinergikan produksi dalam negeri dengan akses pasar regional.

Pendapatan dari aset regional kemudian katanya bisa dialokasikan kembali untuk mendukung investasi dan pengembangan usaha di Indonesia.

Pendekatan ini lanjut dia, dinilai sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mendorong perusahaan domestik tumbuh berskala regional agar lebih adaptif terhadap dinamika global, sekaligus memperkuat struktur permodalan dan kapasitas produksi industri nasional.

Senada dengan itu, Analis Pasar Modal Stocknow, Hendra Wardana, menyebut akuisisi aset energi di Singapura memberikan nilai strategis bagi perusahaan dalam mengelola risiko pasar energi.

“Akuisisi aset energi di Singapura memberi TPIA eksposur pada pasar yang lebih matang dan stabil, sekaligus memperkuat kemampuan perusahaan dalam mengelola risiko volatilitas harga energi,” tuturnya.

Ia menambahkan, diversifikasi geografis juga penting untuk menjaga stabilitas pendapatan di tengah fluktuasi siklus industri petrokimia.

Selain ekspansi regional, implementasi strategi perusahaan juga tercermin melalui realisasi investasi di dalam negeri, salah satunya pembangunan pabrik Chlor Alkali–Ethylene Dichloride (CA-EDC) di Cilegon.

Proyek ini diproyeksikan membuka peluang kerja sekitar 3.000 tenaga kerja selama masa konstruksi dan sekitar 250 pekerja saat pabrik beroperasi.

Fasilitas tersebut akan memiliki kapasitas produksi 400.000 ton per tahun soda kaustik padat atau 827.000 ton dalam bentuk likuid, serta 500.000 ton per tahun Ethylene Dichloride.

Kehadiran pabrik ini mampu menekan ketergantungan impor produk chlor alkali hingga Rp4,9 triliun per tahun, sementara seluruh produksi EDC akan diekspor dan berpotensi menambah devisa negara hingga Rp5 triliun per tahun.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (INAPLAS) menyatakan perlu adanya Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) produk turunan petrokimia seperti polypropylene (PP) homopolymer guna menjaga utilisasi.

"Utilisasi produksi saat ini turun di bawah 70 persen, dan hal ini tentu berdampak pada pengurangan kapasitas produksi. Langkah pertama yang kami lakukan adalah menormalkan kondisi operasional agar tetap aman. Namun apabila situasi ini terus berlanjut, perusahaan terpaksa akan merumahkan sebagian pekerja," kata Sekretaris Jenderal INAPLAS Fajar Budiono dalam pernyataan di Jakarta, Senin.

Kebutuhan percepatan keputusan BMAD kata dia semakin mendesak, karena utilisasi kapasitas produksi nasional dilaporkan telah turun di bawah 70 persen. Kondisi tersebut dapat berujung pada penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) jika tidak ada intervensi kebijakan.

"Untuk waktu pastinya, kami belum dapat memastikan apakah akan memakan waktu satu, dua, atau tiga bulan, karena semuanya bergantung pada keputusan tim tarif. Dalam kasus anti-dumping, besaran tarif yang dikenakan untuk masing-masing perusahaan akan ditentukan oleh tim tarif. Jadi, sampai saat ini belum ada timeline yang jelas,” kata Fajar.

INAPLAS berharap pemerintah mampu memberikan keputusan tepat waktu agar tidak menimbulkan kerugian lebih jauh.

“Kami berharap pemerintah dapat mengambil keputusan secara tepat waktu, sehingga aspek perlindungan, pengamanan, dan keseimbangan dapat benar-benar tepat sasaran,” kata Fajar.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa impor sektor plastik dan barang jadi plastik Indonesia mencapai 10,59 miliar dolar AS pada tahun 2024.

Menurut Fajar, kondisi ini memperkuat urgensi pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi BMAD agar industri nasional tidak terus ditekan oleh produk impor.

Adapun pemerintah tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik dumping impor PP dari delapan negara.

Penyelidikan dilakukan karena adanya indikasi bahwa produk impor dijual di bawah harga wajar pasar dan telah menimbulkan kerugian material bagi industri nasional yang semakin tertekan oleh lonjakan volume impor.

Delapan negara yang menjadi objek penyelidikan tersebut adalah China, Malaysia, Filipina, Arab Saudi, Korea Selatan, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Pemerintah turut memberikan kesempatan hingga 7 November 2025 kepada negara-negara tersebut untuk mengajukan pembebasan dari kemungkinan pengenaan BMAD. Kata Fajar, penyelidikan tersebut kini sudah memasuki tahap akhir.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Cilegon (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) RI menyoroti belum optimalnya integrasi antara industri petrokimia dengan kilang minyak di dalam negeri sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan inefisiensi produksi dan tingginya ketergantungan impor bahan baku.

Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam, Kemenperin RI, Putu Nadi Astuti, di Kota Cilegon, Banten, Jumat, mengatakan bahwa mayoritas pabrik petrokimia di Indonesia saat ini beroperasi secara terpisah atau standalone.

"Tantangan lainnya adalah industri petrokimia di Indonesia ini belum terintegrasi secara optimal, sehingga dampaknya adalah pabrik menjadi kurang efisien," ujar Putu saat melakukan kunjungan kerja ke PT Asahimas Chemical (ASC).

Putu menjelaskan, idealnya industri petrokimia berada dalam satu kawasan atau terhubung langsung dengan kilang minyak yang menyuplai bahan baku dasar seperti nafta atau kondensat.

Karena tidak terintegrasi, bahan baku tersebut tidak dapat dipasok langsung dari dalam negeri, melainkan harus didatangkan dari luar negeri. Hal ini membuat struktur biaya produksi menjadi rentan terhadap fluktuasi harga global dan biaya logistik.

"Salah satu contohnya, industri petrokimia yang ada di Indonesia ini tidak terintegrasi dengan kilang minyak. Jadi minyaknya atau bahan bakunya tidak dihasilkan di dalam negeri dan harus impor, seperti nafta dan LPG," paparnya.

Meskipun sebaran industri petrokimia, khususnya di Banten, sudah berdekatan dengan pelabuhan untuk memudahkan logistik, Kemenperin menilai penguatan struktur industri dari hulu ke hilir harus menjadi prioritas.

Untuk mengatasi hal tersebut, Kemenperin mendorong pengembangan kawasan industri terpadu (chemical cluster) yang mengintegrasikan penyediaan bahan baku dengan industri pengolahan.

"Kami mendorong integrasi rantai pasok dan terbentuknya chemical cluster terintegrasi, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), untuk memberikan efisiensi logistik serta kemudahan fasilitas fiskal," pungkas Putu.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Saat ini sedang berproses juga, dan mudah-mudahan akan bisa segera ditetapkan, yaitu memasukkan industri petrokimia ke dalam PSN

Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Kementerian Perindustrian mengupayakan industri petrokimia masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN), mengingat sektor ini memiliki peran fundamental sebagai pemasok utama bahan baku plastik, serat sintetis, karet sintetis, bahan kimia fungsional, hingga berbagai bahan kebutuhan industri lain.

“Saat ini sedang berproses juga, dan mudah-mudahan akan bisa segera ditetapkan, yaitu memasukkan industri petrokimia ke dalam PSN,” kata Direktur Industri Kimia Hulu, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Wiwik Pudjiastuti di Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Menurut dia, rencana menjadikan industri petrokimia sebagai PSN sedang dikaji (review) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian.

Wiwik menyampaikan bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar berupa ketimpangan besar antara pasokan dan kebutuhan petrokimia domestik.

Dalam berbagai komoditas kunci, utilisasi pabrik yang ada belum mampu menutup lonjakan permintaan.

Pada produk olefin, seperti etilen dan propilen, tingkat utilisasi memang cukup tinggi mencapai 75 persen, namun pasokan tetap tidak mencukupi.

Kekurangan etilen bahkan dapat mencapai 800 ribu ton, sehingga impor tetap harus dilakukan. Begitu pula pada produk aromatik seperti p-xylene, yang tingkat utilisasinya hanya 44 persen.

Kesenjangan pasokan p-xylene mencapai 500 ribu ton, padahal bahan baku tersebut sangat penting untuk produksi Purified Terephthalic Acid (PTA) yang digunakan pada poliester dan PET.

Untuk bahan kimia fungsional berbasis minyak, kekurangan terbesar terjadi pada Mono Ethylene Glycol (MEG) dengan gap mencapai 400 ribu ton. MEG bersama p-xylene merupakan dua komponen vital bagi keberlanjutan industri tekstil hilir berbasis polyester.

Sementara itu, sektor bahan baku plastik menghadapi salah satu kesenjangan pasokan terbesar. Dari kebutuhan nasional sebesar 4.879 KTA, pasokan domestik baru mampu menyediakan 2.957 KTA, sehingga terdapat celah mencapai 1.922 KTA.

Tingginya permintaan terhadap polimer seperti Polyethylene (PE) dan Polypropylene (PP) mendorong kebutuhan impor yang nilainya mencapai 2,9 miliar dolar AS pada 2024.

Wiwik memaparkan sejumlah tantangan strategis yang membatasi berkembangnya industri petrokimia nasional.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar bahan baku seperti nafta dan LPG masih harus diimpor, sementara integrasi antara kilang minyak dan pabrik petrokimia belum optimal sehingga proses produksi kurang efisien.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenperin telah menyiapkan serangkaian kebijakan yang bersifat struktural dan jangka panjang.

Kebijakan ini mencakup penyediaan kemudahan akses bahan baku, penyempurnaan pengaturan ekspor-impor, hingga usulan pembebasan bea masuk bahan baku petrokimia.

Perlindungan industri juga dilakukan melalui pengenaan tindakan antidumping serta Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) pada produk impor tertentu.

Kemenperin juga mendorong peningkatan daya saing melalui penerapan subsidi gas industri, akselerasi transformasi Industri 4.0, dan penguatan standar industri hijau.

Pengintegrasian industri hulu ke hilir menjadi prioritas utama, termasuk penyusunan roadmap kimia dasar berbasis migas dan batubara, serta perluasan penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) .

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Proyek ini merupakan salah satu investasi terbesar perusahaan Korea di Indonesia, melambangkan kemitraan yang kuat antara kedua negara...,

Cilegon (ANTARA) - LOTTE Chemical Indonesia (LCI) meresmikan kompleks petrokimia terintegrasi berkelas dunia di Cilegon, Banten, Kamis, yang menjadi simbol perkuatan kemitraan strategis antara Korea Selatan dan Indonesia dalam memperkuat industri kimia dasar serta hilirisasi nasional.

Chairman LOTTE Group Shin Dong-bin mengatakan, proyek senilai USD 3,98 miliar atau sekitar Rp60 triliun itu bukan hanya investasi industri, tetapi juga representasi kepercayaan jangka panjang Korea terhadap potensi ekonomi Indonesia.

“Proyek ini merupakan salah satu investasi terbesar perusahaan Korea di Indonesia, melambangkan kemitraan yang kuat antara kedua negara, serta akan menjadi fondasi penting untuk memperkuat industri petrokimia Indonesia dan daya saing nasionalnya,” ujar dia dalam keterangannya di Cilegon, Kamis.

Kompleks petrokimia seluas 110 hektare tersebut memiliki kapasitas produksi naphtha cracker sebesar tiga juta ton per tahun dan menghasilkan satu juta ton etilena, 520 ribu ton propilena, 350 ribu ton polipropilena, 140 ribu ton butadiena, serta 400 ribu ton BTX (benzena, toluena, xilena). Fasilitas ini juga terintegrasi dengan pabrik polietilena (PE) berkapasitas 450 ribu ton yang telah beroperasi sebelumnya.

Dilengkapi teknologi mutakhir dari Korea Selatan, pabrik itu menerapkan sistem efisiensi energi tinggi dan rendah karbon. Selain bahan baku naphtha, fasilitas ini juga mampu menggunakan hingga 50 persen LPG, yang dinilai mampu menekan biaya dan meningkatkan fleksibilitas produksi.

LCI juga mengimplementasikan sistem digital Asset Information Management (AIM) berbasis model 3D untuk memperkuat integrasi data dan pemeliharaan preventif, sekaligus meningkatkan produktivitas. Melalui operasi penuh sejak Oktober 2025, kompleks ini diperkirakan menghasilkan nilai ekonomi hingga USD 2 miliar per tahun dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku petrokimia hingga 67 persen.

Shin Dong-bin menambahkan, LOTTE Chemical menargetkan pasar Asia Tenggara sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi di industri petrokimia global, seiring meningkatnya permintaan produk kimia dasar di kawasan ini. “Kami ingin menjadikan Indonesia pusat inovasi, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang petrokimia,” ujarnya.

Dengan beroperasinya kompleks tersebut, Indonesia menjadi salah satu pemain utama dalam rantai pasok petrokimia di Asia Tenggara. LCI berkomitmen terus berkontribusi pada penguatan hilirisasi industri nasional sejalan dengan agenda besar pemerintah dalam peta jalan Making Indonesia 4.0.

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang hadir dalam peresmian menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran investasi besar ini. “Saya bangga. Intinya itu yang ingin saya sampaikan. Kita harus dukung investasi asing, mari kita memberi manfaat bersama,” kata Prabowo.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

BONTANG - Langkah historis untuk kemandirian industri nasional baru saja dimulai di Kota Bontang. PT Pupuk Kaltim , di bawah naungan PT Pupuk Indonesia, secara resmi memulai pembangunan Pabrik Soda Ash pertama di Indonesia dengan total investasi fantastis mencapai Rp5 triliun.

Proyek strategis ini bukan sekadar pembangunan pabrik, melainkan penegasan komitmen investasi dalam negeri yang siap mengubah ketergantungan impor menjadi kekuatan produksi domestik.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menyebut proyek ini sebagai bukti nyata untuk Indonesia. Selama tiga dekade, upaya mendirikan pabrik soda ash selalu kandas, padahal Indonesia membutuhkan sekitar 1 juta ton per tahun dan selama ini harus bergantung penuh pada impor.

"Ini adalah tonggak penting memulai langkah besar yang telah diupayakan selama 30 tahun. Ini adalah bakti kita untuk Indonesia," tegas Rahmad.

Pupuk Kaltim Teken Kontrak EPC: Pabrik Soda Ash Pertama di Indonesia Siap Dibangun

Pabrik seluas 16 hektar ini direncanakan memproduksi 300 ribu metrik ton per tahun (MTPY) soda ash, serta 300 ribu MTPY amonium klorida sebagai produk sampingan. Targetnya, pabrik ini rampung dalam 33 bulan dan mulai beroperasi komersial pada akhir tahun 2028.

Kehadirannya diprediksi langsung mengurangi ketergantungan impor hingga 30% di tahap awal, bahkan membuka peluang ekspor di masa depan. Namun di tengah euforia investasi triliunan rupiah ini, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni turut mengingatkan komitmen terhadap masyarakat lokal harus menjadi prioritas utama.

Ia mendukung penuh Bontang sebagai kota hilirisasi industri dan menegaskan bahwa setiap proyek strategis nasional, termasuk Pabrik Soda Ash wajib mematuhi Perda Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2008. "Komitmen terhadap Perda Ketenagakerjaan harus diutamakan, minimal 75 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal," tegas Neni.

Neni berharap pertumbuhan ekonomi makro yang dibawa industri besar ini bisa menetes secara nyata ke level mikro. Dengan melibatkan masyarakat lokal secara signifikan, ia meyakini manfaat investasi akan langsung dirasakan, memicu tumbuhnya industri turunan seperti kaca, keramik, sabun, dan tekstil di Bontang.

Kepala DPMPTSP Kota Bontang, Aspianur menegaskan, kesiapan pemerintah daerah. "Kami sangat menyambut baik investasi Soda Ash ini karena dampaknya besar bagi masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun lapangan kerja," ujarnya.

Investor Global Lirik Kaltim Industrial Estate dan Soda Ash Plant di MIF 2025

Aspianur menambahkan, Kota Bontang berkomitmen menjadi "kota yang ramah investasi" dengan memberikan kemudahan proses perizinan. Ia menegaskan, posisi Bontang sebagai kota industri strategis yang siap menjadi kontributor utama program hilirisasi industri nasional.

Proyek ini juga disebut menjadi bagian dari upaya penguatan industri strategis, selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Pembangunan pabrik ini menjadi bukti bahwa Bontang terus memperkuat posisinya sebagai kota industri strategis di Kaltim, sekaligus berkontribusi terhadap program hilirisasi industri nasional,” katanya.