Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan penguatan implementasi program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) menjadi salah satu langkah strategis untuk memacu optimisme industri manufaktur di tengah tekanan ekonomi global, sekaligus memperkuat daya saing.

Dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyampaikan, pihaknya terus memperkuat berbagai kebijakan strategis guna menjaga daya saing dan keberlanjutan pertumbuhan industri manufaktur nasional di tengah meningkatnya tantangan global.

Berdasarkan laporan S&P Global, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Juni 2026 tercatat sebesar 46,9, turun dari level 50,0 pada Mei 2026. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh melemahnya permintaan baru, baik dari pasar domestik maupun ekspor, yang berdampak pada penurunan aktivitas produksi, pembelian bahan baku, dan penyerapan tenaga kerja.

Di sisi lain, industri juga menghadapi lonjakan biaya produksi akibat kenaikan harga bahan baku dan pelemahan nilai tukar, sehingga inflasi harga input tercatat sebagai yang tertinggi kedua sejak survei PMI dimulai pada 2011.

“Kondisi ini perlu kita pandang sebagai tantangan yang harus dijawab melalui penguatan kebijakan peningkatan daya saing industri nasional,” kata dia.

Menurut Febri, tekanan terhadap PMI pada Juni lebih banyak dipengaruhi oleh pelemahan permintaan dan meningkatnya biaya produksi. Oleh karena itu, pemerintah berfokus memastikan berbagai kebijakan strategis berjalan efektif agar beban industri dapat ditekan dan aktivitas manufaktur kembali meningkat.

Salah satu kebijakan yang diyakini mampu memberikan dampak nyata terhadap efisiensi industri adalah implementasi program HGBT. Program tersebut menjadi instrumen penting untuk menekan biaya energi bagi sektor-sektor industri yang menggunakan gas bumi sebagai bahan baku maupun sumber energi utama.

“Kebijakan ini sudah dirasakan oleh pelaku industri dan terbukti mampu meningkatkan efisiensi produksi dan menjaga daya saing produk manufaktur Indonesia. Karena itu, implementasi HGBT perlu terus diperkuat agar manfaatnya semakin terserap secara optimal oleh seluruh industri penerima,” katanya.

Pemerintah sebelumnya pada Senin (29/6) memutuskan menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU dari sebelumnya sekitar 20–23 dolar AS per MMBTU. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya saing industri nasional sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Penurunan harga gas industri hasil regasifikasi LNG tersebut menjadi angin segar bagi industri, dan merupakan salah satu solusi untuk mengembalikan PMI Manufaktur pada jalur ekspansi dalam beberapa bulan ke depan," tegas Febri.

Lebih lanjut, Febri menekankan bahwa di tengah semakin kompleksnya tantangan global, kebutuhan untuk melindungi industri dalam negeri menjadi semakin krusial. Perlindungan tersebut tidak hanya menjaga keberlangsungan usaha, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk melindungi penyerapan tenaga kerja dan menekan risiko PHK.

“Di tengah situasi di mana negara-negara kompetitor masih bergerak secara ekspansif, Pemerintah tidak akan tinggal diam. Melalui keterlibatan dan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah akan terus menerus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif,” ujarnya.

Menurut Febri, berbagai langkah tersebut diarahkan untuk mendongkrak daya saing nasional serta merebut peluang pasar, baik ekspor maupun domestik. Pemerintah meyakini perlindungan terhadap industri dalam negeri merupakan salah satu fondasi dalam menciptakan iklim usaha yang sehat.

Selain memperkuat implementasi HGBT dan perlindungan terhadap industri dalam negeri, Kemenperin juga terus mengakselerasi berbagai program strategis lainnya, mulai dari peningkatan penggunaan produk dalam negeri, fasilitasi investasi manufaktur, pengamanan pasar domestik dari praktik perdagangan tidak sehat, hingga perluasan akses ekspor ke pasar nontradisional.

Berbagai kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga utilisasi industri sekaligus meningkatkan daya saing manufaktur nasional.

Di tengah penurunan PMI pada Juni, Kemenperin mencatat survei S&P Global justru menunjukkan tingkat optimisme pelaku industri terhadap prospek usaha dalam 12 bulan ke depan atau mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Optimisme tersebut didorong oleh ekspektasi meredanya tekanan harga serta membaiknya permintaan pasar.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan kepercayaan investor global terhadap Indonesia tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik dunia.

Juru Bicara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dendy Apriandi dalam pernyataan di Jakarta, Rabu mengatakan, tingkat kepercayaan investor tidak dapat dinilai hanya dari pergerakan pasar keuangan maupun sentimen jangka pendek.

Menurutnya, indikator yang lebih mencerminkan keyakinan investor terhadap suatu negara adalah Foreign Direct Investment (FDI) atau Penanaman Modal Asing (PMA), yang merupakan keputusan investasi jangka panjang berdasarkan fundamental ekonomi.

"Menarik investasi bukan pekerjaan mudah di tengah situasi geopolitik global saat ini. Data menunjukkan investor asing tetap tertarik berinvestasi di Indonesia, tercermin dari realisasi investasi yang terus tumbuh, termasuk kontribusi PMA mencapai 50,1 persen pada triwulan I 2026. Ini membuktikan kepercayaan investor global terhadap Indonesia tetap terjaga," ujarnya.

Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan realisasi PMA pada triwulan I 2026 mencapai Rp250 triliun atau berkontribusi sebesar 50,1 persen terhadap total realisasi investasi senilai Rp498,8 triliun.

Capaian tersebut melanjutkan tren peningkatan PMA dalam beberapa tahun terakhir, yakni dari Rp147,2 triliun pada triwulan I 2022, meningkat menjadi Rp177 triliun pada triwulan I 2023, Rp204,4 triliun pada triwulan I 2024, Rp230,4 triliun pada triwulan I 2025, hingga mencapai Rp250 triliun pada triwulan I 2026.

Menurut Dendy, pertumbuhan yang konsisten tersebut menunjukkan Indonesia masih menjadi salah satu destinasi investasi yang menarik di mata investor global.

Ia menyampaikan hal itu juga terlihat dari keberagaman negara asal investor, dengan Singapura, Hong Kong, China, Amerika Serikat, dan Jepang menjadi lima investor terbesar di Indonesia pada triwulan I 2026.

Selain nilai investasi, Dendy menegaskan manfaat investasi juga tercermin dari dampaknya terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.

"Yang lebih penting, investasi tidak hanya tercermin di pasar keuangan, tetapi juga mengalir ke sektor-sektor strategis yang meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itulah manfaat nyata investasi yang dirasakan masyarakat," jelasnya.

Sepanjang triwulan I 2026, realisasi investasi tercatat menyerap 706.569 tenaga kerja Indonesia. Capaian tersebut menunjukkan investasi terus memberikan kontribusi nyata terhadap penciptaan lapangan kerja sekaligus mendorong pembangunan ekonomi di berbagai daerah.

Ke depan, pihaknya menyatakan akan terus menjaga iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, peningkatan kepastian berusaha, serta penguatan kebijakan hilirisasi agar Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang kompetitif di tingkat global.

"Investasi hari ini menentukan masa depan generasi selanjutnya. Karena itu, mari bersama-sama menjaga iklim investasi yang semakin ramah bagi investor agar investasi terus tumbuh dan terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," ucap Dendy.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menegaskan kebijakan industrialisasi Indonesia dibangun secara konsisten dan telah menjadi fondasi bagi penguatan daya saing industri nasional

Dalam pernyataan yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, ia menjelaskan, pemerintah telah lama mendukung industrialisasi, salah satunya sektor otomotif melalui fasilitas User Specific Duty Free Scheme (USDFS) sejak 2008.

Fasilitas tersebut telah merealisasikan impor bahan baku dan komponen sekitar 8,25 juta ton dengan nilai mencapai 800 miliar dolar AS, dengan penerima mayoritas penerima dari sektor otomotif.

Yoyok juga menilai pemerintah berhasil meredam potensi relokasi PT SAI dan PT JAI melalui dialog antara perusahaan, prinsipal Jepang, dan serikat pekerja sehingga ancaman pemutusan hubungan kerja dapat diminimalkan.

Lebih lanjut, menurutnya, kinerja industri otomotif juga menunjukkan tren positif. Pada kuartal I 2026 industri kendaraan roda empat tumbuh sekitar 14 persen secara tahunan, sedangkan sepanjang 2025 ekspor komponen otomotif Indonesia telah menjangkau lebih dari 100 negara dengan nilai melampaui 7 miliar dolar AS.

"Data tersebut tidak mungkin lahir apabila ekosistem industrinya buruk. Pertumbuhan produksi, ekspor, dan investasi merupakan indikator bahwa kebijakan industrialisasi yang dibangun pemerintah selama ini memberikan hasil nyata," katanya.

Yoyok menegaskan pihaknya akan terus mengawasi kebijakan pemerintah agar tetap responsif terhadap tantangan industri dan menjaga lapangan kerja.

"Semua itu merupakan hasil dari kebijakan industrialisasi yang dibangun secara konsisten selama bertahun-tahun," katanya.

Sebelumnya, dalam pernyataan resmi Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Anton Kumonty, mengapresiasi komitmen pemerintah yang terus memandang investor sebagai mitra strategis melalui insentif, regulasi adaptif, dan dialog berkelanjutan.

Menurut Anton, berbagai kebijakan yang diterapkan selama beberapa tahun terakhir, telah memberikan kepastian bagi investor sekaligus mendorong pengembangan industri.

Salah satu kebijakan yang dinilai membantu industri adalah fasilitas USDFS yang memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan komponen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Gaikindo juga mengusulkan agar pemerintah memberikan stimulus bagi seluruh jenis kendaraan, mulai dari ICE, HEV, PHEV hingga BEV, untuk menjaga pertumbuhan pasar otomotif nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan optimisme pelaku industri manufaktur nasional tetap terjaga meski sektor tersebut menghadapi tantangan yang semakin kompleks dari sisi produksi maupun permintaan.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Selasa menyampaikan hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juni 2026 yang masih berada pada level ekspansi sebesar 52,90.

Meski mengalami perlambatan 0,66 poin dibandingkan Mei 2026, capaian IKI yang tetap berada di atas level 50 menunjukkan aktivitas manufaktur nasional masih bertumbuh di tengah berbagai dinamika ekonomi global dan domestik.

Menurut dia, kondisi industri pada Juni 2026 lebih menantang dibandingkan bulan sebelumnya. Jika pada Mei tekanan terutama berasal dari sisi produksi, maka pada Juni pelaku industri juga mulai menghadapi perlambatan permintaan.

"Industri manufaktur nasional pada Juni menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan bulan sebelumnya. Tekanan tidak hanya berasal dari sisi produksi, tetapi juga mulai dirasakan pada sisi permintaan. Meski demikian, sektor industri tetap menunjukkan resiliensi yang kuat sehingga aktivitas manufaktur nasional masih berada pada fase ekspansi," ujar Febri

Menurutnya, dari sisi produksi, industri masih menghadapi kenaikan harga bahan baku impor akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang mendorong peningkatan harga energi dunia. Pelemahan nilai tukar rupiah juga meningkatkan biaya pengadaan bahan baku impor sehingga menambah beban produksi.

Selain itu, pemadaman listrik di sejumlah kawasan industri selama Juni turut mengganggu proses produksi, terutama bagi sektor yang bergantung pada pasokan listrik.

"Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah kawasan industri menyebabkan sebagian perusahaan harus menghentikan proses produksinya selama gangguan berlangsung. Kondisi tersebut tentu memengaruhi efisiensi operasional industri," ungkapnya.

Tekanan juga datang dari kenaikan harga gas industri, khususnya gas hasil regasifikasi LNG. Oleh karena itu, Kemenperin mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang berhasil mengawal penurunan harga gas regasifikasi dari 23 dolar AS per MMBTU menjadi 13 dolar AS per MMBTU.

"Penurunan harga gas regasifikasi tersebut menjadi angin segar bagi industri, khususnya industri yang menggunakan gas sebagai sumber energi maupun bahan baku produksi. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri nasional, terutama bagi industri yang masuk dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)," jelas Jubir Kemenperin.

Di sisi permintaan, Kemenperin mencermati kenaikan harga sejumlah barang konsumsi rumah tangga dan penyesuaian harga BBM nonsubsidi mulai memengaruhi ruang belanja masyarakat terhadap produk manufaktur.

Namun pemerintah menilai tekanan tersebut masih dapat dikendalikan karena inflasi diperkirakan tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

"Kami mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang tetap mempertahankan harga BBM subsidi. Kebijakan tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat," katanya.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, prospek ekspor manufaktur masih menunjukkan tren positif. Permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor nonmigas terus meningkat sehingga menjadi salah satu penopang utama kinerja industri nasional.

"Kami melihat permintaan ekspor nonmigas masih tumbuh positif. Di tengah berbagai tantangan global, kondisi ini memberikan optimisme bahwa industri manufaktur Indonesia masih memiliki peluang untuk terus berkembang," tutur Febri.

Ia menambahkan, besarnya pasar domestik juga menjadi kekuatan utama industri nasional. Berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, implementasi mandatori biodiesel B50, hingga Program Kampung Nelayan diyakini akan meningkatkan permintaan terhadap produk manufaktur dalam negeri.

"Belanja pemerintah melalui berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, implementasi mandatori biodiesel B50, hingga Program Kampung Nelayan akan memberikan efek berganda terhadap meningkatnya permintaan produk manufaktur nasional," ujarnya.

Menurut Febri, kombinasi antara besarnya pasar domestik, dukungan belanja pemerintah, serta prospek ekspor yang membaik menjadi fondasi penting bagi industri manufaktur untuk tetap bertahan dan tumbuh di tengah ketidakpastian global.

"Oleh karena itu, Indeks Kepercayaan Industri pada Juni 2026 tercatat sebesar 52,90. Nilai tersebut masih berada di atas level 50 yang menandakan aktivitas industri manufaktur Indonesia tetap berada dalam fase ekspansi. Ini menunjukkan optimisme pelaku industri masih terjaga meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks," pungkasnya.

Ke depan, Kemenperin akan terus mengantisipasi berbagai tantangan, mulai dari tekanan inflasi, kenaikan suku bunga acuan, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya energi, hingga potensi dampak El Nino terhadap sejumlah sektor industri.

Untuk menjaga daya saing industri nasional, pihaknya akan memperkuat kebijakan yang mencakup kelancaran pasokan bahan baku, penguatan pasar domestik, percepatan hilirisasi, peningkatan produktivitas industri, serta perluasan akses pasar ekspor.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai industri dan konsumen masih menunggu kepastian terkait insentif kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

"Terkait dengan itu, kami meminta agar industri dan konsumen produk otomotif segera diberi kepastian," kata dia ditemui di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kondisi tersebut dinilai dapat menahan keputusan pembelian masyarakat sehingga berpotensi memberikan tekanan terhadap kinerja industri otomotif.

"Jadi kami mohon agar segera pengambil kebijakan di kementerian/lembaga lain agar segera memberikan kepastian terkait dengan insentif tersebut," ujar Febri.

Menanggapi upaya mendorong penjualan pada semester II, Febri menegaskan Kemenperin terus menjalin kolaborasi dengan berbagai asosiasi industri untuk memperkuat pemasaran produk manufaktur nasional.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik yang ditargetkan mencakup masing-masing 100 ribu unit mobil listrik dan sepeda motor listrik pada tahun ini.

Untuk sepeda motor listrik, pemerintah memperkirakan nilai insentif sebesar Rp5 juta per unit. Namun, besaran dan skema final bantuan tersebut masih akan diumumkan lebih lanjut setelah pembahasan dengan kementerian dan lembaga terkait selesai.

Dirinya juga berpendapat insentif kendaraan listrik diberikan untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) di tengah harga minyak global yang diperkirakan masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Adapun program insentif kendaraan listrik menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan adopsi kendaraan ramah lingkungan.

Sebelumnya, Kemenperin memperkuat peran industri kecil menengah (IKM) untuk masuk dalam rantai pasok kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB), guna mendukung pengembangan ekosistemnya di Tanah Air.

Kemenperin menegaskan bahwa pengembangan industri kendaraan listrik nasional tidak hanya bertumpu pada investasi industri besar, tetapi juga harus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi pelaku IKM sebagai bagian penting dalam rantai pasok industri.

Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik berbasis baterai pada kuartal I 2026 mencapai 33.150 unit atau meningkat 95,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, populasi bus listrik hingga April 2026 mencapai 798 unit dan populasi motor listrik pada Februari 2026 tercatat sebanyak 236.451 unit atau sekitar 65 persen dari total populasi kendaraan listrik nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

kepastian pasokan gas bumi dengan harga yang kompetitif menjadi faktor penting bagi keberlangsungan investasi dan produktivitas berbagai sektor industri strategis

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa kebijakan penurunan harga liquefied natural gas (LNG) bagi sektor industri menjadi angin segar yang sangat dibutuhkan industri di tengah tantangan saat ini.

Dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan pihaknya memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang mempertemukan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas persoalan pasokan gas industri.

"Kami mengapresiasi perhatian mendalam dan langkah konkret dari Bapak Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI. Fasilitasi yang beliau berikan untuk mempertemukan para pemangku kepentingan guna mencari jalan keluar masalah gas ini adalah angin segar yang sangat dibutuhkan industri di tengah tantangan berat dan kompleks saat ini," dia.

Menurut Febri, kepastian pasokan gas bumi dengan harga yang kompetitif menjadi faktor penting bagi keberlangsungan investasi dan produktivitas berbagai sektor industri strategis.

Penurunan harga LNG diharapkan dapat semakin meringankan beban biaya energi pelaku usaha sehingga aktivitas produksi berjalan lebih efisien.

Selain mengapresiasi langkah DPR, Kemenperin juga menyampaikan aspirasi pelaku industri terkait implementasi kebijakan Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT).

Sektor manufaktur berharap kuota pasokan gas yang telah ditetapkan pemerintah dapat direalisasikan secara penuh tanpa adanya pengurangan di lapangan.

Kemenperin menegaskan terdapat tiga harapan utama dari pelaku industri. Pertama, penyaluran gas melalui skema AGIT harus dipenuhi 100 persen sesuai regulasi tanpa pemotongan (curtailment).

Kedua, volume gas yang telah dialokasikan tidak boleh dikurangi secara sepihak karena akan berdampak langsung terhadap kapasitas produksi dan efisiensi pabrik. Ketiga, kepastian pasokan energi harus dijaga untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun ekspor.

"Pelaku industri berharap agar apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah terkait AGIT dapat direalisasikan sepenuhnya di lapangan. Tidak boleh ada pemotongan atau pengurangan volume, karena setiap penurunan pasokan akan langsung mengoreksi produktivitas manufaktur kita," tegas Febri.

Kemenperin menyatakan terus mengawal hasil koordinasi bersama DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait guna memastikan pasokan gas bagi industri tetap terjaga.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim usaha yang stabil, kondusif, sekaligus meningkatkan daya saing sektor manufaktur nasional.

Pemerintah memutuskan menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU dari semula sekitar 20-23 dolar AS per MMBTU sebagai langkah menjaga daya saing industri nasional, sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah merespons aspirasi pelaku industri di tengah kenaikan harga gas dunia yang membebani biaya produksi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (29/6) mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara pemerintah dan DPR dalam menyikapi dinamika geopolitik global yang berdampak pada sektor gas nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

setiap kebijakan yang membuka ruang lebih besar bagi produk berharga rendah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap struktur pasar

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet menilai pemberian ruang bagi produksi rokok berharga murah untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan struktur pasar.

Dalam pernyataan di Jakarta, Selasa, dirinya menyampaikan fenomena downtrading telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi salah satu tantangan penting dalam pelaksanaan kebijakan cukai hasil tembakau.

Menurut Yusuf, kenaikan tarif cukai yang diikuti perbedaan harga antarkelompok produk telah mendorong sebagian konsumen beralih ke rokok dengan harga lebih murah.

“Karena itu, setiap kebijakan yang membuka ruang lebih besar bagi produk berharga rendah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap struktur pasar,” katanya.

Ia menilai apabila pilihan rokok murah semakin banyak tersedia, kecenderungan perpindahan konsumen ke produk dengan harga lebih rendah berpotensi terus berlanjut.

Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan cukai agar tujuan pengendalian konsumsi sekaligus optimalisasi penerimaan negara dapat berjalan secara seimbang.

Pandangan serupa disampaikan Ekonom Universitas Airlangga Rumayya Batubara. Menurutnya, kebijakan terhadap industri hasil tembakau perlu mempertimbangkan berbagai tantangan yang dihadapi secara bersamaan, mulai dari ketidakpastian regulasi, tekanan kenaikan cukai, fenomena downtrading, hingga peredaran rokok ilegal.

Rumayya menilai kebijakan yang menyangkut industri hasil tembakau sebaiknya disusun secara bertahap dengan memperhatikan aspek pengawasan, perlindungan tenaga kerja, serta dampaknya terhadap daerah yang bergantung pada industri tembakau.

Ia mengingatkan apabila tekanan terhadap industri terus meningkat tanpa mitigasi yang memadai, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku industri, tetapi juga dapat memengaruhi aktivitas ekonomi di daerah sentra tembakau melalui pelemahan rantai pasok, konsumsi masyarakat, dan kesempatan kerja.

Fenomena downtrading sendiri menjadi salah satu isu yang terus menjadi perhatian dalam pembahasan kebijakan cukai hasil tembakau.

Perbedaan harga yang semakin lebar antarsegmen produk dalam beberapa tahun terakhir dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi upaya menjaga keseimbangan antara penerimaan negara, efektivitas pengendalian konsumsi, keberlangsungan industri, dan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Pembahasan tersebut mencuat setelah Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PAN Andi Yuliani Paris dalam Rapat Dengar Pendapat bersama sejumlah direktur jenderal di Kementerian Keuangan mengusulkan agar pemerintah membuka ruang produksi rokok bagi segmen masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Menurutnya, tingginya harga rokok mendorong sebagian masyarakat beralih ke rokok ilegal yang lebih murah.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama menjelaskan pemerintah saat ini menghadapi dua tantangan utama dalam pengelolaan cukai hasil tembakau, yakni meningkatnya praktik downtrading atau pergeseran konsumen ke produk dengan harga lebih rendah serta peredaran rokok ilegal.

Menurutnya, kedua faktor tersebut turut memengaruhi upaya optimalisasi penerimaan negara.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat kawasan industri di Indonesia telah menyerap 2,35 juta tenaga kerja, meningkat 15 persen dari 2024 dengan realisasi investasi mencapai Rp6.744,58 triliun.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Tri Supondy dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin menjelaskan, berdasarkan data pihaknya, saat ini Indonesia memiliki 179 kawasan industri dengan total luas mencapai 101.351,45 hektare dan tingkat okupansi sebesar 57,20 persen.

Kawasan itu dihuni oleh 11.970 perusahaan atau tenant, dengan pertumbuhan luas kawasan industri 1.508,02 hektare.

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kawasan industri telah berkembang menjadi pusat aktivitas manufaktur nasional yang mampu menarik investasi secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya saing industri Indonesia.

Lebih lanjut, Tri menyampaikan perkembangan kawasan industri menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, dengan jumlah kawasan industri meningkat 51,69 persen sejak 2020 atau bertambah 61 kawasan.

Pada periode yang sama, nilai investasi meningkat 9,26 persen dibandingkan capaian hingga 2024, sementara jumlah tenaga kerja bertambah 15 persen dari sekitar 2,04 juta orang menjadi 2,35 juta orang.

Menurutnya, penyebaran kawasan industri juga semakin merata, dari total luas kawasan industri nasional, sekitar 61,24 persen atau 62.066,35 hektare berada di luar Pulau Jawa, sedangkan 38,76 persen atau 39.285,1 hektare berada di Pulau Jawa.

Dari sisi jumlah, terdapat 106 kawasan industri di Pulau Jawa dan 73 kawasan industri di luar Jawa, sehingga pengembangan industri tidak lagi terpusat di satu wilayah.

Meski demikian, Tri mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan agar kawasan industri semakin kompetitif, yang meliputi kepastian tata ruang dan pertanahan, penguatan pengelolaan lingkungan hidup, penyediaan infrastruktur energi dan logistik, serta percepatan perizinan.

Selanjutnya, peningkatan keamanan kawasan industri, penguatan kelembagaan, optimalisasi fasilitas investasi, hingga peningkatan keberpihakan kepada industri kecil dan menengah (IKM).

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Kemenperin tengah mengupayakan penguatan regulasi melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri.

Sebelumnya, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menjelaskan laporan kemajuan penyusunan Naskah Akademik (NA) dan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa (23/6), menyampaikan draf terbaru RUU kawasan industri kini mengalami penambahan struktur pengaturan dibandingkan sebelumnya.

“Kami sampaikan bahwa ada perkembangan, yaitu penambahan bab. Jadi sekarang menjadi 18 bab, sebelumnya adalah 15 bab. Kemudian pasalnya juga bertambah,” ujar Bayu.

Ia menjelaskan draf terbaru NA dan RUU Kawasan Industri kini terdiri atas 18 bab yang mencakup berbagai aspek strategis penyelenggaraan kawasan industri.

Mulai dari ketentuan umum, asas dan tujuan, rencana pembangunan kawasan industri nasional, pembangunan kawasan industri, infrastruktur, pengembangan tenaga kerja industri, pertanahan, keamanan, perizinan, hingga pemberian insentif dan kemudahan.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) meyakini keputusan pemerintah menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk industri akan mendorong optimisme pelaku usaha dalam meningkatkan produksi dan memperkuat daya saing sektor manufaktur.

Ketua Umum ASAKI Edy Suyanto mengatakan kebijakan tersebut dinilai memberikan kepastian usaha sekaligus membuka ruang ekspansi industri keramik nasional.

"Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah atas perhatian dan langkah cepat yang telah diambil. Kebijakan ini memberikan kepastian bagi dunia usaha, menjaga daya saing industri nasional, serta melindungi keberlangsungan lapangan kerja," kata Edy dalam keterangan yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi industri keramik yang sebelumnya menghadapi tekanan tingginya biaya energi, mengingat memangkas harga LNG dari semula 20-23 dolar AS per MMBTU menjadi 13 dolar AS per MMBTU.

Dengan penyesuaian kebijakan tersebut, rata-rata biaya gas industri keramik diperkirakan turun menjadi 9,5-10 dolar AS per MMBTU, atau setara sekitar 38-40 persen dari total biaya produksi.

Penurunan biaya tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan operasional industri sekaligus menekan risiko pengurangan tenaga kerja maupun pemutusan hubungan kerja (PHK).

Meski demikian, ia mengatakan ASAKI berharap pemerintah dapat kembali meningkatkan porsi alokasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) menjadi sekitar 70-80 persen, seperti yang pernah diterapkan sebelumnya.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat resiliensi industri nasional di tengah ketatnya persaingan regional dan derasnya arus produk impor, terutama dari China dan India.

Selain membantu menjaga keberlangsungan industri, kebijakan energi yang lebih kompetitif juga diyakini akan memberikan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian nasional.

Dengan membaiknya kepastian pasokan gas dan iklim usaha, menurut dia, industri keramik nasional optimistis dapat merealisasikan rencana ekspansi pada periode 2025-2029.

Rencana tersebut meliputi penambahan kapasitas produksi sekitar 80 juta meter persegi, investasi senilai Rp12 triliun, serta potensi penyerapan sekitar 6.000 tenaga kerja baru.

Sebelumnya, Pemerintah memutuskan menurunkan harga liquefied natural gas untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU dari semula sekitar 20-23 dolar AS per MMBTU sebagai langkah menjaga daya saing industri nasional, sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah merespons aspirasi pelaku industri di tengah kenaikan harga gas dunia yang membebani biaya produksi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara pemerintah dan DPR dalam menyikapi dinamika geopolitik global yang berdampak pada sektor gas nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Industri otomotif itu punya resilience yang bagus. Kita punya pasar ekspor, dan pasar domestik kita juga masih besar

Jakarta (ANTARA) - Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) meyakini industri otomotif dan komponen Indonesia masih memiliki daya tahan yang kuat di tengah berbagai tantangan global maupun domestik.

Wakil Presiden Direktur TMMIN Bob Azam menyampaikan besarnya pasar domestik, kinerja ekspor yang tetap terjaga, serta peluang penguatan orientasi ekspor dinilai menjadi modal penting bagi industri nasional untuk terus berkembang.

Dirinya dalam pernyataan yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Senin mengatakan, meski penjualan otomotif mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir yang turut memengaruhi industri komponen, kondisi sektor tersebut tetap menunjukkan daya tahan yang baik.

"Industri otomotif itu punya resilience yang bagus. Kita punya pasar ekspor, dan pasar domestik kita juga masih besar," ujar Bob.

Menurut dia, industri komponen saat ini menghadapi tantangan karena merupakan sektor yang padat modal sekaligus padat karya. Kenaikan upah, biaya energi, serta kebutuhan investasi untuk memodernisasi fasilitas produksi menjadi sejumlah faktor yang perlu diantisipasi agar daya saing tetap terjaga.

Di sisi lain, Bob menilai industri komponen kendaraan bermesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) masih membutuhkan kepastian arah kebijakan pemerintah.

Menurutnya, berbagai insentif saat ini lebih banyak diberikan kepada kendaraan listrik, sementara ekosistem komponen kendaraan listrik sebagian besar masih berada di luar Indonesia.

Ia mengatakan, kepastian kebijakan menjadi faktor penting untuk mendorong pelaku industri terus berinvestasi. Menurutnya, pembaruan teknologi dan modernisasi fasilitas produksi merupakan kebutuhan agar industri tetap kompetitif di tengah persaingan global.

Bob juga menepis kabar yang menyebut sejumlah perusahaan besar komponen otomotif akan segera merelokasi investasinya dari Indonesia. Berdasarkan penelusuran pemerintah, informasi tersebut tidak terbukti.

Ia menjelaskan, perusahaan multinasional saat ini memang tengah mengevaluasi peta industri otomotif beberapa tahun ke depan, termasuk mempertimbangkan efisiensi operasi di kawasan ASEAN.

Dalam proses tersebut, faktor daya saing, ekosistem industri, dan kebijakan pemerintah di masing-masing negara menjadi pertimbangan utama.

Meski Vietnam dinilai semakin menarik bagi investor karena pertumbuhan ekonomi dan berbagai insentif investasi, Bob menegaskan Indonesia masih memiliki keunggulan berupa pasar otomotif terbesar di ASEAN, dengan penjualan mendekati satu juta unit per tahun serta ekspor kendaraan sekitar 500 ribu unit.

"Sejauh ini kita diuntungkan karena market kita yang lumayan besar. Jadi sebenarnya industri otomotif itu industri yang besar dan punya resilience yang cukup baik. Yang sekarang sedang dievaluasi adalah bagaimana prospeknya ke depan," kata Bob.

Ia menambahkan, Asia Tenggara telah berkembang menjadi basis produksi dunia, tidak hanya untuk industri otomotif, tetapi juga elektronik dan berbagai sektor manufaktur lainnya.

Oleh karena itu, Indonesia dinilai dirinya memiliki peluang besar untuk terus memperkuat daya saing industri otomotif nasional melalui iklim investasi yang kondusif serta penguatan orientasi ekspor.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menepis isu rencana hengkang atau relokasi fasilitas produksi dua industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam, serta menyatakan kedua perusahaan tetap beroperasi normal dan justru berkontribusi pada ekspor nasional.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (23/6) menyampaikan, menindaklanjuti pemberitaan yang berkembang terkait dugaan relokasi perusahaan industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita pada Minggu tanggal 21 Juni 2026 memerintahkan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Dirjen ILMATE) untuk menelusuri kebenaran informasi relokasi produksi PT. S dan PT.J serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada dua industri tersebut

“Pada hari Minggu sore tanggal 21 Juni 2026, Bapak Menteri Perindustrian telah memerintahkan Dirjen ILMATE untuk menelusuri kebenaran informasi relokasi perusahaan industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam. Mempertimbangkan kehati-hatian dan sensitifitas isu ini bagi industri dan investasi asing pada sektor industri otomotif Indonesia, maka pada hari ini kami menyampaikan temuan lapangannya pada publik,” ujar dia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat Mobil dan Motor (GIAMM) Rachmat Basuki menilai industri komponen otomotif Indonesia memiliki resiliensi yang kuat, sekaligus semakin memperkuat posisinya sebagai bagian dari rantai pasok global.

Ketangguhan tersebut tercermin dari meningkatnya ekspor, terjaganya kapasitas produksi, serta dukungan berkelanjutan pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing industri nasional.

Dirinya dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Senin mengatakan industri komponen otomotif nasional kini telah memasuki fase ekspansi dengan mampu memasok kebutuhan pasar internasional sebagai bagian dari global supply chain.

"Industri komponen otomotif fase lagi bisa ekspor ke mana-mana. jadi sebagai global supply chain," katanya.

Menurut Rachmat, keberhasilan industri komponen nasional menembus rantai pasok global menuntut pelaku usaha terus meningkatkan daya saing di tengah persaingan dengan produsen dari berbagai negara.

Untuk itu, produktivitas menjadi faktor utama agar industri nasional mampu mempertahankan daya saing di pasar global.

Ia menjelaskan, pembinaan yang dilakukan Kementerian Perindustrian melalui berbagai program, termasuk implementasi Industri 4.0, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas manufaktur.

Berbagai pelatihan yang diberikan juga membantu pelaku industri beradaptasi dengan tuntutan proses produksi modern.

Rachmat menambahkan, dukungan pemerintah juga terbukti mampu menjaga ketahanan industri saat pandemi COVID-19. Melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat, industri komponen tetap dapat beroperasi sehingga kontinuitas pasokan bagi rantai produksi global tetap terjaga.

Di sisi lain, stimulus yang diupayakan Kemenperin kepada industri kendaraan bermotor turut menjaga permintaan domestik. Menurutnya, pasar dalam negeri yang kuat menjadi fondasi penting dalam menciptakan skala ekonomi sebelum industri semakin kompetitif di pasar ekspor.

"Sehingga industri roda empat kan naik. Dengan naiknya industri roda empat ini, otomatis supply komponennya akan tetap jalan," katanya.

Berdasarkan data GIAMM, hingga kuartal I 2026 industri otomotif roda empat tumbuh 14 persen secara tahunan (year on year). Kinerja tersebut turut menopang industri komponen dalam mempertahankan kapasitas produksinya, didukung pula oleh pasar kendaraan roda dua yang relatif stabil.

Lebih lanjut, Rachmat mengatakan pemerintah terus mendorong transformasi industri komponen menuju kendaraan rendah emisi melalui program Low Carbon Emission Vehicle (LCEV), yang mencakup seluruh lini teknologi, mulai dari internal combustion engine (ICE) hingga battery electric vehicle (BEV).

Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pendalaman struktur industri melalui peningkatan target tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) secara bertahap hingga mencapai 80 persen.

Selain itu, Kementerian Perindustrian terus memberikan arah kebijakan agar industri komponen nasional semakin terintegrasi dalam rantai pasok global.

"Pemerintah selalu nge-trigger kita dengan peraturan-peraturan supaya kita bisa masuk ke arah global supply chain," ujarnya.

GIAMM mencatat, sepanjang 2025 industri komponen otomotif Indonesia berhasil mengekspor produk ke lebih dari 100 negara dengan nilai melampaui 7 miliar dolar AS.

Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, serta negara-negara di kawasan ASEAN menjadi pasar utama ekspor komponen otomotif nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia riset dan industri sebagai kunci mempercepat hilirisasi yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Menurut Rosan dalam pernyataan resmi di Jakarta, Minggu, investasi dan hilirisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga menjadi fondasi bagi terwujudnya industri nasional yang produktif, transparan, berdaya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan pekerja.

Ia menegaskan arah kebijakan hilirisasi Indonesia harus mampu menciptakan ekosistem industri yang berkelanjutan.

Investasi yang masuk tidak hanya diukur dari besaran nilai modal, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan produktivitas nasional, memperkuat penguasaan teknologi, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Adapun hal tersebut disampaikan Rosan saat menyampaikan keynote speech dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri (KSTI) 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Hall B Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Sabtu (27/6).

"Kami meyakini keberadaan dari Bapak, Ibu, Mahasiswa, dan Mahasiswi di universitas terutama di bidang riset dan development-nya tentunya memberikan kontribusi yang sangat sangat positif. Oleh sebab itu kita tinggal memikirkan kolaborasi ke depannya supaya hal-hal positif yang sudah dilahirkan dari investasi dan hilirisasi ini bisa diimplementasikan ke dalam industri-industri yang ada dan bisa menghasilkan manfaat yang luar biasa ke depannya,” ujar Rosan.

Rosan mengungkapkan, kebijakan hilirisasi telah menunjukkan hasil yang positif. Sepanjang 2025, realisasi investasi Indonesia mencapai Rp1.931,2 triliun atau tumbuh 12,7 persen secara tahunan (year-on-year), sekaligus melampaui target pemerintah dengan capaian 101,3 persen.

Realisasi tersebut juga berhasil menyerap lebih dari 2,7 juta tenaga kerja langsung atau meningkat 10,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Ia menambahkan, keterhubungan antara kegiatan riset dan kebutuhan industri menjadi faktor penting dalam membangun industri nasional yang sehat dan berkelanjutan.

“Riset yang terhubung dengan industri menjadi salah satu faktor penting dalam membangun industri yang sehat dan berkelanjutan. Kepastian regulasi, good governance, serta kemudahan berusaha akan meningkatkan kepercayaan investor sekaligus menciptakan persaingan usaha yang adil,” imbuhnya.

Untuk memperkuat ekosistem inovasi nasional, pemerintah telah menyiapkan insentif Super Tax Deduction hingga 300 persen bagi kegiatan riset dan pengembangan, serta hingga 200 persen untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Menurut Rosan, kebijakan tersebut akan memberikan manfaat optimal apabila diiringi komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat kolaborasi guna menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan di sektor industri.

Selain itu, ia menekankan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agenda hilirisasi nasional.

Pembangunan industri, kata dia, harus berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan, riset, penguatan keterampilan, keselamatan kerja, serta terciptanya hubungan industrial yang harmonis.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2026