Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menegaskan kebijakan industrialisasi Indonesia dibangun secara konsisten dan telah menjadi fondasi bagi penguatan daya saing industri nasional

Dalam pernyataan yang sudah dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, ia menjelaskan, pemerintah telah lama mendukung industrialisasi, salah satunya sektor otomotif melalui fasilitas User Specific Duty Free Scheme (USDFS) sejak 2008.

Fasilitas tersebut telah merealisasikan impor bahan baku dan komponen sekitar 8,25 juta ton dengan nilai mencapai 800 miliar dolar AS, dengan penerima mayoritas penerima dari sektor otomotif.

Yoyok juga menilai pemerintah berhasil meredam potensi relokasi PT SAI dan PT JAI melalui dialog antara perusahaan, prinsipal Jepang, dan serikat pekerja sehingga ancaman pemutusan hubungan kerja dapat diminimalkan.

Lebih lanjut, menurutnya, kinerja industri otomotif juga menunjukkan tren positif. Pada kuartal I 2026 industri kendaraan roda empat tumbuh sekitar 14 persen secara tahunan, sedangkan sepanjang 2025 ekspor komponen otomotif Indonesia telah menjangkau lebih dari 100 negara dengan nilai melampaui 7 miliar dolar AS.

"Data tersebut tidak mungkin lahir apabila ekosistem industrinya buruk. Pertumbuhan produksi, ekspor, dan investasi merupakan indikator bahwa kebijakan industrialisasi yang dibangun pemerintah selama ini memberikan hasil nyata," katanya.

Yoyok menegaskan pihaknya akan terus mengawasi kebijakan pemerintah agar tetap responsif terhadap tantangan industri dan menjaga lapangan kerja.

"Semua itu merupakan hasil dari kebijakan industrialisasi yang dibangun secara konsisten selama bertahun-tahun," katanya.

Sebelumnya, dalam pernyataan resmi Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Anton Kumonty, mengapresiasi komitmen pemerintah yang terus memandang investor sebagai mitra strategis melalui insentif, regulasi adaptif, dan dialog berkelanjutan.

Menurut Anton, berbagai kebijakan yang diterapkan selama beberapa tahun terakhir, telah memberikan kepastian bagi investor sekaligus mendorong pengembangan industri.

Salah satu kebijakan yang dinilai membantu industri adalah fasilitas USDFS yang memberikan pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan komponen yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Gaikindo juga mengusulkan agar pemerintah memberikan stimulus bagi seluruh jenis kendaraan, mulai dari ICE, HEV, PHEV hingga BEV, untuk menjaga pertumbuhan pasar otomotif nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami berpandangan, memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memutuskan menurunkan harga liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri menjadi 13 dolar AS per MMBTU dari semula sekitar 20-23 dolar AS per MMBTU sebagai langkah menjaga daya saing industri nasional, sekaligus mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah merespons aspirasi pelaku industri di tengah kenaikan harga gas dunia yang membebani biaya produksi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin mengatakan keputusan tersebut merupakan hasil koordinasi intensif antara pemerintah dan DPR dalam menyikapi dinamika geopolitik global yang berdampak pada sektor gas nasional.

Menurut Bahlil, dalam beberapa hari terakhir pemerintah menerima berbagai aspirasi dari asosiasi industri, terutama sektor keramik, sejumlah pelaku industri lainnya, hingga serikat pekerja.

Menindaklanjuti masukan tersebut, pemerintah bersama DPR menyusun langkah-langkah konkret untuk menjaga keberlangsungan industri.

Ia menegaskan, prioritas utama pemerintah adalah memastikan lapangan kerja tetap terjaga.

"Kami berpandangan, memastikan keberlanjutan lapangan pekerjaan itu merupakan bagian daripada tanggung jawab pemerintah," ujarnya.

Dalam skema kebijakan gas industri, pemerintah tetap mempertahankan subsidi gas industri lewat Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di kisaran 6,5 hingga 7 dolar AS per MMBTU.

Sementara untuk industri pengguna gas pipa di luar skema HGBT yang pasokan gasnya berasal dari wilayah Jawa, harga tetap dipertahankan sebesar 9,6 dolar AS per MMBTU.

Adapun persoalan utama terjadi pada industri yang menggunakan LNG akibat menurunnya produksi gas dari lapangan-lapangan di wilayah Jawa bagian barat.

Kondisi tersebut membuat pasokan harus didatangkan dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan wilayah lain di luar Jawa sehingga menimbulkan biaya transportasi dan regasifikasi yang tinggi.

Akibatnya, harga LNG yang diterima industri sempat melonjak hingga 20–23 dolar AS per MMBTU yang meningkatkan beban biaya produksi dan memicu kekhawatiran pelaku usaha terhadap keberlangsungan operasional.

Bahlil menjelaskan atas arahan Presiden, pemerintah kemudian mengevaluasi struktur biaya LNG untuk memberikan ruang bagi industri agar tetap kompetitif.

Dengan kebijakan tersebut, harga LNG industri kini diturunkan dari sebelumnya 20–23 dolar AS per MMBTU menjadi 13 dolar AS per MMBTU.

Bahlil menegaskan, kenaikan harga yang terjadi bukan disebabkan oleh kelangkaan gas nasional, melainkan tingginya biaya distribusi LNG dari luar Jawa.

Pasokan gas domestik, kata dia, secara keseluruhan masih memenuhi target produksi nasional.

"Secara akumulasi lifting gas kita itu mencapai target APBN. Karena itu gas tidak kita impor. Jadi masalahnya bukan tidak adanya gas, gas ada tapi harga LNG-nya yang mahal. Jadi kita sudah memutuskan untuk LNG industri harganya 13 dolar per MMBTU," kata Bahlil.

Sebelumnya, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menekankan pentingnya kepastian pasokan gas guna menjaga daya saing, mempertahankan tingkat utilisasi produksi, sekaligus mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (24/6) menyampaikan pihaknya menilai keberlanjutan pasokan energi yang kompetitif menjadi faktor kunci agar industri tetap dapat beroperasi optimal, menyerap tenaga kerja, dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Dirinya mengungkapkan realisasi Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) sepanjang Januari–Mei 2026 hanya mencapai 47,5 persen. Kondisi tersebut membuat kebutuhan energi industri harus dipenuhi melalui regasifikasi LNG yang memiliki harga jauh lebih tinggi.

Menurut Edy, harga LNG regasifikasi saat ini mencapai sekitar 20,5 dolar AS per MMBTU. Akibatnya, industri keramik harus menanggung biaya gas rata-rata sekitar 15–16 dolar AS per MMBTU atau hampir dua kali lipat dibandingkan subsidi gas industri melalui Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar 7 dolar AS per MMBTU.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat pengembangan industri kerajinan berbasis kelapa sawit sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing industri kreatif nasional, memperluas peluang usaha masyarakat, sekaligus mendukung penerapan ekonomi sirkular yang berkelanjutan.

“Industri kerajinan merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan karena mampu menciptakan nilai tambah tinggi, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat ekonomi daerah,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pemerintah, lanjutnya, terus melakukan penguatan ekosistem industri kerajinan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), pengembangan inovasi produk, dan perluasan akses pasar.

Menperin menambahkan, pengembangan industri kerajinan juga diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku dalam negeri dan mendukung penerapan ekonomi sirkular.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok industri sekaligus menciptakan peluang usaha baru yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Pihaknya mencatat, nilai ekspor industri kerajinan pada kuartal I tahun 2026 mencapai 165,27 juta dolar AS atau sekitar Rp2,97 triliun.

Capaian tersebut meningkat 4,08 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang mencerminkan meningkatnya apresiasi pasar internasional terhadap produk kerajinan Indonesia.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Emmy Suryandari menegaskan bahwa peningkatan daya saing industri kerajinan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan.

“Pengembangan keterampilan, pemanfaatan bahan baku alternatif, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular menjadi faktor penting dalam menciptakan produk kerajinan yang bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan," ujar Emmy.

Melalui berbagai program pendampingan dan peningkatan kapasitas, lanjutnya, Kemenperin terus berupaya agar menghasilkan produk-produk kreatif yang mampu menjawab kebutuhan pasar sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Sebagai bagian dari penguatan industri kerajinan nasional, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Samarinda bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyelenggarakan Workshop Kerajinan Anyaman dan Kertas Seni Berbasis Kelapa Sawit di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.

Kegiatan yang berlangsung pada 22–26 Juni 2026 itu mendapat dukungan pendanaan penuh dari BPDP melalui program ekonomi hijau berbasis sawit dalam rangka peningkatan nilai ekonomi produk kerajinan melalui optimalisasi pemanfaatan limbah dan produk samping sawit di industri kecil dan menengah kerajinan Provinsi Kalimantan Utara.

Workshop tersebut diikuti 30 pelaku usaha kerajinan dari Kabupaten Bulungan, Malinau, Nunukan, dan Tana Tidung. Para peserta memperoleh pembekalan teori dan praktik pembuatan kerajinan anyaman serta kertas seni dengan memanfaatkan limbah maupun produk samping kelapa sawit sebagai bahan baku utama.

Kepala BSPJI Samarinda Ransi Pasae, mengatakan pengembangan kerajinan berbasis limbah dan produk samping kelapa sawit menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan ekonomi sirkular di wilayah perkebunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pemanfaatan limbah dan produk samping kelapa sawit menjadi produk kerajinan bernilai ekonomi merupakan langkah nyata dalam mendukung industri yang berkelanjutan. Selain mengurangi limbah, kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan produk-produk kreatif unggulan yang dapat memperkuat perekonomian daerah,” ujarnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat pembinaan kewirausahaan di kalangan mahasiswa guna membantu generasi muda menangkap peluang bisnis di era digitalisasi.

Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kadin Indonesia Tatyana Sentani Sutara dalam keterangan di Jakarta, Rabu menyampaikan salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui penyelenggaraan Womenpreneur Development Forum bertema Unlocking Digital Opportunity di Universitas Bakrie, Jakarta, Selasa (23/6).

Kegiatan yang digelar bersama Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), Universitas Bakrie, dan Shopee Indonesia itu menjadi wadah bagi generasi muda, khususnya perempuan, untuk meningkatkan kapasitas dan memanfaatkan peluang yang berkembang dalam ekonomi digital.

Menurut dia, forum tersebut merupakan bagian dari program Womenpreneur Goes to Campus yang bertujuan mendorong lebih banyak anak muda terjun ke dunia usaha.

“Kadin ingin mendorong lebih banyak lagi womenpreneur yang tercipta melalui Womenpreneur Goes to Campus kami. Kami masuk ke kampus-kampus untuk mendorong para anak-anak muda supaya mau menjadi entrepreneur,” ujar Tatyana.

Menurut dia, pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi salah satu fokus utama Kadin Indonesia. Oleh karena itu, sebagian besar peserta yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan perempuan.

Tatyana menilai peran perempuan dalam ekonomi digital terus menunjukkan perkembangan positif, ini terlihat dari meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai program pengembangan teknologi dan digitalisasi.

Melalui berbagai program penguatan kapasitas tersebut, pihaknya berharap semakin banyak perempuan yang mampu mengembangkan potensi diri, baik sebagai pelaku usaha maupun penggerak ekonomi di tengah transformasi digital yang terus berlangsung.

“Kami ingin para perempuan lebih mandiri secara ekonomi sehingga mereka mempunyai kekuatan dan seperti kita ketahui UMKM perempuan itu mempunyai peran yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Jadi ini tentu harus terus kita dorong dan terus kita tingkatkan,” pungkas Tatyana.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Universitas Bakrie M. Tri Andika Kurniawan menegaskan bahwa kewirausahaan menjadi salah satu output utama yang ingin dihasilkan oleh perguruan tinggi. Menurutnya, mahasiswa perlu dibekali kemampuan praktis untuk membangun usaha sejak dini.

“Kami ingin mahasiswa punya bekal nyata untuk membangun usaha. Banyak aktivitas kewirausahaan di Indonesia digerakkan oleh perempuan,” katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menekankan pentingnya kepastian pasokan gas guna menjaga daya saing, mempertahankan tingkat utilisasi produksi, sekaligus mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto dalam pernyataan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu menyampaikan pihaknya menilai keberlanjutan pasokan energi yang kompetitif menjadi faktor kunci agar industri tetap dapat beroperasi optimal, menyerap tenaga kerja, dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Dirinya mengungkapkan realisasi Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT) sepanjang Januari–Mei 2026 hanya mencapai 47,5 persen. Kondisi tersebut membuat kebutuhan energi industri harus dipenuhi melalui regasifikasi LNG yang memiliki harga jauh lebih tinggi.

Menurut Edy, harga LNG regasifikasi saat ini mencapai sekitar 20,5 dolar AS per MMBTU. Akibatnya, industri keramik harus menanggung biaya gas rata-rata sekitar 15–16 dolar AS per MMBTU atau hampir dua kali lipat dibandingkan subsidi gas industri melalui Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) sebesar 7 dolar AS per MMBTU.

Ia menambahkan, berdasarkan informasi yang diterima pelaku industri, realisasi AGIT pada Juni 2026 berpotensi turun hingga di bawah 30 persen.

Menurut Edy, yang menjadi perhatian utama industri bukan hanya persoalan harga, tetapi juga kepastian pasokan energi yang dapat mendukung keberlangsungan operasional pabrik.

Industri keramik yang tergabung dalam ASAKI saat ini menopang investasi besar dan menyerap sekitar 150 ribu tenaga kerja.

“Kami tidak meminta keistimewaan. Yang dibutuhkan adalah kepastian ketersediaan pasokan gas dengan harga kompetitif agar industri dapat tumbuh, menyerap tenaga kerja, dan terus berkontribusi terhadap perekonomian nasional,” katanya.

ASAKI menilai industri masih dapat menjaga daya saing apabila harga gas rata-rata berada pada kisaran 7–9 dolar AS per MMBTU, setara dengan harga gas industri di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Target tersebut dinilai dapat tercapai apabila AGIT direalisasikan minimal 80 persen dan sisanya dipenuhi melalui LNG.

Senada dengan itu, Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Yustinus Gunawan menegaskan bahwa kepastian pasokan gas menjadi kebutuhan mendesak bagi sektor manufaktur. Menurutnya, ketidakpastian pasokan saat ini mulai mengganggu aktivitas produksi industri.

“Satu-satunya cara adalah realisasi pasokan gas bumi minimal 80 persen dari volume yang ditetapkan dalam Kepmen ESDM Nomor 76.K/2025,” katanya.

Yustinus menyebut informasi yang diterima pelaku industri menunjukkan realisasi AGIT saat ini hanya sekitar 27,5 persen dari alokasi yang telah ditetapkan. Sementara itu, penggunaan gas di luar AGIT dikenakan tarif sekitar 20 dolar AS per MMBTU per Juni 2026.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menelepon langsung Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri setelah menerima informasi adanya potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) buruh pabrik keramik di Bekasi, Jawa Barat akibat mahalnya gas industri.

Momen terjadi saat Dasco menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Selasa (23/6). Dia menelepon Simon sesaat sebelum menyampaikan sambutan di acara tersebut.

"Halo, Pak Dirut Pertamina ini saya lagi di Raker KSPI. Ya, saya tadi ditanyakan mengenai masalah gas industri. Jadi, ini saya tadi sudah rancang pidato cuma buyar semua nih gara-gara soal gas," kata Dasco saat menelepon Dirut Pertamina.

Perbincangan dalam telepon itu dilakukan Dasco sambil mendekatkan gawainya ke mikrofon sehingga suara percakapan itu terdengar oleh audiens. Dalam telefon itu, Dirut Pertamina pun menyatakan akan segera berkoordinasi dengan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk untuk menyikapi persoalan tersebut.

"Siap Pak Dasco, saya tentunya akan segera koordinasi dengan pihak PGN dan dari kita tentunya komitmen kita agar supaya kita akan lakukan penyesuaian," kata Simon dalam perbincangan telefon itu.

Dia pun menyampaikan bahwa ada ancaman PHK sebanyak 55.000 karyawan di sejumlah pabrik keramik di Bekasi akibat mahalnya gas industri tersebut. Pihaknya pun memastikan akan mencari jalan keluar mengenai permasalahan tersebut.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Tapi yang lebih penting untuk seorang industriawan adalah fokus untuk terus inovasi agar produknya bisa berdaya saing

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengupayakan pelaku industri kecil menengah (IKM) semakin berkembang, inovatif, dan mampu bersaing di pasar global, termasuk bagi IKM yang kini juga berperan sebagai konten kreator.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Reni Yanita dihubungi di Jakarta, Selasa mengatakan bahwa fokus utama Kemenperin tetap pada percepatan pengembangan pelaku IKM agar mampu menciptakan nilai tambah dari potensi sumber daya alam dalam negeri, membuka lapangan kerja, serta menghasilkan produk yang memiliki daya saing hingga menembus pasar internasional.

Menurut Reni, kemampuan sebagai konten kreator dapat menjadi nilai tambah yang penting bagi pelaku IKM, terutama dalam mendukung promosi produk dan memperkuat hubungan dengan konsumen.

"Sesuai dengan tugas dan fungsi kami, lebih pada akselerasi pengusaha IKM, menciptakan nilai tambah atau hilirisasi potensi sumber daya alam kita, memberikan kesempatan kerja, dan menjadikan produk tersebut go global," ujar Reni.

Ia menjelaskan, keterampilan dalam membuat konten digital dapat membantu meningkatkan penerimaan pasar terhadap produk, sekaligus menjaga loyalitas pelanggan. Namun demikian, pelaku IKM tetap perlu menempatkan inovasi produk sebagai prioritas utama.

"Kemampuan sebagai content creator dibutuhkan untuk promosi, meningkatkan keberterimaan, menjaga loyalitas konsumen. Tapi yang lebih penting untuk seorang industriawan adalah fokus untuk terus inovasi agar produknya bisa berdaya saing," katanya.

Reni menegaskan bahwa peran sebagai kreator konten bisa digunakan sebagai instrumen pendukung dalam pengembangan usaha.

Lebih lanjut, Kemenperin juga memberikan apresiasi kepada generasi muda yang mampu menghadirkan berbagai gagasan kreatif dan inovatif melalui pemanfaatan platform digital.

"Apresiasi untuk anak-anak muda dengan ide-ide cemerlangnya," kata Reni.

Berdasarkan catatan pihaknya, IKM memiliki peran strategis dalam memperkuat struktur industri nasional sekaligus menjadi penggerak ekonomi daerah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan, jumlah IKM di Indonesia mencapai 4,43 juta unit usaha atau sekitar 99,79 persen dari total industri nasional.

Pada triwulan I tahun 2026, IKM memberikan kontribusi sebesar 21,71 persen terhadap output industri nasional dan menyerap lebih dari 13 juta tenaga kerja.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan industri kreatif nasional memiliki peluang besar untuk terus tumbuh seiring meningkatnya jumlah konsumen dari kalangan generasi muda yang semakin dinamis dalam menentukan pilihan produk.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian Perindustrian melalui Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) terus memperkuat kapasitas pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di sektor tersebut agar mampu memahami kebutuhan pasar serta menyusun strategi bisnis yang tepat.

Menperin menyampaikan pelaku industri kreatif, khususnya sektor fesyen dan kriya, perlu memiliki pemahaman yang kuat mengenai perilaku konsumen agar dapat menghasilkan produk yang relevan dan berdaya saing tinggi.

Menurut Menperin, kreativitas dan inovasi harus dibarengi dengan kemampuan membaca kebutuhan pasar yang terus berkembang. Dengan demikian, pelaku usaha dapat menghasilkan produk yang tidak hanya menarik secara desain, tetapi juga sesuai dengan preferensi konsumen.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengajak pengusaha industri, kawasan industri, hingga asosiasi industri dalam negeri untuk menyampaikan data yang akurat dan lengkap dalam Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Selasa, Menperin menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk memperkuat ekosistem data industri nasional sebagai fondasi dalam perumusan kebijakan yang tepat sasaran dan responsif terhadap dinamika perekonomian.

Menurut Menperin, data yang akurat, lengkap, dan mutakhir merupakan aset strategis dalam upaya mendukung percepatan industrialisasi nasional serta peningkatan daya saing industri Indonesia.

“Data industri yang berkualitas menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan dan program pembinaan industri. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat merumuskan langkah yang tepat sasaran, memperkuat pengambilan keputusan berbasis data, serta merespons berbagai dinamika ekonomi dan industri secara lebih efektif,” kata Menperin.

Menurutnya, selama ini industri manufaktur konsisten menjadi kontributor utama terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, ketersediaan data industri yang kredibel menjadi kebutuhan penting dalam mendukung perencanaan pembangunan industri nasional yang berkelanjutan.

Untuk mendukung hal tersebut, Kemenperin telah mengembangkan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) sebagai platform utama pelaporan data industri. Melalui SIINas, pemerintah memperoleh gambaran perkembangan sektor industri secara lebih komprehensif dan terkini.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri yang secara konsisten menyampaikan data melalui SIINas. Komitmen tersebut telah membantu pemerintah membangun ekosistem data industri nasional yang semakin kuat dan terpercaya,” ujar Menperin

Menperin menjelaskan, kewajiban penyampaian data industri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri melalui SIINas.

“Pelaporan data bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga bentuk kontribusi dunia usaha dalam mendukung tersedianya data industri nasional yang kredibel. Data yang disampaikan melalui SIINas menjadi rujukan penting dalam berbagai layanan, fasilitas, dan program strategis Kementerian Perindustrian,” ungkapnya.

Selain memperkuat kualitas data melalui SIINas, Kemenperin juga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai agenda strategis nasional. Hasil sensus tersebut diharapkan menjadi sumber informasi yang komprehensif untuk mendukung pengembangan sektor industri dan dunia usaha di Indonesia.

Melalui Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2026 tentang Dukungan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Kemenperin mengimbau seluruh perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri untuk mengisi kuesioner sensus secara lengkap dan akurat sesuai kondisi faktual perusahaan.

Selain itu, asosiasi industri dan asosiasi kawasan industri juga diharapkan berperan aktif dalam menyosialisasikan pelaksanaan sensus kepada seluruh anggotanya.

“Suksesnya Sensus Ekonomi 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Kami mengajak dunia usaha industri untuk berpartisipasi aktif karena hasil sensus akan menjadi referensi penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi dan industri nasional ke depan,” tegas dia.

Menperin menambahkan, sinergi antara pemerintah, dunia usaha, asosiasi industri, dan kawasan industri akan memperkuat kualitas data nasional sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang semakin tepat sasaran dan berdampak nyata bagi peningkatan daya saing industri Indonesia.

“Melalui data yang kuat, kita dapat mempercepat transformasi industri nasional, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat kontribusi sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, partisipasi aktif seluruh pelaku industri dalam Sensus Ekonomi 2026 sangat penting bagi masa depan industri Indonesia,” ujarnya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

fokus dulu pasar domestik, baru akan lebih mudah kuasai pasar ekspor. Karena dari pasar domestik belajar bagaimana economic scale

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai penguatan pasar domestik menjadi langkah strategis untuk mendorong Indonesia menjadi pemain penting dalam industri petrokimia global.

Dirinya dihubungi di Jakarta, Selasa menyampaikan penguasaan pasar dalam negeri akan memberikan fondasi yang kuat bagi industri nasional sebelum memperluas penetrasi ke pasar ekspor.

Esther menjelaskan, pemerintah perlu memprioritaskan pengembangan dan penguatan industri petrokimia yang berorientasi pada kebutuhan domestik.

Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kapasitas produksi yang efisien sekaligus menciptakan skala ekonomi yang kompetitif.

“Menurut saya fokus dulu pasar domestik, baru akan lebih mudah kuasai pasar ekspor. Karena dari pasar domestik belajar bagaimana economic scale,” ujar Esther.

Sebelumnya, berbagai upaya penguatan industri petrokimia nasional telah dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) misalnya, mengupayakan industri petrokimia masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

Ini dilakukan mengingat sektor ini memiliki peran fundamental sebagai pemasok utama bahan baku plastik, serat sintetis, karet sintetis, bahan kimia fungsional, hingga berbagai bahan kebutuhan industri lain.

Pemerintah juga membebaskan Bea Masuk impor liquefied petroleum gas (LPG) untuk industri petrokimia serta bahan baku plastik sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi semester II 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan tersebut diambil guna menekan biaya produksi dan membantu pelaku industri mendapatkan pasokan bahan baku alternatif sebagai pengganti nafta di tengah ketidakpastian global.

“Arahan Bapak Presiden dengan ketidakpastian situasi, maka pemerintah memberikan insentif untuk impor LPG dan bahan baku plastik. Nah, pemerintah menetapkan Bea Masuk 0 persen untuk impor LPG bagi industri petrokimia," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (22/6)

Pemerintah berharap kebijakan tersebut bisa memberikan manfaat ekonomi hingga Rp2,25 triliun melalui penurunan biaya produksi di sektor terkait.

“Dengan ini, (Bea Masuk 0 persen) diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar Rp2,25 triliun berupa pengurangan cost bagi industri terkait dan efek multiplier efek atau efek pengganda yang bisa didorong,” kata dia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM) selaku anggota Grup MIND ID mencatatkan rekor kinerja keuangan dan operasional tertinggi sepanjang sejarah perusahaan pada tahun buku 2025.

Corporate Secretary PT INALUM Mahyaruddin A R dalam pernyataan terkonfirmasi di Jakarta, Senin, mengatakan capaian tersebut disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 yang membukukan kinerja keuangan terkuat sepanjang 50 tahun berdirinya perusahaan.

Pendapatan perseroan tumbuh 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya, ditopang peningkatan volume penjualan serta harga jual komoditas yang lebih baik. Laba bersih konsolidasian meningkat 15 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sementara EBITDA tumbuh 17 persen.

Di sisi operasional, ia mengatakan INALUM juga mencetak rekor produksi dan penjualan tertinggi sepanjang sejarah perusahaan. Produksi aluminium mencapai 280.082 metrik ton atau meningkat sekitar dua persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, volume penjualan tercatat sebesar 280.141 metrik ton atau naik sekitar satu persen secara tahunan, lanjutnya.

Capaian operasional tersebut didukung oleh penyelesaian Proyek Pot Upgrading yang meningkatkan kapasitas produksi terpasang menjadi sekitar 274.000 ton per tahun. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui modernisasi teknologi tungku reduksi ke arus 235 kA pada 170 tungku di Potline 2.

Kinerja perusahaan turut tercermin dari aspek tata kelola dan kesehatan korporasi. INALUM memperoleh Tingkat Kesehatan kategori "AA" dengan klasifikasi "Sehat", didukung Final Rating idAA-/Stable dan Standalone Rating idA+(sa) dari PEFINDO.

Pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Kolegial Tahun 2025 tercatat sebesar 85,54 persen, sementara Peringkat Komposit Risiko berada pada level 2.

Pada aspek penerapan Good Corporate Governance (GCG), tingkat pengadopsian prinsip ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) diproyeksikan meningkat menjadi 87,54 persen pada tahun buku 2025, dari 81,01 persen pada tahun sebelumnya, seiring implementasi seluruh rekomendasi perbaikan yang telah dijalankan perusahaan.

Selain mencatat kinerja bisnis yang kuat, INALUM juga terus memperkuat kontribusi sosial dan lingkungan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Dalam RUPST Tahun Buku 2025, pemegang saham juga menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang baru diharapkan mampu melanjutkan momentum pertumbuhan perusahaan, memperkuat hilirisasi aluminium nasional, serta meningkatkan kontribusi berkelanjutan bagi negara.

Adapun susunan Dewan Komisaris terdiri atas Musa Bangun sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen. Indra Simarta, Ali Said, Kardwiyana Ukar sebagai Komisaris, serta Hari Soebagijo sebagai Komisaris Independen.

Sementara jajaran Direksi terdiri atas Melati Sarnita sebagai Direktur Utama, Ken Permana sebagai Direktur Keuangan, Ivan Ermisyam sebagai Direktur Operasi, Arif Haendra sebagai Direktur Strategi Korporasi, Pengembangan Usaha dan Komersial, serta Kemal Sudiro sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan Transformasi Bisnis.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, menilai hilirisasi industri menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan Indonesia.

Esther Sri Astuti dihubungi di Jakarta, Senin menyampaikan, melalui pengolahan komoditas menjadi produk antara maupun produk akhir, Indonesia berpeluang memperoleh nilai ekonomi yang lebih tinggi sekaligus memperkuat daya saing di pasar domestik dan global.

Esther mengatakan konsep hilirisasi sangat relevan diterapkan pada berbagai komoditas perkebunan seperti kopi dan kakao.

Menurutnya, pengolahan komoditas tersebut menjadi produk intermediate maupun produk final akan meningkatkan nilai jual produk dibandingkan hanya mengekspor bahan mentah.

"Saya sepakat dengan konsep hilirisasi industri untuk komoditas perkebunan karena dengan hilirisasi komoditas kopi, coklat dan lain-lain, bisa diolah menjadi produk intermediate bahkan produk final sehingga harganya pun bisa lebih mahal di pasar," ujarnya.

Meski demikian, Esther menekankan bahwa hilirisasi tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan nilai tambah ekonomi. Menurutnya, keberhasilan hilirisasi juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungan agar manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Ia menjelaskan, hilirisasi industri perlu mempertimbangkan tiga aspek utama, yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain meningkatkan harga dan nilai tambah produk, hilirisasi juga harus mampu menciptakan lapangan kerja, membantu pengentasan kemiskinan, serta menghindari dampak negatif terhadap lingkungan.

"Artinya hilirisasi industri tidak hanya concern pada nilai tambah dan harga produk yang lebih mahal tetapi hilirisasi industri juga harus memberikan benefit pada lingkungan sosial, penciptaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain," katanya.

Lebih lanjut, Esther menilai penguatan pasar domestik harus menjadi prioritas dalam strategi hilirisasi nasional. Ia mengingatkan Indonesia pernah mencapai swasembada beras pada 1984 dan pengalaman tersebut dapat menjadi pelajaran penting dalam membangun ketahanan sektor pangan dan komoditas nasional.

Menurutnya, dengan memperkuat pasar domestik, pelaku industri dapat terus meningkatkan efisiensi produksi serta kualitas produk sehingga lebih siap bersaing di pasar internasional.

Esther juga menyoroti masih adanya tantangan dalam pengembangan produk hilir komoditas perkebunan Indonesia. Meski Indonesia merupakan produsen berbagai bahan baku unggulan, kualitas sejumlah produk hilir dinilai masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing dengan produk internasional.

Ia mencontohkan industri cokelat nasional yang masih menghadapi tantangan untuk menghasilkan produk dengan kualitas setara cokelat asal Swiss maupun Belgia.

Untuk mendukung keberhasilan hilirisasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani maupun peternak yang masuk dalam rantai pasok, Esther mengusulkan empat pilar utama pembangunan sektor pangan dan pertanian berkelanjutan.

Keempat pilar tersebut meliputi lingkungan yang mendukung dan memungkinkan, karakteristik pasar yang menguntungkan, optimalisasi karakteristik produksi, serta penciptaan mata pencaharian alternatif.

Menurutnya, lingkungan yang mendukung mencakup berbagai faktor seperti kebijakan, regulasi, layanan, kelembagaan, hingga infrastruktur yang mampu menciptakan prasyarat bagi produksi pangan berkelanjutan dan peningkatan kinerja ekonomi.

Esther menambahkan, petani kecil membutuhkan akses yang lebih luas terhadap pelatihan, pendampingan teknis, pembiayaan, teknologi, serta informasi pasar. Dukungan tersebut akan membantu meningkatkan produktivitas, kualitas hasil produksi, dan daya saing komoditas nasional.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah mengambil peran lebih besar dalam menyediakan akses terhadap benih unggul, pupuk berkualitas, teknologi pertanian, serta layanan penyuluhan yang memadai.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kenaikan suku bunga yang dilakukan BI memang ditujukan untuk menjaga stabilitas dan kami mengapresiasi langkah tersebut

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai langkah Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate merupakan kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

“Kami optimistis bisa melewati situasi ini. Tanda-tanda perbaikan sudah mulai terlihat. Kenaikan suku bunga yang dilakukan BI memang ditujukan untuk menjaga stabilitas dan kami mengapresiasi langkah tersebut,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dalam pernyataan di Jakarta, Jumat.

Anin, sapaan akrab Anindya, menyampaikan Kadin siap memperkuat sinergi dengan BI hingga tingkat daerah guna mendukung berbagai agenda pembangunan ekonomi.

Dengan jaringan Kadin yang tersebar di 514 kabupaten dan kota serta berbagai asosiasi bisnis, dunia usaha siap berkontribusi dalam peningkatan investasi, ekspor, hilirisasi, dan penguatan UMKM.

Ia menambahkan, pelaku usaha terus berupaya meningkatkan ekspor untuk memperbesar surplus perdagangan dan menambah pasokan devisa. Selain itu, Kadin juga mendorong masuknya investasi asing langsung guna memperkuat kapasitas industri nasional.

“Kami melihat optimisme tetap ada. Tantangan memang besar, tetapi peluang juga terbuka lebar. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, BI, perbankan, dan dunia usaha, Indonesia memiliki modal yang cukup untuk menjaga stabilitas sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi,” ujar Anin.

Sementara itu Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, menegaskan komitmen BI untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung pertumbuhan nasional.

Ia menegaskan bahwa BI akan mengerahkan seluruh kebijakan yang dimiliki untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendukung berbagai program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Pesan kami sederhana. Pertama, optimistis. Kedua, BI all out menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga, kami akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Kementerian Keuangan, dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK),” ujar Perry.

Menurut dia, BI selama ini selalu mengedepankan pendekatan probisnis, tidak hanya kepada industri keuangan dan perbankan, tetapi juga kepada sektor riil.

Dengan dukungan 46 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia, BI siap memperkuat sinergi dengan Kadin hingga ke daerah untuk menggerakkan investasi, ekspor, industri pengolahan, dan UMKM.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memutuskan menaikkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juni 2026.

Suku bunga Deposit Facility juga naik 25 bps menjadi 4,75 persen dan suku bunga Lending Facility naik 25 bps menjadi 6,50 persen.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen yang ditetapkan Pemerintah," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil RDG BI di Jakarta, Kamis (18/6).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

dibandingkan dengan potensi teknis energi surya Indonesia yang sangat besar, pemanfaatannya masih di bawah satu persen. Artinya, ruang pertumbuhan ke depan masih sangat luas

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Mada Ayu Habsari mendorong percepatan adopsi energi surya, melalui pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di sektor industri guna memperkuat daya saing nasional.

Mada Ayu dalam keterangan diterima Jakarta, Sabtu, menyampaikan bahwa periode 2026–2028 merupakan momentum penting bagi percepatan adopsi PLTS di sektor industri.

Menurut dia, pemanfaatan energi surya di Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan positif, terutama dari sektor manufaktur yang saat ini menjadi pengguna terbesar PLTS atap nasional.

"Namun jika dibandingkan dengan potensi teknis energi surya Indonesia yang sangat besar, pemanfaatannya masih di bawah satu persen. Artinya, ruang pertumbuhan ke depan masih sangat luas," ujar Mada.

Dorongan tersebut disampaikan dalam Green Energy Solutions Forum for Manufacture Owners yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/6) yang menghadirkan pelaku industri, pemilik manufaktur, serta pemangku kepentingan energi terbarukan untuk membahas strategi peningkatan daya saing industri melalui energi surya.

Lebih lanjut, disampaikan dia, kombinasi dukungan kebijakan, peningkatan kuota PLTS atap, percepatan permintaan dari sektor industri, serta tuntutan pasar global terhadap praktik bisnis berkelanjutan menjadi faktor utama yang mendorong adopsi energi surya semakin cepat dalam beberapa tahun ke depan.

AESI menilai bahwa tuntutan Environmental, Social and Governance (ESG), transparansi jejak karbon dalam rantai pasok global, serta implementasi penuh Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa sejak awal 2026 semakin mempertegas bahwa energi bersih bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis bagi industri yang ingin mempertahankan akses pasar internasional.

Oleh karena itu, pihaknya mendorong penyempurnaan regulasi, memperkuat standar kualitas dan bankability proyek, serta menjadi jembatan antara industri, regulator, BUMN terkait dan pelaku usaha surya guna mempercepat transformasi energi nasional.

Sementara itu CEO Trivigo Kunadi Setiadi, menilai saat ini merupakan momentum yang tepat bagi industri untuk mempercepat transisi menuju energi hijau.

Menurut dia, dukungan regulasi yang semakin terbuka, harga teknologi panel surya yang semakin terjangkau, serta tuntutan pasar global terhadap jejak karbon produk Indonesia menjadi kombinasi yang jarang terjadi dalam satu waktu.

"Ada tiga hal yang jarang sekali bergerak bersamaan, dan ketiganya sedang bergerak sekarang. Regulasi semakin mendukung, harga teknologi semakin kompetitif dan tekanan pasar global terhadap jejak karbon semakin nyata. Ketika ketiga faktor ini sudah sejajar, menunda keputusan justru menjadi kerugian yang kita pilih sendiri," ujar Kunadi.

Ia menjelaskan tekanan biaya energi kini menjadi salah satu tantangan terbesar sektor manufaktur. Pada industri tekstil, misalnya, biaya listrik dapat menyumbang hingga 15–25 persen dari total biaya produksi.

Di tengah persaingan ekspor yang semakin ketat, efisiensi energi menjadi faktor yang secara langsung memengaruhi margin usaha dan kemampuan perusahaan memenangkan pasar internasional.

"Pabrik tidak bangkrut dalam semalam karena tagihan listrik. Namun margin akan terus menyempit dari tahun ke tahun sampai suatu saat perusahaan menyadari bahwa mereka sudah tidak lagi kompetitif. Energi menjadi fondasi utama daya saing industri," tegas Kunadi.

Ia juga menepis anggapan bahwa investasi energi surya masih terlalu mahal. Menurutnya, banyak pelaku industri masih berfokus pada nilai investasi awal tanpa melihat manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh perusahaan.

"Pertanyaan yang benar bukan berapa biaya pemasangannya, tetapi berapa biaya yang harus ditanggung jika kita tidak melakukannya. Dengan kondisi teknologi dan skema pembiayaan saat ini, banyak proyek dapat mencapai pengembalian investasi dalam empat hingga enam tahun, sementara manfaat penghematan bisa dinikmati hingga puluhan tahun berikutnya," jelasnya.

Kunadi mengingatkan bahwa energi hijau kini bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan faktor penentu akses pasar dan keberlangsungan bisnis di masa depan.

"Dalam tiga hingga lima tahun ke depan, penggunaan energi surya di sektor industri tidak lagi menjadi pembeda, melainkan standar minimum. Perusahaan yang bergerak lebih cepat akan menikmati keuntungan kompetitif yang sulit dikejar oleh mereka yang terlambat. Waktunya bukan besok, bukan tahun depan, tetapi sekarang," pungkas Kunadi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026