REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Badan Pusat Statistik(BPS) mencatat lonjakan tinggi tingkat inflasi di tiga wilayah terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Provinsi Aceh bahkan mencatat inflasi hingga 3,60 persen, melampaui target sasaran inflasi tahunan nasional sebesar 2,5 persen plus-minus 1 persen.

“Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mengalami inflasi pada Desember, setelah sebelumnya mengalami deflasi pada November 2025. Ketiga provinsi ini termasuk dalam kelompok provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi,” kata Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Senin (5/1/2026).

Tercatat, tingkat inflasi di Provinsi Aceh pada Desember 2025 menembus 3,60 persen secara bulanan (month to month/mtm), melonjak dibandingkan November 2025 yang mengalami deflasi sebesar -0,67 persen.

Kemudian, tingkat inflasi di Provinsi Sumut pada Desember 2025 tercatat sebesar 1,66 persen, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi sebesar -0,42 persen. Adapun di Sumbar, tingkat inflasi tercatat 1,48 persen pada Desember 2025, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar -0,24 persen.

Angka inflasi Desember 2025 di ketiga wilayah tersebut jauh di atas tingkat inflasi nasional. BPS mencatat, inflasi nasional pada Desember 2025 sebesar 0,64 persen, lebih tinggi dibandingkan November 2025 yang sebesar 0,17 persen.

“Penyebab inflasi di ketiga wilayah tersebut disebabkan oleh kenaikan harga komoditas akibat dampak bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025,” ujar Pudji.

Ia menerangkan, secara umum komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di ketiga wilayah tersebut.

“Seperti di Aceh yang utamanya didorong oleh kenaikan harga beras. Kemudian Sumatera Utara didorong oleh kenaikan harga cabai rawit, serta inflasi di Sumatera Barat yang utamanya didorong oleh bawang merah,” jelasnya.

Jakarta (ANTARA) - Tiga provinsi yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masuk dalam kelompok provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi pada Desember 2025.

"Penyebab terjadinya inflasi di ketiga wilayah tersebut dikarenakan kenaikan harga komoditas yang diakibatkan efek bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025," ucap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini di Jakarta, Senin.

Padahal, pihaknya mencatat bahwa sebelumnya ketiga provinsi tersebut mengalami deflasi secara bulanan (month-to-month/mtm) pada November 2025, dengan deflasi sebesar 0,67 persen mtm di Aceh, 0,42 persen mtm di Sumatera Utara, dan 0,24 persen mtm di Sumatera Barat.

Sementara pada Desember 2025, Aceh mengalami inflasi bulanan sebesar 3,60 persen mtm dan inflasi tahunan sebesar 6,71 persen year-on-year (yoy).

Pudji menuturkan, inflasi bulanan di provinsi tersebut utamanya didorong oleh kenaikan harga beras dengan andil 0,80 persen, bahan bakar rumah tangga 0,26 persen, minyak goreng 0,26 persen, telur ayam ras 0,24 persen, bawang merah 0,24 persen, serta nasi dengan lauk 0,15 persen.

Sedangkan Sumatera Utara mencatatkan inflasi bulanan 1,66 persen mtm dan inflasi tahunan 4,66 persen yoy.

Cabai rawit (andil 0,41 persen), bawang merah (0,24 persen), kelapa (0,14 persen), daging ayam ras (0,13 persen), emas perhiasan (0,09 persen), dan kacang panjang (0,07 persen) menjadi komoditas dengan andil inflasi bulanan tertinggi di provinsi tersebut.

Selanjutnya, inflasi bulanan dan inflasi tahunan di Sumatera Barat masing-masing tercatat sebesar 1,48 persen mtm dan 5,15 persen yoy.

Komoditas yang menyumbang inflasi bulanan terbesar di provinsi tersebut adalah bawang merah dengan andil 0,22 persen, cabai rawit 0,18 persen, beras 0,14 persen, daging ayam ras 0,10 persen, kangkung 0,09 persen, dan emas perhiasan 0,09 persen.

“Secara umum, komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di ketiga wilayah tersebut,” kata Pudji Ismartini.

BPS memaparkan bahwa cuaca ekstrem di Sumatera pada akhir November 2025 dipicu oleh bibit siklon tropis 95B yang berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar serta pengaruh Siklon Tropis Koto.

Kedua siklon tersebut meningkatkan curah hujan dengan intensitas sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang kemudian memicu banjir dan bencana lainnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, MEDAN - Kamar Dadang Indonesia (KADIN) Sumut yakin dan optimis dengan kemampuan dimiliki dan perangkat yang mumpuni, Gubernur Sumut Bobby Nasution bisa menekan inflasi saat ini.

Angka 5,32 persen menunjukkan tingginya inflasi di Sumatera Utara hingga teguran dari Kemendagri menjadi motivasi Bobby Nasution dan kepala OPD untuk bekerja maksimal untuk menekan inflasi sampai normal.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek dan Inovasi Kadin Provinsi Sumut Isfan F Fachruddin mengungkapkan, langkah-langkah yang sudah diambil Bobby Nasution bisa menjadikan perekonomian di Sumatera Utara menjadi lebih baik ke depan.

"Saya yakin kepemimpinan Pak Bobby Nasution sebagai Gubernur Sumut bisa menekan inflasi di Sumut ini. Tentunya harus didukung oleh para kepala daerah di kabupaten/kota. Kepala daerah di kabupaten/kota harus berkolaborasi dengan stakeholder terkait," ungkap Isfan, Sabtu (11/10/2025).
Ia menjelaskan, Sumatera Utara terdiri dari 33 kabupaten/kota dan ada beberapa daerah penghasil dari sektor pertanian.

"Deliserdang dan Serdang Bedagai adalah contoh daerah yang menghasilkan dari sektor pertanian. Tentunya dengan koordinasi dan kolaborasi semua pihak persoalan ini bisa segera diatasi," papar Isfan.

Menghadapi inflasi yang tinggi saat ini, Gubernur Sumut Bobby Nasution tidak bisa bekerja sendiri. Semua stakeholder terkait untuk segera menyelesaikan inflasi saat ini.

"Jangan yang hanya berpikir itu gubernur saja. Seharusnya kepala daerah kabupaten/kota sudah melakukan strategi mengatasi inflasi. Sejak awal tahun, pihak BI (Bank Indonesia) dan Pemprov Sumut sudah bekerja. Tapi kepala daerah di kabupaten/kota ketika menghadapi situasi seperti ini mereka jadi gugup," sebut Isfan.

Soal 11 langkah yang dilakukan oleh Gubernur Bobby Nasution untuk mengatasi inflasi beberapa diantaranya, menyalurkan komoditas pokok penyumbang inflasi secara gratis, membuat paket beras SPHP yang dijual dengan harga terjangkau bersama cabai merah, mempercepat penyaluran program bantuan pangan dan lainnya merupakan langkah tepat.

"11 langkah yang dilakukan Pak Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk menekan inflasi saya pikir hal yang tepat. Inflasi ini kan masalah sejengkal perut. Jadi, kalau gubernur yang bekerja dan yang dibawah enggak bekerja ya sama saja. Jadi KADIN Sumut sebagai mitra siap mendukung langkah atau program Pak Bobby Nasution untuk menekan inflasi," tutup Isfan.