Bisnis.com, PALEMBANG — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat inflasi di Sumatra Selatan (Sumsel) pada Februari 2026 sebesar 4,36% secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dibandingkan Januari yang tercatat 3,33% yoy.

Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto mengatakan inflasi pada bulan kedua tahun ini juga jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 0,49% yoy.

Menurut Wahyu, kenaikan inflasi tersebut dipengaruhi oleh penghapusan subsidi atau diskon tarif listrik yang sempat diberikan pada 2025.

"Ini karena low base effect dari diskon tarif listrik pada 2025. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian pada Maret dan April, karena tekanan yang sama berpotensi kembali terjadi sehingga perlu diantisipasi oleh pemerintah daerah," kata Wahyu dalam rilis berita statistik (BRS), Senin (2/3/2026).

Dia menjelaskan, dari 11 kelompok pengeluaran dalam perhitungan inflasi, terdapat 3 kelompok yang memberikan andil terbesar.

Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi sebesar 22,93% dengan andil 1,83%. Disusul kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi 14,53% dan andil 1,80%.Sementara kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi 1,97% dengan andil 0,62%.

"Dari total inflasi 4,36% yoy, ketiga kelompok tersebut menyumbang andil sebesar 4,25% terhadap inflasi Sumsel," tuturnya.

Secara komoditas, penyumbang utama inflasi Februari 2026 di Sumsel antara lain emas perhiasan, tarif listrik, daging ayam ras, beras, dan tomat.

"Berdasarkan wilayah, inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Muara Enim sebesar 4,69%, sedangkan yang terendah berada di Ogan Komering Ilir sebesar 4,09%," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan menilai minat tinggi investor dalam lelang Surat Utang Negara (SUN) dipengaruhi oleh faktor domestik, seperti inflasi dan neraca perdagangan.

Dalam lelang SUN perdana tahun ini yang digelar pada Selasa (6/1/2026), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) mengungkapkan bahwa total incoming bids mencapai Rp90,96 triliun dan dimenangkan sebesar Rp40 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menyampaikan tingginya minat investor pada lelang SUN didorong oleh faktor domestik.

Faktor tersebut antara lain tingkat inflasi pada 2025 sebesar 2,92% atau berada di area target 2,5 ± 1%, berlanjutnya surplus neraca perdagangan Indonesia sebesar US$2,66 miliar atau surplus ke-67 bulan berturut-turut, dan kembali tersedianya dana investasi investor di awal tahun.

Suminto mengatakan seri-seri SUN yang paling diminati adalah Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tenor 12 bulan, ON tenor 15 dan 10 tahun, dengan masing-masing incoming bid adalah Rp17,04 triliun, Rp16,35 triliun, dan Rp14,95 triliun.

"Minat investor asing juga cukup baik dengan total incoming bids mencapai Rp8,31 triliun dan dimenangkan sebesar Rp2,38 triliun," paparnya dalam pesan singkat kepada Bisnis, Rabu (7/1/2026).

Selain itu, pada lelang kali ini pemerintah menerbitkan surat utang tenor pendek atau Surat Perbendaharaan Negara sebesar Rp9,15 triliun atau 23% dari total penerbitan. Hal ini sejalan dengan likuiditas di pasar keuangan yang cukup baik serta strategi pemerintah untuk menerbitkan SPN lebih banyak dalam rangka pendalaman pasar SBN dan pasar uang serta manajemen kas pemerintah yang lebih efisien.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi di Provinsi Jakarta sepanjang 2025 tetap terkendali di angka 2,63% (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional mencapai 2,92% (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta Iwan Setiawan mengatakan realisasi inflasi 2025 tetap terjaga dalam rentang sasaran inflasi 2,5±1% (yoy).

BPS mencatat inflasi sebesar 0,33% (mtm) pada Desember 2025, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,27% (mtm). Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 0,64% (mtm) dan menjadi yang terendah di pulau Jawa. Pada periode ini terutama didorong oleh kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, kelompok Transportasi, serta kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya.

"Dengan perkembangan tersebut, inflasi Jakarta sepanjang 2025 2,63% [yoy] lebih rendah dibandingkan inflasi nasional mencapai 2,92%," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (6/1/2026).

Iwan mengatakan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi pada bulan ini dengan inflasi sebesar 1,07% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,20% (mtm).

Tekanan inflasi bersumber dari kenaikan harga daging ayam ras dan cabai rawit, seiring meningkatnya permintaan menjelang HBKN Nataru, kenaikan harga live bird, serta terbatasnya pasokan cabai rawit dari daerah sentra akibat tingginya curah hujan.

Di sisi lain, tekanan inflasi kelompok ini tertahan oleh penurunan harga cabai merah seiring meningkatnya pasokan dari sejumlah daerah sentra yang memasuki musim panen. Sementara itu, komoditas ikan mas dan susu cair kemasan juga mencatat penurunan harga namun dengan andil yang sangat kecil.

"Kelompok transportasi turut mencatat inflasi sebesar 0,65% (mtm), lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,29% (mtm). Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh penyesuaian BBM non-subsidi per 1 Desember 2025, serta meningkatnya penggunaan angkutan antar kota selama periode HBKN Nataru," jelasnya.

Sementara itu, emas perhiasan masih menjadi salah satu penyumbang utama inflasi Jakarta dengan angka sebesar 1,59% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 8,73% (mtm). Pergerakan harga emas perhiasan ini sejalan dengan perkembangan harga global yang bertahan pada level tinggi, meskipun dengan laju kenaikan yang lebih moderat. Kondisi ini mendorong kelompok Perawataan Pribadi dan Jasa Lainnya mencatat inflasi sebesar 0,49% (mtm), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,17% (mtm).

Tekanan inflasi Jakarta pada Desember 2025 tertahan oleh deflasi pada kelompok Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 0,06% (mtm), terutama dipengaruhi oleh penurunan harga telepon seluler dengan andil yang sangat kecil (~0).

Iwan menuturkan terkendalinya inflasi Jakarta tidak terlepas dari sinergi kuat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DKI Jakarta, khususnya menjelang periode HBKN Nataru.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan penyelenggaraan berbagai program strategis, antara lain Program Pangan Bersubsidi dan berbagai Program Pangan Murah. Pada periode ini, Perumda Pasar Jaya menyelenggarakan Pangan Murah dengan menghadirkan cabai asal Aceh, serta diselenggarakan kegiatan Aksi Cabai Harga Petani yang dilakukan TPID Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan sebagai upaya stabilisasi harga cabai.

Penguatan komunikasi publik juga terus dilakukan, khususnya menjelang Nataru, melalui penyebarluasan iklan layanan masyarakat mengenai belanja bijak yang melibatkan pimpinan daerah/lembaga di radio dan media sosial. Bank Indonesia turut memberikan edukasi kepada masyarakat melalui podcast Rabu Belajar Pemprov DKI Jakarta dengan tema “Belanja Hemat dengan Transaksi yang CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Handal)”.

Ke depan, Iwan mengatakan sinergi strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) akan terus diperkuat untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.

"Upaya tersebut juga didukung oleh pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan [GNPIP] sebagai langkah nyata pengendalian harga pangan. Dengan sinergi tersebut, capaian inflasi Jakarta yang terkendali pada tahun 2025 diharapkan dapat terus dipertahankan pada 2026," imbuhnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatatkan prestasi gemilang dalam pengendalian inflasi sepanjang tahun 2025 dengan realisasi tahunan sebesar 2,68% (year on year/yoy), atau lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92%.

Capaian ini menandai keberhasilan strategi koordinatif antarlembaga dalam menjaga stabilitas harga di tengah berbagai tekanan eksternal, termasuk momentum perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Budi Widihartanto menyatakan Indeks Harga Konsumen (IHK) Kaltim periode Desember 2025 menunjukkan inflasi bulanan tercatat 0,71% (month to month/mtm) atau naik dari posisi November yang hanya 0,41%.

"Meski meningkat, realisasi inflasi Kaltim secara tahunan (yoy) tercatat masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi nasional yang mengalami inflasi sebesar 2,92% (yoy)," kata Budi Widihartanto dalam keterangan resmi, Selasa (6/1/2025).

Sebagaimana diketahui, pencapaian ini menunjukkan bahwa provinsi berbasis sumber daya alam ini mampu mengelola tekanan harga lebih baik ketimbang rata-rata wilayah lain di Indonesia, meski menghadapi tantangan geografis berupa kondisi cuaca ekstrem dan dinamika pasokan komoditas strategis.

Secara kumulatif, inflasi tahunan yang terkendali pada 2025 ini turut ditopang oleh langkah antisipasi sejak awal tahun.

Meski inflasi bulanan Desember mengalami lonjakan akibat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), kata Budi, dampaknya terhadap inflasi tahunan relatif terbatas berkat buffer yang terbangun dari stabilitas harga pada bulan-bulan sebelumnya.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kontributor dominan dengan andil 0,47% (mtm), yang dipicu oleh keterbatasan pasokan perikanan dan sayuran akibat curah hujan tinggi serta gelombang laut yang menghambat aktivitas nelayan.

Faktor alam ini bertemu dengan peningkatan permintaan menjelang perayaan Nataru sehingga menciptakan tekanan ganda pada harga pangan.

Sementara itu, kelompok transportasi menyumbang inflasi 0,21% (mtm) seiring meledaknya mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun.

Permintaan jasa transportasi yang melonjak mendorong naiknya tarif angkutan, baik darat maupun udara.

Di sisi lain, deflasi tipis pada kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,01% (mtm) sedikit meredam gejolak inflasi.

Budi mengungkapkan keberhasilan menekan inflasi tahunan tak lepas dari implementasi konsisten Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Sepanjang 2025, TPID di berbagai kabupaten/kota secara rutin menggelar intervensi pasar melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar.

Khusus Desember 2025, tercatat 24 kali pelaksanaan GPM serta penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menjaga keterjangkauan harga di level konsumen.

"Strategi 4K yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif telah menjadi fondasi kokoh pengendalian inflasi Kalimantan Timur. Komitmen ini akan terus diperkuat guna mendukung daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," tuturnya.

Dia melanjutkan, koordinasi antarlembaga diperkuat melalui tujuh kali High Level Meeting (HLM) di berbagai wilayah sepanjang Desember 2025, meliputi Kabupaten Berau (4 Desember), Kota Samarinda (9 Desember), Kabupaten Kutai Barat (11 Desember), dan Kota Bontang (17 Desember).

Kemudian tingkat Provinsi (18 Desember), Kabupaten Mahakam Ulu (19 Desember), dan Kabupaten Kutai Kartanegara (22 Desember).

Forum strategis ini menjadi ajang perumusan kebijakan lintas sektor untuk mengantisipasi risiko inflasi jangka pendek maupun panjang.

Dengan modal capaian inflasi tahunan 2025 yang lebih rendah dari nasional, Kalimantan Timur optimis melanjutkan tren positif ini sepanjang 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tingkat inflasi Indonesia sepanjang 2025 tercatat mencapai 2,92 persen, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Bank Indonesia (BI) mengatakan, capaian inflasi tersebut terjaga di kisaran target yang ditetapkan.

"Inflasi IHK 2025 terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya, Selasa (6/1/2026).

Berdasarkan data BPS, inflasi IHK Desember 2025 tercatat sebesar 0,64 persen secara bulanan (month to month/mtm), sehingga secara tahunan inflasi IHK 2025 menjadi 2,92 persen (year on year/yoy).

Denny mengatakan, inflasi yang tetap terjaga dalam kisaran sasarannya tersebut merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter, serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan penguatan implementasi program ketahanan pangan nasional.

“Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027,” ujarnya.

Tercatat, inflasi IHK secara bulanan pada Desember 2025 meningkat dibandingkan inflasi pada November 2025 sebesar 0,17 persen (mtm). Kenaikan inflasi terutama disumbang oleh kelompok volatile food dan administered prices, sedangkan inflasi inti relatif stabil.

Inflasi kelompok inti tercatat sebesar 0,20 persen (mtm), relatif stabil dibandingkan realisasi bulan sebelumnya sebesar 0,17 persen (mtm), dengan inflasi terutama disumbang oleh komoditas emas perhiasan dan minyak goreng.

Sementara itu, inflasi kelompok volatile food meningkat menjadi sebesar 2,74 persen (mtm), dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,02 persen (mtm). Terutama disumbang oleh komoditas cabai rawit, daging ayam ras, dan bawang merah dipengaruhi dampak gangguan cuaca, tingginya harga input produksi ternak, serta peningkatan permintaan pada Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru (HBKN Nataru).

Inflasi administered prices tercatat sebesar 0,37 persen (mtm), meningkat dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,24 persen (mtm). Terutama disumbang oleh komoditas bensin, tarif angkutan udara, dan tarif angkutan antarkota seiring kenaikan harga BBM nonsubsidi dan peningkatan mobilitas masyarakat pada periode HBKN Nataru.

"Secara tahunan, inflasi IHK 2025 tetap berada dalam kisaran sasaran, didukung oleh tetap terjaganya berbagai komponen inflasi," lanjut Denny.

inflasi yang tetap terjaga dalam kisaran sasarannya ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) meyakini bahwa ke depan, inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen atau berada dalam rentang antara 1,5 persen hingga 3,5 persen pada 2026 dan 2027.

Sebagaimana diketahui, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada 2025 terjaga dalam sasaran target.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa inflasi yang tetap terjaga dalam kisaran sasarannya ini merupakan hasil dari konsistensi kebijakan moneter.

Selain itu, inflasi yang terjaga juga berkat eratnya sinergi pengendalian inflasi antara BI dan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Senin (5/1), inflasi IHK Desember 2025 tercatat sebesar 0,64 persen (month to month/mtm), sehingga secara tahunan inflasi IHK 2025 menjadi 2,92 persen (year on year/yoy).

Inflasi IHK secara bulanan pada Desember 2025 meningkat dibandingkan inflasi November 2025 sebesar 0,17 persen (mtm).

Kenaikan inflasi terutama disumbang oleh kelompok volatile food dan administered prices, sedangkan inflasi inti relatif stabil.

Inflasi kelompok inti tercatat sebesar 0,20 persen (mtm), relatif stabil dibandingkan realisasi bulan sebelumnya sebesar 0,17 persen (mtm), dengan inflasi terutama disumbang oleh komoditas emas perhiasan dan minyak goreng.

Sementara itu, inflasi kelompok volatile food meningkat menjadi sebesar 2,74 persen (mtm), dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,02 persen (mtm).

Hal ini terutama disumbang oleh komoditas cabai rawit, daging ayam ras, dan bawang merah dipengaruhi dampak gangguan cuaca, tingginya harga input produksi ternak, serta peningkatan permintaan pada Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru (HBKN Nataru).

Inflasi administered prices tercatat sebesar 0,37 persen (mtm), meningkat dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,24 persen (mtm).

Inflasi administered prices secara bulanan terutama disumbang oleh komoditas bensin, tarif angkutan udara, dan tarif angkutan antarkota seiring kenaikan harga BBM nonsubsidi dan peningkatan mobilitas masyarakat pada periode HBKN Nataru.

Secara tahunan, inflasi IHK 2025 tetap berada dalam kisaran sasaran didukung oleh tetap terjaganya berbagai komponen inflasi.

Inflasi inti terjaga rendah sebesar 2,38 persen (yoy), seiring konsistensi kebijakan suku bunga dalam menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran, kapasitas ekonomi yang masih besar, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah BI, serta dampak positif dari digitalisasi.

Inflasi volatile food relatif terkendali sebesar 6,21 persen (yoy), ditopang oleh upaya untuk terus menjaga ketersediaan pasokan pangan serta didukung eratnya sinergi pengendalian inflasi antara BI dan TPIP-TPID dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional di berbagai daerah.

Sementara itu, inflasi kelompok administered prices tercatat sebesar 1,93 persen (yoy), sejalan dengan terbatasnya kebijakan penyesuaian harga yang diatur oleh pemerintah.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, kelompok pengeluaran transportasi tetap mengalami inflasi pada Desember 2025 karena sejumlah komoditas masih menyumbangkan andil inflasi, meskipun pemerintah memberikan stimulus diskon tiket perjalanan untuk libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan di Jakarta, Senin, kelompok pengeluaran transportasi mengalami inflasi secara bulanan (month-to-month/mtm) sebesar 0,55 persen mtm dengan andil terhadap inflasi bulanan nasional mencapai 0,07 persen.

Sedangkan secara tahunan (year-on-year/yoy), kelompok pengeluaran tersebut mengalami inflasi sebesar 1,23 persen yoy dengan andil 0,15 persen.

“Komoditas lain di kelompok ini masih menyumbang inflasi, meskipun ada diskon tarif transportasi. Seperti inflasi pada subkelompok pembelian kendaraan, kemudian juga pada subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi, serta komoditas lain seperti subkelompok jasa angkutan penumpang, seperti angkutan antarkota dan travel,” kata Pudji Ismartini.

Ia menuturkan, subkelompok pembelian kendaraan dan subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi tercatat mengalami inflasi tahunan masing-masing sebesar 2,03 persen yoy dan 0,86 persen yoy.

Sementara komoditas angkutan antarkota dan bensin mengalami inflasi bulanan masing-masing sebesar 2,77 persen mtm dengan andil inflasi 0,01 persen dan 0,72 persen mtm dengan andil inflasi 0,03 persen.

“Untuk komoditas yang diatur tarif diskonnya, terjadi inflasi untuk tarif angkutan udara sebesar 3,29 persen (mtm), andilnya 0,02 persen. Kemudian untuk tarif kereta api terjadi deflasi 0,02 persen (mtm) dengan andil 0 persen,” ujar Pudji.

“Kemudian komoditas tarif ASDP (Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan) terjadi deflasi sebesar 1,61 persen (mtm) dengan andil minus 0,0003 persen. Kemudian komoditas tarif angkutan laut terjadi deflasi 4,46 persen (mtm) dengan andil minus 0,0022 persen,” lanjutnya.

Selain inflasi yang masih terjadi pada sejumlah komoditas, ia menyatakan stimulus diskon tiket perjalanan tersebut masih belum berdampak optimal pada perhitungan inflasi Desember 2025 karena periode penerapannya yang tidak sampai setengah bulan.

Untuk angkutan kereta api, PT KAI memberikan diskon 30 persen untuk 1.509.080 tempat duduk kereta ekonomi komersial yang berlaku pada 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

Pada sektor penyeberangan, PT ASDP Indonesia Ferry memberikan diskon 19 persen dengan kuota 227.560 penumpang dan 491.776 kendaraan untuk periode perjalanan 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

Sementara PT Pelni memberikan diskon 16-18 persen dari harga tiket total bagi 405.881 penumpang kapal kelas ekonomi untuk periode perjalanan 17 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

Sedangkan diskon tarif pesawat domestik kelas ekonomi diberlakukan pada periode pembelian tiket 22 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026, dengan periode penerbangan 22 Desember 2025 sampai 10 Januari 2026.

“Jadi, kalau dilihat periode diskon di bulan Desember, efektifnya adalah 10 hari kalender,” ucap Pudji.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PALEMBANG — Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) tercatat mengalami inflasi tahunan (year on year/yoy) sebesar 2,91% pada Desember 2025 atau lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2024 sebesar 1,20%.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel Moh Wahyu Yulianto menerangkan terdapat tiga kelompok yang memberikan dorongan tertinggi inflasi di Sumsel.

Pertama, berasal dari kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang mengalami inflasi 18,23% dengan andil 1,39%, disusul kelompok makanan,minuman dan tembakau yang mengalami perubahan harga 3,50% dan andil 1,07%.

Kemudian, kata dia, terdapat kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami inflasi 1,11% dan andil inflasi 0,15%.

“Tingginya inflasi di 2025 terjadi karena tekanan harga komoditas emas yang cukup tinggi yang memberikan andil cukup besar,” jelasnya usai rilis berita statistik, Senin (5/1/2026).

Secara rinci untuk komoditas penyumbang inflasi di Sumsel pada akhir tahun 2025, meliputi emas perhiasan, cabai merah, beras, dan bahan bakar rumah tangga, serta daging ayam ras.

Wahyu mengakui bahwa sumbangan inflasi dari sejumlah komoditas pangan ini juga berkaitan dengan bencana di beberapa daerah yang menjadi pemasok bagi Sumsel, seperti salah satunya Sumatra Barat (Sumbar).

“Selain memang permintaan naik di akhir tahun, bencana juga memengaruhi. Karena kita tahu sebagian kebutuhan Sumsel ini ada dari Pulau Jawa tapi ada juga yang dari Sumbar,” tuturnya.

Dia menambahkan inflasi tertinggi pada tingkat kabupaten/kota infasi tahunan (yoy) terjadi di Kota Palembang yang sebesar 2,92% yoy. Sedangkan untuk tingkat inflasi terendah berada di Kota Lubuk Linggau yang sebesar 2,87% yoy.

Sementara itu, secara bulanan (month to month/mtm) Sumsel tercatat inflasi sebesar 0,49% dengan komoditas yang memberikan andil terbesar masih berasal dari emas perhiasan. Bahkan, sepanjang tahun lalu harga emas berada di kisaran Rp2,5 juta per gram.

“Tapi tentu masih terus diupayakan agar inflasi angkanya tidak berjalan liar (angkanya),” tutupnya.

Jakarta (ANTARA) - Tiga provinsi yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, masuk dalam kelompok provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi pada Desember 2025.

"Penyebab terjadinya inflasi di ketiga wilayah tersebut dikarenakan kenaikan harga komoditas yang diakibatkan efek bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025," ucap Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini di Jakarta, Senin.

Padahal, pihaknya mencatat bahwa sebelumnya ketiga provinsi tersebut mengalami deflasi secara bulanan (month-to-month/mtm) pada November 2025, dengan deflasi sebesar 0,67 persen mtm di Aceh, 0,42 persen mtm di Sumatera Utara, dan 0,24 persen mtm di Sumatera Barat.

Sementara pada Desember 2025, Aceh mengalami inflasi bulanan sebesar 3,60 persen mtm dan inflasi tahunan sebesar 6,71 persen year-on-year (yoy).

Pudji menuturkan, inflasi bulanan di provinsi tersebut utamanya didorong oleh kenaikan harga beras dengan andil 0,80 persen, bahan bakar rumah tangga 0,26 persen, minyak goreng 0,26 persen, telur ayam ras 0,24 persen, bawang merah 0,24 persen, serta nasi dengan lauk 0,15 persen.

Sedangkan Sumatera Utara mencatatkan inflasi bulanan 1,66 persen mtm dan inflasi tahunan 4,66 persen yoy.

Cabai rawit (andil 0,41 persen), bawang merah (0,24 persen), kelapa (0,14 persen), daging ayam ras (0,13 persen), emas perhiasan (0,09 persen), dan kacang panjang (0,07 persen) menjadi komoditas dengan andil inflasi bulanan tertinggi di provinsi tersebut.

Selanjutnya, inflasi bulanan dan inflasi tahunan di Sumatera Barat masing-masing tercatat sebesar 1,48 persen mtm dan 5,15 persen yoy.

Komoditas yang menyumbang inflasi bulanan terbesar di provinsi tersebut adalah bawang merah dengan andil 0,22 persen, cabai rawit 0,18 persen, beras 0,14 persen, daging ayam ras 0,10 persen, kangkung 0,09 persen, dan emas perhiasan 0,09 persen.

“Secara umum, komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar di ketiga wilayah tersebut,” kata Pudji Ismartini.

BPS memaparkan bahwa cuaca ekstrem di Sumatera pada akhir November 2025 dipicu oleh bibit siklon tropis 95B yang berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar serta pengaruh Siklon Tropis Koto.

Kedua siklon tersebut meningkatkan curah hujan dengan intensitas sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang kemudian memicu banjir dan bencana lainnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Badan Pusat Statistik(BPS) mencatat tingkat inflasi tahunan pada 2025 sebesar 2,92 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi pada tahun sebelumnya yang tercatat 1,57 persen. Komoditas emas menjadi penyumbang inflasi terbesar pada 2025.

“Inflasi pada Desember 2025 lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Desember pada periode 2021 hingga 2024, kecuali tahun 2022,” ujar Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Senin (5/1/2026).

Pudji menyebutkan, secara umum selama Januari—Desember 2025, komoditas dari komponen harga bergejolak dan komponen inti lebih sering muncul sebagai komoditas utama penyumbang inflasi bulanan.

“Emas perhiasan memberikan andil inflasi tahunan terbesar pada 2025. Komoditas ini menjadi penyumbang utama inflasi bulanan sebanyak 11 kali sepanjang 2025,” ungkapnya.

Komoditas emas perhiasan tercatat memiliki andil inflasi sebesar 0,79 persen pada 2025. Disusul cabai merah dengan andil inflasi 0,18 persen dan menjadi penyumbang inflasi bulanan sebanyak lima kali sepanjang 2025. Selanjutnya, ikan segar memiliki andil inflasi 0,15 persen dengan frekuensi muncul sebagai penyumbang inflasi bulanan sebanyak delapan kali pada 2025.

Cabai rawit berada di posisi keempat dengan andil inflasi sebesar 0,15 persen dan frekuensi muncul sebagai penyumbang inflasi bulanan sebanyak lima kali sepanjang 2025. Adapun beras menempati posisi kelima dengan andil inflasi 0,15 persen dan frekuensi kemunculan delapan kali.

Sebagai informasi, harga emas mencatat tren peningkatan. Sepanjang 2025, komoditas yang dikenal sebagai aset aman tersebut mengalami kenaikan sekitar 70 persen. Saat ini, harga emas dunia berada di level 4.364 dolar AS per troy ons, sementara harga logam mulia domestik sekitar Rp 2,515 juta per gram.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa komoditas emas perhiasan menjadi penyumbang andil inflasi tahunan terbesar di Indonesia sepanjang 2025, didorong oleh tren kenaikan harga emas di pasar internasional yang terus berlanjut hingga akhir tahun.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menuturkan, emas perhiasan memberikan andil inflasi sebesar 0,79 persen sepanjang tahun lalu.

"Emas dan emas perhiasan memberikan sumbangan andil inflasi tahunan terbesar pada tahun 2025. Komoditas ini menjadi komoditas utama penyumbang inflasi bulanan sebanyak 11 kali di tahun 2025," ujarnya di Jakarta, Senin.

Komoditas lainnya yang memiliki andil besar terhadap inflasi tahunan pada 2025, lanjut dia, adalah cabai merah dengan andil 0,18 persen, diikuti oleh ikan segar, cabai rawit, dan beras yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,15 persen.

Komoditas lainnya yang turut menyumbang inflasi tahunan yang signifikan meliputi daging ayam ras dan tarif air minum PAM dengan andil masing-masing 0,14 persen, bawang merah sebesar 0,10 persen, serta Sigaret Kretek Mesin (SKM) sebesar 0,06 persen.

BPS mencatat, secara kumulatif hingga Desember 2025, tingkat inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) maupun secara tahunan (year-on-year/yoy) mencapai 2,92 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan pada 2024.

Pudji menyatakan, dilihat dari kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 4,58 persen dan memberikan andil inflasi terbesar yakni 1,33 persen.

"Komoditas dengan andil inflasi terbesar pada kelompok ini adalah cabai merah, ikan segar, cabai rawit, beras, dan daging ayam ras," katanya.

Ia menyampaikan, kelompok pengeluaran lain yang memberikan andil inflasi tahunan dominan adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi 13,33 persen dan andil 0,87 persen, yang didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan.

Namun, kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan justru mengalami deflasi secara tahunan sebesar 0,28 persen dengan andil deflasi 0,02 persen.

Sedangkan menurut komponen, Pudji mengatakan bahwa seluruh komponen mengalami inflasi, dengan inflasi tahunan tertinggi dialami oleh komponen harga bergejolak (volatile food) sebesar 6,21 persen dengan andil 1,01 persen.

Inflasi komponen tersebut dipicu oleh komoditas pangan, seperti cabai merah, ikan segar, cabai rawit, beras, daging ayam ras, bawang merah, dan telur ayam ras.

Selanjutnya, ia menuturkan bahwa komponen inti mengalami inflasi tahunan sebesar 2,38 persen dan memberikan andil inflasi terbesar mencapai 1,53 persen dengan komoditas penyumbang andil terbesar meliputi emas perhiasan, minyak goreng, biaya sewa rumah, biaya akademi atau perguruan tinggi, dan kopi bubuk.

Sementara itu, komponen harga yang diatur pemerintah (administered prices) mengalami inflasi tahunan sebesar 1,93 persen dengan andil 0,38 persen.

“Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah tarif air minum PAM yang terjadi di 13 wilayah, kemudian sigaret kretek mesin atau SKM, bensin, dan sigaret kretek tangan atau SKT,” tutur Pudji Ismartini.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Inflasi Jawa Barat (Jabar) sepanjang 2025 mencapai 2,63%. Angka ini berada dalam kisaran target inflasi pemerintah sebesar 2,5% plus-minus 1%.

Plt Kepala BPS Darwis Sitorus mengatakan pada Desember 2025 secara month to month Jawa Barat mengalami inflasi sebesar 0,43%.

Darwis menjelaskan pada Desember 2025 dari pantauan seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami inflasi.

"Kabupaten Subang mengalami inflasi tertinggi secara bulanan sebesar 0,69%, diikuti Kota Bandung sebesar 0,51%, Kota Bogor sebesar 0,46%, dan Kabupaten Bandung sebesar 0,44%," kata Darwis Sitorus dalam rilis berita resmi statistik di Kantor BPS Provinsi Jawa Barat, Senin, (5/1/2026).

Sedangkan yang di bawah angka inflasi Jawa Barat secara month to month yaitu Kota Cirebon sebesar 0,42%, Kota Tasikmalaya sebesar 0,40%, Kota Bekasi sebesar 0,39%, Kota Depok dan Kota Sukabumi masing-masing sebesar 0,37% dan Kabupaten Majalengka sebesar 0,29%.

Dia menuturkan, menurut kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi secara bulanan adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,17% dengan andil inflasi mencapai 0,07%.

Kelompok makanan, minuman dan tembakau walaupun berada di peringkat kedua secara besaran inflasi yaitu sebesar 0,97%, namun justru memberikan andil inflasi tertinggi sebesar 0,31%.

"Kelompok transportasi juga mengalami inflasi signifikan sebesar 0,36% dengan andil inflasi sebesar 0,04%," tuturnya.

Sementara itu, pada Desember 2025 komoditas yang memberikan andil inflasi tertinggi yaitu cabai rawit sebesar 0,15%, daging ayam ras sebesar 0,08%, emas perhiasan sebesar 0,07%, bensin sebesar 0,04% dan telur ayam ras sebesar 0,03%.

Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga dan memberikan andil deflasi tertinggi yaitu cabai merah sebesar 0,05%, dan jengkol sebesar 0,01%.

"Meningkatnya permintaan daging ayam ras dan telur ayam ras khususnya karena MBG (Makan Bergizi Gratis) masih menjadi penyebab naiknya harga komoditas ini. Selain itu inflasi Desember juga masih didorong kenaikan harga emas internasional dan juga ada kenaikan bensin," ujar Darwis.

Secara tahunan, kata dia, inflasi Jawa Barat cukup menggembirakan dengan terpenuhinya target inflasi yang ditargetkan pemerintah. Inflasi Jawa Barat 2025 sebesar 2,63 persen secara year to date dan year on year.

Berdasarkan kabupaten/kota pantauan inflasi di Jawa Barat yang berada di atas angka inflasi Jawa Barat secara year to date dan year on year yaitu Kota Sukabumi sebesar 3,14%, Kota Bekasi sebesar 3,02%, Kabupaten Majalengka dan Kota Cirebon masing-masing sebesar 2,86%, Kota Bogor sebesar 2,85%, Kota Bandung sebesar 2,69%, dan Kota Tasikmalaya sebesar 2,67%.

Sedangkan yang berada di bawah angka Jawa Barat yaitu Kota Depok sebesar 2,51%, Kabupaten Bandung sebesar 2,13% dan Kabupaten Subang sebesar 2,11%.

Adapun berdasarkan kelompok pengeluaran di Jawa Barat secara year on year yang mengalami inflasi tertinggi yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 15,91% dengan andil inflasi sebesar 0,88%. Diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,74% dengan andil inflasi sebesar 1,15%.

Kelompok pengeluaran lainnya kelompok pakaian dan alas kaki inflasi sebesar 0,96%, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,16%, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,36% dan kelompok kesehatan sebesar 1,05%.

Selain itu kelompok transportasi inflasi sebesar 0,95%, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,79%, kelompok pendidikan sebesar 1,42%, dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,08%.

Sedangkan satu-satunya yang mengalami deflasi yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,19%.

"Untuk komoditas secara tahunan yang memberikan andil inflasi tertinggi adalah emas perhiasan sebesar 0,82%, cabai rawit sebesar 0,15%, daging ayam ras sebesar 0,15%, dan cabai merah sebesar 0,11%. Sedangkan yang memberikan andil deflasi tertinggi adalah bawang putih sebesar 0,04%, tomat sebesar 0,03% dan tarif kereta api sebesar 0,01%,” rinci Darwis.