Jakarta (ANTARA) - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai kewajiban bagi platform pemesanan perjalanan daring (online travel agent/OTA) asing untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) merupakan inovasi kebijakan pemerintah.

"Kewajiban itu merupakan langkah penting agar perusahaan-perusahaan asing tersebut menghormati dan tunduk pada aturan yang berlaku di Indonesia," kata Trubus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) meminta platform OTA asing seperti Agoda, Booking.com, dan Airbnb untuk mengurus NIB dan KBLI sebagai bagian dari pemenuhan legalitas usaha di Indonesia.

Menurut Trubus, kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai langkah inovatif, terutama karena selama ini banyak OTA asing yang memperoleh keuntungan besar dari pasar Indonesia, namun belum sepenuhnya memenuhi kewajiban legalitas usaha.

"Kalau ini penting dalam konteks supaya para OTA asing mau menghormati atau tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku di Indonesia, saya rasa kebijakan ini merupakan sebuah inovasi kebijakan," ujarnya.

Dari sisi keadilan usaha, ia menilai selama ini terdapat kesenjangan antara OTA lokal dan OTA asing.

Menurut dia, OTA asing sering kali memperoleh keuntungan kompetitif tertentu, sementara pelaku usaha dalam negeri merasa diperlakukan tidak setara.

"OTA dalam negeri merasa ada kesenjangan sosial," katanya.

Trubus mengatakan apabila aturan tersebut diterapkan dengan baik, OTA asing yang patuh berpotensi memperluas usahanya ke berbagai wilayah Indonesia dan membuka lapangan pekerjaan baru.

"Kalau mereka bisa mengembangkan kantor cabang di berbagai wilayah di Indonesia, tentu itu akan menyerap tenaga kerja," katanya.

Saat dimintai tanggapan mengenai ketidakpatuhan sebagian OTA asing terhadap kewajiban NIB dan KBLI, Trubus menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya pelaku usaha yang belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat menempatkan OTA domestik pada posisi yang kurang kompetitif dibandingkan pelaku usaha asing.

"Mereka memandang Indonesia seolah-olah hanya sebagai pasar saja sehingga tidak mau tunduk pada aturan yang berlaku di Indonesia. Akibatnya, OTA domestik sering kali merasa diperlakukan tidak adil," ujarnya.

Meski demikian, Trubus menekankan pemerintah tetap perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi OTA asing agar dapat beroperasi dengan nyaman sembari mematuhi regulasi yang berlaku.

"Memang perlu sosialisasi yang baik karena ini menyangkut kepercayaan. Pemerintah perlu meyakinkan mereka dengan pendekatan yang lebih moderat dan persuasif," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata melakukan penertiban terhadap akomodasi yang tercatat di OTA namun belum memiliki izin berusaha di Indonesia.

"Kami terus melakukan koordinasi bersama OTA-OTA asing. Pertama kami mendata, nanti akomodasi yang tidak berizin harus dicatat, tidak boleh ditampilkan atau dipasarkan," kata Pelaksana Tugas Deputi Industri dan Investasi Kemenpar Rizki Handayani Mustafa saat ditemui ANTARA usai Rakornas Pariwisata 2026 di Jakarta.

Rizki mengatakan data perizinan sebenarnya dapat dilihat melalui sistem Online Single Submission (OSS). Namun, karena proses verifikasi harus dilakukan terhadap ribuan akomodasi, pemerintah memutuskan membangun sistem pendukung untuk mempercepat pengawasan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto membeberkan perkembangan terbaru mengenai sistem pembayaran Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang dikembangan Bank Indonesia (BI).

Airlangga mengatakan jumlah pengguna QRIS di Tanah Air meningkat lebih tajam dibandingkan pengguna kartu kredit. Hal ini karena QRIS mulai bisa diterima dibanyak negara. Saat ini, katanya, pengguna QRIS telah mencapai 56 juta pengguna dan kartu kredit hanya 17 juta pengguna.

"QRIS ini sudah 56 juta pengguna. Bandingkan credit card berapa? 17 juta. Jadi kredit card 17 juta, QRIS sudah sekitar 56 juta. Makanya ditakuti," papar Airlangga dalam pertemuan di Hutan Kota by Plataran, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

Saat ini, sistem pembayaran tersebut telah tersedia di lima negara Asia a.l. Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei dan Jepang. Ke depannya, jumlah negara yang terkoneksi dengan QRIS akan bertambah, salah satunya Korea Selatan, China dan Uni Emirates Arab (UEA).

Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih sebelumnya mengungkapkan pengguna QRIS sudah mencapai 58 juta pengguna dengan nilai transaksi mencapai Rp1,9 kuadriliun.

"Sebagai game changer tadi dijelaskan juga QRIS sudah mencatat lebih dari 58 juta pengguna dan 41 merchant sampai dengan triwulan tiga dengan nilai transaksi lebih dari 1,9 quadrillion. Nah ini menegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai salah satu pasar pembayaran digital terbesar di kawasan," ucap Fili.

Kunci dari jumlah pengguna dan nilai transaksi fantastis tersebut, meskipun awalnya dipenuhi keraguan, adalah kepercayaan. Fili mengatakan bahwa transformasi digital di sektor pembayaran saat ini sudah dipercayai oleh masyarakat. Seiring dengan itu, volume dan nilai transaksi QRIS pun turut meningkat.

Fili mengatakan QRIS sudah terhubung dengan sejumlah negara saat ini, mulai dari kawasan ASEAN hingga Jepang.

"Inovasi QRIS antar negara juga memperluas peran Indonesia di ranah global. Saat ini sudah terhubung dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang untuk inbound Indonesia. Inbound artinya orang Indonesia yang ke Jepang bisa memakai QRIS kita dengan scan QR," kata Fili.

"Tiongkok kita sedang sandboxing hopefully akhir tahun kita bisa menggunakan QRIS di Tiongkok dan orang Tiongkok, turis Tiongkok juga bisa menggunakan QR dia di Indonesia. Korea Selatan kemarin kita baru inisiasi sandbox dan mudah-mudahan awal tahun depan kita sudah bisa melakukan hal tersebut," sambungnya.

Fili menerangkan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi kolektif antara Bank Indonesia dengan OJK, Kementerian/Lembaga, Industri Sistem Pembayaran, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan semua masyarakat penggunanya.

"Ini sebuah bukti nyata bahwa kolaborasi adalah kunci keberhasilan dari transformasi digital nasional," tuturnya.

Jakarta, CNBC Indonesia -Bank Mega kembali hadir di ajang Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2025 yang diselenggarakan di Jakarta, mulai 30 Oktober 2025 hingga 01 November 2025. Pada kesempatan tersebut, Bank Mega memperkenalkan secara langsung berbagai inovasi digital yang dimiliki, yaitu fitur Tap In-Tap Out dan fitur unggulan QRIS Cross Border.

Penyelenggaraan Fekdi X IFSE 2025 sekaligus menjadi ajang peluncuran QRIS Tanpa Pindai (TAP) fitur Tap In-Tap Out di 5 moda transportasi dan sarana parkir oleh Bank Indonesia. Bank Mega menjadi salah satu bank yang menginisiasi dan menjadi first mover dalam implementasi inisiatif digital tersebut.

Inisiatif digital ini dilakukan untuk mendukung sinergi pemerintah, otoritas, dan industri guna memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan digital Indonesia.

Bank Indonesia juga mengumumkan inisiasi sandbox QRIS Antar Negara (QRIS Cross Border) Indonesia-Korea Selatan, yang menjadi langkah memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas negara.

QRIS Cross Border adalah sistem pembayaran digital lintas negara berbasis QR code yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama dengan Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) yang bekerja sama dengan penyelenggara sistem pembayaran di negara mitra.

Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib menjelaskan bahwa Bank Mega bersyukur dapat menjadi salah satu bank anggota first mover yang mengimplementasikan teknologi QRIS Cross Border. Langkah ini merupakan bentuk komitmen Bank Mega dalam mendukung konektivitas pembayaran digital lintas negara dan memperkuat posisi Indonesia di era ekonomi digital global.

"Dengan adanya QRIS Cross Border, kini nasabah dapat bertransaksi dengan praktis, mudah, aman, dan nyaman ketika melakukan perjalanan keluar negeri. Hanya dengan satu kode QR, nasabah dapat melakukan transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai mata uang negara setempat," jelas Kostaman dikutip Jumat (31/10/2025).

Dia menambahkan partisipasi Bank Mega di FEKDI x IFSE 2025 tidak hanya menunjukkan kesiapan perusahaan menghadapi era digitalisasi keuangan, tetapi juga menegaskan komitmen untuk menghadirkan solusi inovatif bagi nasabah. Hal ini dilakukan demi memberikan pengalaman perbankan yang lebih mudah, aman, dan terpercaya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Transformasi digital sistem pembayaran di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Transformasi ini salah satunya ditandai dengan hadirnya QR Indonesia Standards atau QRIS pada 2019.

Di tengah pesatnya penggunaan QRIS, ternyata sistem yang dibangun Bank Indonesia (BI) ini awalnya mendapatkan keraguan dari masyarakat.

"Dari yang tidak percaya orang enggan menggunakan QRIS, orang enggan menggunakan BI FAST, saat ini semua berpartisipasi membelah itu QRIS," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025, Jumat (31/10/2025).

Namun, seiring dengan perkembangannya, QRIS berhasil diterima dan dipercaya oleh masyarakat. Transaksi QRIS pun mulai meningkat saat pandemi dan hingga saat ini, QRIS berhasil mencetak nilai transaksi hingga kuadriliun rupiah.

Filianingsih mengungkapkan bahwa pengguna QRIS sudah mencapai 58 juta pengguna dengan nilai transaksi mencapai Rp1,9 kuadriliun.

"Sebagai game changer tadi dijelaskan juga QRIS sudah mencatat lebih dari 58 juta pengguna dan 41 merchant sampai dengan triwulan tiga dengan nilai transaksi lebih dari 1,9 quadrillion. Nah ini menegaskan bahwa posisi Indonesia sebagai salah satu pasar pembayaran digital terbesar di kawasan," ucap Fili.

Kunci dari jumlah pengguna dan nilai transaksi fantastis tersebut, meskipun awalnya dipenuhi keraguan, adalah kepercayaan. Fili mengatakan bahwa transformasi digital di sektor pembayaran saat ini sudah dipercayai oleh masyarakat. Seiring dengan itu, volume dan nilai transaksi QRIS pun turut meningkat.

"Sudah lama memulai membangun digitalisasi, transformasi digital kita sudah mulai sejak lama kita lakukan. Dari yang tidak percaya orang enggan menggunakan QRIS, orang enggan menggunakan BI FAST, saat ini semua berpartisipasi membelah itu QRIS. Nah itu sudah ada trust artinya,"

Meskipun saat ini dikatakan sudah mendapatkan kepercayaan, namun Fili berpesan agar kepercayaan masyarakat itu untuk selalu dijaga. Apalagi saat ini dipenuhi dengan berbagai tantangan serangan siber.

Oleh karena itu, Bank Indonesia mendorong adanya sinergi, inovasi, dan kolaborasi dalam keamanan sistem pembayaran digital guna memitigasi tantangan serangan siber tersebut.

"Nah melalui BSPI 2030 Bank Indonesia hadir, mencoba untuk menjawab tantangan tersebut dengan mendorong sinergi, inovasi, kolaborasi dan keamanan sistem pembayaran," katanya.

QRIS terus berinovasi sebagai game changer transformasi pembayaran digital. Fili mengatakan QRIS sudah terhubung dengan sejumlah negara saat ini, mulai dari kawasan ASEAN hingga Jepang.

"Inovasi QRIS antar negara juga memperluas peran Indonesia di ranah global. Saat ini sudah terhubung dengan Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang untuk inbound Indonesia. Inbound artinya orang Indonesia yang ke Jepang bisa memakai QRIS kita dengan scan QR," kata Fili.

"Tiongkok kita sedang sandboxing hopefully akhir tahun kita bisa menggunakan QRIS di Tiongkok dan orang Tiongkok, turis Tiongkok juga bisa menggunakan QR dia di Indonesia. Korea Selatan kemarin kita baru inisiasi sandbox dan mudah-mudahan awal tahun depan kita sudah bisa melakukan hal tersebut," sambungnya.

Fili menerangkan bahwa capaian tersebut merupakan hasil sinergi kolektif antara Bank Indonesia dengan OJK, Kementerian/Lembaga, Industri Sistem Pembayaran, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan semua masyarakat penggunanya.

"Ini sebuah bukti nyata bahwa kolaborasi adalah kunci keberhasilan dari transformasi digital nasional," tuturnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) resmi meluncurkan QRIS Tap In & Out untuk 5 moda transportasi di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok (Jabodetabek) hari ini, Kamis (30/10/2025).

Peluncuran ini dilakukan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo bersama dengan Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Kepala DK OJK Mahendra Siregar bersama-sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

"QRIS Tap In & Tap Out ini akan diluncurkan untuk 5 moda transportasi di Jabodetabek," kata Perry, dalam pembukaan FEKDI x IFSE 2025, Kamis (30/10/2025).

Adapun, lima moda transportasi ini mencakup KAI Commuter Line, Trans Jakarta, LRT, dan MRT. Sebagai catatan, QRIS Tap adalah metode pembayaran berbasis teknologi NFC yang memudahkan masyarakat karena pembayaran secara digital tanpa harus memindai atau scan kode QR. Selain peluncuran ini, BI juga peluncuran inisiasi sandbox QRIS Crossborder Indonesia- Korea Selatan.

Perry menuturkan dalam rangka mendorong ekonomi digital Indonesia, BI tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu, dia menegaskan BI akan terus menjalin sinergi yang kuat dengan berbagai pihak.