kolaborasi ini merupakan lompatan kuantum bagi perseroan dalam memperkuat portofolio infrastruktur digital nasional dan regional

Jakarta (ANTARA) - PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan PT FiberHome Technologies Indonesia selaku anak usaha FiberHome Telecommunication Technologies Co. Ltd, yaitu perusahaan teknologi telekomunikasi berasal dari China.

Kedua entitas tersebut menjalin kerja sama dalam rangka pembangunan megaproyek infrastruktur kabel laut dan penguatan konektivitas antarpulau di Indonesia.

Direktur Utama INET, Muhammad Arif dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis, mengatakan kolaborasi ini merupakan lompatan kuantum bagi perseroan dalam memperkuat portofolio infrastruktur digital nasional dan regional.

"Pontianak memiliki posisi geopolitik dan geografis yang sangat strategis sebagai gerbang alternatif konektivitas global Indonesia. Melalui pembangunan cabang ini, INET tidak hanya melipatgandakan kapasitas jaringan internasionalnya, tetapi juga membangun fondasi kuat untuk memangkas kesenjangan digital di dalam negeri," ujar Arif.

Kerja sama kedua entitas mencakup partisipasi aktif dalam pembangunan ASEAN Fiber Connect System (AFC System), pengembangan cabang (branching) kabel laut menuju Pontianak, pembangunan konektivitas domestik antarpulau, serta pemanfaatan kapal khusus FH-21 untuk instalasi dan pemeliharaan jangka panjang.

AFC System merupakan sistem transmisi serat optik bawah laut berkapasitas tinggi yang dirancang untuk menghubungkan pusat ekonomi Asia, mulai dari Hong Kong, Malaysia, Singapura, hingga Indonesia.

Dalam proyek ini, INET memegang peran kunci sebagai landing station partner (mitra pendaratan) di Indonesia, sekaligus mengamankan hak akses kapasitas (capacity rights) langsung pada jaringan utama AFC System.

Dari sisi pembagian kompetensi teknologi dan operasional, FiberHome akan memimpin penyediaan teknologi mutakhir, rekayasa sistem (system engineering), dan eksekusi teknis laut.

Sementara itu, INET bertindak sebagai jangkar lokal yang bertanggung jawab penuh atas penyediaan fasilitas pendaratan kabel (landing station), pembangunan infrastruktur darat (terrestrial), serta pemenuhan regulasi dan perizinan di Indonesia.

"Proyek ini mencakup siklus penuh infrastruktur telekomunikasi, mulai dari perancangan sistem, pengadaan perangkat, penggelaran (deployment), hingga pengoperasian jaringan," ujar Arif.

Dalam rangka menjamin keberlanjutan dan efisiensi operasional (operational excellence), INET dan FiberHome mengamankan aset strategis berupa kapal khusus FH-21.

Kapal tersebut dirancang secara spesifik untuk menangani pemasangan, pemeliharaan preventif, hingga mitigasi gangguan darurat (cable repair) di laut dalam.

"Pada fase krusial ini, fokus kami adalah memastikan kesiapan teknis yang presisi, kepatuhan regulasi, tata kelola proyek (project governance) yang akuntabel, serta mitigasi risiko yang terukur," ujar Arif.

INET menegaskan bahwa rincian komersial dan dampak terhadap kinerja keuangan perseroan akan dirilis secara transparan kepada publik dan otoritas bursa, seiring perkembangan proyek sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi dan regulasi pasar modal yang berlaku.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memperkuat pengawasan penyaluran BBM subsidi, melalui peningkatan kerja sama pengendalian, pembinaan, dan pengawasan distribusi bagi masyarakat pengguna di Provinsi Riau.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto di Jakarta, Jumat.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya mengatakan, kerja sama tersebut menjadi langkah konkret untuk mengoptimalkan pengawasan penyaluran BBM agar tepat sasaran dan tepat volume.

Pengawasan juga mencakup penerbitan Surat Rekomendasi berbasis aplikasi X-Star bagi konsumen nontransportasi darat, seperti sektor pertanian, perikanan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta layanan umum.

Langkah ini diharapkan memperkuat pengawasan distribusi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) atau BBM subsidi serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau BBM kompensasi.

Menurutnya, karakteristik geografis Riau sebagai jalur utama lintas Sumatera menyebabkan tingginya mobilitas kendaraan logistik antardaerah yang berpotensi memengaruhi distribusi BBM.

“Untuk itu, diperlukan pengawasan bersama dalam pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan tepat volume agar kegiatan ekonomi berjalan dengan baik,” papar Wahyudi.

Selain faktor tingginya mobilitas kendaraan, BPH Migas juga menemukan adanya potensi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi di lapangan. Salah satunya melalui penggunaan identitas kendaraan yang tidak sesuai atau kendaraan yang tidak laik jalan.

Wahyudi menjelaskan, kendaraan yang kerap disebut sebagai kendaraan "zombie" ditemukan membeli BBM subsidi maupun kompensasi menggunakan QR Code.

“Identitas kendaraan tersebut tidak jelas dan sering berganti-ganti pelat nomor yang disesuaikan dengan QR Code yang didapatkannya untuk membeli BBM subsidi. Kita bisa melakukan pengawasan bersama untuk menindaknya,” tegasnya.

Melalui kerja sama tersebut, BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Riau juga membuka peluang pertukaran data yang dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Program kerja lanjutan akan disusun secara lebih rinci sebagai tindak lanjut pelaksanaan PKS.

“Semoga kerja sama ini dapat memberikan manfaat memberikan manfaat optimal bagi kedua pihak dan dapat dilaksanakan dengan baik. BPH Migas siap berkolaborasi dengan seluruh pemerintah provinsi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menjamin penyediaan dan pendistribusian BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran dan tepat manfaat kepada masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyambut baik kerja sama tersebut dan berharap penguatan koordinasi dapat menghasilkan data yang lebih akurat untuk mendukung pengawasan di lapangan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, kami mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Pemerintah dan dan BPH Migas. Semoga dari kerja sama ini dapat diperoleh data yang akurat dan menjadikan bahan evaluasi sehingga kita bisa melakukan pengawasan bersama,” pungkasnya.

Kerja sama dengan Provinsi Riau menjadi PKS ke-25 yang dijalin BPH Migas bersama pemerintah provinsi di berbagai wilayah di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengawasan distribusi energi agar manfaat subsidi dapat diterima masyarakat yang berhak sekaligus mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Turut hadir dalam penandatanganan ini, Anggota Komite BPH Migas Bambang Hermanto, Erika Retnowati, dan Fathul Nugroho. Selain itu hadir juga, Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S, Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Indra, Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau Ismon Diondo Simatupang, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Ninno Wastikasari.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

BOGOR - PT Adev Natural Indonesia bersama Pangdam III/Siliwangi serta Wali Kota Bogor mengajak seluruh lapisan masyarakat mempererat ukhuwah Islamiyah dan memperkuat semangat kebangsaan serta meningkatkan kepedulian sosial warga Bogor. Hal ini terkait Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kota Bogor.

Ajakan tersebut disampaikan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih saat memberikan tausiyah kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 H yang diselenggarakan di Masjid Agung Kota Bogor yang bekerja sama dengan Pemkot Bogor. Peringatan Tahun Baru Islam dihadiri 1.500 jemaah dari berbagai kalangan masyarakat.

"Tahun Baru Islam hendaknya menjadi momentum memperbaiki diri, menjaga hati, memperkuat akhlak, dan menjauhi segala perbuatan yang dapat mengarah kepada dosa. Jadikan Al-Qur’an sebagai sahabat dan kehidupan sehari-hari," ujar Kosasih dalam tausiyahnya di Masjid Agung, Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, belum lama ini.

Senada dengan Pangdam III/Siliwangi, Dirut PT Adev Natural Indonesia Muhamad Malik Gunawan menyatakan Peringatan 1 Muharram pada hakikatnya adalah momentum hijrah sebagai bentuk memiliki semangat untuk terus bertransformasi menuju keadaan yang lebih baik.

"Sehingga pesan utama yang kami petik dari acara bersama Pangdam III/Siliwangi di Bogor ini adalah pentingnya sinergi dan soliditas lintas sektor. Kegiatan ini menyadarkan kami bahwa kemajuan sebuah daerah tidak bisa dicapai sendiri-sendiri. Kebersamaan antara institusi negara, pemerintah daerah, tokoh agama, dan pelaku usaha memunculkan energi positif yang luar biasa," kata Malik.

Nilai positif yang bisa dipetik bagi kelangsungan usaha dengan keterlibatan dalam acara yang dihadiri para pejabat daerah kali ini dapat memberikan sejumlah dampak positif yang sangat strategis bagi perusahaan maupun pelaku usaha lainnya khususnya di wilayah Kota Bogor.

Selain memperkuat nilai keagamaan, dalam kegiatan ini juga diwarnai aksi sosial yang menyentuh masyarakat. Pangdam III/Siliwangi bersama Wali Kota Bogor menyerahkan santunan secara simbolis kepada 10 anak yatim dari total 2.000 penerima manfaat yang mendapatkan bantuan dalam program tersebut.

Lebih dari itu, bantuan paket sembako juga disalurkan secara simbolis kepada 10 warga dari total 100 paket yang disiapkan untuk masyarakat membutuhkan. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan pendidikan Al-Qur’an, Kosasih turut menyerahkan bantuan kepada Rumah Tahfidz Sabilul Qur’an di Kota Bogor.

"Ini adalah simbol rasa syukur sekaligus cara kami memperkenalkan kualitas produk lokal Bogor. Kehadiran dan partisipasi aktif tim kami di lapangan merupakan wujud penghormatan serta rasa terima kasih atas terciptanya iklim keamanan dan ketertiban yang selama ini dijaga oleh jajaran Kodam III/Siliwangi dan pemerintah setempat," ujar Malik.

IDXChannel - Lembaga pemeringkat Pefindo mempertahankan peringkat idA dengan prospek stabil untuk PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) atau Surge.

Peringkat yang sama juga diberikan terhadap rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan WIFI senilai Rp2,5 triliun dan peringkat idA(sy) terhadap Sukuk Berkelanjutan WIFI senilai Rp2,5 triliun.

"Peringkat mencerminkan keuntungan memiliki infrastruktur dengan kualitas yang baik, margin laba yang tinggi, dan potensi pertumbuhan arus kas masuk eksponensial dari ekspansi bisnis," tulis Pefindo dalam laporannya, Kamis (11/6/2026).

Namun demikian, peringkat WIFI dibatasi oleh risiko eksekusi proyek untuk menunjukkan kinerja yang stabil mempertimbangkan Perusahaan masih relatif baru dalam tahap operasi, profil keuangan yang moderat, dan risiko regulasi terkait ekspansi jaringan.

Peringkat dapat dinaikkan jika WIFI sukses mengeksekusi ekspansi bisnis Fixed Wireless Access (FWA) dan Fiber to the Home (FTTH) secara tepat waktu, didukung oleh penggelaran home passed baru secara efisien dan mengakuisisi pelanggan dengan tingkat penerimaan yang tinggi sesuai target perusahaan.

"Hal ini diharapkan akan berdampak secara signifikan terhadap arus kas masuk dan menghasilkan perbaikan profil keuangan," tutur WIFI.

Sebaliknya, peringkat dapat diturunkan jika kinerja WIFI secara signifikan di bawah target yang telah diantisipasi. Peringkat juga dapat tertekan jika WIFI cenderung lebih agresif dalam mendanai aktivitas bisnis tanpa diimbangi penguatan posisi bisnis.

Per akhir 2025, pemegang saham WIFI antara lain PT Investasi Sukses Bersama (54,42 persen), Djoni (5,28 persen), Tinawati (0,29 persen), dan publik (40,01 persen).

(DESI ANGRIANI)

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meminta organisasi Kamar dagang dan industri (Kadin) daerah setempat untuk terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha dalam rangka mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan daya saing ekonomi.

"Pemkab Bekasi menaruh harapan besar agar Kadin mampu memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha guna mewujudkan optimalisasi pembangunan daerah," kata Sekda Kabupaten Bekasi Endin Samsudin saat membuka Musyawarah Kabupaten (Mukab) VII Kadin Bekasi, Senin.

Endin menilai keberadaan Kadin strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendorong investasi, memperkuat iklim usaha dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terlebih posisi Kabupaten Bekasi selaku kawasan industri terbesar di Indonesia sehingga berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi skala nasional.

Menurut dia keberhasilan pembangunan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah namun perlu kolaborasi yang erat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, komunitas dan seluruh elemen masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Kadin menjadi mitra penting menghadirkan serta membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan daya saing daerah.

Dia menekankan agenda Mukab VIII Kadin Kabupaten Bekasi menjadi momentum penting memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan perkembangan dunia usaha ke depan.

Ia berharap forum musyawarah ini dapat menghasilkan kepemimpinan Kadin yang amanah, profesional dan mampu menjawab berbagai tantangan, mulai dari dinamika ekonomi global, transformasi digital, penguatan industri hijau hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

"Kami berharap Mukab ini menghasilkan kepemimpinan yang mampu membawa Kadin semakin maju serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bekasi," katanya.

Sekda turut mengajak seluruh peserta untuk menjadikan forum tersebut sebagai ruang musyawarah demokratis, sejuk dan penuh semangat kebersamaan. Perbedaan pandangan dinilai hal wajar dalam proses organisasi, namun harus tetap diarahkan pada tujuan bersama demi kemajuan daerah.

Ketua Kadin Kabupaten Bekasi periode 2021-2026 Heri Noviar mengatakan Mukab VIII merupakan momentum penting bagi organisasi untuk melakukan evaluasi sekaligus menyusun langkah strategis dalam menghadapi tantangan dunia usaha yang terus berkembang.

Dia menegaskan selama masa menjabat, Kadin Kabupaten Bekasi terus berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, dunia industri, asosiasi usaha dan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan investasi di Kabupaten Bekasi.

"Melalui Mukab VIII ini kami berharap lahir kepemimpinan yang mampu melanjutkan program-program organisasi, menjaga soliditas anggota serta memperkuat peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong kemajuan Kabupaten Bekasi," kata dia.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kami berharap seluruh unsur yang terlibat dapat saling mendukung sesuai tugas dan kewenangan masing-masing...

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjalin sinergi secara pentahelix melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media dan masyarakat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menggali potensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Di Pemerintahan Kabupaten Bekasi ini tidak ada Superman, tetapi yang ingin kita bangun adalah super team. Karena itu kami melibatkan seluruh unsur pentahelix untuk bekerja bersama mengoptimalkan potensi pendapatan daerah," kata Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja di Cikarang, Minggu.

Ia menerangkan wilayah Kabupaten Bekasi sebagai episentrum kawasan industri di Asia Tenggara memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar hanya saja perlu mendapat dukungan maupun pengawasan penuh dari segenap unsur masyarakat agar dapat digali lebih optimal.

Salah satu potensi itu yakni pajak air tanah mengingat ribuan perusahaan yang beroperasi di wilayahnya menjalankan proses produksi dengan memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

Sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) maupun pajak kendaraan bermotor melalui skema bagi hasil atau opsen pajak juga dilirik sebagai penghasil penerimaan daerah menjanjikan. Penguatan sinergi kelima unsur ini diyakini mampu mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

"Tujuannya adalah bagaimana seluruh elemen bisa bersama-sama menyuarakan dan menjalankan kewajiban demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi serta mewujudkan Bekasi bangkit, maju dan sejahtera," ucap dia.

Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi Iwan Ridwan melanjutkan pengawasan dan pengendalian pendapatan daerah membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan karena masih terdapat berbagai potensi yang perlu digali serta diawasi bersama.

Pihaknya turut mendorong kolaborasi pentahelix dalam pengawasan pendapatan daerah melalui keterlibatan unsur guna mendukung tata kelola pendapatan daerah yang lebih efektif, transparan dan berkelanjutan.

"Kami berharap seluruh unsur yang terlibat dapat saling mendukung sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sehingga upaya optimalisasi pendapatan daerah dapat berjalan lebih efektif," katanya.

Pemkab Bekasi telah menerbitkan Keputusan Bupati Bekasi nomor 100.3.3.2/Kep.381-Bapenda/2026 tentang tim pengawasan dan pengendalian dalam rangka pelaksanaan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan pada 11 Mei 2026 lalu.

"Akademisi memberikan kajian dan rekomendasi berbasis data, masyarakat membantu pengawasan sosial, media mendukung edukasi publik, pelaku usaha menjadi subjek pajak sekaligus mitra pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan, sementara pemerintah menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian sesuai kewenangan masing-masing," ucapnya.

Menurut ia keterlibatan pelaku usaha dalam kolaborasi pentahelix menjadi faktor penting karena selain sebagai wajib pajak, mereka juga berperan mendukung tercipta kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, sinergi seluruh unsur yang terlibat diharapkan mampu memperkuat transparansi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penting kontribusi pajak bagi pembangunan daerah.

"Pendapatan daerah yang optimal pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program pembangunan lainnya. Karena itu, dukungan seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan upaya ini," kata dia.

Berdasarkan pembaruan data realisasi pendapatan sektor pajak tahun ini hingga Jumat (5/6/2026), penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bekasi mencapai Rp1,257 triliun dari total target tahun 2026 senilai Rp3,8 triliun.

Pajak sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) masih menjadi primadona pendapatan daerah dengan membukukan realisasi Rp363,18 miliar sementara PBB baru diterima sebesar Rp242,71 miliar mengingat masih banyak wajib pajak yang belum membayarkan.

Dari sektor bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), penerimaan bagi hasil PKB sejauh ini sudah mencapai Rp156,6 miliar sedangkan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp102,63 miliar.

Selanjutnya pendapatan daerah dari sektor pajak reklame yang menyumbang Rp13,13 miliar, pajak air tanah Rp6,28 miliar, pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Rp250,72 juta serta pajak sarang burung walet senilai Rp1.400.000.

Terakhir pendapatan sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) senilai total Rp372,55 miliar dengan rincian PBJT tenaga listrik Rp216,15 miliar, makanan dan minuman Rp124,1 miliar, perhotelan Rp14,77 miliar, kesenian dan hiburan Rp11,42 miliar serta PBJT parkir sebesar Rp6,11 miliar.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ikatan Alumni Boyolali (IKA-Boy) mengukuhkan Pengurus Pusat periode 2025-2029 dan Rapat Tahunan Pengurus 2026. Acara yang mempertemukan para perantau asal Boyolali tersebut berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta.

Ketua Umum IKA-Boy Didik Haryadi, menegaskan arah baru organisasi yang dipimpinnya. Didik menyampaikan sasaran strategis IKA-Boy ke depan adalah mempersatukan seluruh konstituen alumni Boyolali yang tersebar di berbagai wilayah dan latar belakang profesi.

"Visi utama IKA-Boy adalah menjadi organisasi induk atau holding organization. Melalui konsep ini, organisasi diharapkan mampu menjalankan fungsi sinergi antaranak bangsa, khususnya sesama alumni, secara lebih terstruktur dan berdampak luas," ujarnya, Sabtu (30/5/2026).

Menurut Didik, sinergi antarorganisasi sangat krusial untuk membangun kerja sama pertemanan yang tinggi. Semangat kolaborasi inilah yang nantinya menjadi motor penggerak dalam mendukung kemajuan para alumni, daerah asal Boyolali, serta bangsa dan negara.

Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan visi besar tersebut, Didik Haryadi memaparkan strategi pengembangan organisasi yang ekspansif.

"IKA-Boy akan segera membentuk jaringan cabang di berbagai kota di dalam negeri, bahkan hingga ke mancanegara. Selain perluasan wilayah geografis, strategi pengembangan juga menyasar sektor profesional dan historis," ujarnya.

Dia akan memfasilitasi pembentukan chapter alumni di berbagai perusahaan, serta pembentukan chapter berdasarkan almamater atau lulusan sekolah masing-masing.

Didik yang terpilih untuk periode 2025–2029 ini menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah mendukungnya. Didik mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh rekan-rekan sejawat serta para tokoh senior Boyolali dalam menakhodai organisasi ini.

Selain itu, dia juga mengajak seluruh kaum urban dan perantau asal Boyolali untuk merapatkan barisan dan mengimbau para alumni yang berada di Jakarta, kota-kota lain di Indonesia, hingga yang bermukim di luar negeri untuk segera bergabung dan berkontribusi bersama IKA-Boy.

Ketua Panitia Acara sekaligus Ketua Harian II IKA-Boy Ibnu Hadyanto, menjelaskan pengukuhan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Ketua Umum Nomor 001/KEP/KETUM/IKA-Boy/X/2025. Acara ini dihadiri sekitar 100 peserta, termasuk jajaran Dewan Pembina, Dewan Pengawas, serta diisi ceramah wawasan organisasi oleh Prof. Komarudin Hidayat.

Dukungan penuh juga datang dari Ketua Dewan Pembina IKA-Boy, Susilo Siswoutomo yang menyebut potensi besar alumni Boyolali sebagai silent power. Susilo berharap wadah ini mampu menyatukan para pejabat negara, pelaku publik, eksekutif profesional, dan pengusaha demi mendukung pembangunan daerah.

"Salah satunya melalui rencana pendirian Boyolali Community Center di Jakarta dan Boyolali Activity Center di Boyolali," ujarnya.

Harapan kami menjadi suatu kawasan untuk pertumbuhan pariwisata dan perdagangan

Grobogan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajak pemerintah kabupaten/kota untuk bersinergi dan mendukung penuh upaya pemprov menggenjot sektor pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah pada 2027.

"Kabupaten Demak akan terus mendukung dan menyukseskan target dari Pemprov Jateng untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan," kata Bupati Demak Eisti'anah ketika hadir dalam kegiatan Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2026 wilayah Kedungsapur di Pendopo Kabupaten Grobogan, Jumat.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Hadir pula kepala daerah di wilayah Kedungsepur meliputi Kendal, Demak, Kabupaten Semarang, Salatiga, Kota Semarang, dan Grobogan.

Eisti'anah mengatakan siap mendukung dengan menetapkan usaha pariwisata ramah muslim di lima tempat. Target selanjutnya yaitu menetapkan produk yang tersertifikasi halal.

Sementara itu, Bupati Semarang Ngesti Nugraha mengatakan pihaknya juga akan mengembangkan pariwisata yang mengakomodasi wilayah Borobudur, Solo, Kopeng, dan Rawapening. Dalam rangka mendukung wisata ramah muslim, pihaknya juga sudah mempersiapkan empat Rumah Pemotongan Hewan (RPH) yang bersertifikat halal.

Sekda Kota Salatiga Muthoin menyampaikan tema Kota Salatiga pada 2027 adalah pengembangan pariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif yang didukung dengan sumber daya manusia yang unggul.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemkot Salatiga sudah menyerahkan lahan sekitar 17.000 meter persegi yang digunakan untuk exit tol Taman Sari atau yang terkenal dengan Patimura.

"Harapan kami menjadi suatu kawasan untuk pertumbuhan pariwisata dan perdagangan," ujarnya.

Selain itu, kata dia, Salatiga juga dikenal sebagai kota paling toleran di Indonesia. Banyak tamu dari manca negara datang ke Salatiga untuk belajar tentang toleransi. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk mengembangkan wajah kota, budaya dan paket pariwisata di Kota Salatiga.

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menyatakan, siap mensinkronkan kebijakannya dengan arah kebijakan pemerintah provinsi di tahun 2027. Sejumlah program prioritas Kendal di tahun 2027 siap untuk mendukung program pariwisata berkelanjutan yang menjadi tema Provinsi Jateng.

Setali tiga uang, Bupati Grobogan Setyo Hadi mengatakan kendati masih banyak pekerjaan rumah dalam pembangunan yang harus ditangani, pihaknya siap mendukung terwujudnya tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah di tahun 2027 yaitu mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung bertumbuh ekonomi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno memberikan apresiasi atas dukungan yang disampaikan pemda di wilayah Kedungsepur.

Sumarno menjelaskan rembug pembangunan merupakan tindak lanjut dari Musrenbang yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Usulan kabupaten/kota sudah masuk melalui aplikasi. Sehingga, pertemuan tersebut merupakan wahana untuk menyamakan persepsi dengan pemerintah kabupaten/kota mengenai langkah yang akan dilaksanakan pada tahun 2027, terutama terkait pembangunan pariwisata dan ekonomi syariah.

"Hari ini (29/5) kita menyamakan persepsi apa yang akan kita lakukan di tahun 2027," jelasnya.

Sumarno juga memberikan apresiasi kepada daerah yang mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Sehingga diharapkan melalui diskusi-diskusi yang dilakukan tersebut, bisa menyamakan persepsi dan berkolaborasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kami memandang tahun 2025 bukan semata sebagai tahun pertumbuhan

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan penyedia konektivitas PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk (INET) menyatakan bersiap untuk memacu ekspansi strategis yang terukur, sebagai upaya memperkuat posisi dalam ekosistem digital Indonesia.

Ekspansi perseroan akan didorong oleh lonjakan trafik data, akselerasi transformasi digital lintas sektor, serta adopsi teknologi mutakhir seperti Wi-Fi 7, 5G, cloud computing, hingga Kecerdasan Buatan (AI).

Direktur Utama INET Muhammad Arif dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa keberhasilan melewati tahun 2025 dengan fokus pada konsolidasi strategis pasca IPO, telah menempatkan perseroan pada posisi kokoh.

"Kami memandang tahun 2025 bukan semata sebagai tahun pertumbuhan, melainkan sebagai momentum penguatan fondasi operasional dan tata kelola. Penguatan jaringan domestik dan penyelesaian jaringan ring Jabodetabek kini menjadi modal penting bagi INET untuk merespons peluang pasar secara lebih cepat, andal, dan efisien," ujar Arif.

Arif menjelaskan, salah satu tonggak strategis perseroan pada 2026 yaitu penguatan jalur konektivitas internasional untuk memenuhi kebutuhan para penyedia jasa internet atau Internet Service Provider (ISP) dan pelanggan korporasi.

Melalui entitas anak PT Pusat Fiber Indonesia (PFI), perseroan telah menjalin kerja sama strategis dengan PT Jejaring Mitra Persada (JMP) dalam pengembangan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang menghubungkan Jakarta-Batam-Singapura.

Melalui perjanjian Indefeasible Right of Use (IRU), PFI memperoleh hak penggunaan infrastruktur kabel bawah laut pada jalur Rising-8, khususnya segmen Tanjung Pinggir (Batam)-Tanah Merah (Singapura).

“Langkah ini memperkuat portofolio layanan unggulan INET, antara lain layanan IP Transit Internasional dan International Private Leased Circuit (IPLC) yang menyediakan rute konektivitas global stabil, aman, dan berkapasitas besar, serta Exchange Content (Peering dan Content Delivery) yang menawarkan distribusi konten lokal maupun internasional dengan latensi rendah guna meningkatkan user experience,” ujar Arif.

Di dalam negeri, perseroan melihat potensi fixed broadband yang masih terbuka lebar, terutama di kota-kota lapis kedua dan ketiga (layer 2 and 3) serta kawasan sub-urban yang belum terlayani secara optimal.

Demi mendukung ekspansi jaringan secara masif, perseroan telah mengakuisisi PT Personel Alih Daya Tbk (PADA) yaitu perusahaan penyedia jasa tenaga kerja teknis dan managed services dengan kelolaan mencapai 35.000 karyawan.

Adapun, Integrasi PADA ke ekosistem perseroan menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) instalasi dan pemeliharaan jaringan FTTH, mulai dari Pulau Jawa, Bali, Lombok, hingga Kalimantan Barat.

Kemudian, melalui entitas anak PT Garuda Prima Internetindo (GPI), perseroan mengembangkan layanan FTTH berbasis Wi-Fi 7 di wilayah strategis Bali, Lombok, dan Kalimantan Barat.

“Layanan ini membidik pengguna akhir (end-user) dengan keunggulan kecepatan ultra-tinggi, stabilitas koneksi, latensi rendah, serta kemampuan mendukung ekosistem smart home modern,” ujar Arif.

Di segmen Korporat dan ISP atau Business-to-Business (B2B), perseroan menggunakan pendekatan offline dan relationship-based marketing serta direct selling, yang memposisikan diri sebagai mitra jangka panjang melalui penyediaan infrastruktur interkoneksi pusat data, kolokasi, local loop, dan Network Access Provider (NAP) yang didukung layanan purna jual (after-sales service) responsif 24/7.

Di segmen konsumen Business-to-Consumer (B2C), perseroan mengandalkan kampanye digital yang agresif, edukasi pasar terkait keunggulan Wi-Fi-7, serta program promosi potongan harga terstruktur untuk mendorong adopsi massal.

Demi menjaga keharmonisan ekosistem bisnis dan menghindari persaingan langsung dengan para mitra (ISP), perseroan memisahkan seluruh transaksi layanan untuk end-user (korporasi, enterprise, dan instansi pemerintah via e-catalog/LKPP) melalui entitas anak terpisah, PT Data Prima Solusindo.

"Langkah pemisahan ini memastikan mitra B2B kami tetap nyaman berbisnis dengan INET karena tidak ada benturan kepentingan di lapangan. Kami tumbuh bersama industri," ujar Arif.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Karena dunia usaha hari ini tidak lagi dibatasi oleh wilayah geografis, tetapi ditentukan oleh konektivitas, kolaborasi, dan jejaring global,

Jakarta (ANTARA) - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendorong penguatan sinergi dengan Junior Chamber International (JCI) guna memperluas jejaring global, membuka akses internasional, dan membawa pengusaha muda Indonesia bersaing di pasar dunia.

"Ke depan, pengusaha muda Indonesia harus berani go international," kata Calon Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Hipmi Anthony Leong dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, menurut dia, pentingnya penguatan sinergi antara Hipmi dan JCI sebagai langkah strategis memperluas jejaring global dan membuka peluang internasional bagi pengusaha muda Indonesia.

Dia menyampaikan, di tengah persaingan ekonomi global yang semakin kompetitif, pengusaha muda Indonesia tidak cukup hanya kuat di pasar domestik, tetapi juga harus mampu membangun jaringan internasional, memperluas pasar ekspor, dan masuk ke rantai bisnis global.

“Karena dunia usaha hari ini tidak lagi dibatasi oleh wilayah geografis, tetapi ditentukan oleh konektivitas, kolaborasi, dan jejaring global,” ujarnya.

Ia menjelaskan, JCI merupakan organisasi kepemimpinan dan kewirausahaan muda terbesar di dunia yang berdiri sejak tahun 1915 dan saat ini memiliki jaringan di lebih dari 100 negara dengan ratusan ribu anggota aktif di berbagai sektor bisnis, profesional, sosial, dan pemerintahan.

Menurutnya, banyak tokoh dunia lahir dari ekosistem JCI, mulai dari pemimpin bisnis, menteri, kepala daerah, hingga kepala negara.

JCI juga dikenal memiliki hubungan dan kolaborasi global dengan berbagai lembaga internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam isu kepemudaan, pembangunan berkelanjutan, entrepreneurship, kepemimpinan, dan sustainable development goals (SDGs).

“JCI bukan sekadar organisasi networking biasa. JCI adalah ekosistem global leadership dan entrepreneurship yang sangat kuat. Banyak pemimpin dunia dan entrepreneur internasional lahir dari jaringan JCI,” katanya.

Anthony menilai kekuatan utama JCI terletak pada konektivitas internasional, business network lintas negara, leadership development, hingga akses kolaborasi global yang mampu membuka peluang besar bagi pengusaha muda Indonesia untuk berkembang di pasar internasional.

Menurutnya, sinergi antara Hipmi dan JCI dapat menciptakan banyak peluang konkret seperti business matching internasional, perluasan akses ekspor, promosi investasi, pertukaran entrepreneur muda, hingga pengembangan kapasitas kepemimpinan global bagi anggota Hipmi.

“Kalau Hipmi kuat di dalam negeri dan JCI kuat di jaringan internasional, maka sinergi keduanya bisa menjadi akselerator lahirnya pengusaha muda Indonesia yang mendunia,” tutur Anthony.

Ia juga menekankan, Indonesia memiliki peluang besar menjadi kekuatan ekonomi baru dunia karena didukung bonus demografi, pasar domestik besar, dan pertumbuhan entrepreneur muda yang semakin kuat.

Namun menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat pengusaha muda Indonesia mampu naik kelas dan memiliki daya saing global.

“Banyak pengusaha muda kita punya produk bagus dan kreativitas tinggi, tetapi masih kurang akses jejaring internasional. Karena itu Hipmi harus mulai membangun konektivitas global yang lebih kuat,” tegasnya.

Anthony mengatakan, ke depan Hipmi tidak boleh hanya menjadi organisasi networking domestik, tetapi harus berkembang menjadi platform internasionalisasi pengusaha muda Indonesia.

“Hipmi harus menjadi jembatan agar pengusaha muda Indonesia tidak hanya menjadi pemain lokal, tetapi mampu menjadi bagian dari rantai ekonomi global,” katanya.

Ia berharap sinergi Hipmi dan JCI dapat melahirkan lebih banyak entrepreneur muda Indonesia yang mampu membawa produk nasional masuk ke pasar dunia sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global.

“Kalau pengusaha muda Indonesia terkoneksi secara global, maka ekonomi Indonesia juga akan menjadi jauh lebih kuat,” kata Anthony.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Sebagai bentuk upaya memperkuat ekosistem emas nasional serta memperkokoh sinergi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pegadaian (Pegadaian) dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTAM) resmi menandatangani Perjanjian Jual Beli Produk Logam Mulia. Langkah strategis ini difokuskan pada optimalisasi penyediaan dan perluasan jaringan perdagangan produk logam mulia di Indonesia.

Prosesi perjanjian kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan langsung oleh Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Selfie Dewiyanti, bersama Direktur Komersial PT ANTAM (Persero) Tbk, Handi Sutanto dan disaksikan oleh manajemen kedua belah pihak, yang berlangsung pada hari Senin (25/05).

Kerja sama ini tercipta berkat komitmen bersama untuk memperkuat rantai pasok (supply chain) produk logam mulia yang aman dan terintegrasi di pasar domestik. Menyatukan keunggulan ANTAM sebagai produsen logam mulia terkemuka dan Pegadaian sebagai pemimpin pasar ekosistem emas, kolaborasi ini diharapkan dapat semakin mengembangkan bisnis emas yang dijalankan oleh kedua perusahaan.

Melalui integrasi ini, Pegadaian menargetkan layanan perdagangan emas yang dijalankan perusahaan dapat tumbuh lebih inklusif. Produk yang dihadirkan kini akan jauh lebih kompetitif, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

“Sinergi bersama ANTAM merupakan milestone penting bagi Pegadaian dalam membangun ekosistem emas yang tangguh di Indonesia. Dengan rantai pasok yang lebih kuat, kami percaya dapat menghadirkan akses produk logam mulia yang lebih optimal dan kompetitif, sekaligus mendukung ketahanan inklusi keuangan berbasis emas," ujar Selfie Dewiyanti.

Sementara itu, Direktur Komersial PT ANTAM (Persero) Tbk, Handi Sutanto menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari sinergi strategis dalam mendukung pengembangan ekosistem emas nasional yang semakin terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.

“ANTAM menyambut baik kolaborasi bersama Pegadaian sebagai bagian dari upaya bersama memperkuat ekosistem emas nasional. Sebagai satu-satunya produsen emas di Indonesia yang terakreditasi London Bullion Market Association (LBMA), ANTAM berkomitmen menghadirkan produk Emas Kebanggaan Indonesia yang terpercaya dan berstandar internasional,” ujar Handi Sutanto.

Ia menambahkan, ANTAM terus menjalankan bisnis emas terintegrasi dari hulu hingga hilir (mine to market) serta bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat dalam memiliki emas ANTAM sebagai salah satu instrumen investasi yang aman dan terpercaya.

ANTAM sebagai satu-satunya perusahaan pengolahan dan pemurnian emas di Indonesia yang terdaftar dalam London Bullion Market Association (LBMA) Good Delivery List berkomitmen untuk terus mendukung kebutuhan pasar domestik melalui penyediaan produk logam mulia yang berkualitas, terpercaya, dan sesuai standar internasional.

Pegadaian merupakan Bank Emas Pertama di Indonesia dengan layanan terlengkap, yaitu Perdagangan Emas, Deposito Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi, dan Pinjaman Modal kerja Emas. Selain itu Pegadaian juga memiliki tempat penyimpanan emas atau Vault dengan standar keamanan tinggi berstandar internasional, serta memiliki pabrik pengolahan emas melalui anak usaha Galeri 24.

Melalui penandatanganan perjanjian ini, kedua perusahaan berkomitmen memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas ekonomi nasional melalui penguatan instrumen investasi safe haven yang aman dan terstandarisasi secara internasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --PT Pertamina (Persero) bersama Sustainability Center Universitas Pertamina (SCUP) menyelenggarakan kegiatan Sokoguru Policy Forum di Ballroom Grha Pertamina, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Forum ini menjadi wadah dialog strategis lintas sektor dalam memperkuat arah kebijakan energi nasional sekaligus mendukung agenda transisi energi berkelanjutan Indonesia.

Kegiatan ini bagian dari pelaksanaan kerja sama program Senior Fellow SCUP yang menghadirkan para akademisi, regulator, praktisi, dan pengamat energi nasional untuk memberikan rekomendasi kebijakan strategis bagi sektor energi Indonesia.

Mengusung tema “Peningkatan Ketahanan dan Transisi Energi Nasional melalui Transformasi Strategis Pertamina”, forum ini menekankan pentingnya sinergi pemerintah, BUMN, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya menjawab tantangan energi masa depan.

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional, Dadan Kusdiana sebagai pembicara kunci menegaskan, ketahanan energi nasional harus dilakukan melalui swasembada energi dan hilirisasi yang meliputi peningkatan penyediaan energi, perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, percepatan transisi energi dan hilirisasi.

“Kementerian ESDM mengapresiasi peran Pertamina sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan dan transisi energi melalui penguatan hulu migas, peningkatan kapasitas kilang, pengembangan hilirisasi dan petrokimia, pengembangan energi baru terbarukan serta pengembangan dekarbonisasi,” ucapnya.

Menurut Wakil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Oki Muraza nama Sokoguru Policy Forum terinspirasi dari pesan Presiden Prabowo yang menyebutkan Pertamina adalah sokoguru dan tumpuan bangsa Indonesia dalam menjaga ketahanan energi dan ekonomi nasional.

Oki menambahkan, setiap pengembangan proyek dan kebijakan strategis Pertamina harus dilaksanakan berlandaskan data yang akurat, fakta lapangan, dan ilmu pengetahuan (prinsip evidence-based policy).

Di sisi lain, Komisaris Independen Pertamina, Raden Adjeng Sondaryani menyatakan, untuk mewujudkan ketahanan energi yang kokoh bukanlah proses yang instan, melainkan perjalanan panjang yang ditempa kemampuan bangsa untuk terus belajar dari dinamika global, distrupsi teknologi, serta kompleksitas geopolitik yang dinamis.

“Hal tersebut telah, sedang, dan akan terus menjadi fokus utama Pertamina sebagai BUMN strategis nasional melalui Dual Growth Strategy sebagaimana tertuang dalam RJPP Pertamina,” ujarnya dalam keterangan yang dikutip Kamis (21/5/2026).

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono menyoroti pentingnya penguatan rantai nilai transisi energi Indonesia melalui optimalisasi sektor hulu migas, pengembangan energi rendah emisi, dan percepatan implementasi Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Indonesia.

Selain itu, Agung menekankan pentingnya penguatan rantai nilai transisi energi Indonesia melalui penguatan kolaborasi dengan stakeholder, asosiasi, policy makers, think tank, dan pelaku industri dalam mendorong kebijakan energi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Forum ini juga menekankan pentingnya proses dialog strategis dan knowledge sharing secara kolaboratif dan berkelanjutan sebagai fondasi pembentukan kebijakan yang mampu menopang kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan energi nasional,” ujar Agung.

Selanjutnya, dilaksanakan diskusi panel yang menghadirkan sejumlah pakar dan pemangku kepentingan sektor energi nasional, antara lain Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Hendra Gunawan, Senior Fellow SCUP Retno Gumilang Dewi, Pengamat Hulu Migas Benny Lubiantara, dan Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro.

Dalam diskusi tersebut, para panelis membahas berbagai isu strategis mulai dari penguatan sektor hulu migas, optimalisasi produksi migas nasional, pengembangan gas sebagai energi transisi, percepatan hilirisasi energi, hingga pengembangan biofuel dan biorefinery sebagai solusi energi rendah emisi.

Hendra Gunawan menekankan pentingnya penguatan regulasi sub sektor migas yang adaptif dalam mewujudkan ketahanan energi baik hulu maupun hilir.

Sementara Benny Lubiantara menyoroti tantangan produksi migas yang terus menurun sehingga memerlukan reformasi fiskal dan inovasi dengan pemercepatan inovasi dan penerapan teknologi seperti kegiatan eksplorasi, enhanced oil recovery, dan migas non konvensional.

Pada sektor hilir dan energi rendah emisi, Retno Gumilang Dewi menegaskan urgensi pengembangan bio-based fuel dan biorefinery sebagai bagian dari solusi energi berkelanjutan nasional.

Menurutnya, optimalisasi strategic value chain bio-based fuel dapat memperkuat kemandirian energi sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi domestik.

Adapun Komaidi Notonegoro menyoroti pentingnya pemodelan ekonomi energi nasional dan strategi distribusi energi yang merata serta efisien. Ia menegaskan, peran BUMN, khususnya Pertamina, sangat penting dalam menjaga keandalan distribusi energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui Sokoguru Policy Forum, Pertamina menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung ketahanan energi nasional dan percepatan transisi energi berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai penutup Sokoguru Policy Forum, dilakukan penyerahan simbolis policy paper hasil kajian akademis para Senior Fellow Sustainability Center Universitas Pertamina kepada para pemangku kepentingan terkait yang diwakili oleh Kementerian ESDM.

Adapun policy paper tersebut dapat diunduh melalui tautan https://bit.ly/policypaper-pertamina.