Bisnis.com, JAKARTA – Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) secara resmi dibuka Senin (10/11/2025) di Belém, Brasil, dengan pesan penuh tekad untuk mempercepat aksi iklim global. Pada momen 10 tahun Perjanjian Paris ini, diharapkan Indonesia tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi aktif mendorong diplomasi karbon dan menarik investasi hijau.

COP30 dibuka dengan pesan kuat dari PBB agar negara-negara fokus pada kerja sama, bukan perdebatan. KTT iklim tahunan ini berlangsung di tengah ancaman retaknya konsensus global dalam upaya pembatasan pemanasan suhu bumi.

Sebagai tuan rumah, Brasil sukses memfasilitasi kesepakatan agenda untuk pertemuan dalam dua pekan ke depan. Kesepakatan ini berhasil mengalihkan upaya dari blok negara berkembang untuk memaksa pembahasan isu-isu sensitif seperti pendanaan iklim dan pajak karbon ke dalam proses negosiasi inti.

Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB, Simon Stiell, menyerukan persatuan dalam perubahan iklim.

"Tugas Anda di arena COP30 ini bukan untuk saling berperang – tugas Anda adalah untuk memerangi krisis iklim ini, bersama-sama," ujarnya, dikutip dari Reuters.

Stiell mengakui bahwa tiga dekade perundingan iklim PBB telah berhasil menekan proyeksi pemanasan global, berkat kesepakatan dan respon pasar. Namun, di balik semua itu, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Analisis terbaru PBB memperkirakan bahwa komitmen iklim nasional (NDC) terbaru, termasuk dari China dan Uni Eropa, akan mengurangi emisi gas rumah kaca global sebesar 12% pada 2035 dibandingkan level 2019. Angka ini meningkat dari estimasi 10% bulan lalu.

Meski menjadi kemajuan signifikan, angka ini masih jauh dari target penurunan emisi 60% yang diperlukan pada 2035 untuk membatasi pemanasan global pada ambang batas 1.5°C.

Diplomasi “Karbon” Indonesia

Di sisi lain, Indonesia sebagai bagian penting KTT PBB bidang iklim ini membawa agenda nasional tersendiri. Salah satunya memperjuangkan target pengurangan emisi Indonesia dan menarik investor terkait perdagangan karbon dalam negeri.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meminta delegasi Indonesia untuk memperjuangkan target pengurangan emisi Indonesia dan mampu menarik banyak investor terkait perdagangan karbon dalam negeri selama berlangsungnya Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa ke-30 (COP30).

"Kita memiliki 130-an negosiator yang akan berjuang di 13 agenda besar, di ruang-ruang adu diplomasi untuk merumuskan aksi iklim," kata Hanif mengutip Antara.

Pemerintah telah menargetkan transaksi senilai Rp16 triliun dari perdagangan karbon dengan mutu tinggi di semua sektor selama berlangsungnya COP30. Perdagangan karbon ini diprioritaskan pada sektor alam maupun sektor energi dan industri.

"Terutama di sektor alam, yaitu sektor forestry dan ocean. Kemudian di sektor tech-based dari sektor energi dan industri. Jadi dua sektor itu kita harapkan berkontribusi sampai di angka 90 juta ton CO2 dengan nilai transaksi kami perkirakan sampai Rp16 triliun," kata Hanif.

Sebagai agenda utama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan kesiapan Indonesia menjadi pemimpin global dalam pengembangan pasar karbon berintegritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau, dengan kolaborasi dengan seluruh pihak dilakukan untuk memastikan pasar karbon Indonesia dibangun atas dasar kepercayaan.

"Kolaborasi ini mencerminkan tekad kami untuk memastikan bahwa pasar karbon Indonesia, dibangun atas dasar kepercayaan, integritas, dan kedaulatan nasional," ujar Menhut Raja.

Untuk itu, pemerintah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Dewan Integritas Pasar Karbon Sukarela (Integrity Council for the Voluntary Carbon Market/ICVCM) dapat memastikan pasar karbon sukarela berintegritas tinggi di Indonesia.

Dalam acara itu Kemenhut dan ICVCM melakukan penandatanganan MoU untuk memperkuat kerja sama dalam mengembangkan ekosistem pasar karbon sukarela berintegritas tinggi dan memastikan pengembangan pasar karbon sejalan dengan standar global tertinggi.

Paviliun Indonesia

Selain menyiapkan negosiator dan sejumlah kesepakatan penting. Indonesia juga menghadirkan etalase Paviliun Indonesia sebagai simbol kepemimpinan Indonesia dalam membangun pasar karbon berintegritas tinggi serta memperkuat diplomasi hijau global menuju ekonomi rendah emisi.

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo berharap Paviliun Indonesia menjadi tempat bertukar pengalaman mewujudkan tujuan mulia yang telah ditetapkan dunia, di Perjanjian Paris.

Lebih lanjut Hashim menyampaikan harapannya agar penyelenggaraan Paviliun Indonesia dapat menjadi sarana memperkuat kontribusi bangsa dalam aksi iklim global. "Kami berharap Paviliun Indonesia dapat menjadi ruang representasi kontribusi Indonesia bagi dunia, serta memperkuat posisi kita dalam aksi iklim global," ujar Hashim.

Sementara itu, salah satu tamu utama COP30, Amerika Serikat absen dalam KTT ini. Ketidakhadiran AS bisa dibilang sebagai tindak lanjut pernyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan perubahan iklim sebagai hoaks.

Presiden COP30, Andre Correa do Lago, menyikapi absennya AS dengan diplomatis. "Saya pikir ketidakhadiran AS telah membuka ruang bagi dunia untuk melihat apa yang sedang dilakukan oleh negara-negara berkembang," ujar Andre.