Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diberhentikan selama masa libur sekolah.

Di momen itu, BGN melakukan audit secara menyeluruh di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memperbaiki tata kelola MBG.

"Tetapi yang jelas, kami juga memanfaatkan momentum untuk libur sekolah ini. Kami akan setop semua, kami akan audit semua dapur," katanya usai rapat bersama Komisi IX DPR RI, Senin (15/6/2026).

Langkah tersebut diharapkan mampu memperbaiki secara perlahan tata kelola MBG sehingga penyaluran dapat lebih optimal ketika murid sekolah masuk kembali.

Di sisi lain, BGN tengah menyusun strategi untuk menekan anggaran yang salah satunya adalah memilah penerimaan manfaat di mana nantinya tidak semua murid mendapatkan program MBG.

Dia menjelaskan langkah tersebut tetap berpegang pada data-data dari ahli gizi seperti dari Kementerian Kesehatan. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang mendapatkan MBG dengan indikator kebutuhan gizi.

"Misal teknisnya ya, itu adalah dari usia kandungan sampai dengan 1.000 hari pertama usia kelahiran, itu volume otak bisa maksimal. Lalu sampai dengan 2 tahun itu nanti ada intervensi gizi, lalu sampai dengan usia selanjutnya. Bentuknya adalah pemenuhan gizi," kata dia.

Usulan itu sejalan dengan saran dari Komisi IX DPR RI. Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, jika program ini ditujukan untuk memperbaiki gizi anak secara nasional, maka MBG seharusnya diperuntukkan kepada anak-anak yang kekurangan gizi.

"Sehingga dihitung ulang saja, baik itu ibu hamil, ibu menyusui, dan juga anak-anak dari desil 1 sampai desil 3, yang kalau saya hitung tidak lebih dari 25-30 juta orang," jelasnya.

Dia menyebut dengan cakupan yang lebih terbatas dan terarah diperkirakan kebutuhan anggaran program tidak akan mencapai Rp200 triliun. Bahkan, anggaran sekitar Rp100 triliun dinilai sudah memadai.

Langkah tersebut, menurutnya, tidak hanya dapat menghemat APBN secara signifikan, tetapi juga memastikan manfaat program lebih efektif diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Mungkin Rp100 triliun saja sudah cukup, dan ini akan sangat menghemat APBN kita dan juga penerima manfaatnya pun akan jauh lebih terfokuskan kepada orang-orang yang memang membutuhkan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pakar pangan dan gizi menekankan bahwa upaya pencegahan stunting harus dimulai dengan pengukuran status gizi anak secara rutin melalui pemantauan berat badan dan tinggi badan untuk mendeteksi risiko stunting sejak dini sebelum kondisi gizi anak memburuk dan membutuhkan intervensi yang lebih kompleks.

Guru Besar Pangan dan Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ali Khomsan, menjelaskan program penanganan gizi anak perlu memprioritaskan kelompok anak dengan kondisi underweight. Dia menjelaskan bahwa tahap awal intervensi kesehatan harus dimulai dari deteksi status gizi.

“Pertama harus mengukur status gizinya, menimbang berat badan dan tinggi badan. Kemudian pada saat awal program, kita konsentrasi pada anak-anak underweight,” ujarnya saat ditemui di acara konferensi pers Nestlé Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2026).

Fokus pada anak underweight dilakukan karena kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya stunting di kemudian hari. Anak yang mengalami kekurangan berat badan memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan tumbuh kembang jika tidak segera mendapatkan intervensi gizi.

Dia juga menambahkan bahwa setelah kelompok underweight ditangani, program juga dapat menyasar sebagian anak yang sudah mengalami stunting dan wasting. Wasting adalah kondisi ketika berat badan anak tidak seimbang dengan tinggi badannya dan menunjukkan adanya masalah gizi akut.

“Karena underweight itu adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan stunting nantinya. Jadi kita utamakan yang underweight dulu, kemudian sebagian anak yang sudah stunting dan sebagian yang wasting,” tambahnya.

Pemantauan pertumbuhan anak biasanya dilakukan melalui layanan kesehatan masyarakat seperti posyandu. Pada layanan tersebut, pertumbuhan anak dilihat dari kurva pertumbuhan untuk mengetahui apakah berat badan anak mengalami peningkatan secara normal.

Ali Khomsan, menjelaskan bahwa jika berat badan anak tidak mengalami kenaikan selama 2-3 bulan berturut-turut, maka anak tersebut perlu segera mendapatkan perhatian khusus. Intervensi cepat bertujuan agar kondisi gizi anak tidak semakin memburuk.

“Kalau kurva pertumbuhan itu kalau sudah 2–3 bulan tidak naik berturut-turut, itu sudah perlu ditangani,” jelasnya.

Selain itu, program intervensi gizi dilakukan dengan memberikan makanan tambahan serta pendampingan kepada keluarga. Peran tenaga kesehatan dan kader PKK juga penting dalam memastikan anak mendapatkan asupan gizi yang cukup.

Guru Besar Pangan dan Gizi IPB, menjelaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan program adalah penurunan angka underweight yang mencapai sekitar 22,5 persen. Angka tersebut menjadi sinyal bahwa intervensi gizi mulai memberikan dampak positif terhadap kesehatan anak.

“Oleh karena itu indikator utama yang kami tampilkan adalah pengentasan underweight yang mencapai 22,5 persen. Ini menjadi indikasi anak-anak dapat terhindar dari proses stunting,” ujarnya.

Masalah gizi anak sendiri tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh pola asuh dan pemahaman orang tua mengenai nutrisi. Di beberapa wilayah Indonesia, terutama wilayah timur, masih ditemukan pola makan anak yang belum memenuhi kebutuhan gizi seimbang.

Ali Khomsan, menjelaskan bahwa masih ada anak yang hanya mengonsumsi makanan berkuah, yang sebenarnya belum cukup memenuhi kebutuhan nutrisi harian.

Dia menambahkan bahwa kondisi underweight pada anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, berat badan lahir rendah, panjang badan lahir rendah, serta pemahaman ibu tentang gizi yang masih terbatas.

“Underweight itu bisa karena kemiskinan, berat badan lahir rendah, panjang badan lahir rendah. Termasuk juga pemahaman ibu tentang gizi yang belum cukup baik,” tuturnya.

Pemenuhan gizi anak perlu dilakukan secara menyeluruh melalui edukasi keluarga dan dukungan layanan kesehatan, karena pencegahan stunting lebih efektif dibandingkan penanganan setelah stunting terjadi yang membutuhkan waktu dan biaya lebih besar.