Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mengejar realisasi Program 3 Juta Rumah di tengah minimnya alokasi fiskal negara. Menariknya, program ini tak hanya dirancang untuk mengentaskan ketimpangan pemilikan rumah semata, melainkan diharapkan turut mengentaskan kawasan kumuh di Ibu Kota.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa jumlah rumah tangga yang saat ini masih tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di area padat penduduk DKI Jakarta dilaporkan mencapai 834.000 rumah tangga.

Dari total angka tersebut, wilayah Jakarta Barat tercatat menyumbang porsi paling masif. Di mana, sebanyak 262.000 rumah tangga yang tinggal di wilayah tersebut menempati tempat tinggal tidak layak huni.

"Paling banyak itu ada di Jakarta Barat, di mana lokasi Jakarta Barat ini ada 262.000 rumah tangga yang rumahnya tidak layak huni," ujar Amalia saat ditemui di Kawasan Tambora, dikutip Rabu (17/6/2026).

Sementara itu, Amalia menambahkan bahwa wilayah Jakarta Timur membuntuti di posisi kedua sebagai kawasan dengan pemukiman padat dan tidak layak terbesar di Jakarta. BPS mencatat, jumlah rumah tangga dengan hunian tidak layak di Jakarta Timur saat ini mencapai kisaran 198.000 rumah tangga.

Tingginya angka RTLH ini berbanding lurus dengan tingginya tingkat ketimpangan atau rasio gini (Gini Ratio) di provinsi dengan roda ekonomi terbesar di Indonesia tersebut.

“Bahwa DKI Jakarta ini tingkat ketimpangannya relatif tinggi, dan jauh lebih tinggi, dari rata-rata nasional. DKI Jakarta Gini Ratio-nya sebagai ukuran ketimpangan adalah 0,441,” tambahnya.

Guna menekan angka ketimpangan dan membenahi kawasan kumuh tersebut, BPS menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh akurasi data program intervensi hunian milik pemerintah. Salah satunya melalui pemberian dukungan data terhadap Program 3 Juta Rumah.

Namun demikian, upaya penanganan kawasan kumuh khususnya di Jakarta masih menghadapi tantangan biaya. Sehingga pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara masif.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bahkan menyebut kebutuhan dana penanganan kawasan kumuh tahun depan belum sepenuhnya tertampung dalam pagu indikatif TA 2027.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menjelaskan pihaknya baru mendapat alokasi pagu indikatif 2027 sebesar Rp9,913 triliun. Ara membeberkan, pagu indikatif yang ada saat ini belum memperhitungkan kebutuhan anggaran untuk target 2 juta unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah hingga penanganan kawasan kumuh.

Karenanya, Kementerian PKP secara resmi melayangkan usulan penambahan anggaran sebesar Rp96,09 triliun. Sehingga pagu tahun depan dapat memenuhi kebutuhan anggaran program 3 Juta Rumah yang diproyeksikan mencapai Rp106 triliun.

Perinciannya, output prioritas utama akan menyasar program BSPS senilai Rp57,29 triliun untuk menyokong 2 juta unit rumah. Pemerintah menilai program ini menjadi salah satu pilar utama penopang target 3 juta rumah.

Selanjutnya, kementerian mengalokasikan Rp36,94 triliun untuk pembangunan 50.000 unit atau 421 tower rumah susun (rusun). Langkah ini diambil guna merespons tingginya aspirasi kebutuhan hunian vertikal dari berbagai daerah.

Adapun, sisa anggaran akan disebar untuk rumah khusus sebesar Rp8 triliun, penanganan kawasan kumuh dan sanitasi senilai Rp519 miliar di 25 lokasi, serta bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) sebesar Rp155,82 miliar.

“Penanganan kawasan kumuh dan sanitasi sebesar Rp519 miliar untuk 375 hektare ada di 25 lokasi. Dan bantuan PSU sebesar Rp155,82 miliar untuk 10.550 unit,” ujar Ara.

Bertumpu Pada Alokasi BSPS 5.000 Unit

Adapun khusus tahun ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan bakal menangani kawasan kumuh di Jakarta dengan mengandalkan alokasi BSPS yang ditetapkan sebanyak 5.659 unit.

Meski belum mampu mencakup total rumah tangga yang tinggal di RTLH DKI Jakarta, angka tersebut dilaporkan telah meningkat signifikan dari total alokasi awal yang hanya sebanyak 158 unit rumah.

“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim Balai P3KP Jawa I yang telah bekerja dengan baik. Sehingga, program ini dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata,” imbuhnya.

Adapun, menanggapi pernyataan BPS yang menegaskan Jakarta Barat menjadi wilayah dengan kawasan kumuh paling tinggi, alokasi BSPS untuk wilayah tersebut pada tahun ini ditetapkan sebanyak 1.350 unit.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur menjelaskan bahwa total alokasi BSPS Tahun ANggaran 2026 secara nasional ditetapkan sebanyak 375.200 unit.

Dia menjelaskan, target hingga Juli 2026 dapat tembus 23,84% dari kuota awal atau sekitar 89.000 unit dengan anggaran yang telah digelontorkan mencapai Rp2,04 triliun.

Akan tetapi, pada awal Juni 2026 realisasi penanganan BSPS secara nasional baru mencapai 13,51% dengan nilai anggaran terealisasi Rp1,15 triliun.

“Tapi saya masih optimis kita bisa kejar ini, karena prosesnya semuanya verifikasi. Bulan Oktober 2026 pelaksanaan fisik ditargetkan selesai 100% atau paling telat November 2026,” imbuhnya.

Perlu Upaya Konsolidasi - Koordinasi dengan Pemda

Meskipun pemerintah pede dapat mengentaskan kawasan kumuh dengan program BSPS, sejumlah pakar menilai hal tersebut tidak menyelesaikan masalah secara fundamental.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga menjelaskan bahwa perlu adanya upaya konsolidasi lahan oleh pemerintah. Kemudian, penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan dengan pembangunan hunian vertikal.

Hal tersebut dinilai jauh lebih relevan ketimbang hanya menjalankan proses renovasi. Mengingat, area tersebut akan tetap padat penduduk dan bakal menimbulkan sederet persoalan baru ke depan.

“Kalau bicara Jakarta, idealnya dilakukan konsolidasi lahan. Kenapa? Karena kalau lahan yang terbatas akan lebih layak kalau kawasan itu ditata ulang. Karena dengan keterbatasan lahan tadi, hunian vertikal itu daya tampungnya lebih besar,” ujarnya.

Selai itu, penataan ulang kawasan dengan pembangunan hunian vertikal bakal menciptakan kawasan yang lebih sehat dan mudah diakses. Dengan demikian, tingkat kelayakan hidup masyarakat dapat jauh lebih terjamin.

“Kalau rumahnya itu hanya diperbaiki melalui bedah rumah bagus sebenarnya, tapi itu bisa jadi masalah kota dalam jangka panjang. Rumahnya tetap kecil, lingkungannya juga sempit. Kemudian secara teknis kapasitasnya terbatas, karena rumahnya sudah penuh,” tambahnya.

Senada, Pengamat Tata Kota dari Forum Warga Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan menilai pemerintah perlu mendorong upaya konsolidasi lahan masyarakat untuk dibangun hunian vertikal. Hal itu diperlukan demi mengatasi padatnya pemukiman di sejumlah titik di Jakarta.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga didorong untuk dapat lebih aktif menjalin kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memetakan penanganan kawasan kumuh di Jakarta.

“Seharusnya kementeriannya itu melakukan koordinasi dengan Pemda setempat, karena yang mengetahui kebutuhan adalah Pemda setempat, yang tau kapasitas adalah Pemda setempat,” tegasnya.

Tigor menekankan, tak hanya Jakarta Barat, sejumlah wilayah di Jakarta Utara hingga Jakarta Timur juga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Di mana, apabila hal ini dikerjakan secara taktis upaya penanganan kawasan kumuh di Jakarta sebenarnya dapat rampung dalam waktu dekat.

Selain itu, Tigor juga menyebut pemerintah perlu mulai gencar melakukan sosialisasi agar minat masyarakat tinggal di hunian vertikal jauh lebih tinggi. Hal ini diperlukan guna memuluskan upaya penanganan tata kota ke depan.

“Kementerian Perumahan Rakyat itu bukan cuma bangun rumah, tapi bagaimana mengedukasi masyarakat supaya mau pindah ke Rusun, nah ini yang belum ada sampai sekarang,” pungkasnya.