Bisnis.com, DENPASAR - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan 10.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di 2026.

Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri menjelaskan jumlah alokasi tersebut meningkat signifikan dibandingkan alokasi tahun sebelumnya. Indah menjelaskan tambahan alokasi menjadi 10.000 unit merupakan wujud nyata komitmen pemerintah pusat dalam mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni di NTB.

Lebih dari itu, kebijakan tersebut diharapkan menjadi pengungkit lahirnya ekosistem pemberdayaan masyarakat yang memadukan penyediaan hunian, legalitas aset, akses permodalan, dan penguatan ekonomi keluarga sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat NTB.

"Tambahan alokasi tersebut menjadi capaian penting bagi NTB. Pada tahun 2025, pemerintah pusat hanya mengalokasikan 1.610 unit BSPS untuk NTB. Memasuki tahun 2026, alokasi awal meningkat menjadi 6.418 unit. Namun, setelah pembahasan bersama Kementerian PKP, jumlah tersebut kembali bertambah menjadi 10.000 unit, atau meningkat lebih dari enam kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya," jelas Indah dikutip dari siaran pers, Kamis (2/7/2026.

Wagub menyebut, peningkatan alokasi ini menjadi angin segar bagi percepatan penanganan rumah tidak layak huni di NTB sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian yang layak, sehat, dan aman.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program BSPS tidak boleh dipandang hanya sebagai program pembangunan rumah. Menurutnya, bantuan tersebut harus menjadi bagian dari strategi besar pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga sehingga manfaat yang diterima masyarakat tidak berhenti pada pembangunan fisik semata.

Karena itu, Menteri PKP meminta agar pelaksanaan BSPS di daerah diintegrasikan dengan program sertifikasi tanah gratis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta dukungan permodalan usaha mikro melalui Permodalan Nasional Madani (PNM).

"Melalui pola tersebut, penerima BSPS tidak hanya memperoleh rumah yang lebih layak, tetapi juga mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan aset serta akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga," kata Ara.

JAKARTA - Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum DPP PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menyalurkan santunan kepada 1.448 anak yatim melalui gerakan sosial serentak di 12 titik wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, Kamis (25/6/2026). Kegiatan sosial itu digelar dalam rangka momentum Hari Asyura atau 10 Muharam 1448 Hijriah.

Santunan yang diberikan berupa perlengkapan sekolah dan uang saku tunai sebagai bentuk kepedulian sekaligus ikhtiar menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim di bulan yang penuh kemuliaan. Kegiatan berlangsung serentak di 12 titik strategis, antara lain di wilayah Soreang, Solokanjeruk, Bojong, Majalaya, Nagrak, Maruyung, Rancaekek, Jalan Anyar, Kantor DPC PKB Kabupaten Bandung Barat, dan Kantor DPC PKB Kabupaten Bandung.

Dalam kesempatan tersebut, Kang Cucun juga menyampaikan salam dan pesan khusus dari Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Muhaimin), agar seluruh kader dan masyarakat terus menghidupkan semangat berbagi serta memperkuat kepedulian sosial, terutama kepada anak-anak yatim dan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian bersama.

"Saya menyampaikan salam dari Ketua Umum DPP PKB, Gus Muhaimin Iskandar. Beliau berpesan agar semangat berbagi dan gotong royong terus dirawat sebagai kekuatan utama bangsa," ujar Kang Cucun.

Menurut Kang Cucun, Hari Asyura bukan sekadar peringatan dalam kalender Islam, melainkan momentum untuk memperkuat kepedulian sosial dan memperluas manfaat bagi sesama. "Hari Asyura adalah momentum emas untuk mengetuk pintu langit melalui doa anak-anak yatim. Sebagai pimpinan DPR RI dan kader PKB, saya meyakini bahwa politik harus hadir dalam bentuk tindakan nyata,” ujarnya.

Selain melakukan giat santunan yatim, Kang Cucun juga meresmikan langsung hasil renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) milik Iwan di Desa Cipedes. Hunian yang kini menjadi rumah sehat dan layak huni tersebut merupakan realisasi nyata dari program bedah rumah yang dikawal oleh tim Rumah Aspirasi Kang Cucun. Peresmian ini menegaskan bahwa kerja advokasi tidak hanya menyasar aspek pemenuhan kebutuhan sosial jangka pendek, tetapi juga peningkatan kualitas infrastruktur papan masyarakat bawah.

“Santunan serta program bedah rumah rutilahu yang kita resmikan hari ini merupakan bagian dari komitmen politik kehadiran, yakni memastikan negara dan para pemimpinnya selalu dekat dengan rakyat, terutama mereka yang membutuhkan," tegas legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II tersebut.

Ia menambahkan, kondisi sosial dan ekonomi yang masih dihadapi sebagian masyarakat saat ini menuntut lahirnya gerakan berbagi yang lebih luas dan berkelanjutan. "Semangat berbagi hari ini bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sebuah kebutuhan sosial yang mendesak,” ujarnya.

“Di tengah berbagai tantangan kehidupan, masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat yang memiliki kelebihan rezeki untuk tidak menunda berbuat baik. Semakin banyak yang berbagi, semakin kuat pula ikatan sosial dan persaudaraan di tengah masyarakat," sambungnya.

Kang Cucun berharap gerakan santunan serta peresmian Program Rumah Aspirasi di Desa Cipedes yang dilakukan pada momentum Muharram ini dapat menjadi inspirasi dan memantik gelombang solidaritas sosial yang lebih luas di berbagai daerah. Ia juga mengingatkan bahwa peringatan Muharram harus menjadi refleksi bersama atas berbagai persoalan sosial yang masih terjadi, terutama yang menyangkut perlindungan anak dan penyediaan hunian yang layak.

"Peringatan Muharam ini harus memicu gerakan hijrah sosial, sebuah transformasi kolektif untuk memastikan lingkungan kita aman, ramah bagi anak-anak, serta menghadirkan tempat tinggal yang sehat bagi keluarga berpenghasilan rendah seperti halnya kediaman Bapak Iwan. Tidak boleh ada lagi kekerasan terhadap anak, dan tidak boleh ada lagi warga kita yang terpaksa tinggal di rumah yang tidak layak. Melindungi dan membahagiakan masyarakat adalah tanggung jawab kita bersama," tegasnya.

Dalam ajaran Islam, membantu sesama yang kesulitan dan menyayangi anak yatim menempati kedudukan yang sangat mulia. Karena itu, santunan dan bantuan fisik rumah yang diberikan dengan penuh keikhlasan bukan hanya menghadirkan kebahagiaan bagi mereka yang menerima, tetapi juga menjadi jalan keberkahan dan penguat solidaritas sosial bagi seluruh masyarakat.

Jayapura (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp8 triliun untuk mendukung percepatan pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia.

Menurut Tito, program bedah rumah merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto yang dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui dukungan anggaran dari APBN maupun sumber pendanaan non-APBN.

"Jumlah rumah yang akan dibedah di seluruh daerah di Indonesia meningkat signifikan dari sekitar 45 ribu unit pada 2025 naik menjadi sekitar 400 ribu unit pada 2026," katanya di Jayapura, Senin.

Dia menjelaskan penentuan daerah penerima bantuan didasarkan pada tingkat persentase rumah tidak layak huni dan masyarakat yang belum memiliki rumah.

"Berdasarkan data pemerintah, persentase tersebut masih tergolong tinggi di wilayah tanah Papua sehingga menjadi salah satu prioritas," ujarnya.

Dia mengatakan kunjungan ke Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura bentuk perhatian pemerintah terhadap Papua, khususnya kawasan perbatasan.

"Dan untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan menyasar 22.379 unit rumah di seluruh tanah papua. Ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan," katanya.

Pelaksanaan rehabilitasi rumah akan dimulai secara serentak pada 24 Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026.

Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menyampaikan Kota Jayapura memperoleh alokasi 499 unit untuk program bedah rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pihaknya menilai Kampung Mosso dipilih sebagai lokasi pelaksanaan simbolis karena berada di kawasan perbatasan, sedangkan pelaksanaan bedah rumah akan dilanjutkan di berbagai wilayah lain di Kota Jayapura maupun di seluruh tanah Papua.

"Di Kampung Mosso terdapat 36 unit rumah yang akan dibedah. Tadi kami juga menyaksikan secara langsung proses tender terbuka kepada toko penyedia bahan bangunan, sehingga penyedia dengan harga terbaik yang akan ditetapkan sebagai pelaksana pengadaan material," katanya.

Dia menambahkan bantuan dari pemerintah pusat penting bagi Pemerintah Kota Jayapura dalam mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memperkuat strategi percepatan Program Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah melalui penambahan dukungan anggaran serta penyusunan basis data wilayah yang lebih terperinci.

Langkah tersebut ditempuh untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengungkapkan pemerintah saat ini menjalankan dua langkah tambahan guna memastikan realisasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan lebih efektif.

"Kami juga ingin menyampaikan dua upaya percepatan tambahan yang sedang dijalankan," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Salah satu langkah yang ditempuh adalah penguatan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program bedah rumah. Menurut Qodari, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengusulkan tambahan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran 2026 untuk mempercepat rehabilitasi rumah tidak layak huni.

"Kementerian PKP mengajukan usulan penambahan 50.000 unit BSPS senilai Rp1,19 triliun, sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk mempercepat peningkatan kualitas RTLH. Usulan ini telah disampaikan Menteri PKP kepada Menteri Keuangan pada 18 Mei 2026," jelasnya.

Selain aspek pembiayaan, pemerintah juga memperdalam pemetaan karakteristik daerah guna memastikan intervensi perumahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Pendekatan tersebut diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran program sekaligus memperkuat efektivitas penggunaan anggaran.

Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian PKP berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik guna membangun basis data yang lebih komprehensif sebagai landasan perencanaan.

Penyempurnaan data dinilai krusial mengingat program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang belum memiliki rumah serta mempercepat perbaikan sekitar 26,9 juta rumah tidak layak huni di berbagai daerah.

Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Pelaksanaannya melibatkan kombinasi pendanaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, hingga partisipasi masyarakat guna memperluas kapasitas pembangunan dan renovasi hunian secara nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus mengejar realisasi Program 3 Juta Rumah di tengah minimnya alokasi fiskal negara. Menariknya, program ini tak hanya dirancang untuk mengentaskan ketimpangan pemilikan rumah semata, melainkan diharapkan turut mengentaskan kawasan kumuh di Ibu Kota.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa jumlah rumah tangga yang saat ini masih tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di area padat penduduk DKI Jakarta dilaporkan mencapai 834.000 rumah tangga.

Dari total angka tersebut, wilayah Jakarta Barat tercatat menyumbang porsi paling masif. Di mana, sebanyak 262.000 rumah tangga yang tinggal di wilayah tersebut menempati tempat tinggal tidak layak huni.

"Paling banyak itu ada di Jakarta Barat, di mana lokasi Jakarta Barat ini ada 262.000 rumah tangga yang rumahnya tidak layak huni," ujar Amalia saat ditemui di Kawasan Tambora, dikutip Rabu (17/6/2026).

Sementara itu, Amalia menambahkan bahwa wilayah Jakarta Timur membuntuti di posisi kedua sebagai kawasan dengan pemukiman padat dan tidak layak terbesar di Jakarta. BPS mencatat, jumlah rumah tangga dengan hunian tidak layak di Jakarta Timur saat ini mencapai kisaran 198.000 rumah tangga.

Tingginya angka RTLH ini berbanding lurus dengan tingginya tingkat ketimpangan atau rasio gini (Gini Ratio) di provinsi dengan roda ekonomi terbesar di Indonesia tersebut.

“Bahwa DKI Jakarta ini tingkat ketimpangannya relatif tinggi, dan jauh lebih tinggi, dari rata-rata nasional. DKI Jakarta Gini Ratio-nya sebagai ukuran ketimpangan adalah 0,441,” tambahnya.

Guna menekan angka ketimpangan dan membenahi kawasan kumuh tersebut, BPS menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh akurasi data program intervensi hunian milik pemerintah. Salah satunya melalui pemberian dukungan data terhadap Program 3 Juta Rumah.

Namun demikian, upaya penanganan kawasan kumuh khususnya di Jakarta masih menghadapi tantangan biaya. Sehingga pelaksanaannya belum dapat dijalankan secara masif.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bahkan menyebut kebutuhan dana penanganan kawasan kumuh tahun depan belum sepenuhnya tertampung dalam pagu indikatif TA 2027.

Menteri PKP, Maruarar Sirait menjelaskan pihaknya baru mendapat alokasi pagu indikatif 2027 sebesar Rp9,913 triliun. Ara membeberkan, pagu indikatif yang ada saat ini belum memperhitungkan kebutuhan anggaran untuk target 2 juta unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah hingga penanganan kawasan kumuh.

Karenanya, Kementerian PKP secara resmi melayangkan usulan penambahan anggaran sebesar Rp96,09 triliun. Sehingga pagu tahun depan dapat memenuhi kebutuhan anggaran program 3 Juta Rumah yang diproyeksikan mencapai Rp106 triliun.

Perinciannya, output prioritas utama akan menyasar program BSPS senilai Rp57,29 triliun untuk menyokong 2 juta unit rumah. Pemerintah menilai program ini menjadi salah satu pilar utama penopang target 3 juta rumah.

Selanjutnya, kementerian mengalokasikan Rp36,94 triliun untuk pembangunan 50.000 unit atau 421 tower rumah susun (rusun). Langkah ini diambil guna merespons tingginya aspirasi kebutuhan hunian vertikal dari berbagai daerah.

Adapun, sisa anggaran akan disebar untuk rumah khusus sebesar Rp8 triliun, penanganan kawasan kumuh dan sanitasi senilai Rp519 miliar di 25 lokasi, serta bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) sebesar Rp155,82 miliar.

“Penanganan kawasan kumuh dan sanitasi sebesar Rp519 miliar untuk 375 hektare ada di 25 lokasi. Dan bantuan PSU sebesar Rp155,82 miliar untuk 10.550 unit,” ujar Ara.

Bertumpu Pada Alokasi BSPS 5.000 Unit

Adapun khusus tahun ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menekankan bakal menangani kawasan kumuh di Jakarta dengan mengandalkan alokasi BSPS yang ditetapkan sebanyak 5.659 unit.

Meski belum mampu mencakup total rumah tangga yang tinggal di RTLH DKI Jakarta, angka tersebut dilaporkan telah meningkat signifikan dari total alokasi awal yang hanya sebanyak 158 unit rumah.

“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tim Balai P3KP Jawa I yang telah bekerja dengan baik. Sehingga, program ini dapat berjalan dan memberikan manfaat nyata,” imbuhnya.

Adapun, menanggapi pernyataan BPS yang menegaskan Jakarta Barat menjadi wilayah dengan kawasan kumuh paling tinggi, alokasi BSPS untuk wilayah tersebut pada tahun ini ditetapkan sebanyak 1.350 unit.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Fitrah Nur menjelaskan bahwa total alokasi BSPS Tahun ANggaran 2026 secara nasional ditetapkan sebanyak 375.200 unit.

Dia menjelaskan, target hingga Juli 2026 dapat tembus 23,84% dari kuota awal atau sekitar 89.000 unit dengan anggaran yang telah digelontorkan mencapai Rp2,04 triliun.

Akan tetapi, pada awal Juni 2026 realisasi penanganan BSPS secara nasional baru mencapai 13,51% dengan nilai anggaran terealisasi Rp1,15 triliun.

“Tapi saya masih optimis kita bisa kejar ini, karena prosesnya semuanya verifikasi. Bulan Oktober 2026 pelaksanaan fisik ditargetkan selesai 100% atau paling telat November 2026,” imbuhnya.

Perlu Upaya Konsolidasi - Koordinasi dengan Pemda

Meskipun pemerintah pede dapat mengentaskan kawasan kumuh dengan program BSPS, sejumlah pakar menilai hal tersebut tidak menyelesaikan masalah secara fundamental.

Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti, Nirwono Joga menjelaskan bahwa perlu adanya upaya konsolidasi lahan oleh pemerintah. Kemudian, penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan dengan pembangunan hunian vertikal.

Hal tersebut dinilai jauh lebih relevan ketimbang hanya menjalankan proses renovasi. Mengingat, area tersebut akan tetap padat penduduk dan bakal menimbulkan sederet persoalan baru ke depan.

“Kalau bicara Jakarta, idealnya dilakukan konsolidasi lahan. Kenapa? Karena kalau lahan yang terbatas akan lebih layak kalau kawasan itu ditata ulang. Karena dengan keterbatasan lahan tadi, hunian vertikal itu daya tampungnya lebih besar,” ujarnya.

Selai itu, penataan ulang kawasan dengan pembangunan hunian vertikal bakal menciptakan kawasan yang lebih sehat dan mudah diakses. Dengan demikian, tingkat kelayakan hidup masyarakat dapat jauh lebih terjamin.

“Kalau rumahnya itu hanya diperbaiki melalui bedah rumah bagus sebenarnya, tapi itu bisa jadi masalah kota dalam jangka panjang. Rumahnya tetap kecil, lingkungannya juga sempit. Kemudian secara teknis kapasitasnya terbatas, karena rumahnya sudah penuh,” tambahnya.

Senada, Pengamat Tata Kota dari Forum Warga Jakarta (Fakta) Azas Tigor Nainggolan menilai pemerintah perlu mendorong upaya konsolidasi lahan masyarakat untuk dibangun hunian vertikal. Hal itu diperlukan demi mengatasi padatnya pemukiman di sejumlah titik di Jakarta.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga didorong untuk dapat lebih aktif menjalin kolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam memetakan penanganan kawasan kumuh di Jakarta.

“Seharusnya kementeriannya itu melakukan koordinasi dengan Pemda setempat, karena yang mengetahui kebutuhan adalah Pemda setempat, yang tau kapasitas adalah Pemda setempat,” tegasnya.

Tigor menekankan, tak hanya Jakarta Barat, sejumlah wilayah di Jakarta Utara hingga Jakarta Timur juga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Di mana, apabila hal ini dikerjakan secara taktis upaya penanganan kawasan kumuh di Jakarta sebenarnya dapat rampung dalam waktu dekat.

Selain itu, Tigor juga menyebut pemerintah perlu mulai gencar melakukan sosialisasi agar minat masyarakat tinggal di hunian vertikal jauh lebih tinggi. Hal ini diperlukan guna memuluskan upaya penanganan tata kota ke depan.

“Kementerian Perumahan Rakyat itu bukan cuma bangun rumah, tapi bagaimana mengedukasi masyarakat supaya mau pindah ke Rusun, nah ini yang belum ada sampai sekarang,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa Jakarta Barat menjadi wilayah dengan konsentrasi rumah tidak layak huni (RTLH) atau kawasan kumuh tertinggi di DKI Jakarta.

Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa jumlah rumah tangga dengan kondisi hunian yang belum memenuhi standar kelayakan di seluruh Jakarta mencapai 834.000.

Dari total angka tersebut, wilayah Jakarta Barat menyumbang porsi paling masif dibandingkan dengan lima kota administrasi lainnya di Jakarta.

"Paling banyak itu ada di Jakarta Barat, di mana lokasi Jakarta Barat ini ada 262.000 rumah tangga yang rumahnya tidak layak huni," ujar Amalia dalam keterangannya, saat ditemui di Kawasan Tambora, dikutip Rabu (17/6/2026).

Sementara itu, Amalia menambahkan bahwa wilayah Jakarta Timur membuntuti di posisi kedua sebagai kawasan dengan pemukiman padat dan tidak layak terbesar di Jakarta. BPS mencatat, jumlah rumah tangga dengan hunian tidak layak di Jakarta Timur saat ini mencapai kisaran 198.000 rumah tangga.

Tingginya angka RTLH ini berbanding lurus dengan tingginya tingkat ketimpangan atau rasio gini (Gini Ratio) di provinsi dengan roda ekonomi terbesar di Indonesia tersebut.

“Bahwa DKI Jakarta ini tingkat ketimpangannya relatif tinggi, dan jauh lebih tinggi, dari rata-rata nasional. DKI Jakarta Gini Ratio-nya sebagai ukuran ketimpangan adalah 0,441,” tambahnya.

Guna menekan angka ketimpangan dan membenahi kawasan kumuh tersebut, BPS menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh akurasi data program intervensi hunian milik pemerintah. Salah satunya melalui pemberian dukungan data terhadap Program 3 Juta Rumah.

"Tugas BPS adalah menyediakan dan mendukung dengan data-data statistik, sehingga nanti kebijakannya menjadi tepat sekali," pungkas Amalia.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Sumedang kini tengah memacu akselerasi perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan data terbaru, tercatat sebanyak 90.174 unit rumah di wilayah tersebut masih membutuhkan intervensi perbaikan secara serius.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumedang, Tuti Ruswati, mengatakan besarnya angka kebutuhan tersebut membutuhkan penguatan koordinasi lintas sektor serta perluasan sumber pemberdayaan, baik dari pemerintah pusat maupun kemitraan strategis lainnya.

"Kabupaten Sumedang masih sangat membutuhkan intervensi dari berbagai sumber pendanaan dan program pembangunan. Dengan kebutuhan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang masih sangat besar, dukungan dari DPR RI serta pemerintah pusat dan provinsi menjadi sangat penting untuk mempercepat peningkatan kualitas hunian masyarakat," ujar Tuti.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPR RI tersebut dibuka langsung oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Suprayitno, serta disaksikan anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey.

Tuti berharap melalui sinergi ini, Pemkab Sumedang mendapatkan peluang akses bantuan yang lebih luas untuk menuntaskan puluhan ribu Rutilahu tersebut. Saat ini, Sumedang baru mendapatkan kuota sebanyak 521 unit melalui program pembangunan 3 juta rumah yang tersebar di berbagai wilayah kabupaten.

"Kami mendapat kuota 521 unit. Untuk proses pembangunannya masih berproses," tambahnya.

Menurut Tuti, pemenuhan hunian layak bukan sekadar urusan infrastruktur, melainkan instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya saing daerah.

"Dukungan tersebut akan menjadi investasi sosial yang sangat berharga dalam mewujudkan masyarakat Sumedang yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing. Setiap warga Sumedang berhak mendapatkan bantuan," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Perumahan dan Kawasan Permukiman Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Vony Febriana Pratiwi, menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk menyelaraskan pemahaman antara pemerintah daerah dan masyarakat mengenai skema kebijakan hunian.

Vony menekankan bahwa fokus utama program ini adalah memastikan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menjangkau akses hunian yang sehat dan layak huni melalui berbagai skema pendanaan yang tersedia.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan pencapaian swasembada papan pada 2045 sebagai pilar strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%.

Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan bahwa visi swasembada papan ini sejalan dengan target yang dibidik Presiden Prabowo Subianto dalam program 3 juta rumah.

Dia mengatakan upaya mencapai swasembada papan telah dirumuskan sejak masa kepemimpinan Soemitro Djojohadikusumo sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) di Kabinet Wilopo-Prawoto.

"Ini adalah kerja panjang yang melibatkan antargenerasi. Satgas Perumahan kini tengah mengorkestrasi strategi besar untuk mempercepat program 3 juta rumah. Fokus kami jelas, memastikan program ini tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah [MBR]," ujar Hashim dalam agenda peluncuran dan bedah buku Indonesia Menuju Swasembada Papan 2045 karya Fahri Hamzah di Menara 2 BTN, Kamis (21/5/2026).

Sejalan dengan hal itu, Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, menyatakan program 3 juta rumah merupakan bagian dari transformasi bangsa berskala kolosal.

Langkah ini diambil untuk merombak struktur sosial dan mengatasi krisis ketimpangan kepemilikan rumah (backlog) yang berkisar 10–12 juta unit. Selain itu, Fahri mengungkap masih terdapat sekitar 20 juta warga yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).

"Swasembada papan adalah harga mati jika kita ingin membangun fondasi sosial dan ekonomi masyarakat yang kuat ke depan," ujar Fahri.

Merespons urgensi tersebut, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN, Nixon LP Napitupulu, memastikan pihaknya siap mengawal cetak biru menuju target besar tersebut.

Nixon mengatakan bahwa BBTN juga tengah merumuskan strategi inklusif agar pembiayaan hunian bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di sektor formal maupun informal.

"Kami menyusun peta jalan strategis ini agar tidak ada masyarakat yang tertinggal. Sinergi antara Satgas Perumahan, kementerian, dan BTN akan menjadi kunci utama mewujudkan Swasembada Papan 2045," terang Nixon.

Salah satu solusi yang ditawarkan BBTN yakni skema pembiayaan murah dengan tenor jangka panjang mulai dari 20, 30, hingga 40 tahun untuk menjaga keterjangkauan MBR.

Pasalnya, tambah Nixon, tantangan terbesar industri saat ini adalah menggali sumber pendanaan jangka panjang yang murah agar cicilan rumah tidak mencekik kantong rakyat.

“Definisi murah ini bisa macam-macam. Namun bagi kami (BTN), indikator utamanya adalah keterjangkauan. Di situlah challenge-nya, bagaimana merumuskan instrumen pembiayaan yang pas agar cicilan rumah tidak mencekik kantong rakyat," kata Nixon.

NTT - Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Komjen Pol. Makhruzi Rahman meninjau langsung kondisi rumah warga penerima Program Bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah perbatasan. Kunjungan ini untuk memastikan program tersebut benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Dalam peninjauan tersebut, Komjen Pol. Makhruzi mendatangi rumah milik Yulian Hani, warga Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berada di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Yulian tinggal bersama suami dan satu anaknya di hunian dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Rumah tersebut belum memiliki dinding permanen, pintu, maupun jendela. Untuk beristirahat, Yulian dan keluarganya hanya beralaskan tempat tidur kayu sederhana dan tikar, sementara bagian atap rumah masih menggunakan dahan pepohonan yang minim perlindungan dari cuaca.

Komjen Pol. Makhruzi menegaskan kehadirannya di lapangan merupakan bentuk komitmen BNPP RI dalam mengawal pelaksanaan program peningkatan kualitas RTLH, khususnya di wilayah perbatasan. Menurut dia, verifikasi faktual menjadi langkah penting agar penerima bantuan tidak salah sasaran.

“Kami ingin memastikan sendiri kondisi rumah warga yang diusulkan. Dari hasil peninjauan, rumah ini memang memenuhi kriteria dan layak untuk dilakukan perbaikan secara menyeluruh,” ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Lihat video: Potret Pedih Pendidikan RI, Guru Honorer di NTT Digaji Rp150 Ribu per Bulan



Dia menambahkan, program 15.000 RTLH merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perbatasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Pemerintah, kata dia, berupaya agar program tersebut dapat segera direalisasikan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, Yulian Hani mengungkapkan rasa syukur atas perhatian pemerintah yang datang langsung melihat kondisi tempat tinggalnya. Dengan mata pencaharian sebagai petani sayur kecil-kecilan bersama suami, ia mengaku kerap kesulitan melindungi keluarganya dari hujan dan cuaca ekstrem dalam kondisi hunian yang terbatas.

“Saya senang dan berterima kasih atas kedatangan Bapak. Mudah-mudahan rumah kami bisa segera diperbaiki,” tuturnya.

Dalam kunjungan tersebut, Sekretaris BNPP RI turut didampingi oleh Bupati Belu Willybrodus Lay, Kelompok Ahli BNPP RI Nur Kholis, Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara BNPP RI Siti Metrianda Akuan, serta Kepala PLBN Motaain Maria Fatima Rika.

Sebagai informasi, program bantuan Peningkatan Kualitas 15.000 RTLH di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini telah diluncurkan secara nasional pada April 2026 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) selaku Kepala BNPP RI bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kepala Badan Pusat Statistik.

Melalui peninjauan langsung ke rumah warga di kawasan perbatasan negara, BNPP RI menegaskan bahwa program peningkatan kualitas RTLH diharapkan tidak hanya menyediakan hunian yang layak, tetapi juga memperkuat rasa aman, martabat, dan optimisme warga perbatasan sebagai garda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bisnis.com, SEMARANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) kembali menjalankan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2026. Program RTLH yang telah berjalan sejak 2017 ini hadir sebagai upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Dilansir dari laman Pemkot Depok, Senin (11/5/2026), Kepala Disrumkim Kota Depok Adnan Mahyudin mengatakan bahwa tidak semua pengajuan RTLH akan secara otomatis disetujui. Untuk mendapatkan bantuan RTLH, calon penerima manfaat harus memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, akan ada proses verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim teknis.

“Sebelum bantuan diberikan, kami lakukan verifikasi untuk melihat tingkat kerusakan serta legalitas rumah calon penerima manfaat,” jelas Adnan, dikutip Senin (11/05/2026).

Lebih lanjut, Adnan mengungkap bahwa pada tahun 2026 telah ada sekitar 787 unit pengajuan bantuan RTLH. Namun, jumlah tersebut masih bisa berubah sesuai dengan hasil verifikasi lapangan. Terkait nilai bantuan, Adnan menyebut bahwa nilai yang diberikan masih sama seperti tahun sebelumnya.

“Nilai bantuan yang diberikan masih sama seperti tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp23 juta per unit, dengan rincian Rp20 juta untuk material bangunan dan Rp3 juta untuk upah tenaga kerja,” tambahnya.

Dengan hadirnya bantuan RTLH, Adnan berharap agar program ini dapat disalurkan secara tepat sasaran, serta mampu membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Mengenai kriteria sendiri, Pemkot Depok telah menetapkan sebanyak sembilan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon penerima manfaat.

Simak 9 Kriteria Penerima Bantuan renovasi rumah atau RTLH

1. Berasal dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

2. Rumah mengalami kerusakan, namun tidak dalam kondisi rusak total

3. Lokasi rumah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

4. Tanah dan bangunan milik sendiri serta merupakan rumah pertama

5. Tidak sedang dalam sengketa dengan pihak manapun

6. Tidak diperjualbelikan dalam jangka waktu tiga tahun sejak bantuan diterima

7. Belum pernah menerima bantuan RTLH dalam jangka waktu tiga tahun terakhir

8. Kerusakan rumah bukan akibat bencana alam

9. Bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana bantuan

Bisnis.com, PADANG — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 8.000 unit senilai Rp160 miliar untuk Provinsi Sumatra Barat pada 2026, dengan Bank Nagari ditunjuk sebagai bank penyalur.

Setiap penerima bantuan mendapat dana Rp20 juta per unit, dengan rincian Rp17,5 juta untuk bahan bangunan dan sisanya untuk upah kerja. Dana untuk pembelian material akan ditransfer langsung ke rekening toko bangunan, sementara upah tukang dapat dicairkan tunai oleh penerima sesuai ketentuan.

Direktur Keuangan Bank Nagari Roni Edrian mengatakan program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir di 19 kabupaten dan kota di Sumbar.

"Kami memandang bahwa program ini tidak hanya sekadar penyaluran dana bantuan, namun memiliki dampak sosial yang sangat besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat nilai gotong royong di tengah masyarakat," katanya, dikutip dari siaran pers, Minggu (10/5/2026).

Untuk menjamin transparansi, Bank Nagari membuka rekening tabungan khusus bagi setiap penerima bantuan BSPS. Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Sumatera III Arifay Saini menegaskan penyaluran harus bebas dari penyimpangan.

"Penyaluran BSPS harus zero penyimpangan. Bantuan harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang tepat sasaran," sebutnya.

Di tingkat kabupaten, Solok Selatan mendapat alokasi 264 unit dari 500 unit yang diajukan. Plt. Kepala Dinas Perkim LH-Hub Solok Selatan Alvino Sendra mengatakan rumah penerima bantuan merupakan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tersebar di tujuh kecamatan.

"Rumah yang mendapatkan bantuan ini merupakan rumah yang tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di tujuh kecamatan," katanya.

Alvino menambahkan 236 unit yang belum mendapat alokasi telah diajukan kembali untuk tahap berikutnya.

"Sisanya sudah diajukan kembali ke pusat untuk mendapatkan bantuan kembali pada tahap berikutnya, sebanyak 236 unit rumah lagi," ujarnya.

Seluruh rumah penerima bantuan telah melalui proses verifikasi lapangan oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan dan mendapat sosialisasi rencana pekerjaan. Pengerjaan ditargetkan selesai dalam empat bulan, bergantung kondisi lapangan.

Solok Selatan juga mengajukan 500 unit tambahan ke Pemerintah Provinsi Sumbar atas arahan Gubernur, sehingga total target bantuan perumahan di kabupaten tersebut pada 2026 mencapai 1.000 unit.

SOROLANGUN - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-128 Kodim 0420/Sarko tak sekadar membangun infrastruktur di pedesaan. Di Desa Seko Besar, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, program tersebut juga menghadirkan harapan baru bagi warga kurang mampu yang selama ini tinggal di rumah tak layak huni.

Di tengah aktivitas pembangunan jalan sepanjang 4,7 kilometer, pembuatan sumur bor, hingga renovasi rumah ibadah, perhatian warga tertuju pada pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH). Sejumlah anggota Satgas TMMD bersama masyarakat terlihat bergotong royong memasang atap dan memperbaiki rumah warga.

Program RTLH itu menjadi salah satu fokus utama TMMD tahun ini sekaligus mendukung program gentengisasi yang diusung Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran personel TNI di desa tersebut tak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga mempererat hubungan antara aparat dan masyarakat.

Dansatgas TMMD ke-128 Kodim 0420/Sarko, Yakhya Wisnu Arianto, mengatakan pemasangan atap menjadi tahapan penting agar rumah warga menjadi lebih aman dan nyaman ditempati.

"Melalui program TMMD ini, kami berharap rumah warga Desa Seko Besar yang mendapat program pembangunan RTLH sebanyak lima rumah menjadi lebih layak huni dan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarganya," ujarnya, Sabtu (9/5/2026).

Kebahagiaan program tersebut dirasakan langsung oleh warga penerima bantuan. Salah satunya Kiki yang mengaku terharu melihat rumahnya kini berubah menjadi lebih baik.

"Saya seperti bermimpi rumah saya ini jadi bagus. Terima kasih bapak TNI, berkat bapak-bapak TNI rumah saya jadi layak huni," kata Kiki dengan mata berkaca-kaca.

TMMD ke-128 menjadi bukti sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa. Selain menyasar pembangunan fisik, program tersebut juga membawa semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang dirasakan langsung masyarakat di pelosok Jambi.