REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satu unit bus listrik TransJakarta berpotensi menghemat subsidi bahan bakar minyak (BBM) pemerintah hingga Rp302 juta per tahun. Jika dihitung dengan sejumlah aspek lainnya, penghematan biaya selama operasional 5,5 tahun per unit bisa menyentuh Rp3,9 miliar, atau seharga satu unit bus listrik 12 meter.

Angka tersebut dihitung berdasarkan selisih harga solar subsidi dan harga BBM komersial serta efisiensi operasional bus listrik dibandingkan bus berbahan bakar minyak (ICE).

"Memang harga bus listrik itu bisa dua kali lipat lebih mahal dibandingkan harga bus ICE, tapi kenaikan harga itu kita imbangi dengan adanya biaya energi yang empat kali lebih murah dibandingkan ICE, termasuk biaya perawatannya pun dua kali lebih murah," kata Spesialis Utama Transformasi dan Manajemen Perubahan TransJakarta Gatot Indra Koswara pada Focus Group Discussion (FGD) bersama Inisiatif Strategis Transportasi (Instran) dan PT Kalista Nusa Armada di Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Gatot menjelaskan, perhitungan tersebut menggunakan asumsi harga solar subsidi sebesar Rp6.800 per liter, sementara harga BBM komersial (Dexlite) mencapai sekitar Rp14.500 per liter.

Dengan selisih sekitar Rp7.700 per liter, Gatot menjelaskan satu unit bus ICE TransJakarta yang biasanya menempuh jarak 78.475 kilometer per tahun dengan efisiensi 2 kilometer per liter membutuhkan sekitar 39.238 liter solar per tahun. Dari kebutuhan tersebut, potensi subsidi yang dapat ditekan mencapai sekitar Rp302 juta per unit tiap tahun.

"Kalau kita konversikan selisih antara harga biaya subsidi dengan biaya solar non-subsidi Dexlite, itu kurang lebih satu tahunnya Rp302 juta per satu unit subsidi pemerintah yang harus dikeluarkan untuk mensubsidi solar untuk angkutan umum ataupun angkutan barang," kata Gatot.

Selain penghematan di tingkat pemerintah pusat, TransJakarta juga mencatat potensi efisiensi biaya di tingkat Pemerintah Provinsi.

Dari sisi energi, biaya operasional bus ICE tercatat sekitar Rp3.400 per kilometer, sedangkan bus listrik sekitar Rp800 per kilometer berdasarkan harga listrik Rp731 per kWh dan efisiensi energi masing-masing kendaraan. Selisih tersebut menghasilkan penghematan sekitar Rp204 juta per unit per tahun, menurut Gatot.

Dari sisi perawatan, bus ICE disebut membutuhkan biaya sekitar Rp5.400 per kilometer, sementara bus listrik sekitar Rp2.600 per kilometer. Perbedaan ini memberikan tambahan penghematan sekitar Rp219,7 juta per unit per tahun.

Jika seluruh komponen penghematan tersebut dijumlahkan, yakni subsidi BBM, biaya energi, dan biaya perawatan, Transjakarta memperkirakan total efisiensi mencapai nilai yang signifikan dalam jangka panjang.

Dalam periode sekitar 5,5 tahun, akumulasi penghematan disebut dapat mencapai sekitar Rp3,99 miliar per unit, atau setara dengan harga satu unit bus listrik 12 meter saat ini.

"Kalau kita bicara ada biaya penghematan perawatan, ada penghematan energinya, sebenarnya kalau kita kumpulkan itu menjadi satu, kalau kita kali 5,5 tahun, itu mendapatkan (penghematan) biaya kurang lebih Rp3,9 miliar, atau kalau saat ini hampir seharga satu bus listrik 12 meter," jelas Gatot.

Gatot menegaskan, meskipun investasi awal bus listrik masih sekitar dua kali lebih mahal dibandingkan bus diesel, penghematan dari sisi operasional dan subsidi energi dinilai dapat mengompensasi biaya tersebut.

Selain efisiensi fiskal, penggunaan bus listrik juga disebut memberikan manfaat tambahan berupa penurunan emisi dan peningkatan kualitas udara perkotaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengapresiasi kinerja Transjakarta yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kota Jakarta, dengan nominal mencapai Rp73,8 triliun.

Sampai dengan saat ini, layanan Transjakarta diketahui telah melayani sekitar 1,4 juta penumpang setiap hari.

“Dengan capaian tersebut, TransJakarta telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi sistem transportasi di Jakarta. Bahkan, berdasarkan data Time Out 2025, Jakarta menempati peringkat ke-17 dunia untuk infrastruktur terbaik, dan di Asia berada di posisi kedua setelah Singapura,” ujar Pramono saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-12 PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) di Halte Transjakarta Tosari, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/3).

Menurut dia, investasi pada sektor transportasi melalui Transjakarta juga telah membawa dampak ekonomi yang signifikan.

Dia menyebutkan setiap Rp1 triliun investasi mampu menghasilkan dampak ekonomi sekitar Rp3,2 triliun.

“Momentum ini harus dijaga. Semakin besar TransJakarta, harapan publik pun semakin tinggi,” ujar Pramono.

Lebih lanjut, dia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas layanan seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat, sehingga diperlukan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan disiplin operasional dan keselamatan layanan.

“Kami mendukung penindakan tegas, termasuk pemberian sanksi kepada operator maupun pramudi yang lalai. Saya juga telah meminta Direktur Utama TransJakarta untuk mengambil langkah tegas dalam setiap pelanggaran,” tegas Pramono.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menuturkan dukungan terhadap penguatan layanan transportasi publik diwujudkan melalui alokasi Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp4,8 triliun, atau sekitar 5,99 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Setiap Rp1 triliun PSO memberikan dampak ekonomi sekitar Rp3,2 triliun. Ini merupakan bentuk imbal balik pemerintah kepada masyarakat atas kontribusi pajak, yang kami kembalikan dalam bentuk layanan transportasi publik,” ungkap Khoirudin.

Dia pun menilai transportasi merupakan salah satu komponen pengeluaran terbesar rumah tangga. Oleh karena itu, kehadiran layanan publik yang terjangkau dan berkualitas diharapkan dapat memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan realisasi investasi pada Januari-September 2025 sudah mencapai Rp1.434,3 triliun atau 75,3% dari target sepanjang tahun ini yaitu Rp1.905,6 triliun.

Realisasi investasi selama 9 bulan itu tumbuh 13,7% (yoy) dari capaian 9 bulan tahun 2024. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyebut target yang diberikan kepada kementeriannya terus meningkat setiap tahunnya sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi.

Rosan menyebut capaian pada Januari-September 2025 itu sudah sesuai dengan rencana awal kementeriannya, kendati pada awal tahun muncul tantangan utamanya dari tensi geopolitik.

"Dari Rp1.905,6 triliun telah tercapai 75,3% dari target dan ini benar-benar sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Alhamdulillah, walaupun awal-awal tahun ini tensi meningkat tetapi alhamdulillah mulai mereda, perdamaian negara-negara yang bertikai sudah mulai membaik, jadi ini memberikan atmosfir yang positif," terangnya di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Dari hasil realisasi penanaman modal itu, Rosan mencatat penyerapan tenaga kerja mencapai 1,95 juta orang.

Adapun dari segi porsi asal investasi, penanaman modal dalam negeri (PMDN) lebih besar yakni Rp789,7 triliun atau 55,1% dari total realisasi. Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) lebih rendah yaitu Rp644,6 triliun atau 44,9%.

Kemudian, dari segi sebarannya, investasi terbesar berada di luar Jawa yakni Rp741,8 triliun atau 51,7% dari total realisasi. Sementara itu, penanaman modal di Jawa sebesar Rp692,5 triliun atau 44,9%.

Dari segi sektornya, investasi terbesar berasal dari industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya yakni Rp196,4 triliun. Kemudian, transportasi, gudang dan telekomunikasi Rp163,3 triliun; pertambangan Rp158,1 triliun; jasa lainnya Rp130 triliun; serta perumahan, kawasan industri dan perkantoran Rp105,2 triliun.