REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jumlah investor di Indonesia terus bertambah, namun diikuti fenomena kepemilikan akun investasi ganda di berbagai platform. Kondisi itu membuat portofolio aset investor cenderung tersebar dan tidak terpantau secara menyeluruh.

PT Bank Jago Tbk mencatat, jumlah investor domestik saat ini mencapai sekitar 20 juta single investor identification (SID). Sementara itu, total rekening investasi telah mencapai 29 juta, yang menunjukkan adanya jutaan investor yang memiliki lebih dari satu akun.

Head of Digital Lending Business Bank Jago Irene Santoso mengatakan, tren tersebut mencerminkan perilaku investor yang memanfaatkan berbagai platform investasi sekaligus. "Banyak pengguna memiliki akun di beberapa platform, sehingga portofolionya tersebar dan sulit dipantau secara utuh," ujar Irene di Jakarta dikutip Senin (20/4/2026).

Menurut Irene, torehan itu dapat menyulitkan investor dalam memahami total aset atau nilai kekayaan yang dimiliki, terutama bagi investor ritel. Di sisi lain, minat investasi masyarakat terus meningkat. Hingga akhir 2025, jumlah pengguna Aplikasi Jago yang terhubung dengan platform investasi mitra seperti Bibit dan Stockbit tumbuh 38,2 persen secara tahunan.

Dari sisi instrumen, sambung dia, reksadana masih menjadi pilihan utama dengan porsi 44 persen, disusul saham sebesar 42 persen dan obligasi 14 persen. Peningkatan minat terhadap saham juga tercermin dari pembukaan rekening dana nasabah (RDN) yang meningkat lebih dari dua kali lipat sepanjang 2025.

Brand & Strategy Lead Bank Jago Aprilia Safitri, menilai pengelolaan investasi tidak hanya soal memilih instrumen, tetapi juga memahami tujuan keuangan dan profil risiko masing-masing. "Setiap orang memiliki kebutuhan dan profil risiko yang berbeda. Karena itu penting memahami cara menempatkan uang sesuai tujuan dan kondisi masing-masing," ujarnya.

Seiring meningkatnya jumlah investor, menurut Aprilia, kebutuhan terkait kemudahan pemantauan dan integrasi data portofolio menjadi semakin penting dalam ekosistem keuangan digital.

Jakarta (ANTARA) - PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia (MASI) menilai agenda reformasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), akan mendorong penguatan keamanan investor ritel dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia.

Head of Retail Business Support Mirae Asset Prisa Ngadianto mengatakan ketentuan-ketentuan terbaru yang ditetapkan oleh otoritas layaknya untuk diikuti, karena akan berdampak positif bagi pasar modal Indonesia.

“So far sih rasanya masih aman, kita ngikutin aja aturan-aturan baru yang ada. Tapi itu bagus, bukan justru menghambat atau apa, justru nasabah ritel lebih secure (aman) lah ya,” ujar Prisa dalam Media Luncheon Mirae Asset di Jakarta, Selasa.

Prisa menjelaskan, agenda reformasi pasar modal Indonesia seperti pengungkapan informasi kepemilikan saham perusahaan tercatat di atas 1 persen akan positif untuk investor ritel karena akan memberikan informasi secara lebih rinci.

"Kalau di Mirae itu banyaknya kan (investor) ritel ya, itu sebenarnya bagus untuk ritel. Jadi, sebenarnya itu juga yang bikin nasabah kita juga lumayan tenang lah," ujar Prisa.

Ia melanjutkan, agenda reformasi pasar modal Indonesia merupakan upaya perbaikan positif yang dilakukan oleh otoritas, yang mana beberapa negara juga telah mengimplementasikan terlebih dahulu seperti India dan Hong Kong.

Seiring dengan itu, pihaknya siap belajar dari implementasi reformasi pasar modal di luar negeri untuk disesuaikan dengan Indonesia mengingat Mirae juga beroperasi di negara-negara tersebut.

"Jadi, kurang lebih kita langsung nanya lah ketika ada kebijakan. Di sana gimana sih dulu? Perubahannya gimana, segala macam. Kita belajar dari mereka. Kita juga ikutin lah apa yang regulator kasih," ujar Prisa.

Bahkan, menurutnya, reformasi pasar modal akan mendorong bisnis Mirae di Indonesia menjadi semakin baik ke depan, karena investor ritel/ nasabah yang ada di Mirae akan merasa lebih tenang dalam menginvestasikan dana mereka.

"Kalau sebenarnya melihat dari sisi retail customer ya, terutama saya gitu ya, itu sih sangat mendorong membantu bisnis kami sih. Untuk biar nasabah itu lebih tenang lagi di market," ujar Prisa.

Sebagaimana diketahui, OJK bersama BEI dan KSEI telah menyelesaikan empat agenda reformasi penguatan transparansi pasar modal Indonesia.

Keempat agenda tersebut, diantaranya, pertama, otoritas telah menyelesaikan penyediaan data kepemilikan saham di atas 1 persen secara bulanan untuk setiap emiten, yang diselesaikan pada 3 Maret 2026.

Kedua, otoritas telah meningkatkan granularity klasifikasi investor dari sebelumnya 9 kategori menjadi total 39 kategori, yang telah ditetapkan pada 31 Maret 2026.

Ketiga, otoritas telah mengimplementasikan high shareholding concentration pada 2 April 2026, sehingga investor dapat mengetahui saham dengan konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi atau likuiditas yang terbatas.

Keempat, otoritas telah meningkatkan batas minimum free float saham emiten dari sebelumnya 7,5 persen menjadi 15 persen pada 31 Maret 2026.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Investor asing berkontribusi kira-kira 30 persen terhadap transaksi harian dan selebihnya adalah institusi domestik kita

Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kontribusi investor ritel mencapai 52 persen dari total rata-rata nilai transaksi harian pasar modal sepanjang 2026 hingga saat ini (year to date/ytd), dengan nilai perdagangan ritel sekitar Rp16 triliun per hari.

“(Investor) asing berkontribusi kira-kira 30 persen (terhadap transaksi harian) dan selebihnya adalah institusi domestik kita,” kata Pjs. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik dalam acara Economic Outlook 2026 di Jakarta, Kamis.

Pada 2026 hingga saat ini, catat Jeffrey, total rata-rata nilai transaksi harian di bursa mencapai sekitar Rp32 triliun per hari. Adapun sepanjang 2025, rata-ratanya tercatat sebesar Rp18,1 triliun per hari.

Sejalan dengan peningkatan aktivitas tersebut, Jeffrey menyebutkan jumlah investor ritel per 11 Februari 2026 mencapai 21,3 juta.

Sejak awal tahun hingga 11 Februari 2026, terdapat penambahan sebanyak 1,3 juta investor baru. Adapun pada 2025, total penambahan investor tercatat sebanyak 5,4 juta.

Terkait rencana penyesuaian ketentuan free float menjadi minimal 15 persen, BEI menyadari adanya kekhawatiran terkait potensi tekanan dari sisi pasokan (supply) saham di pasar.

Oleh sebab itu, ujar Jeffrey, pihaknya menyatakan telah mengkaji berbagai dampak yang mungkin timbul agar implementasinya tetap terkelola dengan baik.

Dari total 956 perusahaan tercatat di bursa, sebanyak 268 emiten saat ini masih memiliki free float di bawah 15 persen. Namun jika difokuskan pada 49 perusahaan di antaranya, Jeffrey mengatakan kelompok ini telah mewakili sekitar 90 persen kapitalisasi pasar dari keseluruhan emiten yang belum memenuhi batas tersebut.

“Bagaimana 49 perusahaan ini bisa kita atur dengan baik supaya pasar kita tetap imbang. Oleh karena itu, kami menyediakan hot desk untuk perusahaan-perusahaan tercatat bisa berdiskusi dengan kami bagaimana timing-nya disesuaikan dengan kondisi pasar supaya mereka bisa menambahkan float di pasar tetapi tidak akan mengganggu kestabilan pasar,” jelas dia.

Di sisi lain, BEI juga memperhitungkan potensi permintaan (demand) yang dinilai terus meningkat. Pertumbuhan jumlah investor ritel yang signifikan disertai kenaikan aset investor ritel menjadi salah satu penopang permintaan di pasar.

Selain itu, dukungan pemerintah yang memberikan ruang lebih besar bagi institusi domestik untuk berinvestasi di pasar modal hingga 20 persen juga dinilai menjadi sumber permintaan tambahan.

Jeffrey juga menyatakan BEI terus berupaya menjaga kepercayaan investor asing sekaligus mendorong masuknya aliran dana baru dari luar negeri.

“Hari ini kita sama-sama bekerja keras untuk memastikan tidak hanya investor asing tetap ada di sini, tetapi bagaimana supaya lebih banyak lagi investor asing datang. Itu juga adalah potensi demand kita,” kata dia.

Jeffrey pun menegaskan akan terus memantau respons pasar terhadap berbagai kebijakan tersebut guna memastikan proses pembentukan harga (price discovery) berjalan efisien.

Upaya ini dilakukan agar integritas dan transparansi pasar tetap terjaga, sekaligus memastikan mekanisme perdagangan berlangsung secara teratur, wajar dan efisien.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026