Harus dilihat bagaimana regulator, kemudian stock exchange, OJK sangat serius menyikapi hal ini dan kami ingin mengedepankan keterbukaan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menegaskan regulator serius merespons peringatan MSCI mengenai risiko penurunan status pasar modal Indonesia menjadi frontier markets jika reformasi yang diminta investor global tidak menunjukkan kemajuan.

“Harus dilihat bagaimana regulator, kemudian stock exchange, OJK sangat serius menyikapi hal ini dan kami ingin mengedepankan keterbukaan,” kata Friderica menjawab pertanyaan media usai menghadiri acara Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa.

Friderica mengatakan seluruh perhatian (concern) yang disampaikan MSCI telah ditindaklanjuti. Regulator juga telah bertemu langsung dengan MSCI di New York sekitar dua bulan lalu untuk membahas berbagai masukan, termasuk kekhawatiran investor global terhadap pasar modal Indonesia.

Ia menjelaskan salah satu langkah yang telah dilakukan yakni meningkatkan keterbukaan informasi kepemilikan saham. Ambang batas pengungkapan identitas pemegang saham diturunkan dari kepemilikan di atas 5 persen menjadi di atas 1 persen.

Selain itu, OJK menyebut ketentuan mengenai ultimate beneficial owner (UBO) juga telah disampaikan dan disesuaikan untuk memenuhi perhatian yang diangkat MSCI.

Di sisi likuiditas, OJK mendukung penyesuaian regulasi terkait ketentuan free float dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Pemenuhan ketentuan tersebut, ujar Friderica, dilakukan secara bertahap.

“Itu semua sudah kita lakukan dan mereka (MSCI) saat ini punya concern yang tentu saja beberapa hal akan kita tidak lanjuti sebagaimana yang mereka sampaikan terkait informasi dalam bahasa Inggris dan lain-lain,” kata Friderica.

Untuk memastikan komunikasi berjalan efektif, OJK juga telah meminta Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) menggelar technical meeting secara rutin dengan MSCI guna membahas dan menyelesaikan seluruh perhatian yang masih menjadi catatan.

Selain itu, OJK menegaskan akan memperkuat penegakan hukum (enforcement) di pasar modal. Regulator akan menindak tegas setiap pelanggaran, menjatuhkan sanksi kepada pihak yang tidak memenuhi ketentuan, hingga melakukan delisting apabila diperlukan.

Adapun pada Selasa (23/6) waktu Amerika Serikat (AS) atau Rabu (24/6) WIB, penyedia indeks global MSCI telah merilis hasil tinjauan klasifikasi pasar 2026.

MSCI mengakui reformasi transparansi yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pengakuan tersebut mencakup peningkatan pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, pengenalan kerangka kerja High Shareholders Concentration (HSC), serta peta jalan untuk meningkatkan persyaratan free float minimum menjadi 15 persen.

“Meskipun pengumuman ini merupakan langkah ke arah yang benar, yang penting bagi investor institusional internasional adalah implementasi yang konsisten dan efek berkelanjutan dari langkah-langkah ini di seluruh pasar,” tulis MSCI.

Di sisi lain, MSCI menyatakan akan terus menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas berkelanjutan pasar modal Indonesia, dalam konteks penentuan free float dan penilaian kelayakan investasi yang lebih luas, yang akan tetap diawasi hingga Tinjauan Indeks MSCI November 2026.

“Jika kemajuan yang memadai tidak terlihat pada saat Tinjauan Indeks MSCI November 2026, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi untuk perlakuan yang tepat bagi pasar Indonesia, yang berpotensi mencakup konsultasi tentang reklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Markets,” tulis MSCI.

Pada 19 Juni 2026, MSCI juga telah merilis laporan Global Market Accessibility Review 2026.

Secara singkat, dari lima segmen Market Accessibility yang terdiri dari 18 Measurement (kriteria), hasil asesmen penilaian MSCI masih sama, kecuali hanya saru kriteria yaitu Information Flow di segmen Market Infrastructure.

Rinciannya, di antaranya 10 dari 18 kriteria dinilai “++” (double plus, yang merupakan kriteria tertinggi) yang menunjukkan sudah sesuai dengan best practice global dan tidak ada isu, kemudian 6 kriteria masih dinilai “+” (single plus) yang diharapkan terus ada improvement.

Sementara itu, pada kriteria Information Flow dan Foreign Exchange Market Liberalization Level dinilai “-“ (negatif), yang menunjukkan adanya concern untuk ada improvement.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan bakal terus melakukan perbaikan lewat reformasi pasar modal untuk mengembalikan kepercayaan investor global.

Berdasarkan data BEI per 26 Juni 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 31,81% secara year-to-date ke level 5.896,13. Adapun, keruntuhan IHSG disebabkan oleh dana asing yang keluar (foreign capital outflow) dengan nilai jumbo mencapai Rp71,68 triliun.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik pun mengakui daya investor domestik saat ini belum mampu menyeimbangi aksi jual bersih atau net sell investor asing tersebut. Kendati saat ini investor domestik sudah mendominasi nilai transaksi di pasar saham sebesar 64%.

"Oleh karena itu reformasi yang kita lakukan saat ini adalah untuk menumbuhkan kembali confidence dari investor global untuk kembali masuk ke Indonesia. Itu yang harus kita lakukan," ujar Jeffrey saat ditemui di Gedung BEI Jakarta, Senin (29/6/2026).

Adapun, jajaran direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan target jangka panjang dengan membidik rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) menjadi Rp31 triliun pada 2030 dari level Rp18,1 triliun pada 2025. Kapitalisasi pasar juga ditargetkan membesar menjadi Rp30.000 triliun, dari posisi 2025 di level Rp15.849 triliun.

Dengan demikian, BEI berharap investor asing bersama-sama dengan investor institusi domestik, serta didukung oleh investor ritel akan secara bersama-sama mendorong pendalaman pasar modal Tanah Air.

Dari sisi suplai, Jeffrey menjelaskan perusahaan-perusahaan berkapitalisasi pasar besar dalam jumlah yang banyak akan menjadi suplai yang berkualitas. Sedangkan dari sisi demand, jumlah investor ritel Indonesia yang terus meningkat menurutnya menjadi modal yang penting. BEI juga berupaya menarik lebih banyak partisipasi investor institusi domestik.

"Dan apa yang sedang kita lakukan tentu untuk menarik lebih banyak lagi investor asing. Dari situ pasar kita akan semakin dalam, dan kita berharap kontribusinya terhadap perekonomian akan lebih nyata," tegasnya.

Selain kapitalisasi pasar dan RNTH, jajaran direksi BEI 2026-2030 juga mengincar target perusahaan tercatat menjadi lebih dari 1.100 perusahaan pada 2030, dengan jumlah investor pasar modal mencapai 35 juta serta rasio market cap terhadap PDB nasional di atas 83%.

Adapun, realisasi kapitalisasi pasar pada 2025 masih berada di angka Rp15.849 triliun dengan RNTH saham di level Rp18,1 triliun. Sementara itu, jumlah perusahaan tercatat per akhir 2025 sebanyak 956, dengan jumlah investor pasar modal mencapai 20,3 juta. Rasio market cap per akhir 2025 mencapai angka 66,5% dari PDB nasional.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Jajaran direksi anyar PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan 1.100 perusahaan tercatat lewat aksi penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) hingga akhir masa jabatan pada 2030.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik, menerangkan target tersebut sebagai salah satu langkah menjadikan BEI masuk dalam jajaran 10 bursa terbesar di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar dan/atau nilai transaksi.

”Target IPO tadi kami sampaikan di atas 1100 perusahaan di tahun 2030. Nanti kami akan sampaikan breakdown-nya tahun ke tahun, tapi untuk hari ini yang kami sampaikan adalah targetnya di atas 1.100 perusahaan tercatat,” kata Jeffrey saat ditemui awak media selepas RUPST BEI, Senin (29/6/2026).

Adapun hingga saat ini, jumlah perusahaan tercatat di BEI telah mencapai 957 emiten. Sementara itu, sebanyak 6 emiten lainnya tengah mengantre untuk melantai di Bursa pada Juli mendatang.

Jeffrey menerangkan, upaya reformasi pasar modal yang telah dijalankan BEI dan OJK belakangan, bakal mendorong penyerapan saham yang lebih optimal dari investor global, sehingga penyerapan terhadap saham baru tidak seutuhnya dibebankan kepada investor domestik.

”Oleh karena itu, reformasi yang kami lakukan saat ini adalah untuk menumbuhkan kembali kepercayaan investor global untuk kembali masuk ke Indonesia, sehingga nanti investor asing bersama-sama investor institusi domestik, dan didukung oleh investor ritel kita akan sama-sama menimbulkan dinamika yang sehat di pasar kita,” katanya.

Selain itu, Jeffrey menerangkan selama periode jabatan, pihaknya berupaya mendorong BEI masuk dalam jajaran bursa terbesar di dunia. Upaya pendalaman pasar disebut akan dilakukan secara konsisten.

Selain itu, BEI juga menargetkan kapitalisasi pasar Rp30.000 triliun pada 2030, sehingga mampu mendorong pertumbuhan pasar yang lebih signifikan.

”Bagaimana ke depan akan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi besar dan dalam jumlah yang cukup dan memadai itu ada di bursa kita, sehingga kapitalisasi pasar tumbuh, investor tumbuh, dan pasar kita akan bisa menjadi salah satu yang terbesar di dunia,” tutup Jeffrey.

Adapun, realisasi kapitalisasi pasar pada 2025 masih berada di angka Rp15.849 triliun dengan RNTH saham di level Rp18,1 triliun. Sementara itu, jumlah perusahaan tercatat per akhir 2025 sebanyak 957, dengan jumlah investor pasar modal mencapai 20,3 juta. Rasio market cap per akhir 2025 mencapai angka 66,5% dari PDB nasional.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Reli pasar saham Indonesia pada semester II/2026 diperkirakan belum sepenuhnya ditentukan oleh kinerja emiten maupun kondisi makroekonomi domestik. Dua agenda besar penyedia indeks global, MSCI dan FTSE Russell, justru dinilai menjadi katalis utama yang dapat mengembalikan kepercayaan investor asing terhadap pasar modal Tanah Air.

Pasar saham Indonesia menutup semester pertama 2026 dengan tekanan yang cukup dalam. Indeks harga saham gabungan (IHSG) terkoreksi 31,81% sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YtD) ke level 5.896,14 berdasarkan penutupan perdagangan Jumat (26/6/2026). Pada saat yang sama, investor asing membukukan aksi jual bersih (net sell) senilai Rp71,68 triliun.

Memasuki semester kedua, perhatian pelaku pasar kini tertuju pada dua agenda penting yang diyakini akan memengaruhi persepsi investor global terhadap Indonesia.

Agenda pertama adalah MSCI Quarterly Index Review yang dijadwalkan diumumkan pada 12 Agustus 2026 dan mulai berlaku efektif pada 1 September 2026.

Analis KB Valbury Sekuritas Khairunnisa N. Syahfiraputri dan Anggun Rahmadani dalam risetnya yang diterbitkan pada 23 Juni 2026 menilai tinjauan tersebut menjadi evaluasi formal pertama MSCI terhadap pasar modal Indonesia sejak implementasi reformasi melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Hasil evaluasi tersebut dinilai akan menjadi indikator awal apakah berbagai upaya peningkatan transparansi dan pembenahan struktur pasar mulai memperoleh pengakuan dari penyedia indeks global.

Berbeda dengan penyesuaian indeks yang signifikan pada Mei 2026, perubahan konstituen dalam tinjauan MSCI Agustus mendatang diperkirakan relatif terbatas. Hal ini disebabkan masih adanya pembatasan terhadap penambahan saham Indonesia ke dalam indeks serta minimnya perubahan pada peringkat kapitalisasi pasar.

"Namun, perusahaan dengan free float yang tidak memadai, konsentrasi kepemilikan tinggi, atau masalah terkait investabilitas masih berpotensi mengalami penyesuaian, terutama melalui revisi asumsi free float dan bobot dalam indeks," ujar mereka, dikutip Minggu (28/6/2026).

Meski demikian, analis menilai fokus utama pasar kemungkinan bukan lagi pada jumlah saham yang masuk maupun keluar dari indeks MSCI. Investor justru akan mencermati apakah penilaian terbaru MSCI mulai mencerminkan kemajuan reformasi regulasi yang telah dilakukan Indonesia.

Indikasi meningkatnya kepercayaan terhadap transparansi kepemilikan, kualitas free float, serta aksesibilitas pasar dinilai dapat menjadi sinyal awal bahwa berbagai kekhawatiran struktural yang membayangi pasar sejak akhir 2025 mulai mereda.

"Meski demikian, proses normalisasi penuh kemungkinan masih membutuhkan beberapa siklus tinjauan tambahan," ujarnya.

Selain MSCI, agenda penting berikutnya datang dari FTSE Russell Semi-Annual Review yang dijadwalkan berlangsung pada 21 September 2026.

Berbeda dengan tinjauan kuartalan MSCI yang lebih berorientasi pada pemeliharaan indeks secara berkala, evaluasi FTSE Russell dipandang memiliki konsekuensi yang lebih besar karena akan menentukan apakah pembekuan proses rebalancing saham Indonesia yang diberlakukan sejak Februari 2026 mulai dapat dilonggarkan.

Analis memperkirakan evaluasi FTSE akan berfokus pada efektivitas reformasi yang diperkenalkan melalui UU P2SK, terutama terkait transparansi kepemilikan, kualitas free float, dan aksesibilitas pasar.

Titik Pembuktian

September 2026 dinilai menjadi periode krusial bagi pasar modal Indonesia yang sepanjang semester pertama diterpa sentimen negatif.

Dalam rentang Januari hingga September 2026, investor global dinilai masih berada dalam posisi wait and see sembari mengamati efektivitas berbagai reformasi yang dilakukan otoritas pasar modal.

Hasil evaluasi MSCI dan FTSE Russell yang sama-sama rampung pada September diperkirakan menjadi awal proses normalisasi bertahap bagi pasar modal Indonesia.

Kredibilitas dan konsistensi implementasi reformasi akan menjadi faktor utama yang dinilai, terutama kemampuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meningkatkan transparansi kepemilikan serta konsistensi Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam menegakkan standar free float.

KB Valbury Sekuritas menyusun dua skenario terhadap hasil FTSE Russell Semi-Annual Review pada September mendatang.

Pada skenario pertama, FTSE Russell mencabut pembekuan rebalancing dan secara bertahap mengembalikan proses penyesuaian peringkat indeks, revisi free float, serta evaluasi kelayakan saham Indonesia di dalam indeks mereka.

"Hal ini akan menjadi sinyal meningkatnya kepercayaan terhadap reformasi pasar Indonesia dan berpotensi mendukung pemulihan sentimen investor asing, terutama terhadap saham mid-cap berkualitas dan saham dengan likuiditas tinggi," ujar analis.

Sebaliknya, dalam skenario kedua, FTSE Russell mempertahankan sebagian besar pembekuan terhadap saham Indonesia sambil terus mengamati implementasi reformasi pasar modal.

Jika skenario tersebut terjadi, tekanan terhadap pasar diperkirakan masih akan berlangsung secara selektif. Investor diperkirakan tetap memprioritaskan emiten dengan tata kelola lebih baik, transparansi yang tinggi, serta karakteristik investabilitas yang lebih menarik.

"Meskipun proses rerating saham Indonesia kemungkinan berlangsung secara bertahap, dinamika pasar diperkirakan semakin didorong oleh faktor fundamental dan pertimbangan investabilitas, bukan lagi sentimen spekulatif," tandasnya.

Sementara itu, analis BRI Danareksa Sekuritas Erindra Krisnawan dan Wilastita Muthia Sofi menilai menjelang semester kedua, IHSG mulai menunjukkan sejumlah sinyal perbaikan secara taktikal.

Menurut mereka, tekanan jual investor asing terhadap saham-saham berkapitalisasi besar yang sebelumnya terdampak penghapusan dari indeks MSCI mulai mereda dalam beberapa pekan terakhir. Perbaikan juga mulai terlihat pada nilai tukar rupiah yang perlahan menjauhi level psikologis Rp18.000 per dolar AS.

"Kami melihat faktor-faktor tersebut sebagai perbaikan taktikal, karena risiko fiskal, kepastian kebijakan, dan kekhawatiran terkait peringkat sovereign masih belum terselesaikan," ujar analis.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Pasar melalui semester pertama 2026 dengan berbagai tantangan, utamanya dari sentimen yang timbul dari hasil penilaian penyedia indeks global seperti MSCI dan FTSE.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) sejak awal tahun terpangkas 31,81% ke 5.896,14 per penutupan perdagangan Jumat (26/6/2026). Bersamaan dengan koreksi dalam IHSG, pasar juga mencatat net sell asing sebesar Rp71,68 triliun.

Sementara itu, dalam semester kedua 2026 ini, pasar akan menyambut dua agenda besar yang akan memengaruhi kepercayaan dan persepsi investor asing. Pertama, pasar akan menanti MSCI Quarterly Index Review yang dijadwalkan akan diumumkan pada 12 Agustus 2026 dan berlaku efektif pada 1 September 2026.

Analis KB Valbury Sekuritas Khairunnisa N Syahfiraputri dan Anggun Rahmadani dalam risetnya yang terbit 23 Juni 2026 menyatakan bahwa tinjauan ini akan menjadi evaluasi formal pertama MSCI terhadap pasar Indonesia sejak penerapan reformasi penetapan UU P2SK yang baru. Dari hasil tersebut, akan terlihat apakah perbaikan dalam transparansi dan struktur pasar mulai mendapatkan pengakuan dari penyedia indeks global.

Berbeda dengan penyesuaian indeks yang signifikan pada Mei 2026, perubahan konstituen dalam tinjauan MSCI Agustus 2026 nanti diperkirakan relatif terbatas karena masih adanya pembatasan terhadap penambahan saham Indonesia ke indeks, serta tidak adanya perubahan besar dalam peringkat kapitalisasi pasar.

"Namun, perusahaan dengan free float yang tidak memadai, konsentrasi kepemilikan tinggi, atau masalah terkait investabilitas masih berpotensi mengalami penyesuaian, terutama melalui revisi asumsi free float dan bobot dalam indeks," ujar mereka, dikutip Minggu (28/6/2026).

Menilik persepsi investor yang bisa memengaruhi IHSG, analis melihat fokus utama pasar kemungkinan bukan pada jumlah saham yang masuk atau keluar indeks, melainkan apakah penilaian MSCI mulai mencerminkan kemajuan reformasi regulasi Indonesia.

Menurut mereka, indikasi peningkatan kepercayaan terhadap transparansi kepemilikan, kualitas free float, dan aksesibilitas pasar dapat dianggap sebagai sinyal awal bahwa kekhawatiran struktural yang muncul sejak akhir 2025 mulai berkurang secara bertahap.

"Meski demikian, proses normalisasi penuh kemungkinan masih membutuhkan beberapa siklus tinjauan tambahan," ujarnya.

Selain MSCI, agenda besar kedua adalah FTSE Russell Semi-Annual Review yang dijadwalkan pada 21 September 2026. Dibandingkan dengan tinjauan kuartalan MSCI pada Agustus 2026 yang lebih berfokus pada pemeliharaan indeks secara rutin, tinjauan FTSE diperkirakan memiliki arti lebih besar karena akan menentukan apakah pembekuan rebalancing yang diberlakukan sejak Februari 2026 mulai dapat dilonggarkan.

Analis memperkirakan tinjauan FTSE ini nantinya akan berfokus pada efektivitas reformasi yang diperkenalkan melalui UU P2SK, terutama terkait transparansi kepemilikan, kualitas free float, dan aksesibilitas pasar.

Titik Transisi

September 2026 dinilai menjadi titik kritis transisi pasar modal Indonesia yang sejak awal tahun diterpa sentimen negatif. Analis menilai, dalam Januari-September 2026 investor global sedang dalam mode wait and see melihat perkembangan pasar modal Tanah Air.

Hasil tinjauan FTSE dan MSCI yang keduanya rampung di September 2026, diperkirakan akan menjadi awal proses normalisasi bertahap bagi pasar modal Indonesia. Sementara itu, kredibilitas dan konsistensi pelaksanaan reformasi pasar modal, khususnya kemampuan OJK dalam meningkatkan transparansi kepemilikan serta kemampuan BEI dalam menegakkan standar free float yang lebih baik akan menjadi faktor penting yang akan dilihat MSCI maupun FTSE.

KB Valbury Sekuritas membuat dua skenario hasil FTSE Russell Semi-Annual Review September 2026 nanti. Pertama, skenario normalisasi penuh ketika FTSE mencabut pembekuan rebalancing dan secara bertahap mengembalikan proses penyesuaian ulang peringkat indeks, penyesuaian free float, serta evaluasi kelayakan saham Indonesia dalam indeks mereka.

"Hal ini akan menjadi sinyal meningkatnya kepercayaan terhadap reformasi pasar Indonesia dan berpotensi mendukung pemulihan sentimen investor asing, terutama terhadap saham mid-cap berkualitas dan saham dengan likuiditas tinggi," ujar analis.

Sementara dalam skenario kedua, FTSE akan mempertahankan sebagian besar pembekuan saham Indonesia sembari mengamati implementasi reformasi pasar saham. Bila ini terjadi, analis memperkirakan tekanan pasar akan tetap selektif, dengan investor tetap memilih emiten yang menunjukkan tata kelola lebih kuat, transparansi lebih baik, serta karakteristik investabilitas yang lebih menarik.

"Meskipun proses rerating saham Indonesia kemungkinan berlangsung secara bertahap, dinamika pasar diperkirakan semakin didorong oleh faktor fundamental dan pertimbangan investabilitas, bukan lagi sentimen spekulatif," tandasnya.

Sementara itu, analis BRI Danareksa Sekuritas Erindra Krisnawan dan Wilastita Muthia Sofi dalam risetnya mencatat bahwa jelang memasuki semester kedua ini, IHSG telah menunjukkan perbaikan taktikal.

Analis mencatat, aksi jual asing pada saham-saham besar yang terkena penghapusan indeks MSCI telah melambat dalam beberapa pekan terakhir. Indikator positif juga terlihat di nilai tukar rupiah yang perlahan meninggalkan level psikologisnya di Rp18.000 per dolar AS.

"Kami melihat faktor-faktor tersebut sebagai perbaikan taktikal, karena risiko fiskal, kepastian kebijakan, dan kekhawatiran terkait peringkat sovereign masih belum terselesaikan," ujar analis.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi sepanjang perdagangan perdagangan pekan lalu, 22—26 Juni 2026.

IHSG tercatat melemah 4,55% sehingga ditutup pada level 5.896,134 dari posisi 6.177,139 pada pekan lalu. Adapun kapitalisasi pasar BEI juga terkoreksi 4,51% menjadi Rp10.302 triliun dari Rp10.788 triliun pada pekan sebelumnya.

Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan rata-rata frekuensi transaksi harian pekan ini juga mengalami penurunan sebesar 22,95% menjadi 1,73 juta kali transaksi dari 2,24 juta kali transaksi pada pekan lalu.

”Lalu, data rata-rata volume transaksi harian BEI pekan ini mengalami perubahan sebesar 26,01% menjadi 25,18 miliar lembar saham dari 34,03 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya,” ungkap Kautsar dalam keterangan resminya, Sabtu (27/6/2026).

Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian pekan ini mengalami perubahan, yaitu sebesar 29,13% menjadi Rp17,58 triliun dari Rp24,80 triliun pada pekan sebelumnya.

Adapun investor mencatatkan nilai jual bersih atau net sell Rp537,25 miliar pada perdagangan Jumat (26/6/2026) dan sepanjang tahun 2026 mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp71,681 triliun.

Analis menilai koreksi yang terjadi terhadap IHSG kali ini disebut berakar dari penyebab struktural dengan pemulihan yang bergantung pada resolusi kelembagaan, bukan sekedar insentif suku bunga biasa.

Tim riset Henan Sekuritas dan Henan Asset Management menjelaskan setelah pengumuman MSCI Annual Market Classification Review 2026 yang mempertahankan status Indonesia sebagai Emerging Market, menjadi awal dari fase pembuktian reformasi pasar modal berjalan efektif.

Pasalnya peringkat Indonesia menetap dan tidak diturunkan, tetapi status ini masih bergantung pada periode uji coba untuk melihat keseriusan implementasi reformasi, hingga bulan November 2026.

"Sederhananya, Indonesia punya lima bulan untuk menunjukkan bahwa reformasinya nyata dan berjalan, bukan hanya di atas kertas, dengan tenggat waktu hingga bulan November 2026," ujar tim dalam riset tertulisnya dikutip, Jumat (26/6/2026).

Menurut tim riset jika bukti implementasi tidak terlihat, MSCI akan membuka proses formal untuk mempertimbangkan reklasifikasi ke Frontier Market, seperti yang sudah menjadi roadmap yang mereka tulis secara publik.

Secara umum, lanjut tim, pengumuman yang baru ini tidak banyak merubah perspektif terhadap pasar. Walau pengumuman kali ini memberikan beberapa kepastian, seperti tenggat waktu yang jelas serta kriteria yang dipantau.

Namun demikian penambahan periode waktu memperpanjang sikap menggantung yang telah ada dari awal tahun sekaligus memperpanjang kehati-hatian investor.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemulihan pasar modal Indonesia kedepan diperkirakan bergantung pada keberhasilan penyelesaian persoalan struktural, bukan semata-mata didorong faktor eksternal seperti penurunan suku bunga global.

Koreksi yang terjadi terhadap IHSG kali ini disebut berakar dari penyebab struktural dengan pemulihan yang bergantung pada resolusi kelembagaan, bukan sekedar insentif suku bunga biasa.

Tim riset Henan Sekuritas dan Henan Asset Management menjelaskan setelah pengumuman MSCI Annual Market Classification Review 2026 yang mempertahankan status Indonesia sebagai Emerging Market, menjadi awal dari fase pembuktian reformasi pasar modal berjalan efektif.

Pasalnya peringkat Indonesia menetap dan tidak diturunkan, tetapi status ini masih bergantung pada periode uji coba untuk melihat keseriusan implementasi reformasi, hingga bulan November 2026.

"Sederhananya, Indonesia punya lima bulan untuk menunjukkan bahwa reformasinya nyata dan berjalan, bukan hanya di atas kertas, dengan tenggat waktu hingga bulan November 2026," ujar tim dalam riset tertulisnya dikutip, Jumat (26/6/2026).

Menurut tim riset jika bukti implementasi tidak terlihat, MSCI akan membuka proses formal untuk mempertimbangkan reklasifikasi ke Frontier Market, seperti yang sudah menjadi roadmap yang mereka tulis secara publik.

Secara umum, lanjut tim, pengumuman yang baru ini tidak banyak merubah perspektif terhadap pasar. Walau pengumuman kali ini memberikan beberapa kepastian, seperti tenggat waktu yang jelas serta kriteria yang dipantau.

Namun demikian penambahan periode waktu memperpanjang sikap menggantung yang telah ada dari awal tahun sekaligus memperpanjang kehati-hatian investor.

Selama periode Juli hingga Oktober 2026, investor diperkirakan memantau secara ketat berbagai langkah reformasi yang dilakukan regulator, terutama terkait transparansi data kepemilikan saham, peningkatan kualitas free float, serta berbagai upaya memperbaiki aksesibilitas pasar yang selama ini menjadi perhatian investor institusi global.

"Agenda reformasi Indonesia yang akan terus diuji. Apa yang OJK, BEI, dan KSEI lakukan antara sekarang dan Oktober 2026 akan dinilai bukan hanya dari perspektif domestik tapi juga perspektif investor institusi global," lanjut tim.

Lebih jauh menurut tim, di tengah masa probasi tersebut, pelaku pasar diperkirakan akan dibanjiri berbagai informasi dan spekulasi.

Interpretasi yang terlalu ekstrem, baik yang menyebut Indonesia telah sepenuhnya lolos dari ancaman downgrade maupun yang menganggap penurunan status tinggal menunggu waktu dinilai sama-sama kurang tepat karena mengabaikan nuansa keputusan MSCI.

Begitupula dengan fluktuasi harian IHSG yang lebih banyak dipengaruhi sentimen jangka pendek dibanding perubahan fundamental. Sebaliknya, terdapat tiga indikator yang dinilai oleh tim riset yang lebih penting untuk dicermati investor.

Pertama, realisasi implementasi reformasi pasar modal oleh OJK, BEI, dan KSEI dalam beberapa bulan mendatang.

Kedua, stabilitas nilai tukar rupiah. Apabila rupiah mulai bergerak stabil atau menguat secara alami menuju kisaran Rp15.000–Rp16.000 per dolar AS, kondisi tersebut dapat menjadi sinyal meredanya tekanan struktural sekaligus meningkatnya kepercayaan investor asing.

Ketiga, hasil penilaian sovereign rating Indonesia oleh S&P Global Ratings yang dijadwalkan keluar pada Juli 2026. Peringkat tersebut akan menjadi indikator tambahan mengenai persepsi investor global terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Tren outflowdana asing di pasar saham nampaknya agak kontras dengan optimisme sentimen pasar. Hasil Market Classification Review MSCI 2026 telah dirilis, menyatakan Indonesia tetap berada di emerging market (EM). Penyedia indeks global juga mengakui perbaikan transformasi pasar modal Indonesia.

Di hari yang sama perilisan, Rabu (24/6/2026), IHSG justru melemah 03,56% dengan net sell asing sebesar Rp1,17 triliun. Net sell asing terus terjadi sejak penutupan perdagangan 18 Juni 2026.

Sementara dalam MSCI Acessibility Review 2026, pasar modal Indonesia sebenarnya masih cukup unggul dibandingkan dengan negara EM lainnya dari beberapa kriteria penilaian MSCI.

Kondisi kontras juga terpotret dalam horizon data kuartalan. Dalam Januari-Maret 2026, tercatat net sell asing sebesar Rp32,85 triliun. Padahal, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat dalam periode ini fundamental perusahaan tercatat menorehkan kinerja terbaiknya dalam 5 tahun terakhir, yakni 80% dari emiten yang melantai di bursa membukukan laba bersih. Selain itu, emiten-emiten LQ45 mencatat rata-rata pertumbuhan laba bersih sebesar 29,9%.

Sementara itu, saat IHSG mencatat net sell Rp1,17 triliun pada perdagangan Rabu (24/6), sejumlah saham seperti BREN, ANTM, INDF, INCO, UNVR, GGRM, ICBP, AKRA, CUAN, hingga TINS justru menjadi 10 besar emiten dengan nilai net buy tertinggi. Artinya, asing cukup selektif masuk ke Indonesia memilih emiten-emiten tertentu.

Head of Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia Suryanata menjelaskan ada tiga faktor utama yang menjadi perhatian investor asing melihat pasar modal Tanah Air, yaitu stabilitas rupiah, kepastian arah kebijakan ekonomi, serta bukti bahwa reformasi pasar modal yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) benar-benar meningkatkan transparansi dan kualitas price discovery.

"Selama faktor-faktor tersebut belum sepenuhnya membaik, investor institusi kemungkinan masih akan bersikap selektif, meskipun kami melihat proses akumulasi awal pada saham-saham tertentu sudah mulai terjadi," kata Liza kepada Bisnis, Kamis (25/6/2026).

Ihwal sentimen yang disebabkan MSCI, Liza menilai bagian terpenting dari laporan reviu penyedia indeks global tersebut bukan keputusan mempertahankan Indonesia di Emerging Market (EM), melainkan peringatan yang menyertainya. MSCI secara eksplisit menyoroti profound investability concerns terkait transparansi kepemilikan saham dan dugaan coordinated trading behavior.

MSCI, kata Liza, juga memberi tenggat hingga November 2026 dan membuka kemungkinan konsultasi penurunan status ke Frontier Market apabila reformasi belum menunjukkan hasil nyata.

"Artinya, pasar tidak bereaksi terhadap status Emerging Market yang dipertahankan, tetapi terhadap meningkatnya risiko di masa depan. Hal inilah yang berpotensi menaikkan risk premium Indonesia," tegasnya.

Sementara faktor di luar MSCI, tantangannya juga bersifat struktural. Liza bilang, Indonesia kini berada di peringkat 48 Global Competitiveness Ranking, tertinggal dari Malaysia, Thailand, Vietnam, dan bahkan Filipina. Hal ini menunjukkan investor global tidak hanya melihat market size atau ukuran ekonomi, tetapi juga kualitas institusi, produktivitas, efisiensi regulasi, serta kepastian kebijakan sebelum menempatkan modalnya.

Asing Masuk Selektif

Sejak awal tahun hingga Kamis 25 Juni 2026, tercatat akumulasi nilai jual bersih investor asing sebesar Rp71,14 triliun. Namun, Liza melihat investor asing saat ini tidak sepenuhnya menunggu di luar pasar.

Menurutnya, dengan valuasi (IHSG) yang sudah kembali ke level rendah tahun lalu, Kiwoom Sekuritas melihat kemungkinan sebagian smart money sudah mulai melakukan akumulasi bertahap pada saham-saham berkualitas.

"Namun, arus dana besar (broad-based foreign inflow) biasanya baru datang setelah kepercayaan pasar mulai pulih dan tren kenaikan indeks sudah lebih jelas," ujar Liza.

Secara historis, Liza mencatat dalam beberapa episode pemulihan IHSG, investor asing justru sering kembali setelah indeks lebih dahulu menguat belasan persen, bukan tepat di titik terendah.

Liza menggarisbawahi, ini artinya yang masih ditunggu investor global bukan sekadar valuasi murah atau laba emiten yang kuat, melainkan penurunan country risk.

Sementara itu, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi mengatakan bahwa investor asing saat ini kian selektif masuk pasar modal Indonesia. Mereka yang masih masuk, menyasar nama-nama dengan likuiditas tinggi, free float bersih, dan earnings visibility kuat.

"Contohnya seperti INDF, ICBP, AKRA, dan ANTM yang mencerminkan preferensi ke defensive earnings dan commodity play dengan clean governance," kata Wafi.

Mempertimbangkan hal itu, Wafi menyarankan kepada investor ritel agar mengikuti footprint asing sebagai sinyal. Investor ritel juga disarankan melakukan akumulasi bertahap pada saham blue chips dan menghindari saham-saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholders consentration (HSC).

Seperti halnya yang disampaikan Liza, Wafi menilai saat ini investor asing menunggu tiga sinyal sebelum mereka kembali masuk. Tiga faktor itu adalah bukti nyata implementasi reformasi information flow, stabilisasi rupiah yang berkelanjutan, serta kejelasan MSCI Review yang akan dirilis November 2026.

Di sisi lain, faktor yang membuat risk premium Indonesia meningkat adalah penurunan kriteria information flow dalam MSCI Classification Review 2026. Kondisi ini menurutnya membatasi kemampuan asing melakukan index replication.

"Selain itu, bahasa pfofound investability dan penyebutan eksplisit emerging market ke frontier market adalah eskalasi formal. Risk premium Indonesia naik juga karena ketidakpastian status benchmark November 2026 yang belum resolved," tegas Wafi.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah merespons santai keputusan penyedia indeks global MSCI yang menyoroti persoalan transparansi pemegang saham dan dugaan perdagangan terkoordinasi di pasar modal Tanah Air.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa status pasar modal Indonesia saat ini masih terbilang aman lantaran MSCI tetap mempertahankan posisi Indonesia di kelas Emerging Market (EM).

Terkait dengan rencana MSCI yang akan terus mengevaluasi implementasi reformasi pasar modal Indonesia secara ketat hingga November 2026, Airlangga memandang proses pemantauan tersebut sebagai prosedur administratif yang standar.

"Tadi MSCI masih tetap memutakhirkan Indonesia di emerging market. Namun terkait dengan langkah-langkah yang masih akan dievaluasi tentu ini sesuatu yang normal saja, dan tentu ini menjadi pengaruh juga terhadap penguatan saham Indonesia di dalam indeks MSCI," ujarnya dalam forum Bisnis Indonesia Group Economic Insights 2026, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Airlangga tidak ambil pusing dengan tenggat waktu maupun pengawasan khusus yang ditetapkan oleh lembaga penyedia indeks global tersebut. Menurutnya, proses tinjauan berkala merupakan hak internal lembaga dan tidak mengindikasikan masalah krusial pada fundamental ekonomi maupun pasar modal nasional.

"Kan masih dalam emerging market, jadi aman. Kalau dia mau evaluasi ya silakan saja, itu kan internal mereka. Kan enggak ada masalah," katanya ditemui usai acara.

Merespons masa penahanan atau hold evaluasi yang ditetapkan hingga November mendatang, dia menambahkan bahwa rutinitas peninjauan wajar terjadi di institusi keuangan global.

Sebagai informasi, dalam laporan 2026 Market Classification Review yang dirilis Rabu (24/6/2026), MSCI memang menempatkan Indonesia bersama Turki dalam pengawasan khusus terkait isu transparansi kepemilikan saham dan perilaku perdagangan.

Lembaga tersebut mengungkapkan bahwa investor institusi internasional kerap menyuarakan kekhawatiran atas struktur kepemilikan saham di RI yang dinilai tidak transparan, serta maraknya dugaan aktivitas perdagangan terkoordinasi (coordinated trading).

Dua persoalan fundamental ini dianggap menghambat kemampuan investor dalam menilai besaran saham publik (free float) yang sesungguhnya dan menjadikan harga pasar sulit diandalkan sebagai dasar pembentukan portofolio.

Meski demikian, MSCI mengapresiasi sejumlah langkah reformasi krusial yang telah digulirkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Kebijakan tersebut mencakup peningkatan keterbukaan pemegang saham di atas 1%, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), hingga peta jalan peningkatan batas minimum free float menjadi 15%.

Kendati demikian, MSCI menggarisbawahi bahwa konsistensi implementasi adalah kunci. MSCI akan terus mengevaluasi cakupan dan dampak nyata dari langkah-langkah tersebut terhadap pasar secara berkelanjutan.

Apabila hingga MSCI Index Review pada November 2026 mendatang tidak ada kemajuan memadai yang terlihat, penyedia indeks global tersebut membuka kemungkinan untuk mengambil langkah lebih agresif, termasuk berkonsultasi mengenai potensi reklasifikasi (penurunan kelas) pasar modal Indonesia dari Emerging Markets menjadi Frontier Markets.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pasar modal David Sutyanto menilai, catatan yang diberikan MSCI dalam hasil tinjauan klasifikasi pasar atau Market Classification Review 2026 harus menjadi momentum percepatan reformasi pasar modal Indonesia.

David saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu, mengatakan bahwa hasil tinjauan klasifikasi pasar tersebut perlu dibaca secara proporsional.

Indonesia masih dipertahankan dalam klasifikasi Emerging Market, sehingga belum ada perubahan status. Namun, MSCI memberi catatan penting terkait transparansi kepemilikan saham, validitas free float, dan dugaan coordinated trading yang dinilai dapat memengaruhi persepsi investability pasar Indonesia.

“Menurut saya, catatan ini harus menjadi momentum percepatan reformasi pasar modal,” kata David yang juga merupakan Ketua Umum Perkumpulan Analis Efek Indonesia (AEI).

Ia menilai beberapa langkah yang sudah diumumkan regulator telah berada di arah yang tepat, seperti keterbukaan data pemegang saham di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, kerangka High Shareholding Concentration, serta roadmap kenaikan minimum free float ke 15 persen.

“Tantangannya sekarang adalah memastikan implementasinya konsisten, terukur, dan terlihat dampaknya oleh investor global,” kata David

Terkait tenggat waktu hingga November 2026 untuk pembuktian kemajuan reformasi pasar modal Indonesia, David menilai waktunya masih cukup, namun relatif sempit. Karena itu, menurut dia, yang dibutuhkan bukan hanya aturan, tetapi bukti implementasi.

Apabila reformasi transparansi, surveillance, dan enforcement berjalan efektif, David menilai peluang Indonesia untuk mempertahankan status Emerging Market tetap terbuka.

“Yang paling penting adalah menjaga trust investor global melalui pasar yang semakin transparan, likuid, dan kredibel,” kata David.

Pada Rabu (23/6) waktu Amerika Serikat (AS), penyedia indeks global MSCI merilis hasil tinjauan klasifikasi pasar 2026.

MSCI mengakui reformasi transparansi yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Bursa Efek Indonesia (BEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Pengakuan tersebut mencakup peningkatan pengungkapan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, pengenalan kerangka kerja High Shareholders Concentration (HSC), serta peta jalan untuk meningkatkan persyaratan free float minimum menjadi 15 persen.

“Meskipun pengumuman ini merupakan langkah ke arah yang benar, yang penting bagi investor institusional internasional adalah implementasi yang konsisten dan efek berkelanjutan dari langkah-langkah ini di seluruh pasar,” tulis MSCI.

Di sisi lain, MSCI menyatakan akan terus menilai cakupan, konsistensi, dan efektivitas berkelanjutan pasar modal Indonesia, dalam konteks penentuan free float dan penilaian kelayakan investasi yang lebih luas, yang akan tetap diawasi hingga Tinjauan Indeks MSCI November 2026.

“Jika kemajuan yang memadai tidak terlihat pada saat Tinjauan Indeks MSCI November 2026, MSCI akan mempertimbangkan berbagai opsi untuk perlakuan yang tepat bagi pasar Indonesia, yang berpotensi mencakup konsultasi tentang reklasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Frontier Markets,” tulis MSCI.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Keputusan MSCI mempertahankan posisi Indonesia di kelompok Emerging Market dinilai resmi melenyapkan kecemasan pasar terhadap risiko kejatuhan kelas menuju Frontier Market.

Langkah lembaga indeks global itu turut memberikan tenggat waktu bagi regulator dalam negeri untuk membuktikan konsistensi dari implementasi reformasi aturan pasar modal hingga November 2026 mendatang.

Pengamat pasar modal sekaligus Co-Founder Pasardana Hans Kwee menjelaskan bahwa hilangnya risiko penurunan status ini didorong oleh catatan positif MSCI terhadap agenda pembenahan otoritas dalam negeri.

Menurutnya, pascareformasi, pasar modal Indonesia telah bertransformasi menjadi salah satu yang paling transparan di dunia melalui kewajiban penyediaan data keterbukaan kepemilikan saham di atas level 1%.

“Biasanya penyediaan data kepemilikan saham di bursa luar negeri hanya di atas 5%. Selain itu, klasifikasi investor kita juga naik dari 9 menjadi 39,” ujar Hans dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/6/2026).

Dia menambahkan, saat ini juga sudah terdapat transparansi data terkait Ultimate Beneficial Owner (UBO) di pasar keuangan domestik yang bisa didapatkan oleh para pelaku pasar melalui mekanisme permintaan.

Meskipun demikian, dalam catatan accessibility review terbaru itu, MSCI terpantau masih memberikan sorotan atau highlight terkait dengan aspek transparansi kepemilikan saham di pasar modal.

Lembaga tersebut juga masih menggarisbawahi adanya indikasi aktivitas perdagangan yang dinilai terkoordinasi oleh sejumlah oknum pelaku pasar.

Kendati tetap menyoroti hal tersebut, MSCI secara terbuka mengakui adanya langkah perbaikan signifikan yang telah dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama jajaran Self-Regulatory Organization (SRO).

Oleh karena itu, lembaga indeks global ini menekankan pentingnya pelaksanaan aturan secara konsisten di lapangan guna menjawab catatan-catatan minor tersebut secara berkelanjutan ke depan.

Hans menambahkan MSCI akan terus memantau implementasi dan konsistensi dari agenda reformasi pasar modal Indonesia ini hingga jadwal peninjauan (review) berkala berikutnya pada November 2026.

Hal itu pun mengindikasikan langkah pembenahan regulasi domestik sebenarnya telah berhasil menjawab keraguan pihak MSCI saat Indonesia pertama kali terkena status pembekuan sementara akhir Januari lalu.

“Kekhawatiran investor soal risiko Indonesia akan turun dari Emerging market ke Froniter Market telah menghilang,” ucap Hans Kwee.

______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat saham yang masuk dalam daftar High Shareholding Concentration (HSC) hingga saat ini bertambah menjadi 13 emiten seiring dengan sorotan penyedia indeks global MSCI Inc. terhadap aspek investability pasar saham RI.

Melansir data BEI, hingga 2 April 2026, BEI telah memberikan peringatan kepada investor terhadap total 9 saham yang memiliki pemegang saham terkonsentrasi. Beberapa di antaranya antara lain PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA), hingga PT Samator Indo Gas Tbk. (AGII).

Satu bulan kemudian, dua emiten kembali masuk dalam daftar panjang ini. Keduanya antara lain PT BSA Logistics Indonesia Tbk. (WBSA) yang baru melantai di BEI pada 10 April 2026 dan PT Transcoal Pacific Tbk. (TCPI).

Terhadap TCPI, BEI mencatat bahwa saham perseroan dimiliki oleh sejumlah pemegang saham yang menguasai 94,10% dari total saham dalam bentuk warkat dan non warkat TCPI. Sementara terhadap WBSA, BEI mencatat 95,82% saham perseroan digenggam oleh sejumlah tertentu pemegang saham WBSA.

Teranyar pada Juni 2026, daftar tersebut kembali bertambah dengan dua emiten dinyatakan memiliki kepemilikan saham terkonsentrasi. Kedua emiten tersebut antara lain PT Mahkota Group Tbk. (MGRO) dan PT Kota Satu Properti Tbk. (SATU).

Saham MGRO disebut dimiliki oleh pemegang saham yang secara agregat menguasai 93,76% dari total saham MGRO. Sementara saham SATU dimiliki oleh pemegang saham yang secara agregat menguasai 94,27% saham perseroan.

Meskipun begitu, BEI menegaskan bahwa pengumuman HSC tidak serta merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan di pasar modal RI.

Dengan demikian, terdapat 13 emiten di BEI yang telah tercatat dalam daftar HSC. Kondisi ini bertambah dari 9 emiten selepas MSCI menyoroti aspek investability pasar saham RI.

Teranyar, dalam hasil MSCI 2026 Market Classification Review yang dirilis pada Rabu (24/6/2026), Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian khusus.

Penyedia indeks global tersebut menyatakan akan terus mengevaluasi efektivitas berbagai reformasi yang telah diumumkan regulator dan otoritas pasar modal Indonesia.

MSCI mengungkapkan bahwa investor institusi internasional menyampaikan kekhawatiran mendalam terkait tingkat keterinvestasian (investability) pasar saham Indonesia yang dipengaruhi oleh minimnya transparansi struktur kepemilikan saham serta indikasi perdagangan terkoordinasi.

Menurut MSCI, kondisi tersebut dapat menyulitkan investor dalam menentukan besaran free float yang sebenarnya dan mengurangi keandalan harga pasar sebagai acuan pembentukan portofolio maupun replikasi indeks.

Di satu sisi, lembaga tersebut mengakui langkah perbaikan yang telah diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

Reformasi tersebut meliputi peningkatan keterbukaan pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1%, klasifikasi investor yang lebih rinci, penerapan kerangka High Shareholding Concentration (HSC), hingga peta jalan peningkatan persyaratan free float minimum menjadi 15%. Namun demikian, MSCI menegaskan bahwa pengumuman kebijakan saja belum cukup.

"Yang menjadi perhatian investor institusi internasional adalah implementasi yang konsisten dan dampak berkelanjutan dari berbagai langkah tersebut di seluruh pasar," tulis MSCI dalam laporannya.