Bisnis.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi jabatan dengan mengubah sejumlah posisi strategis, mulai dari Kadivhumas Polri, Kapolda Papua Barat, Kapolda Sumatera Selatan, hingga Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri.

Mutasi tersebut dilakukan berdasarkan surat telegram Nomor Kep/62/I/2026 tertanggal 15 Januari 2026. Surat telegram ini juga telah diteken oleh As SDM Polri, Irjen Anwar.

Jabatan Kapolda Sumsel kini diisi oleh Irjen Sandi Nugroho yang sebelumnya menduduki jabatan Kadiv Humas Polri. Dia menggantikan posisi Irjen Andi Rian yang diangkat menjadi Wakalemdiklat Polri.

Adapun, posisi yang ditinggalkan Sandi kini diisi oleh oleh Irjen Johnny Eddizon Izir yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Papua Barat.

Jabatan Kapolda Papua Barat kini diisi oleh Brigjen Alfred Papare yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Papua Tengah. Selanjutnya, Kombes Jermias Rontini selaku Irwasda Polda Papua dipromosikan sebagai Kapolda Papua Tengah.

Sementara itu, Jabatan Kalemdiklat Polri diisi oleh Irjen Achmad Kartiko yang sebelumnya menjabat sebagai Wakalemdiklat Polri.

Kemudian, Wakapolda Bali yang sebelumnya dijabat oleh Brigjen I Komang Sandi Arsana kini digantikan oleh Brigjen I Made Astawa.

Wakapolda Papua Brigjen Faizal Ramdhani diangkat dalam jabatan baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri. Jabatan Wakapolda Papua digantikan oleh Kombes Muhajir.

Selanjutnya, Wakapolda Kalbar Brigjen Roma Hutajulu dirotasi menjadi Widyaiswara Kepolisian Utama Tk I Sespim Lemdiklat Polri. Adapun, posisi yang dia tinggalkan kini digantikan oleh Brigjen Hindarsono.

Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri mengungkap data anggota polisi yang saat ini menduduki jabatan sipil mencapai 300 orang.

Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho mengatakan ratusan orang itu menduduki jabatan manajerial di kementerian maupun lembaga. Hanya saja, Sansi tidak memerinci ratusan orang yang menjabat di luar struktur itu.

"Ada sekitar 300 orang yang [anggota duduki jabatan sipil]," ujar Sandi di Mabes Polri, Senin (17/11/2025).

Dia menambahkan, ratusan orang itu berasal dari 4.132 anggota yang terdiri dari staf, ajudan, pengawal hingga pendukung di Kementerian/Lembaga terkait.

Adapun, kata Sandi, ribuan orang ini tidak dilibatkan dalam manajerial pada struktur kementerian maupun lembaga.

"Sisanya adalah jabatan-jabatan pendukung non-manajerial. Seperti yang saya sampaikan," imbuhnya.

Sementara itu, Sandi menegaskan bahwa selama ini penugasan anggota Polri di luar struktur merupakan permintaan dari kementerian maupun lembaga terkait.

Setelah permintaan itu, Kapolri menunjuk AS SDM untuk melakukan asesmen pejabat yang relevan dengan permintaan kementerian/lembaga. Selanjutnya, Kapolri mengeluarkan surat perintah terkait penugasan itu.

Khusus anggota Polri dengan pangkat bintang dua ke atas, maka harus diusulkan terlebih dahulu ke Presiden. Sementara, anggota Polri di bawah bintang dua maka akan diusulkan ke pejabat setingkat menteri.

"Selama ini pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Polri yang bekerja di luar struktur didasarkan pada mekanisme yang ditentukan undang-undang. Jadi, penentuan untuk penugasan di luar struktur, itu karena adanya permintaan dari kementerian lembaga terkait," pungkasnya.