Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi memperpanjang masa pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung hingga akhir Januari 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan perpanjangan ini diambil untuk memastikan suplai jagung bersubsidi tetap mengalir ke pelaku usaha peternakan skala kecil dan menengah di berbagai daerah.

Dia mengatakan SPHP jagung seharusnya berakhir sampai 15 November. Namun, pemerintah memperpanjang hingga akhir Januari.

“Barangnya masih ada di Bulog untuk mensuplai pengusaha-pengusaha ternak atau pakan ternak yang UMKM, yang di Blitar, ada di Jawa Tengah itu nanti akan diberikan jagung atau SPHP dengan harga subsidi,” kata Zulhas seusai rapat koordinasi terbatas SPHP jagung dan pupuk bersubsidi di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (2/12/2025).

Zulhas menegaskan bahwa program ini harus diprioritaskan untuk usaha kecil. “SPHP [jagung] ini untuk pengusaha lokal, peternak lokal, jangan yang besar. Yang besar kan sudah kuat,” ungkapannya.

Zulhas menuturkan bahwa dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) sebelumnya telah disepakati penyaluran 52.400 ton SPHP jagung hingga 15 November. Namun, lanjut dia, dinamika harga jagung terus meningkat dan mendorong perubahan kebijakan.

Untuk itu, dengan perpanjangan SPHP hingga Januari 2026, pemerintah berharap stabilisasi suplai jagung bersubsidi dapat menjaga keberlangsungan produksi pakan ternak UMKM di tengah tren kenaikan harga jagung.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu meminta perpanjangan SPHP jagung dipastikan tepat sasaran. Zulhas juga menyampaikan adanya usulan tambahan dari legislatif, yakni pemberian 50 ton SPHP jagung untuk peternak babi.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) 10/2025 tentang pengadaan dan pengelolaan jagung dalam negeri serta penyaluran cadangan jagung pemerintah.

Dalam beleid itu ditetapkan target pengadaan jagung pipilan kering yang bersumber dari dalam negeri untuk tahun 2025 sebesar 1 juta ton, dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp5.500 per kilogram dengan kadar air 18–20%.