JAKARTA - Jaksa Agung ST Burhanuddin menyinggung wacana integrasi penanganan perkara pidana umum (Pidum) dan pidana khusus (Pidsus) di lingkungan Kejaksaan. Menurutnya, pemisahan dua bidang tersebut selama ini membuat penyusunan aturan dan pelaksanaan tugas menjadi kurang efektif.

Pemisahan unit bidang Pidum dan Pidsus di lingkungan Kejaksaan Agung pun perlu dievaluasi. Hal itu disampaikan Burhanuddin saat memberikan keynote speech dalam diskusi bertajuk Refleksi 6 Bulan Implementasi KUHP dan KUHAP: Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Efektif, Akuntabel, dan Berkeadilan di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Menurut Burhanuddin, idealnya terdapat satu komando operasional yang menaungi bidang pidana umum dan pidana khusus sehingga aturan yang dibuat tidak terpisah-pisah seperti saat ini. "Karena memang di kami ini sebenarnya idealnya begitu, adalah Jaksa Agung Muda Operasi, kemudian nanti ada Pidana Umum, Pidana Khusus, sehingga aturan-aturan yang baku yang kami buat tidak dipisah-pisah seperti sekarang," kata Burhanuddin.

Ia menjelaskan, saat ini pemisahan antara bidang Pidum dan Pidsus kerap menimbulkan pertanyaan mengenai fokus kebijakan yang sedang dijalankan. "Sekarang kan dipisah-pisah antara Pidana Umum, Pidana Khusus, sehingga orang akan bertanya-tanya kenapa yang dikedepankan kok Pidum-Pidum terus. Tapi nanti mungkin Pidsus juga akan menyelenggarakan semacam begini juga, akan bicara Pidsus-Pidsus," ujarnya.

Burhanuddin mengakui gagasan tersebut masih memerlukan berbagai masukan dan kajian lebih lanjut. Namun, ia menilai model yang lebih terintegrasi akan membuat pelaksanaan hukum acara pidana menjadi lebih mudah dan efisien.

"Tapi saya melihat ini adalah kurang efektif sebenarnya, kenapa tidak digunakan menjadi Jaksa Agung Muda Operasi, kemudian ada Pidana Umum dan Pidana Khusus," ucapnya.

Ia berharap penyempurnaan sistem tersebut dapat sejalan dengan upaya perbaikan implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

"Bagaimanapun juga kita akan lebih menyempurnakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara ini, sehingga di dalam pelaksanaan kita harapkan lebih mudah, lebih efektif, dan terutama adalah lebih murah lagi, tidak terlalu panjang antara perpisahan antara Pidum dan Pidsus," kata Burhanuddin.

JAKARTA - Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya telah selesai menjalani pemeriksaan di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (18/6/2026) malam. Dia bungkam diberondong pertanyaan awak media.

Berdasarkan pantauan, Sony keluar dari Gedung Bundar Kejagung sekitar pukul 19.11 WIB. Dia tampak mengenakan pakaian gelap dengan celana jins dan dibalut rompi tahanan berwarna pink.

Saat keluar, awak media yang sejak pagi tadi menunggu pemeriksaan Sony memberondong dia tentang berbagai macam pertanyaan, khususnya soal pemeriksaannya tersebut. Namun, Sony hanya diam sambil berjalan menuju mobil tahanan Jampidsus Kejagung berwarna hijau itu.

Sony setidaknya diperiksa tim penyidik Jampidsus Kejagung selama 9 jam lebih sejak dia datang ke gedung bundar sekitar pukul 09.30 WIB. Sony baru keluar dari gedung tersebut pada sekitar pukul 19.11 WIB.

Tak lama setelah Sony keluar dengan diiringi petugas Kejagung, pengacara Sony Sonjaya, Krisna Murti pun keluar dari gedung tersebut. Awak media langsung mengerubunginya dengan mencecar berbagai pertanyaan.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyelidikan kasus dugaan pengurusan perkara yang dilakukan Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sumsel Atang Pujiyanto. Hal itu dilakukan pihaknya setelah kasus itu resmi dilimpahkan dari bidang pengawasan.

"Ya sedang kita cek dulu, kita dalami dulu," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi, Kamis (14/5/2026).

Meski begitu, Syarief belum mau berbicara lebih jauh perihal kasus yang membelit Atang hingga perkaranya ditangani oleh jajaran Pidsus. Syarief mengatakan pihaknya masih mempelajari berkas pemeriksaan yang telah dilakukan bidang pengawasan sebelumnya.

"Sedang kita pelajari dulu. Yang dibilang penyelidikan kan seperti itu, dipelajari dulu," ujarnya.

Diketahui, Aspidum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) Atang Pujiyanto diperiksa terkait dugaan pengurusan perkara.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Ketut Sumedana menyebut pemeriksaan dilakukan terkait kapasitas Atang saat masih menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Utara.

Lihat video: Terima Rp10,2 T dari Kejagung, Prabowo Ingatkan Rakyat Butuh Bukti Nyata



Meski demikian, Ketut membantah kabar adanya aksi penjemputan paksa oleh Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (Pam SDO) Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Bukan diamankan, kita yang minta yang bersangkutan untuk ke Kejagung karena masih tahap klarifikasi dibidang pengawasan," jelasnya.

Dia menegaskan pemeriksaan yang dilakukan Kejagung tidak terkait tugas Atang selaku Aspidum di Kejati Sumsel. "Tidak ada kaitannya dengan tugas yang bersangkutan selaku Aspidum Kejati Sumsel,” ujarnya.

JAKARTA - Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia (AMSI) mendukung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus-kasus korupsi berskala besar. Termasuk upaya memulihkan aset negara dalam jumlah signifikan.

Aksi damai mahasiswa diikuti perwakilan dari 10 kampus, antara lain UIN Jakarta, Institut STIAMI, Universitas BSI, Universitas Bung Karno, Universitas Ibnu Chaldun, Universitas Nasional, Universitas Nusa Mandiri, dan kampus lainnya.

Para mahasiswa menyerahkan simbol dukungan berupa pedang samurai, tameng , dan nasi tumpeng kepada pihak Kejaksaan Agung yang diterima oleh Aliansah, Kepala Bidang Penerangan Hukum.

Koordinator Aliansi Mahasiswa Seluruh Indonesia Farhan mengatakan mahasiswa mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung dan Jampidsus dalam pemberantasan korupsi.

“Pada hari ini kami hadir memberikan dukungan penuh. Kami berada di belakang kejaksaan untuk memberantas seluruh tindak korupsi yang ada di Indonesia,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).

Kepala Bidang Penerangan Hukum Aliansah menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut. Aliansah menegaskan Kejaksaan Agung tetap berkomitmen bekerja secara profesional. “Kami berterima kasih atas dukungan yang diberikan. Kejaksaan dan Jampidsus akan bekerja profesional dalam menjalankan tugas penegakan hukum,” kata Aliansah.

Aksi berlangsung tertib dan kondusif, serta menjadi pesan bahwa generasi muda turut mengambil peran dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Sepanjang periode 2023–2024, Jampidsus Kejagung menangani ribuan perkara pidana khusus, termasuk kasus-kasus strategis yang berdampak langsung pada perekonomian nasional. Penegakan hukum tidak hanya menyasar individu, tetapi juga korporasi besar serta jaringan bisnis yang merugikan negara.

Berdasarkan capaian kinerja terbaru, total kerugian negara yang berhasil diungkap Kejaksaan Agung mencapai ratusan triliun rupiah. Penindakan dilakukan melalui penetapan tersangka, penyitaan aset, pemblokiran rekening, pengamanan aset bergerak dan tidak bergerak, serta upaya pemulihan keuangan negara (asset recovery).

Selain penindakan pidana, Kejaksaan Agung melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) juga mencatat hasil signifikan antara lian pada 2023, Kejagung berhasil menyelematkan keuangan negara Rp74,7 triliun dan pemulihan aset Rp10,4 triliun.

Periode 1 Januari 2024 – 30 April 2025: penyelamatan lebih dari Rp 5 triliun, melalui penyelesaian 1.015 perkara litigasi dan 19.985 perkara non-litigasi. Setoran PNBP dari tindak pidana khusus tercatat lebih dari Rp 1,69 triliun.

Dengan demikian, total nilai aset yang diselamatkan dan dipulihkan Kejaksaan Agung sejak 2023 mencapai ratusan triliun rupiah.

Beberapa kasus strategis yang berhasil ditangani antara lain:

1. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk yang melibatkan Harvey Moeis serta sejumlah pihak lainnya. Kerugian negara mencapai Rp 300 triliun.

2. Kasus korupsi dan TPPU PT Duta Palma Group yang melibatkan Surya Darmadi dan anaknya Cheryl Darmadi.

Kerugian keuangan negara dan perekonomian mencapai Rp 104,1 triliun.

3. Kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Menyeret M. Kerry Adrianto Riza serta saudagar minyak Riza Chalid. Kerugian negara dan perekonomian mencapai Rp 285,1 triliun.

4. Kasus ekspor CPO yang melibatkan Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Kerugian negara akibat izin ekspor yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng mencapai Rp 18,3 triliun.