JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour) Fuad Hasan Masyhur (FHM) mengonfirmasi tidak dapat memenuhi panggilan hari ini. Sedianya, Fuad Hasan bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

”Pada jadwal pemeriksaan hari ini, saksi Sdr. FHM konfirm tidak dapat hadir," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (1/7/2026).

Budi mengungkapkan alasan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi panggilan. Menurutnya, Fuad sedang berada di luar negeri. "(Tidak hadir) karena sedang tidak berada di dalam negeri," ujarnya.

Menurut Budi, pemeriksaan Fuad Hasan dibutuhkan untuk melengkapi proses penyidikan terhadap empat tersangka. Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni eks Menag, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan eks Stafsus Menag Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Kemudian, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia atau Kesthuri Asrul Azis Taba.

Dua nama terakhir ditahan KPK pada Senin, 8 Juni 2026. Dengan penahanan tersebut, semua terangka dalam perkara ini telah mendekam di balik jeruji besi.

Lihat video: Usut Korupsi Kuota Haji, Bos Maktour Fuad Hasan Absen Panggilan KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto hari ini. Ade dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.

Ade dipanggil untuk berkas penyidikan tersangka Marjani (MJN) selaku ajudan Abdul Wahid. "Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan TPK pemerasan dan penerimaan lainnya di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025, untuk tersangka MJN," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap 12 saksi lainnya, berikut daftarnya:

1. Mardoni Akrom - Kabid Anggaran BPKAD Prov. Riau

2. Matnuril - PNS / Kabid Perencanaan Pemanfaatan Hutan Dinas LHK Prov Riau

3. Muhammad Taufiq Oesman Hamid - Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Pemprov Riau

4. Purnama Irawansyah - Plt. Kepala Bappeda Provinsi Riau

5. Syahrial Abdi - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau

6. Syarkawi - Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau (31 Desember 2024 – sekarang)

7. Thomas Larfo - Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Riau sejak Oktober tahun 2025 s.d sekarang

8. Yan Dharmadi - Kepala Biro Hukum Provinsi Riau

9. Hatta Said - Karyawan Swasta (Toko Intan pasar Bawah)

10. Ida Wahyuni - Asisten Rumah Tangga

11. Iwan Pansa - Ketua Ormas Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru (tahun 2019-sekarang)

12. Ripinuji- Karyawan Swasta

"Pemeriksaan dilakukan Kantor BPK Perwakilan Prov. Riau," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menahan Marjani (MJN) selaku ajudan Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid. Penahanan ini terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Abdul Wahid.

Lihat video: Operasi KPK di Indragiri Hulu, Kantor Bupati Digeledah Sindo Sore



Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengungkapkan peran yang bersangkutan sehingga ditetapkan tersangka. Menurutnya, Marjani menjadi representasi Abdul Wahid selaku gubernur untuk mengumpulkan uang pemerasan.

"Tadi sudah disebutkan sebagai representasi dari saudara AW, jadi ajudan selaku representasi dari saudara AW terkait uang-uang yang sudah siap disetor dari kepala UPT itu melalui MJN, itu peran yang sangat krusial," kata Taufik saat konferensi pers, Senin, 13 April 2026.

Selain itu, terdapat peran lain tersangka Marjani, yakni memenuhi beberapa keperluan dari Abdul Wahid. "Ada peran-peran lainnya seperti penggunaan-penggunaan Keperluan-keperluan saudara AW Itu juga ditemukan fakta-fakta bahwa melalui MJN. Nah ini yang kemudian penyidik menyimpulkan bahwa si MJN masuk kategori atau pemenuhan kecukupan bukti, dua alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim telah divonis 10 tahun dan denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook periode 2019-2022.

Nadiem dinyatakan sah dan bersalah dalam korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan subsider jaksa penuntut umum. Selain itu, Nadiem juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp809 miliar dengan subsider penjara lima tahun.

Divonis 10 tahun lamanya, Nadiem menyatakan kekecewaannya terhadap majelis hakim. Dia pun menuding bahwa majelis hakim yang meyakini dirinya bersalah telah mengabaikan fakta persidangan yang ada.

"Saya sudah tidak tahu apa kata-kata yang bisa saya ucapkan untuk menjelaskan perasaan saya pada hari ini," ujar Nadiem di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dia pun menyatakan, sejumlah tokoh anti korupsi memiliki pendapat yang sama bahwa perbuatan Nadiem tidak memiliki unsur korupsi.

Bahkan, kata Nadiem, pakar hukum juga telah menilai bahwa dirinya sudah seharusnya mendapatkan vonis bebas dalam perkara ini.

"Pakar hukum, pakar undang-undang korupsi, bahkan ketua tim perumus undang-undang Tipikor membilang saya harusnya bebas. Jadi saya sudah tidak tahu lagi mau minta tolong ke siapa, di mana saya bisa mendapatkan keadilan," imbuhnya.

Tak hanya itu, satu dari majelis hakim menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang pada intinya menilai Nadiem harus dibebaskan dari seluruh dakwaan.

"Ada satu dissenting opinion, Hakim Andi, yang telah membeberkan kebenaran secara lugas dan menyebut saya harus bebas tanpa syarat," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bakal menjalani sidang vonis kasus Chromebook pada Selasa (30/6/2026).

Sidang vonis tersebut digelar usai agenda sebelumnya seperti pembuktian terkait pemeriksaan saksi, tuntutan dari jaksa penuntut umum, pleidoi Nadiem Makarim dan pencaranya hingga sidang agenda replik serta duplik.

Total, persidangan Nadiem ini telah berlangsung lima bulan atau sejak sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan yang berlangsung pada Senin (5/1/2026. Oleh karena itu, pada sidang vonis nantinya bakal menentukan nasib Nadiem dalam kasus Chromebook.

Fakta-fakta persidangan menjelang sidang vonis Nadiem Makarim:

1. Vonis Nadiem 10 Tahun Penjara

Majelis hakim telah memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim selama 10 tahun dalam kasus korupsi Chromebook.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah menyatakan, pihaknya telah meyakini Nadiem Makarim telah secara sah bersalah dalam kasus korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Purwanto saat membaca amar putusan di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kemudian, Nadiem juga telah dihukum untuk membayar denda Rp1 miliar juga dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka bakal diganti pidana kurungan selama 190 hari.

Setelah mendekam di balik jeruji sejak proses penyidikan hingga dilimpahkan ke pengadilan, Nadiem dinyatakan untuk menjadi tahanan rumah di tengah persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah mengabulkan permohonan pengalihan penahanan eks Mendikbud Nadiem Makarim jadi tahanan rumah.

Permohonan tersebut dikabulkan Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah dalam penetapan No.147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2025).

“Mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengalihkan jenis penahanan Terdakwa,” kata Purwanto di persidangan.

Purwanto menjelaskan penetapan ini diambil karena pihaknya mempertimbangkan kondisi kesehatan Nadiem. Selain itu, keterangan dokter dari RS Abdi Waluyo dalam sidang juga memperkuat penetapan ini.

Kemudian, pendapat ahli medis yang menyebut proses pemulihan pasca operasi selama tiga hingga enam pekan tidak optimal jika berada di rutan negara, termasuk hakim juga mempertimbangkan hak asasi manusia sebagaimana UUD 1945.

“Bahwa hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diatur sebagaimana dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan hak tersebut tetap melekat pada diri Terdakwa meskipun sedang menjalani proses peradilan pidana,” kata Purwanto.

Selanjutnya, hakim juga mengabulkan permohonan ini lantaran Nadiem selaku terdakwa menyanggupi syarat penahanan rumah yang telah ditetapkan majelis hakim. Kediaman itu berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Adapun, syarat ketat selama masa tahanan rumah mulai dari Nadiem diwajibkan berada di rumah selama 24 jam penuh, wajib lapor dua kali seminggu, menyerahkan paspor, hingga dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain dalam perkara tersebut.

"Bahwa apabila Terdakwa melanggar salah satu syarat yang ditetapkan, jenis penahanan tersebut akan dialihkan kembali ke penahanan Rutan Tahanan Negara sehingga pengawasan terhadap Terdakwa dapat dilakukan secara efektif," pungkas Purwanto.

2. Dituntut 18 Tahun

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 penjara dan pidana denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook.

Jaksa menilai perbuatan Nadiem secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

Selain pidana badan, Nadiem juga dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun subsider 9 tahun penjara. Total, beban uang pengganti yang harus dibayar Nadiem sebesar Rp5,6 triliun.

Adapun, jaksa mengungkap hal yang memberatkan tuntutan Nadiem mulai dari tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Kemudian, perbuatan Nadiem dalam kasus Chromebook dinilai telah mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak di Indonesia.

Selanjutnya, perbuatan Nadiem bersama-sama dengan terdakwa lainnya, yakni Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, dan Mulyatsyah, serta Jurist Tan (DPO), telah menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar. Nadiem yang dinilai menyampaikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan telah memberatkan tuntutan.

Selain itu, Nadiem dinilai telah mengabaikan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Indonesia dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi. Sementara hal yang meringankan yaitu Nadiem belum pernah dihukum.

3. Blak-blakan di Pleidoi

Usai dituntut 18 tahun, Nadiem merasa kecewa dengan tuntutan jaksa. Dia pun menuding JPU telah mengesampingkan fakta persidangan saat menuntut dirinya.

Sebab, dia menilai selama persidangan berlangsung, jaksa belum bisa membuktikan dakwaannya. Nadiem pun mempertanyakan fungsi proses pembuktian pada persidangan jika fakta hukum tak dimasukkan ke tuntutan.

Kemudian, pada sidang nota pembelaan yang digelar pada Selasa (2/6/2026), Nadiem telah membantah tudingan maupun dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum.

Soal keuntungan Rp809 miliar misalnya. Nadiem menekankan uang tersebut merupakan hasil transaksi korporasi antara dua perusahaan terkait GoTo. Dalam transaksi ini dirinya tidak diuntungkan sama sekali.

Bahkan, kata Nadiem, berdasarkan fakta persidangan uang nominal Rp809 miliar itu telah kembali ke rekening Goto.

"Berulang kali telah dibuktikan uang Rp 809 miliD itu transaksi internal antara dua perusahaan GoTo, yang tidak melibatkan saya maupun Google, dan tidak ada keuntungan uang maupun saham yang saya dapatkan dari transaksi tersebut," ujar Nadiem.

Masih dalam pleidoi, Nadiem juga menyatakan kebingungan atas tuduhan kejahatan kerah putih atau white collar crime yang dituduhkan terhadapnya. Pasalnya, Nadiem menilai jaksa menyebarkan narasi tersebut karena tidak bisa membuktikan pidana yang dituduhkan terhadapnya.

Adapun, salah satu pendiri Gojek itu juga sempat menyatakan kekecewaan mendalam atas proses hukum yang kini dihadapinya. Sebab, setelah mengorbankan waktu, tenaga, dan aspek finansial dan menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden atas pengabdiannya.

Namun, Nadiem justru menghadapi ancaman hukuman pidana. Meskipun begitu, Nadiem menegaskan dirinya tidak pernah menyesal telah mengabdi kepada negara sebagai pucuk pimpinan di Kemendikbudristek.

Adapun, Nadiem Makarim berharap memperoleh putusan bebas murni dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Harapan tersebut didasarkan pada keyakinannya bahwa seluruh dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) tidak terbukti selama persidangan berlangsung.

"Harapan saya hanya satu dari keputusan majelis, yaitu bebas murni. Tidak ada opsi lain. Secara hukum sudah dipatahkan semua unsur dakwaan," ujar Nadiem di Pengadilan Tipikor pada Selasa (2/6/2026).

4. Jaksa Tolak Pleidoi Nadiem

Pada pekan selanjutnya, JPU menyatakan untuk menolak semua dalil nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum Nadiem Makarim.

Mulanya, jaksa menyatakan telah telah membaca dan mencermati seluruh nota pembelaan, baik yang dibacakan oleh penasihat hukum maupun Nadiem. Jaksa menilai pleidoi yang diungkapkan keduanya telah memutarbalikkan fakta hukum yang ada agar seolah-olah Nadiem Makarim tidak bersalah.

"Penuntut umum menilai bahwa nota pembelaan yang memutarbalikkan fakta melalui penafsiran ulang fakta yang sudah jelas, agar seolah-olah terdakwa tidak bersalah," ujar jaksa.

Kemudian, jaksa menyatakan bahwa nota pembelaan yang diungkapkan Nadiem sama sekali tidak menyentuh inti pembuktian perkara Chromebook tersebut.

"Melalui replik ini, penuntut umum dengan tegas menyatakan, tetap pada surat tuntutan untuk seluruhnya dan menolak seluruh dalil nota pembelaan penasihat hukum," imbuhnya.

Adapun, dalam repliknya, jaksa tetap meminta agar majelis hakim bisa memvonis Nadiem Makarim selama 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Selain itu, jaksa juga tetap meminta majelis hakim memberikan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp5,6 triliun.

"Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik Penuntut Umum disampaikan," pungkas jaksa.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk menjalani sidang putusan pada Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis, dia tiba dengan mengenakan batik berkelir biru pada 09.30 WIB. Nampak riuh simpatisan menyambut kedatangan salah satu founder Go-Jek itu.

Nadiem pun mengucapkan rasa syukur lantaran selama proses hukumnya berlangsung, dirinya terus didukung baik itu kalangan keluarga, rekan, hingga pengemudi ojek online.

"Saya sulit mencari kata-kata karena perasaan terbesar saya pada hari ini adalah saya merasa sangat bersyukur. Bersyukur bahwa dalam perjuangan satu tahun ini saya tidak merasa sendirian," ujar Nadiem.

Nadiem berharap agar majelis hakim bisa memutus perkara ini seadil-adilnya. Namun demikian, dia juga tidak menampik bahwa hasil persidangan tidak sesuai dengan harapannya.

"Tapi saya juga tidak naif. Saya menyadari bahwa bisa saja hari ini keputusannya tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan, bisa saja itu terjadi," pungkasnya.

Setelah itu, Nadiem pun masuk ke ruang siang. Dia masih disambut oleh simpatisan maupun keluarganya. Tak hanya dukungan untuk Nadiem, terlihat pendukungnya juga memberikan sejumlah tangkai bunga kuning di ruang sidang.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) telah menuntut Nadiem Makarim dengan pidana penjara 18 penjara dan pidana denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook.

Jaksa menilai perbuatan Nadiem secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

Selain pidana badan, Nadiem juga dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun subsider 9 tahun penjara. Total, beban uang pengganti yang harus dibayar Nadiem sebesar Rp5,6 triliun.

BAGHDAD - Pihak berwenang Irak telah menangkap 47 pejabat dalam operasi anti-korupsi yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM) baru Ali al-Zaidi pada Minggu pagi. Penangkapan puluhan pejabat korup ini dipublikasikan media pemerintah, Iraqi News Agency (INA).

INA mengutip pejabat senior setempat yang mengatakan para tersangka telah ditangkap atas tuduhan korupsi. Mereka termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pejabat dari Kementerian Perminyakan.

Komisi Integritas Irak mengatakan penangkapan dilakukan di Baghdad setelah pemantauan yang cermat dan berkelanjutan selama operasi besar pada Sabtu malam hingga Minggu pagi. Komisi tersebut membenarkan adanya penangkapan dan penahanan para pejabat dan mantan pejabat, anggota parlemen, dan pengusaha di seluruh negeri.

Menurut stasiun televisi Rudaw, dinas keamanan menggerebek Zona Hijau yang dibentengi di Baghdad, yang menampung banyak kementerian dan hotel mewah.

Zaidi, seorang pengusaha dengan sedikit pengalaman politik, dipilih sebagai PM baru Irak oleh Kerangka Kerja Koordinasi untuk mencoba membentuk pemerintahan baru pada bulan April.

Salah satu tugas utamanya adalah memberantas korupsi, yang telah meluas di Irak selama beberapa dekade dan yang telah dijanjikan oleh para perdana menteri sebelumnya, tetapi gagal, untuk ditangani.

Transparency International secara rutin menempatkan Irak di antara negara-negara paling korup di dunia, menempatkannya di peringkat ke-136 dari 182 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi mereka.

Rekaman video yang dibagikan di saluran Telegram lokal menunjukkan pasukan keamanan dalam kendaraan lapis baja berat di Zona Hijau, termasuk klip mereka di dalam sebuah kompleks dan, dalam satu kesempatan, di dalam sebuah rumah.

Seorang diplomat di Baghdad mengatakan kepada AFP, Senin (29/6/2026), bahwa operasi anti-korupsi pimpinan al-Zaidi adalah bagian dari persiapan kunjungan Washington dan dirancang untuk menunjukkan komitmennya terhadap janjinya.

Penggerebekan tersebut juga bertepatan dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ke Baghdad, yang berjanji untuk memperluas kerja sama Teheran dengan pemerintah Irak yang baru di semua sektor.

Irak telah lama berada di antara pengaruh yang bersaing dari sekutunya, Iran yang bertetangga, dan Amerika Serikat.

Seorang pejabat keamanan mengatakan kepada AFP bahwa penggerebekan dilakukan bukan hanya karena korupsi, tetapi juga merupakan bagian dari kampanye yang lebih besar melawan “faksi-faksi yang mendanai dan penyelundupan dolar dan minyak Iran—merujuk pada kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Teheran, yang oleh Washington ditetapkan sebagai organisasi teroris.

Pejabat keamanan tersebut menambahkan bahwa tekanan AS adalah kunci dalam masalah ini, dan menambahkan bahwa apa yang terjadi hari ini hanyalah permulaan.

Selama perang Timur Tengah baru-baru ini, kelompok-kelompok pro-Iran ikut campur untuk mendukung Teheran dan menyerang fasilitas AS di Irak, termasuk penyergapan terhadap diplomat AS di Baghdad. Mereka juga menyerang target di negara-negara Teluk.

Baru-baru ini, setidaknya dua kelompok bersenjata mengatakan mereka akan bekerja sama untuk menyerahkan senjata kepada negara.

Zaidi, yang berkuasa setelah AS memveto kandidat lain, berharap untuk menarik lebih banyak investasi AS ke Irak, yang sangat membutuhkan pemulihan ekonominya, terutama setelah kerugian pendapatan yang signifikan akibat penghentian ekspor minyak selama perang Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan tiga tersangka baru dalam dua kasus korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Perinciannya, satu tersangka dalam kasus dugaan pidana suap yaitu YRW selaku mantan Plt. Direktur Irigasi dan Rawa pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.

Sementara, dua lainnya berasal dari pihak swasta yaitu RW selaku Direktur CV TAS/Penyedia Jasa pada Sekretariat Dirjen Cipta Karya dan JSR selaku Direktur PT BKS dalam kasus dugaan pengadaan fiktif.

Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Dapot Dariarma mengatakan pihaknya telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menetapkan ketiganya sebagai tersangka.

"Terhadap para tersangka dilakukan penahanan sejak hari ini Rabu, 24 Juni 2026 sampai dua puluh hari kedepan dimana ketiganya ditahan di Rutan Salemba Jakarta Pusat," ujar Dapot dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Dia menjelaskan, YRW diduga telah bekerja sama dengan tersangka DP melakukan pemerasan dan/atau menerima suap dan/atau gratifikasi berupa uang tunai lebih dari Rp2 miliar dari beberapa BUMN Karya dan pihak swasta.

“Pemberian uang ini terkait beberapa proyek pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air,” tutur Dapot.

Sementara itu, RW dan JSR bersama tersangka lainnya diduga telah merekayasa proyek fiktif pada Sekretariat Jenderal Cipta Karya Periode 2023 dan 2024. Dalam perkara ini, negara mengalami kerugian yang lebih dari Rp16 miliar.

“Penyidik juga telah melaksanakan penyitaan berupa 2 unit mobil mewah, sejumlah uang tunai dalam bentuk dolar Amerika Serikat, pengumpulan bukti-bukti serta pendalaman terhadap keterlibatan pihak lainnya baik dari Kementerian PU, BUMN maupun swasta,” pungkas Dapot.

Sekadar informasi, YRW dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 12B ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Sementara itu, RW dan JSR disangka melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 jis. Pasal 20 huruf c dan Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Pasal 18 Ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak permohonan justice collaborator (JC) mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) di BGN. Pengacara Sony Sonjaya, Krisna Murti, menyayangkan keputusan Kejagung .

Krisna menilai, Sony memiliki andil besar dalam kasus dugaan korupsi dugaan penyimpangan tata kelola program MBG, karena niatnya ingin mengungkap semua pihak yang terlibat.

"Amat disayangkan di saat saudara Sony ingin mengungkap semua pihak yang diduga mempunyai andil besar dalam korupsi MBG ini," kata Krisna saat dihubungi wartawan, Rabu (24/6/2026).

Terlebih, kata Krisna, Sony telah menyetorkan 41 nama besar yang diduga terlibat dalam praktik kecurangan dari proyek MBG. Ia pun merasa bingung dengan keputusan dari penyidik menolak JC kliennya.

"Bingung juga sih kita gitu lho. Sehingga ada ruang bagi saudara Sony menyuarakan kebenaran di balik korupsi MBG ini," ujar dia.

Namun, Krisna tetap menghormati keputusan Kejagung. Sebab, dari Sony sendiri belum ada respons, karena dirinya baru akan menemui kliennya pada siang nanti.

Di sisi lain, Krisna tetap akan mendorong soal permohonan JC dan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendapat jaminan keamanan bagi Sony.

"Kami akan terus memperjuangkan hak daripada klien kami, Soni Sanjaya, untuk mendapatkan JC dan perlindungan dari LPSK," pungkasnya.

Sebelumnya, Kejagung menyatakan menolak permohonan JC yang diajukan Sony Sonjaya selaku tersangka di kasus korupsi tata kelola program MBG. "Kami belum bisa memenuhi permohonan justice collaborator atau menolak permohonan justice collaborator dari tersangka SS (Sony Sonjaya)," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi, dalam konferensi pers, Selasa (23/6/2026).

Syarief menjelaskan, ada dua pertimbangan utama penyidik menolak permohonan tersebut. Pertama, kata dia, pihaknya menilai Sony merupakan salah satu pelaku utama dalam kasus tersebut.

Oleh karenanya, Syarief mengatakan Sony bukanlah pelaku di tingkat kedua yang bisa mengungkap pihak lainnya yang lebih besar dalam kasus korupsi MBG. Pasalnya dari bukti yang ada, Sony merupakan pelaku vital yang ikut menjualbelikan titik SPPG.

Kedua, Syarief mengatakan dalam pemeriksaan terakhir Sony juga masih menyangkal perbuatannya dalam kasus korupsi MBG tersebut. Padahal, ia menjelaskan salah satu syarat utama diterimanya JC yakni pelaku harus mengakui perbuatannya.

"Dalam pemeriksaan kemarin memang belum ada yang dianggap oleh penyidik ya menyatakan bahwa yang bersangkutan mengakui perbuatannya seperti yang disangkakan," ujarnya.

Meski begitu, ia mengatakan pihaknya menghargai upaya Sony yang memberikan informasi-informasi terkait sehingga bisa mengungkap terang benderang kasus korupsi MBG.

"Semua informasi sangat kami hargai dan itu digunakan untuk bisa digunakan untuk membuat terang kasus ini. Namun demikian untuk justice collaborator kita terikat pada aturan-aturan yang ada," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak pengajuan status justice collaborator (JC) yang diajukan mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan penolakan tersebut merupakan hasil analisis penyidik terhadap peran Sony dalam perkara yang tengah diusut.

"Kami belum bisa memenuhi permohonan justice collaborator atau menolak permohonan justice collaborator dari tersangka SS," ujar Syarief di Kejagung, Selasa (23/6/2026).

Dia menambahkan, berdasarkan hasil analisis, penyidik menilai Sony merupakan pelaku utama dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026.

Pasalnya, Sony diduga menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengaturan maupun verifikasi titik-titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Sehingga dengan demikian yang bersangkutan ini merupakan pelaku utama, sehingga yang bersangkutan ini bukan merupakan pelaku yang second liner," imbuhnya.

Syarief menjelaskan bahwa aturan yang berlaku secara eksplisit mengatur bahwa pihak yang dapat memperoleh status saksi pelaku atau justice collaborator bukan merupakan pelaku utama.

"Yang pertama, yang bersangkutan bukan merupakan pelaku utama. Yang kedua, yang bersangkutan mengakui perbuatannya. Nah, itu dua syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang justice collaborator," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, Sony mengajukan diri sebagai justice collaborator untuk memberikan dukungan secara kooperatif dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pada program prioritas pemerintah tersebut.

Dia juga mengaku telah menyerahkan 41 nama yang diduga terlibat dalam perkara itu. Namun, Sony tidak merinci identitas para pihak yang dimaksud. Selain itu, dia menyatakan ingin membongkar seluruh pengadaan yang diduga menyimpang dalam program MBG, termasuk pengadaan motor listrik dan CCTV.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya mengajukan permohonan menjadi justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025–2026.

Di tengah proses tersebut, salah satu kuasa hukumnya, Elza Syarief, memutuskan mundur dari tim penasihat hukum. Elza mengaku mengambil keputusan itu karena menilai Sony tidak jujur terkait perkara yang sedang diusut.

Menurut Elza, ia memperoleh informasi mengenai dugaan aliran dana rutin yang diterima Sony dari pengaturan titik SPPG melalui pihak swasta sekaligus orang kepercayaannya, Asep Yusuf Somantri.

"Karena Pak Sony tidak jujur dan sebelum bersumpah bersih tapi info beberapa orang terutama Asep dia menerima uang dari Asep secara rutin," ujar Elza saat dikonfirmasi, dikutip Rabu (17/6/2026).

Elza juga meragukan peluang permohonan JC Sony dikabulkan Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, ia menilai masih ada fakta yang belum diungkap secara utuh dalam perkara tersebut.

"Bagaimana mau JC? Dan saya merasa ada yang dibuka, ada yang dilindungi,” imbuhnya.

Selain itu, Elza mengaku tidak nyaman selama menjadi kuasa hukum Sony karena kerap mengalami kesulitan saat hendak menemui kliennya. Ia menyebut hambatan itu berasal dari adik sekaligus tim hukum Sony, Krisna Murti.

Menanggapi pengunduran diri tersebut, Krisna Murti mengaku terkejut dan menyayangkan keputusan Elza. Dia mengaku tidak sempat berkomunikasi dengan Elza sebelum keputusan itu diambil.

"Saya sangat sayangkan sekali kenapa beliau mundur gitu loh artinya. Saya enggak tahulah ya kan, keluarga sudah mencabut kuasanya, ya kan, terus kenapa ya, enggak tahulah saya," ujar Krisna saat dihubungi, Rabu (17/6/2026).

Terkait tudingan Sony tidak jujur, Krisna menegaskan kliennya telah menyampaikan seluruh pengetahuan yang dimilikinya terkait kasus MBG kepada penyidik. Menurut dia, Sony berkomitmen menjadi JC agar perkara tersebut dapat terungkap secara menyeluruh.

"Setahu saya sih ya, Pak Sony sudah buka semua dalam BAP. Saya enggak mengerti deh arahnya ke mana Bu Elza. Ya kan saya bingung juga ya kan dengan pernyataan-pernyataannya Bu Elza, bingung saya jadinya," imbuhnya.

Krisna juga memastikan tidak ada anggota tim kuasa hukum lain yang mengundurkan diri selain Elza Syarief.

"Enggak ada, enggak ada. Cuma Bu Elza, yang lainnya enggak ada," pungkasnya.

Kejagung Kaji Permohonan JC Sony

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mengkaji permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2025–2026.

Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan penyidik saat ini masih fokus mendalami peran masing-masing tersangka, termasuk Sony, sebelum memutuskan permohonan tersebut.

"Nanti pengajuan JC akan kita jawab, sekaligus juga rentetan dia dengan siapa berbuatnya, nanti kita pasti terbuka lah," ujar Febrie di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Sementara itu, Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna menegaskan status JC tidak diberikan secara otomatis. Menurutnya, penyidik akan menilai terlebih dahulu peran Sony dalam perkara tersebut.

Anang menjelaskan, penyidik akan terlebih dahulu mengkaji kelayakan Sony untuk memperoleh status justice collaborator berdasarkan perannya dalam perkara tersebut. Menurut dia, permohonan JC tidak dapat dikabulkan apabila Sony terbukti sebagai pelaku utama.

"Nanti penyidik kaji apakah ini memang dia layak untuk memperoleh itu. Karena kan ini perannya dia sebagai apa? Kalau dia pelaku utama kan kita tidak bisa," tutur Anang.

Romli Atmasasmita

PERKARA Nadiem Anwar Makarim mantan Mendikbud Ristek masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyita banyak perhatian di dalam negeri dan di luar negeri karena ia mantan pejabat tinggi pemerintah Indonesia dan dikenal dengan terobosannya dalam bidang Pendidikan melalui sarana digital dengan tujuan dapat menjangkau anak didik yang berdiam jauh dari ko belta-kota besar. Namun tujuan baik tidak selalu berakhir baik bagi sang pembaharu bahkan sebaliknya di akhir masa jabatannya ia telah didudukan sebagai pelaku tindak pidana korupsi dengan dakwaan dimana proyek pengadaan chromebook dengan tujuan baik tersebut dinilai JaKsa Penuntut Umum(JPU) kemahalan harga beli merujuk hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh BKPK; bukan BPK.

Drama kasus Nadiem mulai dari kebijakan Menteri Nadiem menyelenggarakan program pendidikan jarak jauh melalui penggunaan chromebook dan setelah melalui kajian seksama oleh tin teknis sang mantan Menteri pun menyetujui. Tetapi karena hasil penghitungan BPKP terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1,5 triliun. Akan tetapi di dalam dakwaan JPU kerugian keuangan negara bertambah menjadi Rp2,1 triliun di mana JPU telah menghitung sendiri dengan menambah kerugian keuangan negara sebesar Rp600 miliar.

Bagi ahli hukum khususnya penasihat hukum (advokat) terdakwa Nadiem hasil pernghitungan kerugian keuangan negara tersebut merupakan masalah hukum tersendiri apalagi kerugian keuangan negara dalam baik Pasal 2 maupun Pasal 3 UU TIpikor 1999 merupakan prasayarat adanya tipikor sehingga patut diragukan dan tidakk memiliki kepastian hukum dan berpotensi dikesampingkan majelis hakim pengadilan tipikor PN Jakarta Pusat.

Yang dapat dipastikan dari perkara Nadiem dan bersifat strategis adalah baik dalam dakwaan maupun tuntutan JPU, terdakwa Nadiem ditempatkan sebagai subjek hukum, setiap orang sebagaimana disebut dalam Pasal 2 UU Tipikor 1999; sedangkan perkara tipikor atas nama Nadiem yang ketika proyek pengadaan chromebook yang dinilai bermasalah memiliki wewenang karena kedudukan dan jabatannya sebagai Mendikbud Ristek; berbeda dengan subjek hukum orang perorangan.

Berdasarkan dua masalah hukum mendasar dalam perkara korupsi atas nama Nadiem dapat dikatakan bahwa dakwaan dan tuntutan JPU merupakan error in persona dan tidak jelas atau obscuur sehingga dakwaan/tuntutan JPU batal demi hukum (van rechts wege nieteg). Satu hal yang menarik untuk dikemukakan bahwa salah satu hakim adhoc tipikor dalam perkara Nadiem menulis di dalam majalah Danapala produk Mahkamah Agung mengenai kejahatan yang disebut dan dikenal sebagai white collar crima tanpa menyebut nama akan tetapi dapat ditebak bahwa artikel yang bersangkutan mengarah kepada kasus Nadiem dan secara kebetulan dalam tuntuan JPU telah dikutip pendapat Hakim Adhoc tersebut.

Di dalam nota pembelaan Nadiem sebagai terdakwa, dikemukakan ketidakpahaman ybs atas dakwaan tipkor oleh JPU dan nadiem merasa kebingungan atas dakwaan JPU tesebut dan hal tersebut dapat dipahami karena ia tidak memiliki latar belakang Pendidikan hukum. Sekalipun demikian, sikap dan reaksi masyarakat yang juga awam hukum sebaliknya, ada yang percaya bahwa Nadiem telah melakukan tindak pidana korupsi akan tetapi karena praktik penegakan hukum terutama perkara korupsi merupakan berita utama dan menarik perhatian besar masyarakat maka perkara Nadiem dengan cepat telah menyebar baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dapat dikatakan bahwa dalam perkara tipikor yang menjadi terdakwa bukan hanya Nadiem pribadi akan tetapi juga isteri dan anak-anaknya serta keluarga besar Nadiem; sesuatu masalah yang tidak dapat dihindari suka atau tidak suka. Namun dari sisi hukum pidana, keaadaan yang dihadapi Nadiem di luar masalah hukumnya merupakan bentuk overkriminalisasi dan melanggar asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) s hukum dari Negara terhadap overkriminalisasi dan pelanggara praduga tak bersalah.

Kini telah menjadi kebiasaan dalam praktik penegakan hukum terutama dalam pemberantasan korupsi masalah tersebut dibiarkan terjadi seolah tampak merupakan sandiwara berseri atau bahkan sandiwara konyol yang tidak bersifat mendidik masyarakat terhadap martabat seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Seburuk-buruknya penyidik atau penuntut dalam perkara pidana akan tetapi jika hakimnya tetap bersikap jujur dan objektif serta memegang teguh keyakinannya berdasarkan Ketuhanan YME dengan tidak bermaksud mendahului putusan pengadilan tipikor pada PN Pusat, maka dapat perkara Nadiem akan diputus bebas atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau ontslag van alle rechtsvervolging.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap nasib pengusutan perkara dugaan korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto mengatakan saat ini kasus tersebut lebih berprogres di Kejaksaan Agung (Kejagung). Sebab, pengusutan kasus MBG pada korps Adhyaksa sudah tahap penyidikan, dan bahkan penetapan tersangka.

Oleh karenanya, Setyo menyatakan bahwa pihaknya saat ini turut memantau proses hukum yang telah dilakukan Kejagung.

"Ya sekarang kita lihat saja perkembangan yang sudah dikawal oleh Kejaksaan Agung, proses penyelidikan sudah berjalan, gitu ya. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan Agung, ya sementara nanti kita lihat saja, gitu," ujar Setyo di Gedung LAN Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Dia menambahkan, jika nantinya memang diperlukan koordinasi maka pihaknya bakal melakukan hal tersebut. Terlebih, KPK juga telah melakukan kajian, pendalaman bahkan berkoordinasi dengan Kepala BPKP untuk mengusut kasus MBG ini.

Di samping, Setyo mengemukakan bahwa sejauh ini pihaknya masih belum ada komunikasi dengan pihak Kejagung.

"Kecuali dari mereka penyelidiknya membutuhkan, ya pasti ada komunikasi. Sampai dengan saat ini belum ada komunikasi," pungkasnya.

Sebagai informasi, terdapat lima tersangka dalam perkara ini, yakni eks Kepala BGN Dadan Hindayana, dua eks Wakilnya Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

Kemudian, dua lainnya dari pihak swasta Asep Yusuf Somantri (AYS) yang merupakan orang kepercayaan Sony Sonjaya dan Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT) atau vendor motor listrik Andri Mulyono (AM).

Para tersangka diduga meloloskan yayasan terafiliasi sebagai mitra SPPG meski tidak memenuhi syarat, mengatur titik SPPG, serta melakukan mark up dan pengadaan barang yang tidak diperlukan. Kejagung masih menghitung total kerugian negara dalam kasus tersebut.