Bisnis.com, CIREBON — Jalan utama yang menjadi akses ribuan petambak garam dan nelayan di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, hingga kini masih dalam kondisi rusak parah.

Ironisnya, ruas jalan sepanjang sekitar 7-8 kilometer tersebut belum pernah mendapat pembangunan permanen meski telah digunakan masyarakat pesisir selama puluhan tahun.

Ketidakjelasan status kewenangan jalan diduga menjadi penyebab utama belum tersentuhnya pembangunan. Akibatnya, aktivitas ekonomi masyarakat di salah satu sentra garam terbesar di Jawa Barat terus terkendala.

Petani garam Rawaurip, Ismail Marzuki, mengatakan jalan tersebut telah menjadi jalur utama pengangkutan hasil garam dan aktivitas nelayan sejak sekitar tahun 1970-an. Namun hingga saat ini, jalan itu belum pernah diaspal maupun dibeton.

"Jalan ini sudah ada sejak sekitar tahun 1970-an. Dari dulu sampai sekarang menjadi akses utama untuk mengangkut hasil garam dan aktivitas nelayan ke laut. Tapi sampai hari ini belum pernah diaspal atau dibeton," kata Ismail, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, penanganan yang pernah dilakukan hanya berupa pengerasan jalan pada sekitar 2011 hingga 2012. Pekerjaan tersebut dilakukan bersamaan dengan pembangunan pagar batu kubus di sepanjang pesisir Kecamatan Pangenan untuk mengurangi dampak abrasi.

Namun, kondisi jalan kembali mengalami kerusakan. Saat musim hujan maupun ketika terjadi banjir rob, jalur tersebut semakin sulit dilalui kendaraan yang mengangkut hasil produksi garam.

"Kalau musim hujan atau air pasang, jalan semakin sulit dilalui. Padahal jalur ini sangat penting untuk mengangkut hasil produksi garam," ujarnya.

Jalan tersebut menghubungkan kawasan permukiman warga dengan hamparan tambak garam dan wilayah pesisir. Jalur itu menjadi akses utama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pergaraman dan perikanan.

Di sisi lain, Pemerintah Desa Rawaurip mengaku telah berulang kali mengusulkan perbaikan jalan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut berupa pembangunan fisik.

Sekretaris Desa Rawaurip, Yudi, mengatakan usulan perbaikan rutin disampaikan sejak 2020. Akan tetapi, persoalan status jalan yang belum jelas membuat usulan tersebut belum membuahkan hasil.

"Sejak tahun 2020 sampai sekarang selalu kami usulkan, baik ke pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat. Kendalanya sampai sekarang status jalan itu belum jelas masuk kewenangan siapa," kata Yudi.

Menurut dia, pemerintah desa tidak dapat menggunakan anggaran desa untuk memperbaiki jalan tersebut karena bukan merupakan aset maupun kewenangan desa.

"Kami ingin jalan ini diperbaiki karena sangat dibutuhkan masyarakat. Tapi desa tidak bisa masuk karena bukan kewenangan kami," ujarnya.

Persoalan serupa juga menjadi perhatian DPRD Kabupaten Cirebon. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Lukman Hakim, mengatakan ruas jalan tersebut bukan termasuk jalan desa maupun jalan kabupaten.

"Yang jelas bukan jalan desa dan bukan jalan kabupaten. Kalau bukan provinsi, kemungkinan kewenangan pusat. Ini yang harus segera dipastikan supaya ada kepastian penanganan," kata Lukman.

Ia menilai pemerintah perlu segera menelusuri status administrasi jalan agar pembangunan dapat dilakukan. Menurut dia, keberadaan infrastruktur tersebut sangat penting karena menopang aktivitas kawasan produksi garam yang menjadi salah satu sektor unggulan daerah.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) melakukan percepatan pembangunan jaringan jalan utama Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk mendukung kelancaran aktivitas di wilayah setempat.

"Pembangunan jaringan jalan utama 1B dan 1C menjadi bagian penting sistem transportasi yang terintegrasi, aman, dan efisien di KIPP IKN," ujar Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono ketika ditanya menyangkut infrastruktur transportasi IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kamis.

Jaringan jalan utama tersebut, lanjut dia, akan mendukung kelancaran aktivitas pemerintahan, pendidikan, layanan kesehatan, serta hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat di IKN.

Otorita IKN berkomitmen memastikan pembangunan infrastruktur berjalan tepat mutu, tepat waktu, dan memberikan manfaat optimal mewujudkan IKN sebagai kota masa depan Indonesia.

Hingga kini, kemajuan pembangunan jaringan jalan utama untuk paket A jalan pada seksi satu sepanjang 1,3 kilometer menghubungkan hunian vertikal ASN satu hingga ke arah Lapangan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesai (PSSI) mencapai 99 persen.

Kemajuan pengerjaan paket B jalan pada seksi dua sepanjang 1,9 kilometer yang melewati beberapa persil strategis, termasuk Sekolah Al-Azhar sudah 100 persen, dan paket C jalan pada seksi tiga sepanjang 1,8 kilometer melayani akses menuju kawasan pendidikan, seperti Sekolah Taruna Nusantara juga telah mencapai 100 persen.

Kemajuan pembangunan paket D jalan pada seksi lima sepanjang 2,2 kilometer, mendukung konektivitas antar kawasan persil investasi pergudangan material konstruksi pintar dan ramah lingkungan IKN (Sunhub) mencapai 100 persen, serta paket E jalan lingkar PSSI sepanjang 2,2 kilometer.menghubungkan Lapangan PSSI dan Rumah Sakit (RS) Mayapada mencapai 99 persen.

Kemajuan pengerjaan paket F jalan sepanjang 2,5 kilometer menghubungkan sisi samping dan lanjutan jalan tol Seksi 6C, melewati persil menuju RS Abdi Waluyo serta terhubung dengan pintu keluar Tol Pulau Balang sudah mencapai 100 persen, jelas dia, paket G jalan sepanjang 1 kilometer Seksi empat mengarah ke Sekolah Taruna Nusantara juga mencapai 100 persen.

Infrastruktur jalan tersebut tidak hanya mendukung mobilitas harian, tetapi juga menjadi penghubung antarfungsi kawasan yang menopang aktivitas pemerintahan dan kehidupan masyarakat di IKN.

"Pembangunan jalan 1B - 1C di KIPP IKN hampir selesai untuk memperkuat konektivitas antar kawasan strategis," katanya.

Pembangunan infrastruktur dasar sebagai tulang punggung konektivitas KIPP IKN dan jalan 1B - 1C, dirancang menjadi jalan utama berperan penting menghubungkan berbagai persil strategis, mulai dari kawasan pendidikan, pemerintahan, hingga perumahan di IKN, demikian Basuki Hadimuljono.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BIREUEN– Akses utama jalur darat dari Banda Aceh–Medan maupun sebaliknya terputus akibat jembatan penghubung di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen ambruk pascabanjir akhir November lalu.

Masyarakat terpaksa harus menyeberangi Sungai Peusangan menggunakan perahu nelayan untuk berpindah lokasi, termasuk penumpang transportasi umum tujuan Banda Aceh-Medan maupun sebaliknya.

Salah seorang warga sekitar yang juga berprofesi sebagai sopir bus di jalur lintas Banda Aceh–Medan, Bram, mengatakan kondisi jalan utama yang terputus telah memukul bisnis transportasi.

Bram menyebut bus-bus penumpang yang melayani rute Banda Aceh–Medan atau sebaliknya terpaksa menghentikan perjalanan di kedua sisi Sungai Peusangan. Penumpang lantas diminta turun dan menyeberangi sungai menggunakan perahu motor agar dapat melanjutkan perjalanan kembali dengan bus lain yang telah menunggu di seberang.

“Ini satu-satunya akses dari Banda Aceh ke Medan [dan sebaliknya],” kata Bram kepada Bisnis, Minggu (21/12/2025).

Dikatakan Bram, tidak ada alternatif lain bagi kendaraan besar seperti truk dan bus untuk melintasi wilayah tersebut pasca robohnya jembatan. Penumpang harus turun terlebih dahulu, menyeberangi sungai dengan perahu sekitar dua menit dengan membayar Rp10.000 per sekali jalan, dan melanjutkan perjalanan kembali menggunakan transportasi lain di seberang sungai.

Dia mengatakan, meski terdapat jembatan di kampung sebelah yang masih bisa dilalui, jalur tersebut tidak memungkinkan bagi kendaraan besar.

“Ada jembatan di kampung sebelah, tapi kita tidak bisa dilewati bus. Hanya motor dan mobil saja yang bisa lewat,” katanya.

Akibat pembatasan jalur di lintas utara itu, kendaraan besar dari Medan menuju Banda Aceh atau sebaliknya terpaksa memutar jauh melalui Jalan Meulaboh–Banda Aceh di Jalur Trans Sumatra bagian selatan.

Dari pantauan Bisnis, di sekitar lokasi jembatan yang putus tampak sejumlah posko bencana bagi masyarakat terdampak.

Sejumlah alat berat seperti eskavator dan truk pengangkut material juga terlihat hilir-mudik membersihkan area terdampak untuk mempercepat proses perbaikan jembatan.

Menurut keterangan warga di lokasi, upaya perbaikan jalur berlangsung setiap hari dengan pengawasan petugas di lapangan.

Namun, melihat kondisi jembatan yang putus total, diperkirakan pemulihan akses Jalan Lintas Sumatra di jalur utara akan memakan waktu yang cukup lama.

Informasi yang dihimpun Bisnis di lapangan, jembatan yang membelah Sungai Peusangan di Kabupaten Bireuen itu baru dapat berfungsi secara normal kurang lebih tiga bulan ke depan.

“Akses jembatan ini katanya baru bisa dipakai lagi tiga bulan ke depan,” ujar Bram.

Jalan lintas Banda Aceh–Medan merupakan urat nadi transportasi dan perekonomian di wilayah utara Aceh. Terputusnya jalur ini berdampak luas terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Pascabencana yang memutus jalur tersebut, masyarakat sekitar berharap pemerintah dapat memastikan kelancaran distribusi logistik, ketersediaan BBM dan LPG, serta keselamatan masyarakat yang terpaksa menyeberangi sungai menggunakan perahu. (240)