Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) merespons rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk menggelar seleksi pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz pada tahun ini.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir menyampaikan harapan asosiasi agar harga frekuensi dapat lebih terjangkau bagi pelaku usaha.

“Supaya dunia industrinya sehat karena regulatory cost [biaya regulasi] BHP frekuensinya turun,” kata Marwan kepada Bisnis pada Jumat (10/4/2026).

Selain itu, Marwan menambahkan pihaknya juga berharap lelang dapat dilakukan dengan sistembeauty contest. Menurutnya, skema tersebut memungkinkan seluruh pelaku usaha memiliki peluang mendapatkan frekuensi sekaligus menjaga kemampuan belanja modal (capex) untuk meningkatkan kualitas layanan.

Dalam pengumumannya, Komdigi mengungkapkan bahwa seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan layanan akses internet jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) minimal dengan teknologi 4G secara lebih merata, khususnya di desa atau kelurahan yang masih memiliki keterbatasan akses telekomunikasi.

Selain itu, pelaksanaan seleksi ini juga bertujuan menyediakan tambahan spektrum frekuensi radio yang dapat dioptimalkan oleh para penyelenggara jaringan bergerak seluler.

“Kehadiran pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur jaringan bergerak seluler dan mendukung pencapaian target kecepatan rata-rata mobile broadband nasional,” tulis pengumuman Komdigi, dikutip pada Kamis (9/4/2026).

Langkah ini juga diarahkan untuk meningkatkan cakupan layananmobile broadbanddi Indonesia sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029.

Masing-masing pita frekuensi yang akan diseleksi memiliki fungsi dan keunggulan yang saling melengkapi bagi industri telekomunikasi nasional.

Pita frekuensi radio 700 MHz merupakanlow-bandyang dikenal sebagai “digital dividend” karena dihasilkan setelah selesainya migrasi siaran televisi analog (Analog Switch Off/ASO) ke TV digital. Frekuensi ini memiliki cakupan sinyal yang luas serta kemampuan menembus hambatan fisik seperti bangunan, sehingga mampu memperbaiki kualitas sinyal seluler, baik di luar ruangan (outdoor) maupun di dalam ruangan (indoor).

“Karakteristik ini menjadikannya tulang punggung utama untuk memperluas jangkauan akses internet mobile broadband ke seluas-luasnya wilayah Indonesia,” tulis Komdigi.

Sementara itu, pita frekuensi radio 2,6 GHz merupakanmid-bandyang ideal untuk menopang kapasitas jaringan dan kecepatan transmisi data skala besar, seperti teknologi 5G. Pita ini difokuskan untuk mengakomodasi kepadatan lalu lintas data yang tinggi di wilayah perkotaan serta menghadirkan pengalaman internet seluler berkecepatan tinggi yang lebih stabil.

Melalui seleksi ini, penyedia jaringan bergerak seluler juga didorong untuk meningkatkan kualitas layanan internet berkecepatan tinggi melalui penyediaan dan penguatan jaringan 5G di berbagai wilayah.

Untuk mendukung pelaksanaannya, Menteri Komunikasi dan Digital telah menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 175 Tahun 2026 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2026.

Selanjutnya, proses persiapan dan pelaksanaan seleksi akan dilakukan oleh Tim Seleksi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 176 Tahun 2026.

Komdigi menegaskan akan mengedepankan asas transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses seleksi. Kemkomdigi juga mengundang seluruh pemangku kepentingan, pelaku industri telekomunikasi, serta masyarakat luas untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas, guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mendorong kemajuan ekonomi digital Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Biaya penggelaran 4G yang mahal dinilai menjadi penghambat rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam memperluas cakupan 4G/LTE hingga mencapai 97,50% dari total wilayah permukiman pada 2026.

Target tersebut dinilai menuntut kesiapan investasi yang lebih besar serta dukungan kebijakan, terutama untuk memperluas layanan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menyebut capaian cakupan jaringan saat ini masih menghadapi tantangan dari sisi pembiayaan dan pemerataan.

Menurutnya, upaya mengejar target 97,5% memerlukan belanja modal operator yang lebih besar serta insentif khusus untuk wilayah 3T.

“Untuk mengejar 97,5% tentu perlu capex operator seluler yang lebih besar dan insentif untuk daerah 3T,” kata Ian saat dihubungi Bisnis pada Kamis (8/1/2026)

Ian menilai pembangunan infrastruktur di wilayah 3T yang berdampak pada perluasan cakupan jaringan perlu disertai skema pengembalian yang jelas melalui kewajiban pelayanan universal (USO) non tunai.

Selain itu, pembangunan jaringan yang mendukung agenda Asta Cita dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurut Ian, juga perlu dikompensasi dalam bentuk penyertaan negara agar beban regulasi tetap proporsional.

Ian juga menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur dasar jaringan, khususnya fiberisasi dan pengembangan backbone secara menyeluruh dan terencana, serta kemudahan proses pembangunan di lapangan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi Kamilov Sagala menilai target Komdigi untuk mendekati pemerataan cakupan 4G secara nasional secara teknis relatif mudah dicapai. Namun, dia mengingatkan agar regulator tidak hanya berfokus pada angka sebaran wilayah semata.

Menurut Kamilov, tantangan utama justru terletak pada kualitas layanan yang dirasakan oleh konsumen. Dia menekankan pentingnya penetapan standar layanan minimum agar perluasan cakupan tidak berhenti pada pencapaian statistik semata.

“Penting disadari oleh regulator apabila sekedar untuk menunjukan sebaran wilayah, tanpa ada standar layanan yang minimal ini pastinya target sia-sia saja,” kata Kamilov.

Dia menekankan pentingnya regulator melakukan survei layanan konsumen yang presisi agar target yang ditetapkan benar-benar memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan, mengingat keterjangkauan layanan tidak selalu sejalan dengan kualitas minimum yang berkelanjutan.

Adapun target cakupan mobile broadband 4G/LTE tersebut tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029.

Dalam dokumen tersebut, indikator jangkauan jaringan pita lebar bergerak per populasi ditetapkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 98% pada 2029.

Secara rinci, cakupan mobile broadband ditargetkan mencapai 97,50% pada 2026, meningkat menjadi 97,75% pada 2027, kemudian 97,90% pada 2028, dan mencapai 98% pada 2029. Sementara itu, capaian pada 2024 tercatat sebesar 97,16% dari total wilayah permukiman, meningkat dibandingkan target 2025 yang ditetapkan sebesar 97,30%.

Selain cakupan jaringan, Komdigi juga menargetkan persentase luas permukiman dan jalur transportasi utama yang masih mengalami blank spot sinyal 5G tetap berada di angka 4,44%.

Dari sisi keterjangkauan, rasio harga layanan jaringan pita lebar tetap terhadap pendapatan per kapita ditetapkan sebesar 4% pada 2026, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebagai bagian dari upaya mendorong layanan internet yang semakin terjangkau bagi masyarakat.