Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) merespons rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) untuk menggelar seleksi pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz pada tahun ini.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir menyampaikan harapan asosiasi agar harga frekuensi dapat lebih terjangkau bagi pelaku usaha.

“Supaya dunia industrinya sehat karena regulatory cost [biaya regulasi] BHP frekuensinya turun,” kata Marwan kepada Bisnis pada Jumat (10/4/2026).

Selain itu, Marwan menambahkan pihaknya juga berharap lelang dapat dilakukan dengan sistembeauty contest. Menurutnya, skema tersebut memungkinkan seluruh pelaku usaha memiliki peluang mendapatkan frekuensi sekaligus menjaga kemampuan belanja modal (capex) untuk meningkatkan kualitas layanan.

Dalam pengumumannya, Komdigi mengungkapkan bahwa seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menyediakan layanan akses internet jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband) minimal dengan teknologi 4G secara lebih merata, khususnya di desa atau kelurahan yang masih memiliki keterbatasan akses telekomunikasi.

Selain itu, pelaksanaan seleksi ini juga bertujuan menyediakan tambahan spektrum frekuensi radio yang dapat dioptimalkan oleh para penyelenggara jaringan bergerak seluler.

“Kehadiran pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur jaringan bergerak seluler dan mendukung pencapaian target kecepatan rata-rata mobile broadband nasional,” tulis pengumuman Komdigi, dikutip pada Kamis (9/4/2026).

Langkah ini juga diarahkan untuk meningkatkan cakupan layananmobile broadbanddi Indonesia sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Digital 2025–2029.

Masing-masing pita frekuensi yang akan diseleksi memiliki fungsi dan keunggulan yang saling melengkapi bagi industri telekomunikasi nasional.

Pita frekuensi radio 700 MHz merupakanlow-bandyang dikenal sebagai “digital dividend” karena dihasilkan setelah selesainya migrasi siaran televisi analog (Analog Switch Off/ASO) ke TV digital. Frekuensi ini memiliki cakupan sinyal yang luas serta kemampuan menembus hambatan fisik seperti bangunan, sehingga mampu memperbaiki kualitas sinyal seluler, baik di luar ruangan (outdoor) maupun di dalam ruangan (indoor).

“Karakteristik ini menjadikannya tulang punggung utama untuk memperluas jangkauan akses internet mobile broadband ke seluas-luasnya wilayah Indonesia,” tulis Komdigi.

Sementara itu, pita frekuensi radio 2,6 GHz merupakanmid-bandyang ideal untuk menopang kapasitas jaringan dan kecepatan transmisi data skala besar, seperti teknologi 5G. Pita ini difokuskan untuk mengakomodasi kepadatan lalu lintas data yang tinggi di wilayah perkotaan serta menghadirkan pengalaman internet seluler berkecepatan tinggi yang lebih stabil.

Melalui seleksi ini, penyedia jaringan bergerak seluler juga didorong untuk meningkatkan kualitas layanan internet berkecepatan tinggi melalui penyediaan dan penguatan jaringan 5G di berbagai wilayah.

Untuk mendukung pelaksanaannya, Menteri Komunikasi dan Digital telah menetapkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 175 Tahun 2026 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler Tahun 2026.

Selanjutnya, proses persiapan dan pelaksanaan seleksi akan dilakukan oleh Tim Seleksi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 176 Tahun 2026.

Komdigi menegaskan akan mengedepankan asas transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses seleksi. Kemkomdigi juga mengundang seluruh pemangku kepentingan, pelaku industri telekomunikasi, serta masyarakat luas untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas, guna memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan mendorong kemajuan ekonomi digital Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) merespons gugatan terkait kuota internet hangus yang saat ini tengah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan pihaknya akan tunduk pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk apabila terdapat putusan dari MK.

Industri telekomunikasi selalu mengapresiasi konsumen dan menempatkan konsumen sebagai prioritas utama.

Seluruh layanan yang diberikan, lanjutnya, telah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk praktik terbaik (best practice) yang diterapkan di kawasan Asia.

“Jadi kami akan ikutin itu,” kata Marwan kepada Bisnis, Selasa (24/2/2026)

Sementara itu dilansir dari berbagai sumber sejumlah negara seperti Bangladesh, India, dan Singapura menerapkan sistem kuota hangus.

Di Bangladesh, hampir semua operator memakai skema kuota hangus. Data tak terpakai hilang setelah masa paket berakhir.

Regulator setempat (BTRC) sempat berencana menerapkan kebijakan carry forward atau roll over. Maksudnya, kalau pelanggan membeli paket baru sebelum paket lama habis, sisa kuota bisa dibawa ke paket berikutnya; jika tidak, tetap hangus.

Namun operator menjelaskan bahwa data tanpa batas waktu akan membuat tarif lebih mahal, sehingga rollover penuh tidak diadopsi.

Di India, operator besar seperti Jio, Airtel, VI umumnya masih menerapkan skema kuota hangus per siklus pada paket reguler; rollover hanya hadir di sebagian paket pascabayar atau plan khusus.

Sementara itu paket seluler dan roaming di Singapura, Thailand, Malaysia, tetap memakai model kuota dengan masa berlaku fixed (3 hari, 7 hari, 30 hari); bila lewat, sisa data hangus.

Dia menegaskan bahwa operator seluler saat ini menawarkan dua jenis produk kepada konsumen.

Pertama, produk dengan masa aktif terbatas, dan kedua, produk dengan sistem akumulasi atau rollover kuota.

Menurutnya, konsumen memiliki kebebasan untuk memilih sesuai kebutuhan masing-masing. Kedua jenis produk tersebut, lanjut Marwan, tetap mengedepankan prinsip keberlanjutan usaha.

Sementara itu, pengamat telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menilai polemik kuota hangus perlu dilihat dari sisi implementasi teknis dan biaya.

Menurutnya, setiap perubahan kebijakan berpotensi menimbulkan tambahan biaya, mulai dari proses desain, pengujian, hingga implementasi dan pemeliharaan sistem.

“Sebenarnya tinggal pilih operator yang menawarkan rollover kuota sebagai salah satu strategi bisnis. Masing-masing strategi bisnis beda,” kata Ian.

Sebagaimana dikutip dari laman resmi MK, gugatan terkait kuota internet hangus diajukan oleh pengemudi ojek online (ojol) Didi Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari. Keduanya mempersoalkan sistem penghangusan (expired) kuota internet yang belum terpakai saat masa aktif kuota berakhir.

Permohonan tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam bentuk pengujian materiil Pasal 71 angka 2 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

“Ketentuan norma Pasal 71 angka 2 Cipta Kerja telah memberikan cek kosong kepada operator untuk menetapkan skema ‘kuota hangus’ tanpa adanya kewajiban akumulasi (rollover) kepada konsumen,” ujar Didi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada 13 Januari 2026.

Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja merupakan ketentuan yang mengubah norma Pasal 28 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Ketentuan tersebut mengatur bahwa besaran tarif penyelenggaraan jaringan dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara berdasarkan formula yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga dapat menetapkan tarif batas atas dan/atau tarif batas bawah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat serta persaingan usaha yang sehat.

Menurut para pemohon, perubahan Pasal 28 UU Telekomunikasi yang dimuat dalam Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja pada 2023 belum menyesuaikan perkembangan teknologi informasi, khususnya yang berkaitan dengan layanan data internet.

Di sisi lain, dalam era transformasi digital, jasa telekomunikasi dinilai telah beralih dari kebutuhan sekunder menjadi kebutuhan dasar (public utility) yang setara dengan air, listrik, dan bahan bakar minyak.

Para pemohon juga menuturkan bahwa konsumen telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan pembayaran di muka (prepaid) untuk sejumlah volume data internet tertentu.

Oleh karena itu, pelaku usaha dinilai berkewajiban memberikan akses layanan telekomunikasi secara utuh sesuai nilai yang telah dibayarkan.

Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai implementasi jaringan 5G di Indonesia belum tepat jika dipaksakan merata ke seluruh wilayah.

Selain faktor geografis dan demografis, belum meratanya kepemilikan handset 5G di masyarakat serta pertimbangan keekonomian investasi menjadi alasan utama operator lebih selektif dalam mengembangkan jaringan generasi kelima tersebut.

Sekretaris Jenderal ATSI Merza Fachys mengatakan, kondisi Indonesia yang luas dengan tingkat sosial masyarakat yang majemuk membuat pengembangan 5G tidak bisa disamaratakan.

“Hari ini tingkat penetrasi handphone 5G itu baru 30% kalau kita lihat di jaringan hampir semua operator. Artinya apa? Bahwa penyebaran ini belum merata,” kata Merza dalam acara Bisnis Indonesia Forum di Kantor Bisnis Indonesia, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Merza mengatakan, jika setiap frekuensi baru diwajibkan untuk layanan 5G, maka penerapannya berpotensi dipaksakan merata ke seluruh wilayah. Padahal di sejumlah daerah kepemilikan handset 5G masih sangat rendah, sekitar 2–5%, sementara investasi 5G tidak murah.

Merza mengatakan, operator cenderung akan mengarahkan investasi pada wilayah yang benar-benar memberikan manfaat, tidak hanya dilihat dari jumlah penduduk, tetapi juga potensi kebutuhan dari sisi industri.

“Kalau memang di sana ada potensial industri yang menggunakan 5G ya tentu akan dikejar,” katanya.

Merza menjelaskan, pengembangan 5G yang dilakukan operator saat ini difokuskan pada kota-kota yang secara ekonomi dan demografi dinilai telah siap memanfaatkan teknologi tersebut. Dia mencontohkan, XLSMART telah meluncurkan layanan 5G di 33 kota dengan cakupan penuh satu kota karena diyakini populasi pengguna perangkat 5G di wilayah tersebut sudah memadai.

Ke depan, perluasan ditargetkan hingga hampir 100 kota dengan konsep cakupan menyeluruh seperti jaringan 4G saat ini, meski tidak seluruhnya menjangkau wilayah pinggiran atau rural karena pertimbangan keekonomian.

“Jadi investasi yang bermanfaat harus juga kita pertimbangkan,” katanya.

Merza menambahkan, kebijakan yang bersifat kewajiban untuk pemerataan 5G justru berisiko menjadi kontraproduktif jika dipaksakan.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan cakupan jaringan 5G meningkat secara bertahap. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan bahwa pada 2026, cakupan jaringan 5G ditargetkan mencapai 8,5% dari luas permukiman nasional.

“Untuk tahun 2026, jaringan 5G kami targetkan mencakup 8,5% luas pemukiman,” kata Meutya dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senin (26/1/2026).

Sementara itu, pada layanan 4G, cakupan jaringan pada 2025 telah menjangkau 98,95% populasi penduduk dan ditargetkan meningkat menjadi 99,05% pada 2026, sekaligus melampaui target RPJMN 2029.

Untuk mendukung pengembangan jaringan generasi kelima, Komdigi juga menyiapkan pelepasan spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang direncanakan dilelang pada 2026.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan, pemerintah akan menyiapkan kebijakan pelepasan spektrum frekuensi lainnya setelah pelaksanaan lelang spektrum 1,4 GHz pada 2025.

“Kami juga akan menyiapkan kebijakan pelepasan spektrum lainnya, yang tadi disampaikan juga oleh Bu Menteri, yaitu lelang spektrum 700 MHz, yang direncanakan pada tahun 2026,” kata Wayan.

Menurut dia, spektrum 700 MHz diarahkan untuk memperluas jangkauan layanan mobile broadband sekaligus mendukung pengembangan jaringan 5G, khususnya di wilayah dengan tantangan geografis.

Selain itu, pita frekuensi 2,6 GHz juga dipersiapkan untuk meningkatkan kapasitas dan kecepatan layanan mobile broadband nasional guna mendukung target kecepatan rata-rata 100 Mbps pada 2029. Saat ini, rata-rata kecepatan mobile broadband nasional pada 2025 masih berada di kisaran 63,51 Mbps.

“Sehingga peningkatan jaringan yang didorong bertahap,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan pungutan dan pajak di sektor telekomunikasi agar pengembangan jaringan generasi kelima (5G) di Indonesia dapat melaju lebih cepat.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O Baasir menegaskan 5G bukan sekadar teknologi baru, melainkan bagian dari peta jalan (roadmap) pengembangan jaringan yang tidak bisa dihentikan oleh operator. Menurutnya, keberlanjutan pembangunan jaringan menjadi keniscayaan seiring meningkatnya peran internet dalam kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi digital.

“Continuity-nya harus terjadi. Operator harus jalan di 5G,” kata Marwan ditemui usai talkshow bertajuk 'Ancaman Kejahatan Digital serta Urgensi Registrasi Pelanggan Seluler Berbasis Biometrik Face Recognition'yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama ATSI di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Namun, Marwan menilai terdapat dua tantangan utama yang dihadapi operator dalam mengakselerasi 5G, yakni model bisnis dan struktur biaya, khususnya terkait harga spektrum serta beban pajak dan pungutan.

Dia mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah yang di satu sisi menekankan pentingnya internet bagi masyarakat, tetapi di sisi lain masih membebani layanan tersebut dengan pajak yang tinggi.

Menurut Marwan, internet kini telah menjadi kebutuhan fundamental masyarakat sekaligus tulang punggung ekonomi digital nasional. Oleh karena itu, kebijakan fiskal seharusnya lebih berpihak pada perluasan akses dan peningkatan keterjangkauan layanan.

“Internet itu penting banget. Udah nomor tiga. Masa masih pajak terus sih? Pajak masih tinggi, gitu. Cukup lah ambil kemewahan pajak dari kuota-kuota internet ini,” ujarnya.

Dia menambahkan, pembebanan pajak yang berlebihan justru berpotensi menghambat adopsi layanan digital di masyarakat. ATSI pun mendorong agar kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor telekomunikasi diturunkan ke level yang lebih rasional.

Dia mengungkapkan, ATSI bersama sejumlah asosiasi lain telah mengusulkan penurunan PNBP dari kisaran 12,4% menjadi lebih rendah agar ruang investasi operator semakin longgar. Penurunan PNBP dinilai penting untuk mendorong percepatan pembangunan jaringan 5G.

“Iya lah, PNBP-nya turunin lah, gitu. [supaya lebih cepat] Iya kan? Di bawah 10%?” kata Marwan.

Di sisi lain, Marwan menyampaikan bahwa operator masih menunggu kepastian pemerintah terkait dokumen dan jadwal lelang spektrum untuk 5G. Meski demikian, dia menilai pemerintah akan mempertimbangkan kondisi terkini, termasuk upaya pemulihan konektivitas di wilayah terdampak bencana di Sumatra dan Aceh.

“Mungkin pemerintah punya pemikiran sendiri, mungkin ditarik awal tahun kan. Saya rasa si pemerintah cukup bijak,” katanya.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan penetrasi internet 5G di Indonesia mencapai 32% dari total populasi pada 2030. Pada awal 2025, penetrasi 5G masih berada di kisaran 4%–5%, dan per Oktober 2025 baru mencapai sekitar 10% dari total populasi. Angka tersebut masih tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia yang penetrasi 5G-nya telah mencapai 80%.

Untuk mempercepat adopsi 5G, Komdigi menyiapkan lelang sejumlah pita frekuensi strategis, termasuk 700 MHz dan 2,6 GHz, selain pita 1,4 GHz. Pita 700 MHz merupakan frekuensilow banddengan jangkauan luas, sedangkan 2,6 GHz termasukmid bandyang menawarkan keseimbangan antara cakupan dan kapasitas. Kedua spektrum tersebut diharapkan menjadi katalis percepatan pembangunan dan pemerataan jaringan 5G di Tanah Air.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengusaha telekomunikasi meminta kepada pemerintah untuk membebankan kewajiban yang sama kepada penyelanggara layanan over the top (OTT) seperti yang diterapkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) kepada operator telekomunikasi.

Ketua Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Dian Siswarini mengatakan saat ini operator telekomunikasi dibebankan biaya regulasi yang cukup besar.

Biaya tersebut meliputi berbagai komponen, salah satunya adalah biaya sewa spektrum frekuensi dan USO. Dengan beban yang terus meningkat dan di sisi lain kondisi industri telekomunikasi makin menantan, membuat rasio beban regulasi terhadap pendapatan telah mencapai 12%.

ATSI meminta pemerintah untuk bersikap lebih adil dengan menerapkan skema fair share, dimana beban regulasi tidak hanya dipikul oleh perusahaan telekomunikasi tetapi juga perusahaan OTT seperti YouTube, Google, TikTok, dan lain sebagainya.

Fair share merujuk pada prinsip bahwa semua pihak yang memanfaatkan jaringan dan infrastruktur digital ikut menanggung biaya secara proporsional dengan beban trafik atau nilai ekonomi yang mereka ciptakan.

Operator berargumen bahwa pemain digital besar perlu membayar “fair share” atas penggunaan masif terhadap jaringan mereka, bukan hanya membiarkan seluruh biaya ditanggung oleh operator dan pelanggan.

Dian berpendapat saat ini mungkin para OTT tidak memikul beban yang sama. ATSI ingin ada sikap yang lebih adil.

“Menurut saya [fair share] bagus bukan cuma untuk industri, tapi juga untuk ini apa pendapatan pemerintah,” kata Dian kepada Bisnis, Rabu (10/12/2025).

Dian menambahkan selain fair share, ATSI juga menyarankan adanya insentif kepada perusahaan telekomunikasi yang membangun infrastruktur digital di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Menurutnya, ongkos penggelaran di wilayah tersebut cukup mahal.

“Di Pulau Terpencil sebenarnya kalau di Kalimantan, Sulawesi, Papua juga banyak daerah yang sulit dijangkau. Itu memerlukan investasi yang jauh lebih besar,” kata Dian.

ATSI juga merekomendasikan lima arah strategis bagi industri telekomunikasi nasional untuk ke depan guna memastikan konektivitas yang “bermakna”, tidak hanya dari sisi jangkauan tetapi juga kualitas pengalaman pengguna yang stabil.

Fokus pertama adalah penguatan infrastruktur dan backbone melalui perluasan fiber backbone nasional serta peningkatan interkoneksi data center dan infrastruktur cloud-ready.

Kedua, modernisasi seluler dan broadband dengan mengakselerasi implementasi 5G Standalone, network slicing, edge computing, serta densifikasi BTS dan peningkatan core network.

Ketiga, ATSI menekankan pentingnya fokus pada pengalaman pengguna (Quality of Experience/QoE) dengan memprioritaskan kualitas layanan (QoS) berupa latency rendah, throughput stabil, dan cakupan yang konsisten.

Keempat, perluasan jangkauan dan inklusi digital lewat pengembangan fixed dan mobile broadband hingga wilayah 3T, layanan broadband rumah dan B2B, serta paket layanan yang terjangkau.

“Kelima, penguatan ekosistem digital dan layanan melalui integrasi jaringan seluler dengan layanan cloud, enterprise, smart city, Internet of Things (IoT), dan berbagai layanan publik digital,” kata Dian.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) berharap Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menetapkan harga yang lebih terjangkau dalam lelang pita frekuensi 2,6 GHz.

Pemerintah berencana membuka lelang pita tengah tersebut setelah sebelumnya merampungkan lelang frekuensi 1,4 GHz. Pita frekuensi 2,6 GHz termasuk dalam kategori mid-band yang memiliki keunggulan kapasitas dengan ketersediaan bandwidth mencapai 190 MHz.

Selain itu, pita 2,6 GHz dengan moda Time Division Duplex (TDD) juga memiliki ekosistem perangkat 4G dan 5G terbesar kedua secara global. Pemanfaatan pita ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas konektivitas broadband secara signifikan.

Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir mengatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam membuka lelang frekuensi, termasuk 2,6 GHz. Namun, ATSI meminta agar harga yang ditawarkan pemerintah tidak terlalu tinggi.

“Harapannya harganya affordable untuk pemain. Dari ATSI kami memang tidak ikut melihat dokumen lelangnya, tetapi kami peduli dengan anggota kami,” ujar Marwan seusai acara Seminar Penguatan Perlindungan Konsumen melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang digelar Indonesia Fintech Society (IFSoc) pada Senin (1/12/2025) di Jakarta.

Menurut Marwan, harga lelang yang terjangkau akan mempercepat implementasi jaringan 5G melalui pemanfaatan pita 2,6 GHz sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.

“Harganya bagus, masyarakat dapat internet yang lebih baik speednya [kecepatannya],” katanya.

Marwan menambahkan, yang terpenting adalah memastikan harga lelang tetap terjangkau agar beban biaya regulasi operator turun. Saat ini, beban biaya regulasi mencapai sekitar 12,4% hingga hampir 13% dari rata-rata pendapatan kotor operator.

“Nah kalau itu diberi insentif, harga rata-rata di lelang yang sekarang bisa turun,” ujarnya.

Sebelumnya, Komdigi menyatakan berencana membuka lelang spektrum frekuensi 2,6 GHz tahun ini. Uji publik untuk pita frekuensi tersebut telah dilakukan sejak Mei 2025.

“Kemungkinan tahun ini hanya membuka saja,” kata Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto pada November 2025 di saat peresmian Kampung Internet di Desa Sribit, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.

Wayan belum dapat memberikan rincian mengenai waktu pasti pelaksanaan lelang pita frekuensi 2,6 GHz tersebut.

Dia menjelaskan, pemerintah masih menyiapkan perangkat regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan lelang tersebut.