Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengatakan sejak awal desain rencana program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah bermasalah.

Menurutnya hal itu dibuktikan dengan adanya kasus korupsi yang menyeret mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) serta pihak swasta terkait pengkondisian pengadaan barang/jasa dan praktik jual beli titik SPPG.

"Bagi saya program ini desain sejak awal, desain dan perencanaannya memang bermasalah, sehingga hari ini kita melihat berbagai permasalahan seperti yang kita ketahui: jual-beli titik, lalu jumlah titik yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dibutuhkan," katanya kepada jurnalis, Senin (15/6/2026).

Dia menyampaikan kembali pernyataan Menko Pangan Zulkifli Hasan terkait adanya kelebihan titik dapur SPPG mencapai 7.000 dan di luar dari angka tersebut ada sekitar 13.000 titik yang sedang dalam proses pembangunan.

"Jadi kalau 27.000 titik ditambah lagi dengan 13.000 titik yang sedang dalam proses pembangunan, maka total titik hari ini ada 40.000 titik. Kalau tadi dikalikan 3.000 berarti kan sekitar 120 juta (penerima). Apakah memang ada 120 juta penerima manfaat yang membutuhkan MBG hari ini? Itukan sebenarnya tidak ada, artinya mengada-ada," sambungnya.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada jajaran BGN untuk menata ulang program MBG, seperti mengkombinasikan dengan dapur-dapur sekolah di daerah tertentu.

Charles menyebut, kemungkinan blueprint terbaru akan diterbitkan BGN dalam jangka waktu satu bulan mengenai tata kelola dapur SPPG dengan mengacu kepada penerima manfaat.

Menurutnya, program MBG seharusnya menyasar anak-anak yang kekurangan gizi, sehingga tidak semua anak menerima MBG.

"Tadi saya sampaikan di dalam, kalau kita mengacu pada tujuan awal dari program ini yaitu memperbaiki kondisi anak-anak, kondisi gizi anak-anak termasuk mengurangi angka stunting, artinya tidak semua anak perlu diberikan makan. Tidak semua anak perlu diberikan makan," ucapnya.

Adapun mengenai pagu indikatif BGN pada tahun 2027 sebesar Rp270 triliun. Namun rancangan anggaran ini belum final dan masih perlu kajian secara komprehensif.

Charles melanjutkan bahwa akan ada penyesuaian penggunaan dapur SPPG imbas dari upaya efisiensi anggaran. Dia menyampaikan bahwa BGN tidak akan membuka dapur baru baik yang di tahap perencanaan maupun proses pembangunan.

"Jadi tadi dijelaskan dengan cukup tegas oleh para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, hari ini Rabu (3/6/2026).

Plh. Kapuspenkum Kejagung, Jefri mengatakan penggeledahan itu dilakukan oleh penyidik Direktorat Pidana Khusus atau Jampidsus Kejagung RI.

Hanya saja, Jefri tidak menjelaskan secara detail terkait dengan kasus yang membuat kantor BGN itu digeledah.

"Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," ujar Jefri saat dikonfirmasi, Rabu (3/6/2026).

Di lain sisi, salah satu sumber internal korps Adhyaksa menyebutkan bahwa kasus ini diduga terkait praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga pengadaan di BGN.

Adapun, Kejagung masih menutup rapat informasi terkait detail penggeledahan dan perkara yang tengah ditangani.

Namun demikian, Kejagung menyebut bakal memberikan keterangan resmi mengenai penggeledahan kantor BGN dan kasusnya pada sore hari ini.

Suasana Geledah Kantor BGN

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi pada 10.38 WIB, nampak suasana kantor pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu sudah dipenuhi awak media.

Namun demikian, awak media tertahan di pintu gerbang kantor BGN. Bahkan, karyawan BGN sendiri hanya bisa masuk sampai lobi kantor.

"Karyawan aja hanya sampai lobi," ujar petugas keamanan di lokasi, Rabu (3/6/2026).

Sejatinya, kondisi di luar kantor BGB ini tak ada yang istimewa saat penggeledahan. Karyawan masih berdatangan, mobil-mobil terparkir biasanya. Namun demikian, pengamanan nampak diperketat.

Adapun, petugas keamanan menyatakan bahwa penggeledahan dimulai jam 02.00 WIB dini hari. Total ada tiga sampai empat mobil Kejaksaan yang masuk ke kantor BGN.

"Infonya itu jam 2 dini hari. Sekitar 3-4 mobil yang masuk," tambah petugas.

Sekadar informasi, penggeledahan terjadi usai Presiden Prabowo Subianto memutuskan merombak jajaran pejabat BGN pada Selasa (2/6/2026) malam.

Dalam keputusan tersebut, Nanik S Deyang ditunjuk sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana. Sementara itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono dipercaya mengisi posisi Wakil Kepala BGN menggantikan Lodewyk Pusung dan Soni Sanjaya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan sejumlah catatan evaluasi terkait pelaksanaan program Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi alasan Presiden Prabowo Subianto merombak jajaran pimpinan lembaga tersebut.

Beberapa temuan yang menjadi perhatian antara lain kedisiplinan dalam menjalankan prosedur operasional standar (SOP), tata kelola organisasi, hingga pengawasan kualitas makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Prasetyo, keputusan Presiden tidak diambil secara mendadak, melainkan berdasarkan proses pemantauan dan evaluasi yang berlangsung selama hampir satu setengah tahun terhadap kinerja BGN..

"Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola," ujarnya.

Tak hanya itu, kualitas makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat program MBG juga menjadi salah satu aspek yang dievaluasi oleh pemerintah.

"Termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional," pungkasnya.