Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk bekerja di Indonesia mencapai 147,91 juta orang pada November 2025 atau naik 1,37 juta orang dibandingkan Agustus 2025, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun 0,11 persen.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Kamis, menjelaskan peningkatan jumlah pekerja itu terjadi seiring bertambahnya angkatan kerja dan menurunnya tingkat pengangguran dalam tiga bulan terakhir.

Menurut dia, per November 2025 jumlah penduduk usia kerja tercatat sebanyak 218,85 juta orang, naik 0,681 juta orang dibandingkan Agustus di periode yang sama.

Dari jumlah tersebut, angkatan kerja mencapai 155,27 juta orang atau bertambah 1,262 juta orang, sementara bukan angkatan kerja turun 0,58 juta orang menjadi 63,58 juta orang.

Dari total angkatan kerja, menurutnya, sebanyak 147,91 juta orang telah bekerja, sedangkan 7,35 juta orang masih menganggur namun turun 0,109 juta orang dibandingkan Agustus di tahun yang sama.

"Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka pada November 2025 tercatat sebesar 4,74 persen atau turun sekitar 0,11 persen," kata dia.

Dirinya turut menyampaikan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) meningkat menjadi 70,95 persen, lebih tinggi dibandingkan Agustus 2025 yang sebesar 70,59 persen.

BPS juga mencatat peningkatan jumlah pekerja penuh yang mencapai 100,49 juta orang atau bertambah 1,85 juta orang dibandingkan Agustus 2025.

Sementara itu, pekerja paruh waktu tercatat sebanyak 35,8 juta orang dan setengah pengangguran sebanyak 11,55 juta orang, keduanya mengalami penurunan.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian menjadi penyerap tenaga kerja terbesar pada November 2025, diikuti oleh sektor perdagangan dan industri pengolahan.

"Hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja, kecuali aktivitas jasa lainnya dan pengadaan listrik, dan gas," kata dia.

Adapun sektor yang mencatat kenaikan tenaga kerja tertinggi dalam periode Agustus hingga November 2025 adalah akomodasi dan makanan minuman yang naik sebesar 0,381 juta orang.

Sementara, industri pengolahan bertambah 196 ribu orang dan perdagangan meningkat 168 ribu orang.

Berdasarkan status pekerjaan, sebanyak 38,81 persen dari total penduduk bekerja berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai.

Menurut dia, Kelompok ini juga mencatat penambahan terbesar, yakni sekitar 625 ribu orang dalam tiga bulan terakhir.

"Jumlah penduduk bekerja dengan status berusaha sendiri mengalami penurunan yakni sebesar 0,68 juta orang," katanya lagi.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Jumlah pekerja formal mengalami pertambahan sedikit pada Agustus 2025 dibanding Agustus 2024. Sementara itu, untuk pekerja informal, meski masih menjadi mayoritas, mengalami penurunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dari total jumlah penduduk bekerja per Agustus 2025 yang sebanyak 146,54 juta orang, porsi pekerja formal sebesar 42,20% atau sekitar 61,85 juta orang. Naik dari catatan per Agustus 2024 yang porsinya 42,05%.

Pekerja formal didefinisikan BPS sebagai orang yang berusaha dibantu buruh tetap dan buruh itu sendiri atau karyawan ataupun pegawai.

"Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai, proporsi pekerja formal per Agustus 2025 mengalami peningkatan menjadi sekitar 42,20% dari total penduduk yang bekerja," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud saat konferensi pers di kantor pusat BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Adapun untuk pekerja informal, yang didefinisikan BPS sebagai orang yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja keluarga atau tidak dibayar, proporsinya menjadi sebesar 57,80% atau setara 84,58 juta orang.

Proporsi pekerja informal itu dari total penduduk bekerja mengalami penyusutan tipis dibanding catatan per Agustus 2025 yang sebanyak 57,95%.

Detail dari penduduk bekerja mayoritas juga masih berasal dari kategori buruh/karyawan/pegawai yang porsinya sebesar 38,74$ dari total penduduk bekerja yang sebanyak 146,54 juta per Agustus 2025.

Adapun untuk yang berusaha sendiri sebesar 21,40%, berusaha dibantu buruh tidak tetap 13,86%, pekerja keluarga/tidak dibayar 12,96%, pekerja bebas di nonpertanian 5,16%, pekerja bebas di pertanian 4,42%, dan berusaha dibantu buruh tetap 3,46%.

"Dibanding setahun sebelumnya penduduk bekerja berstatus buruh, karyawan, atau pegawai mengalami penambahan terbanyak yaitu sebesar 0,65 juta orang. Sedangkan yang status pekerja keluarga mengalami penurunan terbesar yakni sekitar 0,30 juta orang," tutur Edy.

Jakarta, CNBC Indonesia - Jumlah pekerja formal mengalami pertambahan sedikit pada Agustus 2025 dibanding Agustus 2024. Sementara itu, untuk pekerja informal, meski masih menjadi mayoritas, mengalami penurunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dari total jumlah penduduk bekerja per Agustus 2025 yang sebanyak 146,54 juta orang, porsi pekerja formal sebesar 42,20% atau sekitar 61,85 juta orang. Naik dari catatan per Agustus 2024 yang porsinya 42,05%.

Pekerja formal didefinisikan BPS sebagai orang yang berusaha dibantu buruh tetap dan buruh itu sendiri atau karyawan ataupun pegawai.

"Sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk bekerja sebagai buruh, karyawan, atau pegawai, proporsi pekerja formal per Agustus 2025 mengalami peningkatan menjadi sekitar 42,20% dari total penduduk yang bekerja," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud saat konferensi pers di kantor pusat BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Adapun untuk pekerja informal, yang didefinisikan BPS sebagai orang yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, dan pekerja keluarga atau tidak dibayar, proporsinya menjadi sebesar 57,80% atau setara 84,58 juta orang.

Proporsi pekerja informal itu dari total penduduk bekerja mengalami penyusutan tipis dibanding catatan per Agustus 2025 yang sebanyak 57,95%.

Detail dari penduduk bekerja mayoritas juga masih berasal dari kategori buruh/karyawan/pegawai yang porsinya sebesar 38,74$ dari total penduduk bekerja yang sebanyak 146,54 juta per Agustus 2025.

Adapun untuk yang berusaha sendiri sebesar 21,40%, berusaha dibantu buruh tidak tetap 13,86%, pekerja keluarga/tidak dibayar 12,96%, pekerja bebas di nonpertanian 5,16%, pekerja bebas di pertanian 4,42%, dan berusaha dibantu buruh tetap 3,46%.

"Dibanding setahun sebelumnya penduduk bekerja berstatus buruh, karyawan, atau pegawai mengalami penambahan terbanyak yaitu sebesar 0,65 juta orang. Sedangkan yang status pekerja keluarga mengalami penurunan terbesar yakni sekitar 0,30 juta orang," tutur Edy.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, terjadi peningkatan jumlah orang yang bekerja pada Agustus 2025, dibanding periode yang sama tahun lalu. Diikuti dengan naiknya jumlah pekerja berdasarkan seluruh kategori jam kerjanya, baik itu penuh waktu, paruh waktu, hingga setengah pengangguran.

Dari total pekerja pada Agustus 2025 yang sebanyak 146,54 juta orang, mayoritas masih bekerja untuk kategori penuh waktu, mencapai 98,65 juta orang atau setara 67,32% dari total pekerja. Proporsinya itu pun naik dibanding catatan per Februari 2025 yang sebanyak 66,19%, tapi masih lebih rendah dari catatan Agustus 2024 sebesar 68,06%.

"Pekerja penuh waktu ini lebih dari 35 jam per minggu, dengan porsinya 67,32%, atau sebanyak 98 juta orang," kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud saat konferensi pers di kantor pusat BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Sementara itu, untuk jumlah pekerja paruh waktu, jumlahnya per Agustus 2025 sebanyak 36,29 juta orang dengan porsi sebesar 24,77%. Porsi tingkat pekerja paruh waktu yang sebesar 24,77% itu cenderung lebih rendah dari catatan per Februari 2025 yang sebesar 25,81%, namun masih lebih tinggi dari Agustus 2024 yang sebesar 23,94%.

Jumlah pekerja paruh waktu ini didefinisikan memiliki jam kerja antara 1 jam sampai dengan 34 jam dalam sepekan, termasuk yang kategorinya menjadi bagian dari pekerja setengah pengangguran sebanyak 11,60 juta atau setara 7,91%, turun dari Februari 2025 sebesar 8%, dan juga sedikit lebih rendah dari catatan Agustus 2024 sebesar 7,99%.

"Jadi proporsi pekerja tak penuh yang 1-34 jam itu 32,68% atau sebanyak 47,89 juta orang," kata Edy.

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan data terbaru angka pengangguran Indonesia Agustus 2025. Hasilnya, angka pengangguran Indonesia menurun 4.000 orang, totalnya masih 7,46 juta.

"Angkatan kerja tidak terserap pasar kerja jadi nganggur 7,46 juta orang, turun 4.000 orang dibanding Agustus 2024," ungkap Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud saat konferensi pers di kantor pusat BPS, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Secara total struktur ketenagakerjaan Indonesia per Agustus 2025 sebanyak 218,17 juta. Adapun penduduk yang masuk usia kerja naik 2,80 juta orang jika dibanding Agustus 2024.

Sedangkan perkembangan usia kerja dibandingkan Agustus 2024 lalu mencapai 154 juta orang. Dari jumlah itu angkatan kerja mencapai 64,17 juta orang atau bertambah 0,91 juta orang.

Dari angkatan kerja tersebut 146,54 juta diantaranya bekerja. Jumlah penduduk bekerja ini bertambah 1,90 juta orang dibanding Agustus 2024

Jika dirinci, penduduk bekerja terdiri dari pekerja penuh 98,6 juta, sementara paruh waktu 36,29 juta orang dan setengah nganggur 11,60 juta orang bertambah 0,04 juta orang.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memproyeksikan jumlah pekerja mencapai 20 ribu orang untuk mempercepat pembangunan IKN.

Menurut dia, pasca diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai pusat pemerintahan Indonesia, pembangunan fisik maupun non-fisik di IKN akan semakin masif. Saat ini, sekitar 7.000 pekerja konstruksi tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK).

"Pada tahap kedua, jumlah pekerja diperkirakan mencapai 20.000 orang untuk mempercepat pembangunan IKN," ujar Basuki dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Pasca Perpres 79/2025, Otorita IKN memulai tahap persiapan pembangunan ekosistem Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Langkah ini menjadi bagian penting dalam pelengkap trias politica pada pembangunan IKN tahap kedua, yang mencakup pembangunan fisik, persiapan regulasi, hingga pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Pembangunan fisik tahap kedua difokuskan pada Kawasan Legislatif dan Yudikatif. Tanda tangan kontrak hasil lelang pembangunan dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober hingga November 2025.

Kompleks perkantoran legislatif akan dibangun di lahan seluas 42 hektar dengan anggaran Rp8,5 triliun (2025–2027), mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, dan gedung kerja lainnya.

Sementara kompleks yudikatif seluas 15 hektar dengan anggaran Rp3,1 triliun akan dibangun gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. Proses pembangunan kedua kompleks diperkirakan memakan waktu 25 bulan, mulai November 2025.

Anggaran pembangunan infrastruktur IKN bersumber dari tiga skema pembiayaan yaitu dana APBN sebesar Rp48,8 triliun (2025–2028), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan estimasi nilai Rp158,72 triliun (per Oktober 2025) dan Investasi Swasta Murni dengan estimasi nilai Rp66,3 triliun (per Oktober 2025).

Basuki menekankan bahwa pembangunan tahap kedua akan semakin cepat. Selain gedung perkantoran, pembangunan prioritas lainnya termasuk penataan Pasar Sepaku, Masjid Negara, dan Basilika ditargetkan selesai dan beroperasi akhir 2025.

Fasilitas pendukung lainnya, seperti konektivitas jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Sub-WP 1B dan 1C, hunian, pasar, dan fasilitas pendidikan, juga tengah dipersiapkan untuk mendukung relokasi ASN ke Nusantara.

Sebagai pendukung infrastruktur fisik, Otorita IKN juga memastikan bahwa sumber air baku di IKN bisa memenuhi kebutuhan ASN yang akan pindah ke IKN melalui Bendungan Sepaku Semoi dengan luas 800 - 900 Ha dengan kapasitas tampungan 16 juta meter kubik dan mampu menyediakan air baku 2.500 liter/detik.

Dari ketersediaan air baku, 1.500 liter/detik akan dialirkan ke IKN dan 1.000 liter/detik dialirkan ke Balikpapan. Selain bendungan, juga telah disiapkan Intake Sepaku dengan instalasi pengolahan air dengan kapasitas 300 liter/detik. Air yang mengalir IKN merupakan air yang dapat diminum.

Dengan dimulainya tahap persiapan pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif, IKN semakin memperkuat fondasinya sebagai pusat pemerintahan modern, inklusif, dan berkelanjutan.

Pembangunan ini tidak hanya menghadirkan infrastruktur yang layak, tetapi juga menciptakan ekosistem pemerintahan, sosial, dan ekonomi yang terintegrasi, memberikan manfaat nyata bagi ASN, pekerja konstruksi, dan masyarakat sekitar.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025