Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mempercepat realisasi proyek pembangunan yang sempat tertunda pada tahun anggaran sebelumnya sebagai upaya meningkatkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, menyusul Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2025 yang mencapai Rp96 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita di Ponorogo, Rabu, mengatakan sebagian Silpa tersebut berasal dari sejumlah kegiatan dan proyek yang belum dapat direalisasikan karena masih memerlukan evaluasi pada akhir tahun anggaran.

"Memang ada kenaikan Silpa dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab, ada beberapa kegiatan dan proyek yang harus dievaluasi kembali sehingga anggarannya belum dapat direalisasikan," katanya.

Menurut Lisdyarita, hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan agar proses perencanaan hingga pelaksanaan program pada tahun ini berjalan lebih efektif sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan pemerintah daerah memprioritaskan percepatan pelaksanaan proyek, khususnya pembangunan infrastruktur dan kegiatan strategis lainnya, untuk meningkatkan kualitas serapan anggaran.

Ia menjelaskan, selain dipengaruhi evaluasi sejumlah kegiatan, besaran Silpa juga berkaitan dengan belum terlaksananya beberapa proyek infrastruktur serta realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

"Ada beberapa pekerjaan infrastruktur yang belum bisa kami laksanakan tahun lalu karena berbagai pertimbangan. Selain itu, realisasi DAK serta dana bagi hasil cukai hasil tembakau juga berpengaruh terhadap besarnya Silpa," ujarnya.

Meski demikian, Agus menilai kinerja pengelolaan APBD masih tergolong baik. Dari total APBD Ponorogo sekitar Rp2,4 triliun, realisasi belanja daerah pada 2025 telah mencapai sekitar 90 persen.

Pemkab Ponorogo menargetkan level penyerapan APBD pada 2026 bisa meningkat hingga melampaui 95 persen melalui percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek pembangunan.

"Tahun ini pelaksanaan program akan kami percepat. Harapannya serapan APBD 2026 bisa di atas 95 persen sehingga anggaran yang tersedia benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Agus.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

BATAM - Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Adwil Kemendagri) memperkenalkan Border Integrated Decision and Governance Engine System (Bridge System) sebagai sistem pengelolaan informasi yang mengintegrasikan data, rencana aksi, serta hasil-hasil kesepakatan Sosek Malindo dari tingkat daerah, Sekretariat Bersama, hingga nasional.

Sistem ini diharapkan mampu mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data, memperkuat monitoring dan evaluasi, serta meningkatkan efektivitas implementasi kerja sama bilateral.

Hal itu mengemuka dalam kerja sama pembangunan sosial ekonomi kawasan perbatasan melalui Persidangan ke-22 Kelompok Kerja/Jawatan Kuasa Kerja (KK/JKK) Sosek Malindo Daerah Provinsi Kepulauan Riau/Riau–Johor/Melaka yang berlangsung di Batam, 22–25 Juni 2026.

Forum bilateral tersebut mempertemukan delegasi Pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk membahas berbagai agenda kerja sama pembangunan kawasan perbatasan.

"Melalui Bridge System, setiap hasil persidangan dapat dipantau secara berkelanjutan sehingga perumusan kebijakan dan diplomasi bilateral semakin berbasis data, terukur, dan mampu diterjemahkan menjadi program yang berdampak bagi masyarakat perbatasan," tambah Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Adwil Kemendagri Amran, Rabu (1/7/2026).

Amran mengatakan, sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Safrizal ZA persidangan ini menjadi momentum mempercepat tindak lanjut hasil Persidangan ke-19 Sekretariat Bersama (Sekber) Sosek Malindo yang telah dilaksanakan di Bandung.

Lihat video: Kemendagri Minta Pemda Inovasi untuk Kualitas Pelayanan Publik Lebih Baik



Ketua Sekretariat Bersama Kelompok Kerja Sosek Indonesia ini juga menyebut, seluruh pembahasan perlu menghasilkan kesepakatan yang implementatif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat di kawasan perbatasan.

"Persidangan ini harus mampu menghasilkan langkah-langkah konkret yang tidak hanya memperkuat koordinasi antarinstansi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia," ujarnya,

Selain penguatan tata kelola kerja sama, persidangan juga membahas percepatan pembukaan jalur laut RoRo Batam-Johor yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi kedua wilayah. Meskipun infrastruktur dasar di Batam dan Johor telah memadai, implementasi rute tersebut masih memerlukan penyelarasan regulasi, standar operasional, serta koordinasi lintas kementerian di Indonesia dan Malaysia.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap pembahasan pembukaan jalur RoRo Batam-Johor terus memperoleh kemajuan melalui berbagai forum bilateral maupun trilateral. Kehadiran jalur tersebut diyakini akan memperkuat konektivitas kawasan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin mengatakan, pembangunan empat Instalasi Pengolahan Air (IPA) baru menjadi langkah mitigasi atas keterlambatan proyek Bendungan Karian yang hingga kini belum beroperasi akibat kendala teknis.

"Market sounding ini merupakan salah satu tahapan dalam proses pelelangan atau bidding untuk mencari mitra strategis dalam pembangunan empat IPA," kata Arief di Jakarta, Rabu.

Perusahaan air tersebut memulai proses market sounding untuk mencari mitra strategis dalam pembangunan empat IPA sebagai upaya mempercepat pencapaian layanan air minum perpipaan 100 persen di Jakarta pada 2029.

"Langkah ini dilakukan dalam rangka pembangunan tambahan empat IPA sebagai upaya mitigasi atas keterlambatan proyek Bendungan Karian," ujarnya.

Ia menegaskan percepatan pembangunan dilakukan untuk memenuhi target cakupan layanan air perpipaan 100 persen dapat tercapai pada 2029, lebih cepat dari target semula.

"Mudah-mudahan prosesnya tidak memakan waktu terlalu lama. Saya telah meminta agar proyek ini dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan, meskipun target tersebut sangat ketat," katanya.

Arief menambahkan proyek pembangunan empat IPA akan dibiayai melalui skema creative financing dengan pola public-private partnership (PPP) atau kerja sama bisnis ke bisnis (B2B), sehingga tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara itu, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta Afan Adriansyah Idris mengatakan, percepatan tersebut penting untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi sekitar 13 hingga 14 juta orang yang beraktivitas setiap hari di Jakarta, termasuk para komuter.

Selain meningkatkan pelayanan, menurut Afan, perluasan layanan air perpipaan juga menjadi upaya menekan penggunaan air tanah yang menjadi salah satu penyebab penurunan muka tanah di Jakarta.

"Harapan kami, ketika layanan air minum perpipaan mencapai 100 persen pada 2029, masyarakat tidak lagi bergantung pada air tanah. Dengan demikian, laju penurunan muka tanah dapat ditekan," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

BANTEN - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Lebak mulai menerapkan strategi baru untuk menarik minat Generasi Z (Gen Z) menjelang Pemilu 2029. Pendekatan yang disiapkan tidak lagi berfokus pada kegiatan politik formal, tetapi dikemas melalui aktivitas yang dekat dengan gaya hidup anak muda agar partisipasi politik semakin meningkat.

Sekretaris DPC PPP Kabupaten Lebak Hanna Aulia Zein Adzmika, mengatakan generasi muda harus dirangkul dengan cara yang lebih relevan. Menurutnya, partai politik perlu menghadirkan ruang yang nyaman untuk berdiskusi, berkolaborasi, sekaligus belajar mengenai politik tanpa kesan kaku dan eksklusif.

"Kami ingin membuat kegiatan yang relatable dengan anak muda. Jadi mereka datang ke kegiatan partai bukan karena merasa diwajibkan, tetapi karena memang senang berkumpul, berdiskusi, dan belajar politik bersama," ujar Hanna, Rabu (1/7/2026).

Sebagai langkah awal, PPP Lebak berencana menggelar berbagai kegiatan yang mengikuti tren di kalangan Gen Z. Salah satunya memanfaatkan momentum Car Free Day dengan mengajak komunitas anak muda mengikuti kegiatan olahraga lari yang nantinya dapat berkembang menjadi agenda rutin hingga event berskala lebih besar.

"Sekarang yang sedang viral kan lari. Mungkin kita mulai dari Car Free Day, mengajak anak-anak muda ikut bersama. Kalau komunitasnya semakin besar, ke depan bisa dibuat event lari yang lebih serius," katanya.

Lulusan Binus University ini menyebut pendekatan tersebut menjadi pintu masuk untuk meningkatkan literasi politik generasi muda. Hanna menilai anak muda tidak boleh hanya menjadi objek politik saat pemilu, melainkan harus tampil sebagai subjek yang aktif memberikan gagasan dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Lihat video: Dualisme PPP Berakhir, Mardiono Jadi Ketum dan Agus Suparmanto Waketum



Hanna juga mengakui masih banyak kalangan muda yang memandang partai politik dengan sikap skeptis. Namun, dirinya optimistis anggapan tersebut dapat berubah apabila partai mampu membuka ruang partisipasi yang nyata serta memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkembang.

"Sebagai generasi muda kita harus melek politik dan mulai berperan sebagai subjek, bukan lagi objek. Karena itu saya mengajak teman-teman, terutama Gen Z, agar ikut terlibat dan masuk PPP," tegasnya.

Direktur Murtila Promosindo Bidang Kreatif ini berharap kepengurusan baru DPC PPP Kabupaten Lebak mampu memadukan pengalaman kader senior dengan kreativitas kader muda. Menurutnya, kolaborasi lintas generasi menjadi kunci untuk memperkuat organisasi sekaligus menjawab tantangan politik di masa depan.

Hanna menambahkan, Gen Z merupakan kelompok pemilih terbesar yang akan memiliki pengaruh signifikan pada Pemilu 2029. Karena itu, pendekatan yang kreatif, inklusif, dan mengikuti perkembangan zaman dinilai menjadi strategi penting agar semakin banyak anak muda merasa dekat dan mau berpartisipasi dalam kehidupan politik melalui PPP.

Bisnis.com, PALEMBANG — Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai menyiapkan langkah antisipatif menyusul informasi mengenai kemungkinan kembali berkurangnya Transfer Ke Daerah (TKD) pada 2027.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan alokasi transfer dari pemerintah pusat yang selama ini menjadi salah satu penopang pembiayaan pembangunan daerah telah mengalami penurunan signifikan.

"Nah terkait itu, saya sudah meminta BPKAD dan Sekretaris Daerah untuk mencermati, memang dana transfer daerah kemarin cukup besar kita (Pemkot Palembang)," kata Ratu Dewa, Rabu (1/7/2026).

Selain memetakan dampak fiskal yang mungkin timbul, Pemkot Palembang juga menyiapkan usulan kepada pemerintah pusat agar kebijakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan masyarakat.

"Saya sudah minta konsepnya seperti apa, untuk kita usulkan ke Menteri Dalam Negeri. Karena kita ingin pembangunan, pemerintahan, dan masalah program kemasyarakatan butuh anggaran. Maka dari itu kita minta ada pertimbangan dari pemerintah pusat," jelas Dewa.

Dia menilai berkurangnya alokasi transfer berpotensi memengaruhi pelaksanaan sejumlah program daerah. Meski demikian, pemerintah kota akan melakukan penyesuaian melalui efisiensi pada pos-pos belanja tertentu yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

"Kalau ada pengaruh pasti ada pengaruh. Tetapi tinggal bagaimana kita menyiasatinya melalui efisiensi pada sektor dan nomenklatur tertentu sehingga tidak mengurangi pelayanan yang penting bagi masyarakat," ujarnya.

Dewa menambahkan, di tengah keterbatasan fiskal, Pemkot Palembang tetap akan memfokuskan anggaran pada 3 sektor utama yang dinilai berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menopang aktivitas ekonomi kota.

"Bagi saya prioritasnya tetap sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur perkotaan. Program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat harus tetap berjalan," pungkasnya.

LIMA - Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya dalam melindungi dan memulihkan ekosistem gambut . Hal ini sebagai salah satu kunci menghadapi perubahan iklim , menjaga keanekaragaman hayati, memperkuat ketahanan air, sekaligus mendorong pembangunan berkelanjutan.

"Indonesia memiliki ekosistem gambut tropis terbesar di dunia. Kawasan hidrologis gambut Indonesia mencapai sekitar 24 juta hektare, dan sekitar 70 persen berada di dalam kawasan hutan negara," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan , Ristianto Pribadi, pada hari pertama Technical Level 4th Meeting of the Partners of the Global Peatlands Initiative (GPI) di Lima, Peru, Selasa (30/6/2026).

Menurutnya, gambut Indonesia merupakan aset strategis dunia karena menyimpan sekitar 89 gigaton karbon. Jumlah tersebut menjadikan ekosistem gambut Indonesia berperan penting dalam menekan emisi gas rumah kaca, menjaga keanekaragaman hayati, mengatur tata air, sekaligus menopang kehidupan jutaan masyarakat.

Restorasi gambut bukan lagi sekadar memperbaiki lahan yang rusak. Saat ini, restorasi merupakan investasi jangka panjang untuk ketahanan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, ketahanan air, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Indonesia telah membangun kebijakan pengelolaan gambut yang menyeluruh, mulai dari inventarisasi, perlindungan, pemanfaatan, pemulihan, pemantauan, hingga penegakan hukum. Salah satu landasan utamanya adalah PP No 57/2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Setelah kebakaran hutan dan lahan besar pada 2015, pemerintah telah memperkuat berbagai kebijakan teknis terus dikembangkan. Mulai dari perlindungan kubah gambut, pemantauan muka air tanah, restorasi ekosistem, hingga penguatan program perhutanan sosial agar pelestarian gambut berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Partisipasi masyarakat merupakan inti dari pengelolaan gambut di Indonesia. Melalui program perhutanan sosial, lebih dari 608.000 hektare kawasan gambut kini dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat lokal dan masyarakat adat," ujarnya.

Ristianto menegaskan keberhasilan Indonesia tidak hanya didukung regulasi, tetapi juga melalui berbagai aksi nyata di lapangan. Pemerintah menerapkan moratorium izin baru, melakukan restorasi hidrologi, revegetasi, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta memperkuat peran masyarakat dan pemegang konsesi.

Sejak 2011, Indonesia telah memberlakukan moratorium izin baru pada hutan primer dan lahan gambut terutama pada aktivitas yang mengubah bentang dan tutupan lahan, serta mendorong kegiatan restorasi ekosistem gambut. Kebijakan tersebut kemudian dipermanenkan pada 2019 sehingga memberikan perlindungan jangka panjang terhadap sekitar 66 juta hektare hutan primer dan lahan gambut.

Hingga 2025, kawasan gambut yang masuk dalam peta indikatif moratorium mencapai sekitar 4,9 juta hektare.

Upaya restorasi juga terus menunjukkan hasil yang signifikan. Hingga Desember 2023, restorasi ekosistem gambut di wilayah konsesi telah mencapai sekitar 3,93 juta hektare.

Program tersebut didukung oleh lebih dari 10.800 stasiun pemantauan muka air tanah melalui sistem SiMATAG.

Indonesia menerapkan pendekatan 3R, yaitu rewetting (pembasahan kembali gambut), revegetation (penanaman kembali dengan vegetasi asli gambut), dan revitalization of local livelihoods (penguatan mata pencaharian masyarakat sekitar).

Dalam forum tersebut, Indonesia juga mengajak seluruh negara untuk memperkuat kolaborasi internasional melalui Global Peatlands Initiative (GPI). Ini sebagai wadah berbagi pengalaman, meningkatkan kapasitas, memperluas akses pembiayaan berkelanjutan, serta mempercepat aksi nyata menghadapi perubahan iklim.

Ristianto mengatakan, Indonesia menyambut baik kolaborasi yang semakin kuat melalui Global Peatlands Initiative. Melalui kemitraan ini, negara-negara dapat saling belajar, memperkuat kapasitas, memobilisasi pembiayaan berkelanjutan, dan bersama-sama mempercepat pencapaian target iklim global. ”Indonesia juga mengajak anggota GPI untuk bersama-sama menjadi bagian dari International Tropical Peatland Center," jelasnya.

Partisipasi Indonesia dalam pertemuan GPI di Lima menjadi bukti bahwa perlindungan dan pengelolaan gambut telah menjadi bagian penting dari kebijakan kehutanan nasional sekaligus kontribusi nyata Indonesia dalam agenda iklim dunia. Melalui kerja sama internasional yang semakin erat, Indonesia berharap ekosistem gambut dunia dapat terus terjaga sehingga memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan generasi mendatang.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyatakan dunia usaha memiliki peran penting dalam mempercepat pencapaian (Sustainable Development Goals/SDGs) di Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor.

"Keberhasilan SDGs tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak inisiatif yang kita jalankan, tetapi oleh seberapa kuat kita mengubah cara pembangunan bekerja," kata Deputi Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Kepala Sekretariat Nasional SDGs Pungkas Bahjuri Ali dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Selasa.

Pungkas mengatakan SDGs telah menjadi bagian dari arah pembangunan nasional yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Asta Cita, dan visi Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, implementasi SDGs berlandaskan empat prinsip utama, yakni bersifat universal, terintegrasi, tidak meninggalkan siapa pun atau no one left behind, serta didukung kolaborasi yang kuat antarpemangku kepentingan.

Ia menekankan pencapaian satu tujuan SDGs tidak boleh menghambat tujuan lainnya, tetapi harus saling mendukung agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara menyeluruh.

"SDGs akan tercapai apabila pemerintah, dunia usaha, filantropi, akademisi, masyarakat sipil, dan media bergerak bersama dalam satu arah, yaitu menciptakan nilai ekonomi sekaligus memperkuat kualitas hidup, lingkungan, dan tata kelola," ujarnya.

Pungkas menyampaikan hal tersebut dalam acara Site Visit Asia B Corp Summit 2026 yang diselenggarakan Danone Indonesia bersama B Lab dan B Market Builder South East Asia.

Forum tersebut mempertemukan perwakilan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan organisasi untuk membahas penguatan praktik bisnis berkelanjutan di Indonesia.

"Forum ini diharapkan dapat memperkuat komitmen kita untuk menjadikan bisnis sebagai kekuatan kebaikan, B Corp sebagai inspirasi perubahan, dan SDGs sebagai bahasa bersama untuk membangun Indonesia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan bermartabat menuju Indonesia Emas 2045," ucap dia.

Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas, capaian indikator SDGs Indonesia telah mencapai sekitar 62 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian global maupun kawasan Asia Pasifik yang berada di kisaran 18 persen. Indonesia juga menempati peringkat ke-77 dari 167 negara, naik 25 peringkat dibandingkan pada 2019.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani juga mengatakan praktik bisnis berkelanjutan kini menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia.

"Keberlanjutan bukan lagi sekadar komitmen, tetapi telah menjadi bagian dari strategi bisnis yang menentukan daya saing perusahaan," ungkap Shinta.

Ia menilai kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi fondasi penting untuk mempercepat penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin mengatakan perubahan iklim kini turut mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan investasi.

Hal itu, menurut dia, disebabkan adanya risiko transisi seiring upaya berbagai negara untuk mengadopsi teknologi hijau, menerapkan regulasi karbon, dan mengubah preferensi konsumen untuk meningkatkan penggunaan produk-produk berkelanjutan.

“Perkembangan ini memengaruhi keputusan investasi, daya saing perdagangan, kebutuhan pembiayaan, penerimaan fiskal, dan pada akhirnya stabilitas sektor keuangan,” kata Herman Saheruddin di Jakarta, Selasa.

Selain risiko transisi, ia mengatakan perubahan iklim juga membawa risiko fisik berupa bencana banjir, kekeringan, kenaikan permukaan air laut, hingga cuaca ekstrem yang mengganggu pembangunan infrastruktur, kegiatan pertanian, dan produktivitas ekonomi.

“Bagi Indonesia, konsekuensi ekonominya sangat signifikan. Perubahan iklim dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar sekaligus menurunkan produktivitas tenaga kerja apabila tidak ada tindakan (mitigasi) yang berarti,” ujar dia.

Menyadari tantangan tersebut, pemerintah pun mengintegrasikan agenda pembangunan berkelanjutan global ke dalam prioritas pembangunan nasional melalui Asta Cita.

Herman menuturkan, Asta Cita tidak hanya menekankan pertumbuhan ekonomi, tapi juga ketahanan, daya saing, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan yang berkeadilan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, ia mengatakan kebijakan fiskal memainkan peran strategis untuk mendukung mobilisasi investasi hijau dan pembiayaan berkelanjutan, memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air, serta menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan industri masa depan.

Namun, ia mengatakan pemerintah menyadari bahwa anggaran negara hanya berkontribusi pada sebagian kecil kebutuhan pembiayaan untuk mencapai komitmen iklim Indonesia.

Selama periode 2018-2024, APBN hanya membiayai 12,9 persen dari total kebutuhan anggaran untuk melakukan mitigasi iklim, sehingga terdapat gap atau kesenjangan pembiayaan sebesar 87,1 persen, dengan rata-rata biaya belanja iklim yang diperlukan senilai Rp73,5 triliun per tahun.

Kemenkeu pun berkomitmen untuk memperluas instrumen pembiayaan inovatif dan memperkuat kemitraan dengan sektor swasta serta mitra pembangunan untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dapat terealisasi sesuai target pemerintah.

“Pada akhirnya, pembiayaan berkelanjutan bukan sekadar komitmen lingkungan. Hal itu merupakan instrumen yang sangat penting untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara dengan perekonomian yang maju pada tahun 2045,” kata Herman.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

PAPUA - Pemerintah terus memperkuat Koperasi Desa Merah Putih di Papua. Program prioritas nasional tersebut diharapkan mampu memperluas akses usaha masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga di berbagai wilayah Papua.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Papua Barat, Legius Wanimbo, mengatakan sekitar Rp194,1 miliar atau 58,03% dari total alokasi Dana Desa 2026 sebesar Rp334,5 miliar akan diarahkan untuk mendukung pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih.

"Sekitar 58,03% Dana Desa 2026 diarahkan untuk mendukung pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih," ujar Legius, Selasa (30/6/2026).

Menurut Legius, anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat kelembagaan koperasi, penyediaan modal usaha, pembangunan sarana pendukung, hingga pengembangan layanan logistik desa. Program itu juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperluas pemasaran produk unggulan kampung agar memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

"Dana itu juga termasuk pengembangan layanan logistik desa, penguatan ketahanan pagan, dan pemasaran produk unggulan desa atau kampung," ujarnya

Lihat video: Pemerintah Beri 58,03 Persen Dana Desa untuk Kopdes Merah Putih



Legius menambahkan setiap kampung memperoleh Dana Desa dengan besaran berbeda karena disesuaikan dengan sejumlah indikator, seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, kondisi geografis, dan kinerja pemerintah kampung.

Karena itu, pemerintah kampung diminta menyiapkan pengelolaan koperasi secara profesional agar program berjalan efektif dan akuntabel.

Sebelumnya, Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, menegaskan koperasi menjadi bagian penting dalam membangun rantai ekonomi masyarakat dari tingkat kampung. Menurutnya, program tersebut merupakan strategi pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan secara terpadu.

"Semua program strategis nasional yang diberikan oleh Bapak Presiden Prabowo itu cuma-cuma, syaratnya tanah. Tanah dikasih gratis untuk dibangun. Jadi tanah tetap milik masyarakat," katanya

Fakhiri juga mengajak masyarakat meningkatkan produksi komoditas unggulan agar koperasi mampu menjadi pusat distribusi hasil panen sekaligus menggerakkan ekonomi keluarga.

"Tanamlah kelapa banyak-banyak. Nanti di sini mungkin urus mangga, di bawah pisang, di bawah lagi jambu. Supaya koperasi ini hidup dan ekonomi keluarga bisa jalan," ucapnya.

Pendiri Lippo Group Mochtar Riady mengungkap alasan PT Lippo Cikarang Tbk mau menghibahkan lahan seluas sekitar 30 hektare di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, menjadi milik negara.

Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah.

Penandatanganan komitmen hibah itu dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, serta jajaran PT Lippo Cikarang.

Mochtar mengatakan keputusan menghibahkan lahan tersebut merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam membantu pemerintah mengatasi persoalan penyediaan perumahan nasional.

Ia menyetujui usulan tersebut setelah mendengar kebutuhan rumah masyarakat masih sangat besar. Mochtar berharap langkah Lippo Group dapat menjadi contoh bagi perusahaan besar lainnya untuk ikut mendukung penyediaan perumahan rakyat.

"Kalau setiap pengusaha besar bisa ikut menyumbang kepada pemerintah, maka itu berupa suatu manfaat yang luar biasa bagi bangsa kita," katanya dalam acara Penandatanganan Komitmen Hibah Lahan PT Lippo Cikarang Tbk di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (29/6).

Di tempat yang sama, Menteri PKP Maruarar mengatakan hibah lahan Meikarta ke negara itu telah melalui proses verifikasi bersama sejumlah lembaga negara, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Empat bulan lalu saya datang ke KPK dan sudah dinyatakan tanahnya clear and clean. Dalam proses itu juga diawasi Kejaksaan Agung dan BPKP sehingga kita bisa melanjutkan proses ini," ujarnya.

Ia mengatakan kawasan seluas 30 hektare tersebut akan dikembangkan menjadi rumah susun bersubsidi dengan berbagai tipe unit, termasuk tipe seluas 45 meter persegi yang dinilai lebih layak bagi keluarga.

Sementara itu, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan lahan hibah Meikarta tersebut diproyeksikan mampu menampung pembangunan sekitar141 ribu unit hunian vertikal.

"Kalau menurut saya ini sebenarnya bukan hanya memberikan lahan, tapi justru memberikan sesuatu yang besar dari lahan karena ini dampaknya akan sangat-sangat besar kepada masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah," kata Rosan.

Menurut Rosan, pembangunan 141 ribu unit rumah susun itu berpotensi memberikan manfaat bagi sekitar 500 ribu hingga 600 ribu orang apabila dihitung berdasarkan jumlah anggota keluarga penerima manfaat.

"141 ribu unit. Itu luar biasa. Kalau kita kali dengan anak, kali dengan istrinya, paling tidak bisa 500 ribu atau 600 ribu. Jadi dampak ini akan sangat-sangat signifikan," ujarnya.

Ia memastikan Danantara akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar pengelolaan lahan hingga pembangunan rumah susun dapat berjalan sesuai rencana.

"Sehingga pembangunan ini akan memberikan asas manfaat yang luar biasa, terutama kepada masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah," katanya.

JAKARTA - Sensus Ekonomi 2026 menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan tepat sasaran. Pendataan tersebut akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi ekonomi nasional, mulai dari aktivitas usaha hingga potensi ekonomi di berbagai wilayah Indonesia.

"Data adalah pengetahuan yang mampu memberikan gambaran utuh dan terbaru kondisi perekonomian nasional," demikian pernyataan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dikutip pada Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan data yang dihimpun dari pelaku usaha dan rumah tangga di seluruh Indonesia pemerintah dapat memahami perkembangan ekonomi secara lebih akurat. Hasil sensus nantinya menjadi dasar dalam merancang kebijakan, seperti pengembangan UMKM, pembangunan infrastruktur, perluasan pasar, hingga mendorong investasi.

Sensus Ekonomi juga berfungsi sebagai navigasi pembangunan. Layaknya sistem penunjuk arah atau GPS, hasil sensus membantu pemerintah melihat sektor ekonomi yang berkembang, wilayah yang memerlukan perhatian, hingga kelompok masyarakat yang perlu diprioritaskan dalam kebijakan pembangunan.

Dengan data yang akurat, pengambilan keputusan tidak lagi bertumpu pada perkiraan, melainkan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Sebab itu, partisipasi masyarakat melalui jawaban yang benar, lengkap, dan jujur dinilai sangat menentukan kualitas hasil sensus.

Namun, Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 menghadapi tantangan besar mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografis yang beragam. Jutaan pelaku usaha tersebar hingga wilayah terpencil yang harus dijangkau dalam proses pendataan nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan sensus, sekitar 251.000 petugas disiapkan dan telah mengikuti pelatihan dengan standar yang sama di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. BPS telah mempersiapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi sejak 2024 atau lebih dari dua tahun sebelum pendataan dimulai.

Pelaksanaan sensus berskala nasional tersebut juga membutuhkan anggaran besar sehingga hanya dilakukan satu kali dalam 10 tahun, sebagaimana praktik di banyak negara. Menurut BPS, anggaran Sensus Ekonomi merupakan investasi pengetahuan yang manfaatnya jauh melampaui proses pendataan.

Data yang dihasilkan tidak hanya menjadi dasar kebijakan pemerintah, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha untuk ekspansi bisnis, peneliti dalam menyusun rekomendasi, calon wirausaha dalam membuka usaha, hingga UMKM yang ingin naik kelas.

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah yang memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 40 tahun dinilai mampu meringankan cicilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Namun demikian, kalangan pengembang menilai kebijakan tersebut perlu dikaji lebih mendalam dan diimbangi dengan penyesuaian harga rumah subsidi agar kualitas hunian tetap terjaga.

Direktur Utama PT Alexandra Citra Pertiwi sekaligus pengurus DPP Real Estate Indonesia (REI), Tuti Mugiastuti, menilai upaya pemerintah memperluas akses kepemilikan rumah melalui tenor KPR yang lebih panjang patut diapresiasi. Meski demikian, menurutnya, tenor hingga empat dekade bukan menjadi kebutuhan paling mendesak dalam program rumah subsidi.

"Kalau saya pribadi sebenarnya kurang setuju dengan tenor sampai 40 tahun. Memang cicilan menjadi lebih ringan, tetapi jangka waktunya terlalu panjang. Menurut saya, tenor yang sekarang sebenarnya sudah cukup," ujarnya, Senin (29/6/2026).

Menurut Tuti, tantangan utama pengembang saat ini justru berada pada harga jual rumah subsidi yang dinilai sudah tidak lagi sejalan dengan kenaikan biaya pembangunan. Karena itu, penyesuaian harga rumah subsidi dinilai lebih penting agar kualitas bangunan tetap dapat ditingkatkan.

Saat ini harga rumah subsidi masih berada di kisaran Rp185 juta. REI mengusulkan adanya kenaikan sekitar 5% hingga 7% sehingga harga rumah subsidi dapat mencapai sekitar Rp212 juta.

"Harga rumah subsidi saat ini masih sekitar Rp185 juta. Kami mengusulkan agar dapat disesuaikan, naik sekitar 5%—7% menjadi sekitar Rp212 juta. Pembahasan ini juga sedang berlangsung di REI bersama berbagai pemangku kepentingan. Idealnya memang ada penyesuaian harga secara berkala mengikuti kenaikan biaya pembangunan," katanya.

Menurutnya, kenaikan harga tersebut bukan semata-mata untuk meningkatkan margin pengembang, melainkan memberikan ruang agar spesifikasi rumah subsidi terus mengalami peningkatan sesuai kebutuhan masyarakat.

Dia menambahkan, peningkatan kualitas rumah subsidi hanya dapat berlangsung secara berkelanjutan apabila didukung kebijakan harga yang lebih adaptif terhadap kenaikan biaya konstruksi.

Di tengah perlambatan sektor properti, permintaan terhadap rumah subsidi berkualitas disebut masih tetap tinggi, terutama di kawasan penyangga industri seperti Cikarang dan Karawang.

Hal itu tercermin dari penjualan tahap pertama Cluster Livana Park sebanyak 242 unit yang mendapat respons positif dari masyarakat. Melihat tingginya permintaan, pengembang kembali membuka tahap kedua sebanyak 249 unit dengan rencana akad kredit massal pada Juli 2026.

Tuti menilai, masyarakat kini tidak hanya mempertimbangkan keterjangkauan cicilan, tetapi juga semakin memperhatikan kualitas bangunan, desain, serta lokasi hunian.

"Masyarakat sekarang semakin selektif. Mereka mencari rumah subsidi yang lokasinya baik, kualitas bangunannya bagus, dan tampilannya menarik. Livana Park menjawab kebutuhan tersebut," katanya.

Dia berharap kebijakan pemerintah terkait pembiayaan perumahan tidak hanya berfokus pada perpanjangan tenor KPR, tetapi juga memberi ruang penyesuaian harga rumah subsidi agar kualitas hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus meningkat.

Sebelumnya, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa perpanjangan tenor hingga 40 tahun akan memperluas jangkauan penerima manfaat rumah subsidi karena kemampuan bayar masyarakat menjadi lebih baik.

“Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Dengan demikian, masyarakat yang selama ini belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar perbankan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan subsidi rumah,” ujar Heru.

Dalam usulan tersebut, suku bunga tetap rumah subsidi tetap dipertahankan, yaitu sebesar 5% untuk rumah tapak dan 6% untuk rumah susun selama masa pembiayaan berlangsung. Dengan skema ini, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap perubahan suku bunga di masa mendatang.