Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memprediksi jumlah pemudik pada momen Lebaran tahun ini bakal menembus 155 juta orang. Pemerintah pun menyiapkan berbagai kebijakan untuk mencegah terjadinya penumpukan besar selama arus mudik Idulfitri 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, pemerintah mengatur kombinasi libur nasional, cuti bersama, serta kebijakan flexible working arrangement (FWA) guna memperpanjang periode perjalanan mudik.

Hal tersebut disampaikan Pratikno dalam konferensi pers Update Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan persiapan mudik Lebaran di Situation Room, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/3/2026).

“Dengan harapan pemudik itu tidak numpuk di satu waktu tertentu. Itulah yang betul-betul kita harapkan. Memang terdapat potensi perbedaan Hari Raya Idulfitri, nanti kita tunggu hasilnya, tapi itu tidak mengganggu ya mengenai jadwal libur dan seterusnya,” ujarnya dalam forum itu.

Strategi Mengurai Kepadatan

Pratikno menjelaskan bahwa rangkaian kebijakan tersebut dimulai sejak akhir pekan pada 14–15 Maret 2026, yang kemudian dilanjutkan dengan kebijakan flexible working arrangement pada 16–17 Maret.

Selanjutnya, pemerintah menetapkan cuti bersama pada 18 Maret, yang bertepatan dengan libur nasional Hari Suci Nyepi pada 19 Maret.

Sementara itu, perayaan Idulfitri diperkirakan berlangsung pada 20–22 Maret 2026, yang kemudian disambung dengan cuti bersama pada 23–24 Maret.

Setelah periode Lebaran, pemerintah kembali menerapkan flexible working arrangement pada 25–27 Maret, yang kemudian berlanjut dengan akhir pekan sebelum aktivitas sekolah kembali dimulai.

Menurut Pratikno, pengaturan jadwal tersebut dirancang untuk memperpanjang rentang waktu mudik sehingga masyarakat tidak melakukan perjalanan pada satu waktu yang sama.

Berdasarkan hasil survei pemerintah, kata Pratikno, meskipun jumlah pemudik Lebaran tahun ini diperkirakan mencapai 143,9 juta orang. Namun dalam praktiknya, jumlah pergerakan masyarakat biasanya lebih tinggi sekitar 10% dari hasil survei.

“Dari tahun ke tahun, kenyataannya dalam praktiknya lebih tinggi dari survei. Jadi sekitar sepuluhan persen lebih tinggi. Artinya sudah menjadi 155-an juta manusia bergerak ya. Nah makanya kalau itu bergerak di waktu yang sama, ini sangat berat,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa jumlah pergerakan sebesar itu akan menjadi sangat berat bagi sistem transportasi nasional jika terjadi secara bersamaan.

Pengaturan Waktu Mudik

Untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan, pemerintah juga menyiapkan sistem informasi perjalanan yang dapat membantu masyarakat menentukan waktu mudik yang lebih tepat.

Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melihat potensi kepadatan arus mudik dan arus balik pada tanggal tertentu.

Pratikno menyebutkan bahwa 18 Maret diperkirakan menjadi salah satu puncak arus mudik, sementara 29 Maret berpotensi menjadi puncak arus balik.

Karena itu, pemerintah mendorong masyarakat untuk memilih waktu perjalanan di luar tanggal-tanggal puncak tersebut.

Koordinasi Lintas Sektor

Pratikno menegaskan bahwa upaya pengaturan distribusi pemudik dilakukan melalui koordinasi lintas sektor bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain pengaturan jadwal perjalanan, pemerintah juga menerapkan berbagai kebijakan lain seperti insentif transportasi, diskon tiket, hingga rekayasa lalu lintas.

“Oleh karena itu kita dengan berbagai macam kebijakan, insentif, diskon, kemudian buka tutup, informasi kepada masyarakat, ini kita lakukan bersama-sama Kemenhub dan kemudian Kepolisian. Harapannya distribusi pemudik ini terjadi ya, tidak menumpuk di satu waktu tertentu,” pungkas Pratikno.