Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo memaparkan prediksi puncak arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 dalam Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jumat (13/3/2026).

Dalam paparannya, Kapolri menyebutkan bahwa pemerintah telah memetakan dua periode puncak arus mudik serta dua periode puncak arus balik guna mengantisipasi lonjakan pergerakan masyarakat selama masa libur Lebaran.

“Prediksi puncak arus mudik pertama yaitu tanggal 14 dan 15 Maret 2026, sementara puncak arus mudik kedua adalah tanggal 18 sampai dengan 19 Maret 2026,” ujar Listyo Sigit.

Sementara itu, untuk arus balik diperkirakan terjadi pada dua periode, yakni 24–25 Maret 2026 sebagai puncak pertama dan 28–29 Maret 2026 sebagai puncak kedua.

Rekayasa Lalu Lintas Disiapkan

Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan secara bertahap sesuai kondisi di lapangan.

Kapolri menjelaskan rekayasa tersebut meliputi sistem one way, contraflow, hingga penerapan sistem ganjil-genap di sejumlah ruas jalan tol.

“Apabila kepadatan meningkat, kita bisa melakukan contraflow satu lajur, dua lajur, ataupun tiga lajur. Dan jika memang berdasarkan data traffic counting harus dilakukan, maka kita berlakukan sistem one way,” kata Sigit.

Dia menambahkan, sebelum penerapan sistem satu arah, petugas akan melakukan penyisiran jalur sekitar dua jam sebelumnya untuk memastikan kondisi jalan aman dan steril.

Prosedur yang sama juga akan dilakukan saat jalur kembali dinormalkan setelah rekayasa lalu lintas selesai diterapkan.

Pembatasan Angkutan Barang

Selain rekayasa lalu lintas, pemerintah juga telah menyepakati pembatasan operasional kendaraan angkutan barang selama periode mudik dan arus balik.

Namun, sejumlah kendaraan logistik tetap diperbolehkan beroperasi guna menjaga ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.

Kendaraan yang masih diizinkan melintas antara lain pengangkut bahan bakar minyak (BBM), gas LPG, pengiriman uang, pengangkut hewan ternak, pupuk, bantuan korban bencana, serta bahan kebutuhan pokok.

“Ini menjadi langkah untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, baik kebutuhan makanan, LPG, maupun kebutuhan penting lainnya,” ujarnya.

Rest Area Tambahan di Jalur Arteri

Kapolri juga menyampaikan bahwa pemerintah memanfaatkan 48 unit pelaksana penimbangan kendaraan di jalur arteri sebagai lokasi istirahat sementara bagi pemudik.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas akibat kelelahan pengemudi. Di lokasi tersebut juga akan disediakan fasilitas tambahan bagi pemudik, termasuk layanan makanan untuk berbuka puasa maupun sahur.

“Ini juga bisa dimanfaatkan masyarakat untuk beristirahat sehingga dapat mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas,” kata Sigit.

Pengaturan Khusus di Pelabuhan Penyeberangan

Untuk mengantisipasi kepadatan di jalur penyeberangan, khususnya di wilayah Banten menuju Sumatra, pemerintah juga menyiapkan sistem pengendalian arus kendaraan berbasis tiga tingkat situasi. Pada situasi hijau, kondisi lalu lintas masih normal.

Ketika mulai terjadi kepadatan dan antrean kendaraan meningkat, akan diberlakukan situasi kuning dengan mengaktifkan buffer zone sebagai area penampungan sementara kendaraan.

Adapun, pada situasi merah, ketika antrean kendaraan sudah mencapai gerbang tol atau titik tertentu, maka petugas akan menerapkan delaying system serta memperluas penggunaan buffer zone untuk mengurai kepadatan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan sistem penjualan tiket penyeberangan secara daring serta sistem push-in, yaitu kendaraan yang sudah membeli tiket lebih dulu diprioritaskan langsung masuk ke area pelabuhan guna mengurangi antrean panjang.

Dengan berbagai skema tersebut, pemerintah berharap arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

“Dan kemudian kita juga menghidupkan pelabuhan-pelabuhan yang kita persiapkan untuk cadangan, sehingga kemudian kita mengurangi potensi penumpang di jalan dan melakukan percepatan, khususnya pada saat kendaraan kapal-kapal tersebut menurunkan penumpang, kita atur waktunya agar tidak lebih dari satu jam,” pungkas Listyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memprediksi jumlah pemudik pada momen Lebaran tahun ini bakal menembus 155 juta orang. Pemerintah pun menyiapkan berbagai kebijakan untuk mencegah terjadinya penumpukan besar selama arus mudik Idulfitri 2026.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, pemerintah mengatur kombinasi libur nasional, cuti bersama, serta kebijakan flexible working arrangement (FWA) guna memperpanjang periode perjalanan mudik.

Hal tersebut disampaikan Pratikno dalam konferensi pers Update Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan persiapan mudik Lebaran di Situation Room, Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/3/2026).

“Dengan harapan pemudik itu tidak numpuk di satu waktu tertentu. Itulah yang betul-betul kita harapkan. Memang terdapat potensi perbedaan Hari Raya Idulfitri, nanti kita tunggu hasilnya, tapi itu tidak mengganggu ya mengenai jadwal libur dan seterusnya,” ujarnya dalam forum itu.

Strategi Mengurai Kepadatan

Pratikno menjelaskan bahwa rangkaian kebijakan tersebut dimulai sejak akhir pekan pada 14–15 Maret 2026, yang kemudian dilanjutkan dengan kebijakan flexible working arrangement pada 16–17 Maret.

Selanjutnya, pemerintah menetapkan cuti bersama pada 18 Maret, yang bertepatan dengan libur nasional Hari Suci Nyepi pada 19 Maret.

Sementara itu, perayaan Idulfitri diperkirakan berlangsung pada 20–22 Maret 2026, yang kemudian disambung dengan cuti bersama pada 23–24 Maret.

Setelah periode Lebaran, pemerintah kembali menerapkan flexible working arrangement pada 25–27 Maret, yang kemudian berlanjut dengan akhir pekan sebelum aktivitas sekolah kembali dimulai.

Menurut Pratikno, pengaturan jadwal tersebut dirancang untuk memperpanjang rentang waktu mudik sehingga masyarakat tidak melakukan perjalanan pada satu waktu yang sama.

Berdasarkan hasil survei pemerintah, kata Pratikno, meskipun jumlah pemudik Lebaran tahun ini diperkirakan mencapai 143,9 juta orang. Namun dalam praktiknya, jumlah pergerakan masyarakat biasanya lebih tinggi sekitar 10% dari hasil survei.

“Dari tahun ke tahun, kenyataannya dalam praktiknya lebih tinggi dari survei. Jadi sekitar sepuluhan persen lebih tinggi. Artinya sudah menjadi 155-an juta manusia bergerak ya. Nah makanya kalau itu bergerak di waktu yang sama, ini sangat berat,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa jumlah pergerakan sebesar itu akan menjadi sangat berat bagi sistem transportasi nasional jika terjadi secara bersamaan.

Pengaturan Waktu Mudik

Untuk mengantisipasi lonjakan pergerakan, pemerintah juga menyiapkan sistem informasi perjalanan yang dapat membantu masyarakat menentukan waktu mudik yang lebih tepat.

Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat melihat potensi kepadatan arus mudik dan arus balik pada tanggal tertentu.

Pratikno menyebutkan bahwa 18 Maret diperkirakan menjadi salah satu puncak arus mudik, sementara 29 Maret berpotensi menjadi puncak arus balik.

Karena itu, pemerintah mendorong masyarakat untuk memilih waktu perjalanan di luar tanggal-tanggal puncak tersebut.

Koordinasi Lintas Sektor

Pratikno menegaskan bahwa upaya pengaturan distribusi pemudik dilakukan melalui koordinasi lintas sektor bersama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain pengaturan jadwal perjalanan, pemerintah juga menerapkan berbagai kebijakan lain seperti insentif transportasi, diskon tiket, hingga rekayasa lalu lintas.

“Oleh karena itu kita dengan berbagai macam kebijakan, insentif, diskon, kemudian buka tutup, informasi kepada masyarakat, ini kita lakukan bersama-sama Kemenhub dan kemudian Kepolisian. Harapannya distribusi pemudik ini terjadi ya, tidak menumpuk di satu waktu tertentu,” pungkas Pratikno.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan enam strategi utama untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026. Langkah tersebut mencakup peningkatan kesiapan infrastruktur jalan, penanganan titik rawan bencana, hingga penyediaan informasi perjalanan secara real-time bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan kesiapan infrastruktur menjadi prioritas utama pemerintah dalam menghadapi lonjakan mobilitas selama periode libur Idul Fitri. “Untuk mendukung arus mudik Lebaran 2026, kami menyiapkan enam strategi utama, yakni memastikan seluruh jalan tol dan jalan nasional dalam kondisi aman serta menyiagakan unit tanggap di titik rawan,” kata Roy dalam keterangannya, Jumat (6/3/2026).

Strategi pertama difokuskan pada kesiapan jalan nasional di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan seluruh jalan nasional dalam kondisi mantap tanpa lubang serta dilengkapi bangunan pelengkap jalan yang berfungsi baik menjelang puncak arus mudik.

Saat ini panjang jalan nasional non-tol mencapai 47.603 kilometer dengan tingkat kemantapan 93,5 persen. Sementara jaringan jalan tol nasional telah mencapai 3.115 kilometer yang tersebar di berbagai wilayah dan menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat serta distribusi logistik.

Roy mengatakan perhatian khusus diberikan pada jalur strategis yang menjadi koridor utama mudik, seperti jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa, lintas Jawa Tengah–Jawa Timur, serta jalur tengah Pulau Jawa.

Selain itu, akses menuju pelabuhan penyeberangan juga menjadi fokus pemerintah. Ruas jalan menuju Pelabuhan Merak, Ciwandan, BPJ, dan Bakauheni ditargetkan berfungsi optimal pada H-10 Lebaran untuk memastikan kelancaran arus kendaraan dari Pulau Jawa menuju Sumatra maupun sebaliknya.

Pemerintah juga memastikan ruas jalan di wilayah yang terdampak bencana tetap dapat dilalui pemudik. Di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, seluruh ruas jalan nasional ditargetkan kembali fungsional sebelum periode mudik dimulai.

Roy mencontohkan beberapa infrastruktur yang sebelumnya terdampak bencana kini telah diperbaiki, antara lain Jembatan Kruing Tengkeme dan Kruing Meredu di Aceh yang sempat putus akibat bencana.

Sejumlah kerusakan infrastruktur lainnya juga telah ditangani, seperti banjir di akses Pelabuhan Ciwandan, longsor pada ruas Trenggalek–Ponorogo, angin puting beliung di ruas Sambong–Batang Kendal, serta amblasnya jalan nasional Soleh Iskandar di Bogor.

Strategi kedua adalah mengidentifikasi lokasi rawan bencana di sepanjang jalur mudik dan menyiapkan peralatan penanganan darurat. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), periode Lebaran tahun ini diperkirakan masih didominasi curah hujan sedang hingga tinggi.

Pemerintah mengidentifikasi lebih dari 807 titik rawan banjir, 1.641 titik rawan longsor, serta 15 titik rawan rob di jaringan jalan nasional non-tol. Untuk mengantisipasi potensi gangguan tersebut, Kementerian PU menyiapkan 1.461 unit alat berat, seperti ekskavator, loader, dump truck, dan motor grader.

Selain alat berat, pemerintah juga menyiagakan berbagai material perbaikan darurat, antara lain jembatan bailey, bronjong penahan tanah, serta campuran aspal cepat untuk memperbaiki kerusakan jalan secara cepat di lapangan.