JAKARTA - Analis Kebijakan Publik M Said Didu mengungkapkan bahwa kawan-kawan Presiden Prabowo Subianto berada di luar kekuasaan. Dia mengaku pernah menyampaikan hal itu kepada Prabowo.

“Pak Prabowo sekarang menurut saya ini sudah ada perubahan sedikitlah bahwa dia ingin mendengarkan, mencari kawan. Karena saya sampaikan Pak Prabowo, kawan Bapak tuh ada di luar. Bukan di dalam,” ujar Said dalam siniar atau podcast To The Point Aja yang tayang di YouTube SindoNews, dikutip Rabu (17/6/2026).

Said Didu menyebut orang-orang yang berada di dalam kekuasaan sebagai penikmat. “Penikmat kekuasaan, bukan petarung untuk menyelamatkan negara ini,” kata Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini.

“Saya belum pernah lihat wajah-wajah mereka sebagai petarung menyelamatkan negeri ini. Dia penikmat, bahkan saya menyatakan penari sorak,” sambungnya.

Dia juga menilai 90 persen masalah adalah kelakuan orang dalam kekuasaan. “Omongan orang dalam yang bikin masalah ini dalam masalah arogansi yang saya katakan tadi penguasa bermental oposisi,” ujarnya.

Dia pun memberikan contoh fakta orang dalam kekuasaan merusak adalah kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana serta mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

“Jadi pengkhianatan tertinggi sebenarnya adalah orang dalam. Saya belum pernah melihat orang luar yang merusak presiden,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan dirinya bukanlah musuh Presiden Prabowo Subianto. Ia menjelaskan, partainya kerap mengkritik pemerintahan Prabowo dalam rangka demokratisasi.

Hal itu diungkapkan Megawati saat menyampaikan pidato tanpa teks dalam peresmian renovasi Istana Gebang dan patung Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Senin (15/6/2026). Ia menunjukkan bukti kedekatan mereka saat peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni lalu, guna menepis upaya pihak mana pun yang ingin membenturkan mereka.

"Pak Prabowo sama saya bersahabat. Tapi kan harusnya dipisahkan, bersahabat ya bersahabat, tapi berpolitik kita bisa untuk apa? Untuk demokratisasi. Tapi saya bukan musuh dia, itu teman saya. Kamu lihat toh waktu 1 Juni? Aku kan gandengan sama dia, ketawa-ketawa. Ayo, apa artinya? Nggak ada. Nanti baru orang teman-temannya yang maunya mem-berang-ko-kan (membenturkan), 'Oh Ibu Mega itu coba gitu mau melawan Pak Prabowo'. Nanti bisa saya jawab. Jangan gitu dong! Kalian tuh harus berani, karena negara kita ini punya tata hukumnya," jelas Megawati dalam keterangannya.

JAKARTA - Terdapat 3 mantan Kapolda Jawa Barat (Jabar) yang duduk di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Ketiganya yakni Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri, Komjen Pol (Purn) Suntana, dan Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus.

Dengan pengalaman ketiganya yang luas di dunia kepolisian, mereka siap mengemban tugas dalam pemerintahan. Kemudian, mendukung berbagai kebijakan strategis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Diharapkan mereka mampu memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kinerja kementerian atau lembaga yang mereka pimpin. Berikut trio mantan Kapolda Jabar yang mengemban amanah di Kabinet Prabowo.

3 Mantan Kapolda Jabar yang Duduk di Kabinet Prabowo

1. Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri

Dofiri menjabat Kapolda Jabar periode 16 November 2020-31 Oktober 2021. Dia pernah menjadi Wakapolri pada 11 November 2024.

Perjalanan karier moncer peraih Adhi Makayasa 1989 ini diawali dengan menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989. Pada tahun 2010, Dofiri mengisi dua jabatan penting yakni Kabag Kermadagri Robangpers SDE SDM Polri dan Koorspripim Polri.

Pada 2013 dia menjabat Wakapolda DIY, Karobinkar SSDM Polri tahun 2014, dan Kapolda Banten tahun 2016. Ketika masih berpangkat Irjen, dia mengisi jabatan Karosunluhkum Divkum Polri (2016), Kapolda DIY (2016), Asisten Logistik Kapolri (2019), serta Kapolda Jawa Barat (2020).

Barulah di tahun 2021, Dofiri mendapat kenaikan pangkat menjadi Komjen Pol ketika menjabat Kabaintelkam Polri. Setelah 2 tahun di Baintelkam Polri, Dofiri mendapat amanah sebagai Irwasum Polri pada 26 Februari 2023.

Perjalanan kariernya mencapai puncak pada 11 November 2024, dia ditunjuk menjadi Wakapolri hingga diberikan pangkat Jenderal Kehormatan kemudian Dofiri dilantik Presiden Prabowo menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri.

2. Komjen Pol (Purn) Suntana

Suntana menjabat Kapolda Jabar periode 31 Oktober 2021-27 Maret 2023. Sebelumnya, jenderal bintang 3 lulusan Akpol 1989 ini berdinas sebagai Kapolda Lampung pada 2018.

Dia pernah menjabat Wakabaintelkam Polri di tahun 2018. Kemudian, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Mei 2023.

Karier panjangnya di Korps Bhayangkara meliputi berbagai jabatan strategis di bidang intelijen, termasuk sebagai Deputi VI Bidang Intelijen Siber BIN dan Kabaintelkam Polri periode 2023 hingga pensiun pada Juni 2024.

Setelah pensiun, Suntana dipercaya menjabat Wakil Menteri Perhubungan di pemerintahan Presiden Prabowo.

3. Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus

Akhmad Wiyagus menjabat Kapolda Jabar periode 27 Maret 2023-13 April 2025. Jenderal bintang 3 lulusan Akpol 1989 ini memiliki latar belakang bidang reserse.

Sebelum dilantik menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Wiyagus merupakan Pati Baintelkam Polri. Dia pernah menjabat Kabaintelkam menggantikan Komjen Pol Syahardiantono. Jabatan itu diembannya sejak 5 Agustus 2025-19 September 2025.

Jabatan lain yang pernah diemban Wiyagus antara lain Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (13 April 2025-5 Agustus 2025) dan Kapolda Jawa Barat (27 Maret 2023-13 April 2025).

Wiyagus juga pernah menjadi Wakapolda Jawa Barat (2019), Kapolda Gorontalo (2020), dan Kapolda Lampung (2022-2023). Selain itu, Wiyagus pernah menjabat Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun 2022, Wiyagus meraih Hoegeng Awards kategori Polisi Berintegritas.

JAKARTA - Said Iqbal resmi dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Said Iqbal menegaskan bahwa buruh tetap memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi meskipun dirinya kini bergabung dalam pemerintahan.

Said Iqbal yang merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh itu pun menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak yang konstitusi yang diatur dalam undang-undang.

"Demonstrasi adalah, sebagaimana Presiden berulang ulang sampaikan, itu adalah hak konstitusi diatur dalam undang-undang. Siapa saja yang lakukan demonstrasi, baik KSPI dan serikat buruh lain harus sesuai dengan prosedur di undang-undang," kata Said seusai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Said pun membeberkan bahwa isu utama yang disuarakan buruh setiap tahun dalam demo adalah isu mengenai upah. Dia berharap dengan keberadaannya di kabinet, terlebih menjadi penasihat untuk Presiden Prabowo Subianto, aspirasi dari serikat dan kelompok buruh akan ia sampaikan langsung.

"Mudah-mudahan dengan saya masuk ke dalam penasihat khusus Presiden ini, sebelum itu terjadi kami akan buat analisis kebijakan terhadap berapa besaran kenaikan upah dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja."

Sebelumnya, Said menegaskan akan memberikan masukan serta analisis kepada Presiden Prabowo. Masukan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Said juga memberikan alasan bahwa dirinya telah mendiskusikan kepada KSPI serta kelompok buruh lain sebelum menerima jabatan ini. Dia mengatakan akan memutuskan untuk berjuang dari dalam pemerintahan.

"Karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan."

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Pelantikan Said Iqbal dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Said Iqbal dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 58/P Tahun 2026.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Said menirukan sumpah yang didiktekan Prabowo.

Seusai pembacaan sumpah, Said dan Presiden Prabowo menandatangi berita acara pelantikan. Dengan adanya Said Iqbal, Presiden Prabowo kini memiliki 10 penasihat khusus. Berikut daftarnya:

1. Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan

2. Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan

3. Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan

4. Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi

5. Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji

7. Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan

8. Ahmad Dofiri, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian

9. Hasan Nasbi, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

10. Said Iqbal, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan alasan bersedia dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Said mengatakan bahwa keputusan ini telah diskusikan di KSPI khususnya dan kawan-kawan buruh.

"Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam (pemerintahan)," ujarnya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Said pun mengungkapkan bahwa secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru yang mendorong dirinya mau memberikan masukan, menjaga keseimbangan di Kabinet Merah Putih.

Lebih lanjut, Said mengatakan bahwa belum ada dari pihak buruh yang memberikan masukan kepada Presiden Prabowo dari dalam pemerintahan.

"Karena kawan-kawan pengusaha kan misal, misal ya kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada," ujarnya.

Dirinya mengaku memberanikan diri untuk berikhtiar memperjuangkan kaum buruh. "Nah, saya memberanikan diri berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberikan keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh. Dan secara demokratis tidak akan mengurangi daya kritis kami terhadap persoalan-persoalan perburuhan. Saya pikir itu aja," paparnya.

Said menegaskan bahwa satu prioritas yang dipercayakan oleh buruh adalah Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan. "RUU Ketenagakerjaan. RUU Ketenagakerjaan. Nanti kita bicara lagi ya, saya mau ditunggu di dalam."

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan belum ada rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Hal ini ditegaskan Mensesneg menjawab isu masuknya Chatib Basri ke dalam Kabinet Merah Putih.

"Berkali-kali sudah sudah kami, kami sampaikan tidak ada rencana reshuffle," kata Mensesneg di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Oleh karena itu, dia meminta kepada semua pihak untuk tidak mengaitkan nama-nama tertentu dengan isu reshuffle yang beredar belakangan ini.

"Karena memang sesungguhnya tidak, tidak sedang ada rencana pergantian," ujarnya.

"Nanti kalau memang kita merasa, tidak hanya salah satu kementerian ya, kalau memang Presiden merasa harus ada penyegaran atau perubahan, pada waktunya nanti akan disampaikan kepada masyarakat," ujarnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diprediksi akan melakukan perombakan besar terhadap Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. reshuffle diperlukan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan, mempercepat realisasi program prioritas nasional, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.

Prediksi ini disampaikan Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta Syurya Muhammad Nur yang menilai, memasuki fase konsolidasi pemerintahan, Presiden membutuhkan menteri yang bukan hanya memiliki kapasitas teknokratis, tetapi juga mampu mengeksekusi kebijakan secara efektif dan menjadi komunikator ulung bagi publik.

“Reshuffle bukan sekadar hukuman politik, melainkan langkah korektif agar mesin pemerintahan berjalan selaras dengan agenda strategis Presiden,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Syurya, tantangan yang dihadapi pemerintah semakin kompleks. Di satu sisi, pemerintah dituntut menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional. Di sisi lain, komunikasi publik yang jelas dan konsisten menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat.

“Sering kali masalah bukan pada substansi kebijakan, melainkan lemahnya kemampuan pejabat menjelaskan arah kebijakan kepada publik. Di era digital, menteri bukan hanya administrator, tetapi juga komunikator publik,” tegasnya.

Lihat video: RESHUFFLE KABINET, PRESIDEN LANTIK SEJUMLAH PEJABAT



Syurya menilai sejumlah kementerian berpotensi menjadi sorotan dalam evaluasi kabinet mendatang antaranya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dinilai perlu terobosan promosi dan strategi komunikasi agresif untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan dunia.

ATR/BPN: Nusron Wahid menghadapi pekerjaan rumah besar terkait konflik agraria, sertifikasi tanah, dan sengketa lahan yang memengaruhi kepastian hukum investasi.

Ekonomi/Fiskal: Purbaya Yudhi Sadewa dituntut menjaga kesehatan fiskal negara di tengah ketidakpastian global serta mengelola persepsi pasar.

Transportasi: Dudy Purwagandhi perlu mempercepat pembenahan keselamatan, konektivitas, dan efisiensi logistik.

Pembangunan Desa: Yandri Susanto harus memastikan dana desa benar-benar berdampak pada pengurangan kemiskinan.

UMKM: Maman Abdurrahman dituntut mempercepat transformasi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.

Investasi: Rosan Roeslani harus menghadirkan investasi berkualitas dan menjaga kepercayaan investor global.

Pelayanan Publik & Reformasi Birokrasi: Agus Andrianto dan Rini Widyantini menghadapi tantangan memperkuat tata kelola birokrasi yang profesional.

Lingkungan: Raja Juli Antoni dituntut menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dengan konservasi hutan.

Ketenagakerjaan: Yassierli perlu menghadirkan terobosan progresif dalam penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja.

Syurya menegaskan, keberhasilan seorang menteri tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menerjemahkan visi Presiden menjadi kebijakan yang efektif dan dipahami masyarakat.

“Publik menilai pemerintah bukan hanya dari kebijakan, tetapi juga dari cara kebijakan itu dijelaskan. Menteri harus mampu menjawab kritik, mengelola isu, dan membangun optimisme publik,” katanya.

Syurya menambahkan, reshuffle berpotensi menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk memperkuat kualitas kabinet dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan percepatan pembangunan nasional.

“Orientasi reshuffle bukan sekadar pergantian figur, melainkan penguatan kapasitas kabinet. Presiden membutuhkan tim yang solid, cepat, responsif, dan bekerja dalam satu frekuensi dengan agenda besar pembangunan nasional,” ucapnya.

JAKARTA - Sebanyak dua wakil menteri (wamen) Kabinet Merah Putih yang dipimpin Prabowo Subianto terjerat kasus korupsi. Satu di antaranya telah divonis hukuman 4,5 tahun penjara.

Diketahui, Kabinet Merah Putih dibentuk oleh Prabowo Subianto pada Oktober 2024 setelah dirinya dilantik sebagai Presiden ke-8 RI. Selain para menteri, kabinet tersebut juga diisi oleh para wamen.

Pengumuman nama wamen tersebut disampaikan langsung Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2024) malam, seusai melakukan jamuan santap malam dalam rangka pelantikan Presiden ke-8.



Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melantik Sekretaris Kabinet dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024) sore. Foto/Tangkapan layar YouTube BPMI Setpres

Berikut ini susunan lengkap Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran pada awal dibentuk alias sebelum dilakukan reshuffle.

1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus

2. Wakil Menteri Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan

3. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto

4. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro

5. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto

6. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk

7. Wakil Menteri Luar Negeri Muhammad Anis Matta

8. Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir

9. Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Hugro Seno

10. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan

11. Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i

12. Wakil Menteri Hukum Edward Oemar Syarif Hiariej

13. Wakil Menteri HAM Mugiyanto

14. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim

15. Wakil Menteri Keuangan Thomas AM Djiwandono

16. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara

17. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu

18. Wakil Menteri Pendidikan Fajar Riza Ulhaq

19. Wakil Menteri Pendidikan Atip Latipulhayat

20. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan

21. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie

22. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha

23. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono

24. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono

25. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer

26. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Cristina Ariyani 27. Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Zulfikar Ahmad Tawala

28. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza

29. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti

30. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot

31. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti

32. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah

33. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria

34. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi

35. Wakil Menteri Perhubungan Suntana

36. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo

37. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria

38. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono

39. Wakil Menteri Kehutanan Sulaeman Umar

40. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf

41. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan

42. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard

43. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Purwadi Arianto

44. Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo

45. Wakil Menteri BUMN Aminuddin Maruf

46. Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria

47. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan dan Keluarga Berencana Nasional Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

48. Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Pengendalian Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono

49. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Todotua Pasaribu

50. Wakil Menteri Koperasi Ferry Joko Yuliantono

51. Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Helvi Yuni Moraza

52. Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa

53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar

54. Wakil Menteri PPPA Veronica Tan

55. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat.

Selain itu, diumumkan pula Wakil Kepala Staf Kepresidenan yang saat itu dipercayakan kepada Muhammad Qodari.

Wamen Terjerat Kasus Korupsi

Dalam perjalanan Kabinet Merah Putih, ada dua wakil menteri (wamen) yang terjerat kasus korupsi.

1. Immanuel Ebenezer Gerungan

Immanuel Ebenezer Gerungan. Foto/Dok SindoNews

Immanuel Ebenezer Gerungan yang akrab disapa Noel awalnya merupakan Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Pria yang berlatar belakang aktivis ini lahir pada 22 Juli 1975.

Noel tak sampai setahun menjadi wamen, Pada 21 Agustus 2025, Noel ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kasus pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di Kemnaker. Dalam operasi tangkap tangan tersebut, KPK antara lain menyita uang, puluhan mobil, dan sepeda motor.

Sehari setelah ditangkap KPK, Noel langsung diberhentikan oleh Presiden Prabowo. Posisinya kemudian digantikan oleh Afriansyah Noor.

Terkini, Noel divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus tersebut. Putusan ini lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni 5 tahun penjara.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Imanuel Ebenezer Gerungan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Nur Sari Baktiana saat membacakan amar putusan di PN Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Noel juga dikenakan pidana tambahan sejumlah Rp200 juta yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. "Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar," kata Nur Sari.

2. Silmy Karim

Silmy Karim. Foto/Dok SindoNews

Menjadi Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) sejak 21 Oktober 2024, Silmy Karim akhirnya terjerat kasus korupsi. Pria yang lahir pada 19 November 1974 itu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait izin tinggal WNA.

Pengungkapan kasus itu bermula saat dilakukannya operasi tangkap tangan di wilayah Jakarta Barat (Jakbar) pada 3 Juni 2026. Sebanyak 17 orang terjaring dalam OTT tersebut.

Silmy yang juga pernah menjabat Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, sempat diburu KPK, sebelum menyerahkan diri ke Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (3/6/2026) malam. Rumahnya di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan pun digeledah KPK.

Setelah menyerahkan diri dan diperiksa KPK, Silmy ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Silmy kemudian dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami sampaikan bahwa sore hari ini Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal buka suara seusai dikabarkan akan masuk menjadi anggota Kabinet Merah Putih . Said Iqbal meminta agar publik menunggu pengumuman resmi dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Mensesneg atas nama Presiden, ya," ungkap Said Iqbal kepada SindoNews, Jumat (5/6/2026).

Said Iqbal pun mengungkapkan kemungkinan jabatan yang akan dia emban. Meski tidak secara spesifik, dia mengatakan bakal mengurusi isu ketenagakerjaan. "Kemungkinan sekitar isu ketenagakerjaan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberi sinyal bahwa Said Iqbal akan masuk Kabinet Merah Putih. Bahkan, saat ini dalam proses diskusi. "Sedang kita diskusikan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Sementara mengenai jabatan yang akan diemban Said Iqbal, Prasetyo hanya menjawab dengan kegiatannya sehari-hari. "Kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini, dengan buruh, tenaga kerja," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga melantik ketua Umum Konfedereasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) M Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada 27 April 2026.

Prasetyo pun mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga akan melantik melantik Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) serta Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN pada Senin (8/6/2026).

"Berkenaan dengan masalah pelantikan, kami agendakan di minggu depan. Karena kita semua berpikir bahwa beliau dalam hari-hari pertama itu supaya fokus terlebih dahulu untuk melakukan proses perbaikan-perbaikan di Badan Gizi Nasional kita."

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberi sinyal Presiden Partai Buruh, Said Iqbal akan masuk menjadi anggota Kabinet Merah Putih. Prasetyo mengatakan bahwa hal ini masih dalam proses diskusi.

"Sedang kita diskusikan," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Sementara mengenai jabatan yang akan diemban Said Iqbal, Prasetyo hanya menjawab dengan kegiatannya sehari-hari. "Kemungkinan berkaitan dengan tentunya perjuangan beliau selama ini, dengan buruh, tenaga kerja," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo juga melantik ketua Umum Konfedereasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup pada 27 April 2026.

Prasetyo pun mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga akan melantik melantik Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN pada Senin (8/6/2026) pekan depan.

"Berkenaan dengan masalah pelantikan, kami agendakan di minggu depan. Karena kita semua berpikir bahwa beliau dalam hari-hari pertama itu supaya fokus terlebih dahulu untuk melakukan proses perbaikan-perbaikan di Badan Gizi Nasional kita," paparnya.

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memiliki kekayaan mencapai Rp20,1 miliar atau tepatnya Rp20.116.632.669. Jumlah tersebut berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dia laporkan pada 30 Maret 2026 untuk periodik 2025.

Kekayaan Teddy meningkat dibandingkan dalam LHKPN sebelumnya, yakni Rp15.380.000.000.

Teddy mencantumkan lima bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi, Minahasa, dan Sragen yang nilainya Rp9.045.000.000.

Teddy juga melampirkan sejumlah kendaraannya, seperti Toyota Jeep LC HDTP 2014 Rp765 juta, Toyota Fortuner 2015 Rp310 juta, dan Honda CRV 2010 Rp135 juta. Tiga kendaraan dengan status hasil sendiri nilai totalnya Rp1.210.000.000.

Kemudian, harta bergerak lainnya Rp7.712.100.000, kas dan setara kasa Rp2.149.532.669, dan tidak ada catatan utang.

Dengan demikian, kekayaan Teddy di angka Rp20.116.632.669.

Lihat video: Sekab Letkol Teddy Indra Wijaya Tinjau Sekolah Rakyat di Jakarta Timur

JAKARTA - Tudingan kepada Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dinilai tidak masuk akal dan bukan lagi merupakan kritik yang sehat. Tudingan tersebut sudah telah menjurus pada fitnah personal yang tidak berdasar.

Ketua Umum Pasbata David Febrian menyebut pola serangan yang muncul belakangan ini mencerminkan kebuntuan pihak-pihak tertentu dalam mencari celah untuk menyerang pemerintah.

“Tuduhan ini sudah tidak masuk akal dan justru menunjukkan kebuntuan. Kenapa buntu? Karena mereka bingung mau menyerang pemerintah dari sisi mana lagi, sehingga dibuatlah isu-isu negatif yang dipaksakan,” ujar David di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

David menegaskan narasi semacam itu sengaja digiring untuk membentuk opini publik yang menyesatkan. “Tujuannya jelas, membangun persepsi buruk di tengah masyarakat tanpa dasar yang kuat. Ini bukan kritik, tapi upaya framing yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

David juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing oleh isu-isu yang belum tentu kebenarannya. “Kita tidak perlu menanggapi fitnah seperti itu. Justru masyarakat harus semakin cerdas dalam memilah informasi, jangan sampai ikut terseret dalam narasi yang tidak berdasar,” tambahnya.

Lihat video: Heboh Pernyataan Amien Rais: Hubungan Prabowo-Teddy Tak Lazim!



David menekankan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto saat ini tengah fokus bekerja untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk tidak mengganggu jalannya pemerintahan dengan isu-isu yang tidak produktif. David juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga akal sehat dan tidak larut dalam arus informasi yang belum terverifikasi.

“Mari kita jaga ruang publik tetap sehat dan fokus pada hal-hal yang benar-benar bermanfaat bagi bangsa,” katanya.