JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Direktur Utama PT Makassar Toraja (Maktour) Fuad Hasan Masyhur (FHM) mengonfirmasi tidak dapat memenuhi panggilan hari ini. Sedianya, Fuad Hasan bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

”Pada jadwal pemeriksaan hari ini, saksi Sdr. FHM konfirm tidak dapat hadir," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Rabu (1/7/2026).

Budi mengungkapkan alasan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi panggilan. Menurutnya, Fuad sedang berada di luar negeri. "(Tidak hadir) karena sedang tidak berada di dalam negeri," ujarnya.

Menurut Budi, pemeriksaan Fuad Hasan dibutuhkan untuk melengkapi proses penyidikan terhadap empat tersangka. Dalam perkara ini, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni eks Menag, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan eks Stafsus Menag Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex.

Kemudian, Direktur Operasional PT Makassar Toraja (Maktour) Ismail Adham dan Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus eks Ketua Umum Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia atau Kesthuri Asrul Azis Taba.

Dua nama terakhir ditahan KPK pada Senin, 8 Juni 2026. Dengan penahanan tersebut, semua terangka dalam perkara ini telah mendekam di balik jeruji besi.

Lihat video: Usut Korupsi Kuota Haji, Bos Maktour Fuad Hasan Absen Panggilan KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto hari ini. Ade dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid.

Ade dipanggil untuk berkas penyidikan tersangka Marjani (MJN) selaku ajudan Abdul Wahid. "Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam dugaan TPK pemerasan dan penerimaan lainnya di Pemerintah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025, untuk tersangka MJN," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap 12 saksi lainnya, berikut daftarnya:

1. Mardoni Akrom - Kabid Anggaran BPKAD Prov. Riau

2. Matnuril - PNS / Kabid Perencanaan Pemanfaatan Hutan Dinas LHK Prov Riau

3. Muhammad Taufiq Oesman Hamid - Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Pemprov Riau

4. Purnama Irawansyah - Plt. Kepala Bappeda Provinsi Riau

5. Syahrial Abdi - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau

6. Syarkawi - Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPRPKPP) Provinsi Riau (31 Desember 2024 – sekarang)

7. Thomas Larfo - Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Riau sejak Oktober tahun 2025 s.d sekarang

8. Yan Dharmadi - Kepala Biro Hukum Provinsi Riau

9. Hatta Said - Karyawan Swasta (Toko Intan pasar Bawah)

10. Ida Wahyuni - Asisten Rumah Tangga

11. Iwan Pansa - Ketua Ormas Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru (tahun 2019-sekarang)

12. Ripinuji- Karyawan Swasta

"Pemeriksaan dilakukan Kantor BPK Perwakilan Prov. Riau," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menahan Marjani (MJN) selaku ajudan Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid. Penahanan ini terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Abdul Wahid.

Lihat video: Operasi KPK di Indragiri Hulu, Kantor Bupati Digeledah Sindo Sore



Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengungkapkan peran yang bersangkutan sehingga ditetapkan tersangka. Menurutnya, Marjani menjadi representasi Abdul Wahid selaku gubernur untuk mengumpulkan uang pemerasan.

"Tadi sudah disebutkan sebagai representasi dari saudara AW, jadi ajudan selaku representasi dari saudara AW terkait uang-uang yang sudah siap disetor dari kepala UPT itu melalui MJN, itu peran yang sangat krusial," kata Taufik saat konferensi pers, Senin, 13 April 2026.

Selain itu, terdapat peran lain tersangka Marjani, yakni memenuhi beberapa keperluan dari Abdul Wahid. "Ada peran-peran lainnya seperti penggunaan-penggunaan Keperluan-keperluan saudara AW Itu juga ditemukan fakta-fakta bahwa melalui MJN. Nah ini yang kemudian penyidik menyimpulkan bahwa si MJN masuk kategori atau pemenuhan kecukupan bukti, dua alat bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepercayaan investor terhadap Indonesia dinilai menghadapi ujian berat setelah munculnya sejumlah sentimen negatif, mulai dari kasus korupsi tingkat tinggi, kekhawatiran terhadap kondisi fiskal pemerintah, hingga ancaman penurunan status pasar modal Indonesia oleh penyedia indeks global MSCI.

Sejumlah analis menilai kombinasi faktor tersebut berpotensi membuat investor global semakin berhati-hati dalam menempatkan modalnya di Indonesia, terutama di tengah pelemahan pasar saham domestik yang cukup tajam sepanjang tahun ini.

Tekanan terhadap sentimen pasar tercermin dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang telah terkoreksi sekitar 7,9 persen dalam satu bulan terakhir dan hampir 35 persen secara year-to-date (YTD).

Kepala Riset Ekuitas ASEAN Macquarie Capital, Jayden Vantarakis, menilai sejumlah kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah memunculkan kekhawatiran di kalangan investor internasional maupun lembaga pemeringkat.

"Kebijakan populis pemerintahan Prabowo telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan lembaga pemeringkat kredit dan dipandang negatif oleh investor luar negeri," tulis Vantarakis dalam riset tertanggal 1 Juli.

Sentimen negatif tersebut juga tercermin dalam survei manajer investasi yang dilakukan Bank of America pada pertengahan Juni 2026.

Dalam survei itu, Indonesia tercatat menjadi pasar yang paling tidak diminati investor di kawasan Asia, menggeser posisi India.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat S&P Global pada Februari lalu memperingatkan, meningkatnya tekanan fiskal, terutama akibat kenaikan biaya pembayaran utang, dapat meningkatkan risiko penurunan profil kredit Indonesia.

Di tengah kekhawatiran tersebut, investor asing tercatat melakukan aksi jual bersih atau net sell saham Indonesia senilai sekitar 4,11 miliar atau sekitar Rp73,6 triliun (asumsi kurs Rp17.900 per dolar AS) sepanjang 2026.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira Adhinegara, menilai sejumlah kebijakan pemerintah juga menimbulkan pertanyaan di kalangan pelaku pasar.

Salah satunya adalah penerapan skema ekspor "pintu tunggal" yang mulai diberlakukan pemerintah pada Mei 2026.

Dalam skema tersebut, ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit, batu bara, dan ferroalloy disalurkan melalui badan usaha milik negara tertentu.

Pemerintah menyebut kebijakan itu bertujuan meningkatkan transparansi dan menekan kebocoran penerimaan negara.

Namun, menurut Bhima, kebijakan tersebut justru memunculkan persepsi bahwa pemerintah ingin memperluas kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam.

"Investor melihat adanya kecenderungan pemerintah untuk mengambil alih lebih banyak pengelolaan sumber daya alam, sekaligus menciptakan lapisan birokrasi baru yang berpotensi menyulitkan dunia usaha," ujarnya dalam program Squawk Box Asia CNBC.

Kekhawatiran investor juga bertambah setelah munculnya kasus korupsi besar yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim.

Dalam kasus tersebut, Nadiem dijatuhi hukuman 10 tahun penjara serta denda Rp1 miliar, dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp809,6 miliar terkait proyek digitalisasi pendidikan nasional.

Menurut Bhima, kasus tersebut memberikan sinyal kuat kepada pelaku usaha dan investor untuk lebih berhati-hati dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah, khususnya terkait proyek pengadaan.

"Pesan kepada komunitas bisnis sangat jelas, yakni harus sangat berhati-hati ketika berurusan dengan anggaran maupun pengadaan pemerintah," katanya.

Di sisi lain, kekhawatiran pasar juga meningkat setelah MSCI pekan lalu memutuskan memperpanjang masa peninjauan terhadap pasar modal Indonesia hingga November 2026.

Sebelumnya, MSCI telah memperingatkan adanya kemungkinan penurunan status Indonesia dari kategori pasar berkembang (emerging market) menjadi pasar perbatasan (frontier market) akibat persoalan aksesibilitas dan kemampuan investasi di pasar modal domestik.

Bhima menilai pemerintah perlu segera melakukan reformasi dan meningkatkan transparansi pasar modal guna menghindari risiko tersebut.

"Jika kesempatan reformasi ini terlewatkan, Indonesia berpotensi masuk ke daftar pemantauan yang pada akhirnya dapat berujung pada penurunan status menjadi pasar perbatasan," ujarnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat angkat bicara soal tindakan majelis hakim yang langsung meninggalkan ruang sidang usai membacakan vonis terhadap eks Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Selasa (30/6/2026).

Dalam pantauan Bisnis di lokasi, setelah pembacaan vonis, para hakim langsung berbalik badan dan meninggalkan ruang sidang.

Padahal, dalam praktik persidangan, hakim umumnya terlebih dahulu menanyakan sikap penuntut umum maupun tim kuasa hukum terdakwa terkait putusan yang telah dibacakan.

"Kenapa mesti buru-buru, Yang Mulia? Takut ya? Wah gawat ini, ini kan hak kita untuk menyatakan," ujar salah satu kuasa hukum Nadiem di ruang sidang.

Perilaku majelis hakim itu kemudian menjadi sorotan masyarakat, khususnya di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara PN Jakarta Pusat Firman Akbar menyatakan bahwa pertanyaan mengenai sikap penuntut umum dan kubu terdakwa setelah pembacaan vonis bukan merupakan kewajiban.

"Sebenarnya dalam praktik peradilan tidak masalah jika itu tidak ditanyakan," ujar Firman saat dikonfirmasi, dikutip Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, peristiwa tersebut tidak perlu dipersoalkan karena hak terdakwa untuk menyatakan menerima putusan, pikir-pikir, atau mengajukan banding tetap dapat digunakan dalam tenggat waktu yang diatur undang-undang.

"Karena hak-hak terdakwa selama dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang tetap bisa dinyatakan apakah menerima, pikir-pikir, atau menyatakan banding," pungkasnya.

Sekadar informasi, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Nadiem Makarim serta denda Rp1 miliar.

Selain itu, salah satu pendiri Gojek tersebut juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp809 miliar dengan pidana subsider lima tahun penjara.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim menilai kasus korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek telah menguntungkan pihak Google.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah mengatakan Google terbukti diuntungkan dalam perkara ini sebagaimana fakta persidangan yang telah berjalan.

"Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak yang menjadi sasaran tujuan menguntungkan dalam perkara ini adalah korporasi Google, termasuk Google Asia Pacific dan Google Internasional selaku korporasi global pemilik produk Chrome OS, Google Cloud, dan Chrome Device Management yang menjadi objek dalam kebijakan digitalisasi pendidikan periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2022," ujar Purwanto di PN Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dia menjelaskan, dasar penilaian pihak Google diuntungkan dalam perkara ini lantaran Nadiem telah melakukan pertemuan strategis dengan jajaran eksekutif Google sejak awal masa jabatan.

Misalnya, Nadiem bertemu pertemuan dengan Presiden Google Asia Pacific, Scott Beaumont, untuk membahas program Google seperti Google for Education pada Februari 2020.

Selang dua bulan kemudian, Nadiem berinteraksi dengan pihak Google yaitu Caesar Sengupta melalui rapat daring yang juga membahas Chromebook.

"Menimbang bahwa terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa saudara Caesar Sengupta adalah salah satu petinggi Google yang dulunya bertugas memasarkan Chromebook di Asia Pasifik, termasuk ke Indonesia, dan pada tahun 2021 saudara Caesar Sengupta menjabat sebagai Komisaris PT Gojek Tokopedia," imbuhnya.

Rangkaian pertemuan dengan eksekutif Google tersebut, kata Purwanto, telah menunjukkan adanya hubungan strategis yang substansial antara terdakwa selaku Menteri dengan korporasi Google yang melampaui pertemuan biasa antara pejabat publik dengan perusahaan teknologi.

Selanjutnya, tujuan menguntungkan korporasi Google tersebut juga terbukti dari perwujudan dari rangkaian investasi Google di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa yang sangat substansial dalam periode jabatan Nadiem.

Adapun, dari fakta persidangan terungkap bahwa total investasi Google ke PT AKAB selama periode 2017-2021 mencapai US$786,9 juta. Hakim menyatakan imvestasi itu sebagian besar terjadi dalam periode terdakwa menjabat sebagai menteri yaitu setelah 23 Oktober 2019.

"Korelasi antara waktu investasi-investasi Google tersebut dengan periode jabatan terdakwa dan dengan rangkaian kebijakan pengadaan Chromebook menunjukkan keterkaitan yang tidak dapat dianggap kebetulan," pungkas Purwanto.

Bisnis.com, JAKARTA — Kortastipidkor Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi penjualan BBM antara PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dengan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) selama periode 2009-2012.

Empat tersangka itu mulai dari SW selaku Direktur Pemasaran PT PPN periode 2008–2011 dan JI selaku Vice President Sales Wilayah Timur PT PPN periode 2009–2013.

Dua tersangka lainnya yaitu WTD selaku General Manager Treasury and Vice President Treasury PT PPN dan Samin Tan selaku pemegang saham sekaligus Presiden Direktur PT AKT.

Kabag Ops Kortastipidkor Polri Kombes Pol. Yusuf Afandi mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan keempat orang tersebut sebagai tersangka.

"Berdasarkan alat bukti yang sah dan cukup sebagaimana diatur dalam pasal 235 ayat 1 KUHAP, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka," ujar Yusuf di Mabes Polri, Selasa (30/6/2026).

Dia menjelaskan, perkara ini bermula saat adanya kerjasama penjualan bahan bakar minyak jenis High Speed Diesel atau HSD antara PT PPN dengan PT AKT. Mulanya, kerja sama itu menggunakan mekanisme pembayaran yang aman melalui Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri atau SKBDN.

Dalam perjalanannya, PT AKT telah berulang kali mengalami keterlambatan hingga penunggakan pembayaran dalam kerja sama ini. Namun, para pejabat PT PPN yang memiliki kewenangan malah tidak melakukan penghentian penyaluran BBM ataupun langkah mitigasi risiko lainnya.

"Sebaliknya dilakukan serangkaian perubahan kebijakan melalui adendum perjanjian yang semakin menguntungkan PT AKT," imbuhnya.

Yusuf memaparkan, perubahan tersebut antara lain pemberian tambahan volume penyaluran BBM, pemberian potongan harga atau diskon, penghapusan klausul denda atas keterlambatan pembayaran.

Kebijakan yang menguntungkan lainnya yakni perubahan mekanisme pembayaran dari sistem yang dijamin menjadi hanya uang muka sebesar 25% menjadi tanpa adanya jaminan pembayaran.

"Kesepakatan tersebut tidak dilaporkan secara berjenjang kepada atasan sehingga proses monitoring terhadap piutang perusahaan tidak berjalan efektif. Meskipun pembayaran ataupun kewajiban pembayaran belum dipenuhi, penyaluran BBM terus dilakukan kepada PT AKT," tambahnya.

Dari serangkaian tindakan tersebut, PT AKT memperoleh fasilitas pembiayaan penjualan BBM dengan jumlah yang sangat besar tanpa jaminan yang memadai, sementara risiko kerugian seluruhnya beralih kepada PT PPN.

Akibatnya, Kortastipidkor Polri mencatat adanya kewajiban yang tidak dipenuhi PT AKT dalam kerja sama penyaluran BBM dengan total dari total penyaluran sekitar 191,37 juta liter BBM senilai US$137,29 juta.

"Sehingga berdasarkan hasil audit kerugian negara oleh BPK RI mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 30.370.958,61 US Dollar atau diperkirakan setara senilai Rp486 miliar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim menjelaskan hal yang memberangkatkan dan meringankan dalam vonis 10 tahun terhadap eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah mengatakan hal yang memberatkan vonis itu lantaran perbuatan Nadiem bertentangan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kemudian, hakim menilai bahwa Nadiem selaku menteri malah tidak menjadi teladan dan menyalahgunakan kewenangan jabatannya dalam kasus Chromebook.

"Terdakwa selaku menteri yang seharusnya menjadi teladan justru menyalahgunakan kewenangan jabatannya," ujar Purwanto di sidang PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Hal yang memberangkatkan lainnya yakni perbuatan Nadiem dinilai terencana, terstruktur, dan sistematis mengakibatkan kerugian keuangan negara dan berdampak pada sektor pendidikan.

"Keadaan ekonomi terdakwa yang sangat berkecukupan sehingga tidak terdapat alasan kebutuhan ekonomi yang mendorong perbuatannya," imbuhnya.

Selanjutnya, hal yang meringankan vonis Nadiem Makarim mulai dari tidak pernah dipidana sebelumnya, bersikap kooperatif dan sopan hingga terkenal sebagai tokoh yang berkontribusi pada sektor pendidikan.

"Terdakwa sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang berkontribusi dalam inovasi pendidikan dan teknologi," pungkasnya.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim telah divonis 10 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar. Selain pidana badan, Nadiem juga dihukum membayar uang pengganti senilai Rp809 miliar dengan subsider lima tahun penjara.

Bisnis.com, JAKARTA — Eks Mendikbudristek Nadiem Makarim telah divonis 10 tahun dan denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook periode 2019-2022.

Nadiem dinyatakan sah dan bersalah dalam korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan subsider jaksa penuntut umum. Selain itu, Nadiem juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp809 miliar dengan subsider penjara lima tahun.

Divonis 10 tahun lamanya, Nadiem menyatakan kekecewaannya terhadap majelis hakim. Dia pun menuding bahwa majelis hakim yang meyakini dirinya bersalah telah mengabaikan fakta persidangan yang ada.

"Saya sudah tidak tahu apa kata-kata yang bisa saya ucapkan untuk menjelaskan perasaan saya pada hari ini," ujar Nadiem di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Dia pun menyatakan, sejumlah tokoh anti korupsi memiliki pendapat yang sama bahwa perbuatan Nadiem tidak memiliki unsur korupsi.

Bahkan, kata Nadiem, pakar hukum juga telah menilai bahwa dirinya sudah seharusnya mendapatkan vonis bebas dalam perkara ini.

"Pakar hukum, pakar undang-undang korupsi, bahkan ketua tim perumus undang-undang Tipikor membilang saya harusnya bebas. Jadi saya sudah tidak tahu lagi mau minta tolong ke siapa, di mana saya bisa mendapatkan keadilan," imbuhnya.

Tak hanya itu, satu dari majelis hakim menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang pada intinya menilai Nadiem harus dibebaskan dari seluruh dakwaan.

"Ada satu dissenting opinion, Hakim Andi, yang telah membeberkan kebenaran secara lugas dan menyebut saya harus bebas tanpa syarat," pungkasnya.

JAKARTA - Sejumlah media asing menyoroti nasib Nadiem Anwar Makarim ,mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia, yang dijatuhi hukuman 10 tahun penjara pada Selasa (30/6/2026) atas kasus korupsi pengadaan Chromebook untuk sekolah selama pandemi Covid-19. Banyak yang mengulas latar belakangnya sebagai salah satu pendiri perusahaan transportasi daring Gojek.

"Indonesian court hands former Gojek boss Nadiem Makarim 10 years in jail for graft [Pengadilan Indonesia menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada mantan bos Gojek, Nadiem Makarim, atas kasus korupsi]," bunyi judul pemberitaan AFP.

Media yang berbasis di Prancis tersebut menekankan argumen hakim bahwa kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,56 triliun. Angka kerugian ini berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BBC, media yang berbasis di Inggris, mengangkat judul "Founder of Asian super-app Gojek sentenced to 10 years in jail for corruption [Pendiri Gojek, super-app asal Asia, divonis 10 tahun penjara dalam kasus korupsi]".

Laporan media tersebut menyoroti dakwaan jaksa yang menyatakan Nadiem Makarim (41) telah memanipulasi kesepakatan pengadaan laptop sekolah untuk memperkaya dirinya sendiri yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1,56 triliun. Nadiem telah menyatakan tidak bersalah.

Nadiem meninggalkan Gojek pada tahun 2019 untuk bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat itu, dan menjabat sebagai menteri pendidikan hingga tahun 2024.

Para kritikus pemerintah Indonesia mengatakan kasus terhadapnya didasarkan pada sedikit bukti dan bahwa dia adalah korban kampanye pemerintah yang menargetkan lawan politik.

Para pendukung Nadiem di luar gedung pengadilan mencemooh saat putusan dibacakan hakim.

Nadiem sebelumnya mengatakan kepada pengadilan awal bulan ini bahwa dia telah banyak berkorban untuk mengabdi di pemerintahan. "Dan hadiah yang saya terima adalah jeruji besi," katanya.

Kasus ini berpusat pada pengadaan laptop Chromebook oleh Kemendikbudristek untuk sekolah-sekolah di Indonesia dari tahun 2021 hingga 2022.

Jaksa menuduh bahwa Nadiem memihak Google—investor Gojek—ketika pengadaan dilakukan, dengan mengatakan bahwa dia membuat spesifikasi tender yang hanya sesuai dengan sistem Chrome untuk menjadikan Google sebagai satu-satunya pengendali ekosistem pendidikan di Indonesia.

Jaksa mengeklaim bahwa Nadiem secara pribadi memperoleh sekitar Rp809,59 miliar dengan melakukan hal tersebut.

Nadiem membantah tuduhan tersebut, dengan alasan bahwa keputusan kementerian untuk membeli Chromebook tersebut menghasilkan pengurangan biaya bagi pemerintah. Dia juga membantah bahwa investasi Google di Gojek terkait dengan pengadaan tersebut.

Respons beberapa analis juga jadi sorotan BBC. "Pemberantasan korupsi digunakan untuk menyerang mereka yang tidak disukai, atau mereka yang mengkritik orang-orang yang berkuasa," kata pengacara dan aktivis Todung Mulya Lubis kepada BBC News.

"Ada rasa takut. Rasanya seperti, jika seseorang dari luar pemerintahan mencoba bekerja sama dengan pemerintah atau mencoba berbuat baik di bidangnya sendiri di negara ini, apakah saya akan dikriminalisasi?" kata seniman dan aktivis politik Andovi da Lopez kepada BBC News.

"Saya tidak bisa berbicara untuk semua orang, tetapi di lingkungan saya, ada rasa takut ini dan orang-orang hanya mengatakan, 'jangan bekerja sama dengan pemerintah, jangan'. Dan rasa takut itu nyata," katanya.

Usman Hamid, direktur eksekutif Amnesty International Indonesia, ikut angkat bicara. Bagi generasi muda Indonesia, kata Usman, Nadiem dipandang sebagai seseorang yang ingin membawa perubahan tetapi terjebak dalam sistem pemerintahan yang memiliki masalah sistemik.

"Mungkin [Nadiem] dianggap memaksa [pemerintah] untuk berinovasi dalam kebijakan, dan mungkin dia ingin melakukannya terlalu cepat," katanya.

Kantor berita Reuters mengusung judul "Indonesia's Makarim, Gojek founder and former minister, found guilty of graft [Makarim, pendiri Gojek yang juga mantan menteri Indonesia, dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi]".

Laporan media yang berbasis di Inggris ini menyoroti protes Nadiem yang merasa kasus terhadapnya bermotivasi politik—sebuah klaim yang mendapat dukungan dari akademisi dan aktivis hak asasi manusia.

Dalam laporannya, media ini menyatakan vonis ini berpotensi semakin melemahkan kepercayaan investor di Indonesia. Rupiah dan pasar saham telah merosot tahun ini setelah penurunan prospek dari lembaga pemeringkat kredit karena kebijakan yang tidak dapat diprediksi dan kekhawatiran tata kelola, sementara penyedia indeks MSCI sedang mempertimbangkan apakah akan menurunkan peringkat ekonomi terbesar di Asia Tenggara karena kekhawatiran transparansi pasar.

Dalam vonis yang dibacakan hakim, Nadiem juga didenda Rp1 miliar dan diperintahkan untuk membayar restitusi sebesar Rp809,6 miliar, dengan tambahan hukuman penjara lima tahun jika gagal membayar jumlah tersebut.

Putusan ini menandai perubahan dramatis bagi pengusaha teknologi lulusan Harvard yang pernah dianggap sebagai simbol generasi baru pemimpin Indonesia.

Saat membacakan putusan, hakim ketua Purwanto mengatakan Pengadilan Tindak Pidana Jakarta telah menyatakan Nadiem bersalah. "Karena cara dan tujuan kebijakan tersebut terbukti mengandung penyalahgunaan wewenang yang dimaksudkan untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu secara tidak sah," katanya.

Para hakim menemukan bahwa Nadiem telah secara sadar dan sengaja mengarahkan kebijakan pengadaan Chromebook dan bahwa tindakannya dimotivasi oleh keinginan untuk memperkuat hubungan bisnis strategis antara Google dan perusahaan yang dia dirikan.

Hal ini, menurut panel lima hakim, adalah motif yang sangat tercela karena bertentangan dengan sumpah jabatan seorang menteri.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim bakal menjalani sidang vonis kasus Chromebook pada Selasa (30/6/2026).

Sidang vonis tersebut digelar usai agenda sebelumnya seperti pembuktian terkait pemeriksaan saksi, tuntutan dari jaksa penuntut umum, pleidoi Nadiem Makarim dan pencaranya hingga sidang agenda replik serta duplik.

Total, persidangan Nadiem ini telah berlangsung lima bulan atau sejak sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan yang berlangsung pada Senin (5/1/2026. Oleh karena itu, pada sidang vonis nantinya bakal menentukan nasib Nadiem dalam kasus Chromebook.

Fakta-fakta persidangan menjelang sidang vonis Nadiem Makarim:

1. Vonis Nadiem 10 Tahun Penjara

Majelis hakim telah memvonis mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim selama 10 tahun dalam kasus korupsi Chromebook.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah menyatakan, pihaknya telah meyakini Nadiem Makarim telah secara sah bersalah dalam kasus korupsi Chromebook sebagaimana dakwaan penuntut umum.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara selama 10 tahun," ujar Purwanto saat membaca amar putusan di PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Kemudian, Nadiem juga telah dihukum untuk membayar denda Rp1 miliar juga dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka bakal diganti pidana kurungan selama 190 hari.

Setelah mendekam di balik jeruji sejak proses penyidikan hingga dilimpahkan ke pengadilan, Nadiem dinyatakan untuk menjadi tahanan rumah di tengah persidangan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah mengabulkan permohonan pengalihan penahanan eks Mendikbud Nadiem Makarim jadi tahanan rumah.

Permohonan tersebut dikabulkan Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah dalam penetapan No.147/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/5/2025).

“Mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengalihkan jenis penahanan Terdakwa,” kata Purwanto di persidangan.

Purwanto menjelaskan penetapan ini diambil karena pihaknya mempertimbangkan kondisi kesehatan Nadiem. Selain itu, keterangan dokter dari RS Abdi Waluyo dalam sidang juga memperkuat penetapan ini.

Kemudian, pendapat ahli medis yang menyebut proses pemulihan pasca operasi selama tiga hingga enam pekan tidak optimal jika berada di rutan negara, termasuk hakim juga mempertimbangkan hak asasi manusia sebagaimana UUD 1945.

“Bahwa hak atas kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diatur sebagaimana dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan hak tersebut tetap melekat pada diri Terdakwa meskipun sedang menjalani proses peradilan pidana,” kata Purwanto.

Selanjutnya, hakim juga mengabulkan permohonan ini lantaran Nadiem selaku terdakwa menyanggupi syarat penahanan rumah yang telah ditetapkan majelis hakim. Kediaman itu berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Adapun, syarat ketat selama masa tahanan rumah mulai dari Nadiem diwajibkan berada di rumah selama 24 jam penuh, wajib lapor dua kali seminggu, menyerahkan paspor, hingga dilarang berkomunikasi dengan saksi maupun terdakwa lain dalam perkara tersebut.

"Bahwa apabila Terdakwa melanggar salah satu syarat yang ditetapkan, jenis penahanan tersebut akan dialihkan kembali ke penahanan Rutan Tahanan Negara sehingga pengawasan terhadap Terdakwa dapat dilakukan secara efektif," pungkas Purwanto.

2. Dituntut 18 Tahun

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 penjara dan pidana denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook.

Jaksa menilai perbuatan Nadiem secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

Selain pidana badan, Nadiem juga dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun subsider 9 tahun penjara. Total, beban uang pengganti yang harus dibayar Nadiem sebesar Rp5,6 triliun.

Adapun, jaksa mengungkap hal yang memberatkan tuntutan Nadiem mulai dari tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Kemudian, perbuatan Nadiem dalam kasus Chromebook dinilai telah mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak di Indonesia.

Selanjutnya, perbuatan Nadiem bersama-sama dengan terdakwa lainnya, yakni Ibrahim Arief, Sri Wahyuningsih, dan Mulyatsyah, serta Jurist Tan (DPO), telah menyebabkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar. Nadiem yang dinilai menyampaikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan telah memberatkan tuntutan.

Selain itu, Nadiem dinilai telah mengabaikan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di Indonesia dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi. Sementara hal yang meringankan yaitu Nadiem belum pernah dihukum.

3. Blak-blakan di Pleidoi

Usai dituntut 18 tahun, Nadiem merasa kecewa dengan tuntutan jaksa. Dia pun menuding JPU telah mengesampingkan fakta persidangan saat menuntut dirinya.

Sebab, dia menilai selama persidangan berlangsung, jaksa belum bisa membuktikan dakwaannya. Nadiem pun mempertanyakan fungsi proses pembuktian pada persidangan jika fakta hukum tak dimasukkan ke tuntutan.

Kemudian, pada sidang nota pembelaan yang digelar pada Selasa (2/6/2026), Nadiem telah membantah tudingan maupun dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum.

Soal keuntungan Rp809 miliar misalnya. Nadiem menekankan uang tersebut merupakan hasil transaksi korporasi antara dua perusahaan terkait GoTo. Dalam transaksi ini dirinya tidak diuntungkan sama sekali.

Bahkan, kata Nadiem, berdasarkan fakta persidangan uang nominal Rp809 miliar itu telah kembali ke rekening Goto.

"Berulang kali telah dibuktikan uang Rp 809 miliD itu transaksi internal antara dua perusahaan GoTo, yang tidak melibatkan saya maupun Google, dan tidak ada keuntungan uang maupun saham yang saya dapatkan dari transaksi tersebut," ujar Nadiem.

Masih dalam pleidoi, Nadiem juga menyatakan kebingungan atas tuduhan kejahatan kerah putih atau white collar crime yang dituduhkan terhadapnya. Pasalnya, Nadiem menilai jaksa menyebarkan narasi tersebut karena tidak bisa membuktikan pidana yang dituduhkan terhadapnya.

Adapun, salah satu pendiri Gojek itu juga sempat menyatakan kekecewaan mendalam atas proses hukum yang kini dihadapinya. Sebab, setelah mengorbankan waktu, tenaga, dan aspek finansial dan menerima penghargaan Bintang Mahaputera Adipradana dari Presiden atas pengabdiannya.

Namun, Nadiem justru menghadapi ancaman hukuman pidana. Meskipun begitu, Nadiem menegaskan dirinya tidak pernah menyesal telah mengabdi kepada negara sebagai pucuk pimpinan di Kemendikbudristek.

Adapun, Nadiem Makarim berharap memperoleh putusan bebas murni dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook. Harapan tersebut didasarkan pada keyakinannya bahwa seluruh dakwaan yang diajukan jaksa penuntut umum (JPU) tidak terbukti selama persidangan berlangsung.

"Harapan saya hanya satu dari keputusan majelis, yaitu bebas murni. Tidak ada opsi lain. Secara hukum sudah dipatahkan semua unsur dakwaan," ujar Nadiem di Pengadilan Tipikor pada Selasa (2/6/2026).

4. Jaksa Tolak Pleidoi Nadiem

Pada pekan selanjutnya, JPU menyatakan untuk menolak semua dalil nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum Nadiem Makarim.

Mulanya, jaksa menyatakan telah telah membaca dan mencermati seluruh nota pembelaan, baik yang dibacakan oleh penasihat hukum maupun Nadiem. Jaksa menilai pleidoi yang diungkapkan keduanya telah memutarbalikkan fakta hukum yang ada agar seolah-olah Nadiem Makarim tidak bersalah.

"Penuntut umum menilai bahwa nota pembelaan yang memutarbalikkan fakta melalui penafsiran ulang fakta yang sudah jelas, agar seolah-olah terdakwa tidak bersalah," ujar jaksa.

Kemudian, jaksa menyatakan bahwa nota pembelaan yang diungkapkan Nadiem sama sekali tidak menyentuh inti pembuktian perkara Chromebook tersebut.

"Melalui replik ini, penuntut umum dengan tegas menyatakan, tetap pada surat tuntutan untuk seluruhnya dan menolak seluruh dalil nota pembelaan penasihat hukum," imbuhnya.

Adapun, dalam repliknya, jaksa tetap meminta agar majelis hakim bisa memvonis Nadiem Makarim selama 18 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Selain itu, jaksa juga tetap meminta majelis hakim memberikan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp5,6 triliun.

"Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik Penuntut Umum disampaikan," pungkas jaksa.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim yang mengadili perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, dipimpin oleh hakim karier Purwanto S. Abdullah sebagai hakim ketua.

Purwanto merupakan hakim karier yang telah menangani perkara tindak pidana korupsi selama lebih dari satu dekade. Berdasarkan informasi resmi yang dihimpun dari profil pengadilan dan rekam jejak peradilan, Purwanto memulai karier sebagai hakim pada 2001 di Pengadilan Negeri Kendari sebelum bertugas di sejumlah pengadilan di kawasan Indonesia timur.

Ia memperoleh sertifikasi sebagai hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) pada Juni 2009 setelah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Tipikor Angkatan VI. Sertifikasi tersebut menjadi syarat bagi hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara korupsi di pengadilan tipikor.

Sebelum bertugas di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Purwanto juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parigi, Sulawesi Tengah, pada 2023.

Dalam persidangan perkara Nadiem, Purwanto menjadi sorotan karena beberapa kali menunjukkan ketegasan dalam memimpin jalannya sidang. Salah satunya ketika menegur personel TNI yang berjaga di ruang sidang agar tidak mengganggu independensi proses peradilan. Ia juga tetap melanjutkan persidangan meski sempat terjadi perdebatan antara jaksa penuntut umum dan tim penasihat hukum terkait kehadiran saksi.

Majelis hakim yang dipimpin Purwanto beranggotakan Eryusman, hakim karier yang memperoleh sertifikasi hakim tipikor pada 2019 dan pernah menangani sejumlah perkara besar, serta Mardiantos, hakim ad hoc tindak pidana korupsi yang ditunjuk untuk memeriksa perkara tersebut.

Perkara yang dipimpin Purwanto merupakan salah satu perkara korupsi dengan perhatian publik terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Sidang terhadap Nadiem berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan perangkat Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek pada periode 2020–2022. Putusan perkara dijadwalkan dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk menjalani sidang putusan pada Selasa (30/6/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis, dia tiba dengan mengenakan batik berkelir biru pada 09.30 WIB. Nampak riuh simpatisan menyambut kedatangan salah satu founder Go-Jek itu.

Nadiem pun mengucapkan rasa syukur lantaran selama proses hukumnya berlangsung, dirinya terus didukung baik itu kalangan keluarga, rekan, hingga pengemudi ojek online.

"Saya sulit mencari kata-kata karena perasaan terbesar saya pada hari ini adalah saya merasa sangat bersyukur. Bersyukur bahwa dalam perjuangan satu tahun ini saya tidak merasa sendirian," ujar Nadiem.

Nadiem berharap agar majelis hakim bisa memutus perkara ini seadil-adilnya. Namun demikian, dia juga tidak menampik bahwa hasil persidangan tidak sesuai dengan harapannya.

"Tapi saya juga tidak naif. Saya menyadari bahwa bisa saja hari ini keputusannya tidak berdasarkan fakta-fakta persidangan, bisa saja itu terjadi," pungkasnya.

Setelah itu, Nadiem pun masuk ke ruang siang. Dia masih disambut oleh simpatisan maupun keluarganya. Tak hanya dukungan untuk Nadiem, terlihat pendukungnya juga memberikan sejumlah tangkai bunga kuning di ruang sidang.

Sebelumnya, jaksa penuntut umum (JPU) telah menuntut Nadiem Makarim dengan pidana penjara 18 penjara dan pidana denda Rp1 miliar dalam kasus korupsi Chromebook.

Jaksa menilai perbuatan Nadiem secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan primer penuntut umum.

Selain pidana badan, Nadiem juga dituntut supaya dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti senilai Rp809,59 miliar dan Rp4,87 triliun subsider 9 tahun penjara. Total, beban uang pengganti yang harus dibayar Nadiem sebesar Rp5,6 triliun.