Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyinggung banyaknya jajaran menteri di Kabinet Merah Putih merupakan kader Nahdlatul Ulama (NU). Hal tersebut menurutnya menunjukan kualitas NU yang melahirkan kader-kader yang diandalkan negara.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 pada Selasa (23/6/2026) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.

Prabowo awalnya mengabsen satu persatu jajaran menteri yang turut hadir di acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 itu. Prabowo menyebut Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang sempat menjabat sebagai Sekjen PBNU.

Prabowo juga menyebut Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid yang juga kader NU. Lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi M. Selain itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar yang merupakan tokoh dari NU.

"Kabinet Merah Putih banyak sekali NU-nya. NU memang hebat. Selalu ada di mana-mana, di semua partai, NU hadir," kata Prabowo.

Prabowo pun mengatakan bahwa kehadiran tokoh-tokoh NU menunjukan kualitas NU yang melahirkan kader-kader yang diandalkan negara. Bahkan, menurutnya, NU mestinya dijadikan tempat belajar politik.

"Jadi NU tidak pernah kalah. Hebat. Kalau belajar politik seharusnya dari NU," ujar Prabowo.

Presiden juga menjelaskan bahwa dirinya selalu nyaman berada di tengah-tengah keluarga besar NU.

"Nyaman dan aman. Sambutan demikian besar kepada saya," jelas Prabowo.

Selain itu, Prabowo mengatakan bahwa dirinya begitu mengenal NU sejak kecil. Sebab, Prabowo bertetangga dengan keluarga Presiden RI ke-4 Abdurachman Wahid atau Gus Dur yang juga merupakan mantan Ketua Umum PBNU sewaktu di Jakarta.

"Eyang saya. Eyang putri saya juga dari NU," tutur Prabowo.

IDXChannel- Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui pagu anggaran tujuh Kementerian Koordinator Kabinet Merah Putih dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Keputusan ini diketok langsung oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam rapat kerja bersama tujuh Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026).

"Bapak Ibu sekalian, terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu apakah disetujui?" ujar Said setelah membacakan besaran pagu anggaran ketujuh Kemenko.

Seluruh peserta rapat dari delapan Fraksi di DPR RI pun langsung menyatakan setuju. Adapun, Daftar pagu anggaran 7 Kemenko Kabinet Merah Putih yang disetujui Banggar DPR diantaranya:

1. Kemenko Perekonomian Rp664 Miliar,

2. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Rp304,1 Miliar

3. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Rp392,2 Miliar

4. Kementerian Koordinator Bidang Hukum HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp338,8 Miliar

5. Kementerian Koordinator Bidang Pangan Rp509,3 Miliar

6. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Rp276,8 Miliar

7. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp620,9 Miliar.

Rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Menteri Koordinator beserta jajarannya, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Kemudian, hadir juga Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

(kunthi fahmar sandy)

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bakal mengatur skema sebaran peserta Program Magang Nasional untuk lulusan baru (fresh graduate) agar tidak terpusat di Pulau Jawa, khususnya DKI Jakarta.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan tantangan program tersebut yang harus diperbaiki ke depannya adalah peserta Magang Nasional Batch 1 masih terpusat di DKI Jakarta.

"Yang bisa jadi adalah karena memang upah minimumnya lebih besar, atau magang ini dijadikan kesempatan buat adik-adik untuk mendapatkan pengalaman juga langsung di pusat, di ibu kota negara mungkin," ujar Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Kamis (18/6).

Pihaknya bakal membuat sebaran peserta lebih merata berdasarkan basis distribusi wilayah dengan melihat data lulusan perguruan tinggi di masing-masing provinsi.

"Nanti basisnya adalah proporsional. Kita punya data lulusan perguruan tinggi setiap provinsi. Dan itu nanti akan menjadi salah satu pertimbangan agar sebaran itu merata," jelasnya.

Dengan demikian, Yassierli menekankan setiap mitra perusahaan belum tentu mendapatkan peserta Program Magang Nasional tahun ini sesuai dengan yang diajukan ke Kemnaker.

"Jadi belum tentu perusahaan itu akan mendapatkan peserta magang. Karena nanti ada faktor sebaran," ujar Yassierli.

Pemerintah akan kembali menggelar Program Magang Nasional untuk lulusan baru (fresh graduate) pada Juli 2026 mendatang untuk 150 ribu peserta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan anggaran yang disiapkan sebesar Rp4,14 triliun.

"Program magang nasional batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta dengan anggaran sebesar Rp4,14 triliun," katanya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).

Kepastian itu disepakati setelah Airlangga dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, menggelar rapat membahas sejumlah stimulus untuk masyarakat pada semester II 2026.

Awal Mei lalu, Kemnaker sempat mengatakan bakal mengubah formulasi pemberian upah bagi lulusan perguruan tinggi yang menjadi peserta magang nasional. Rencananya, perusahaan akan diminta ikut patungan membayar gaji para peserta magang mulai semester II 2026.

Namun, Yassierli menegaskan untuk tahun ini, skema program magang nasional 100 persen masih dibiayai oleh pemerintah. Rencana patungan pemberian gaji bersama pengusaha belum akan diterapkan.

"Iya, belum ada sharing. Untuk uang sakunya sama, sebesar upah minimum dari masing-masing lokasi tempat magang. Jadi apakah ada upah minimum kota/kabupaten atau upah minimum provinsi. Khusus untuk Jakarta upah minimum provinsi, kalau yang lain upah minimum kota/kabupaten," terang Yassierli.

Dalam kesempatan ini, ia mengungkap survei yang dilakukan oleh Kemnaker ke pelaku usaha. Hasilnya, 35 persen dari peserta magang nasional ditawari pekerjaan tetap oleh perusahaan.

"Kita juga mendapatkan hasil evaluasi batch satu, ada sekitar 35 persen adik-adik magang kita itu ditawari untuk bekerja di tempat magang," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (14/6) malam.

Pertemuan itu dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Kemudian Kepala Badan Pengaturan BUMN Donny Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam unggahan di Instagram @sekretariat.kabinet, mereka tampak duduk satu meja di meja berbentuk bundar.

Prabowo duduk di bagian tengah, menghadap ke arah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam pertemuan.

Dalam pertemuan itu, Prabowo menerima laporan dari Rosan terkait hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa, dan Asia.

[Gambas:Youtube]

Seskab Teddy menyebut laporan itu menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia.

"Yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional," ucap Teddy dalam unggahan di Instagram@sekretariat.kabinet.

Selain itu, Teddy menyebut Prabowo juga memerintahkan Rosan agar data positif itu disampaikan kepada publik secara terbuka pada Senin, 15 Juni 2026, di Istana Merdeka.

Ia mengatakan hal itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta bagi masyarakat. 

[Gambas:Instagram]

Presiden Prabowo Subianto meminta para Menteri untuk mengumumkan data terkait kunjungan ke Amerika Serikat (AS) dan sejumlah negara lainnya. Laporan tersebut diminta untuk diumumkan siang ini (15/6).

Sebelumnya Prabowo memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta pada Minggu (14/6).

"Dalam pertemuan tersebut, Presiden menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BPI Danantara terkait hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa, dan Asia," melansir unggahan Instagram milik akun resmi @sekretariat.kabinet, Senin (15/6).

Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional.

Presiden juga memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani untuk mengumumkan capaian data positif tersebut kepada kepada publik secara terbuka pada Senin (15/6) siang, di Istana Merdeka.

"Itu sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat," tulis unggahan tersebut.

[Gambas:Instagram]

Sebagai informasi,pertemuan kemarin dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dalam unggahan tersebut, mereka tampak duduk satu meja bundar bersama Presiden, dengan posisi berhadapan.

Prabowo duduk di bagian tengah, menghadap ke arah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam pertemuan.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Terdapat 3 mantan Kapolda Jawa Barat (Jabar) yang duduk di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. Ketiganya yakni Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri, Komjen Pol (Purn) Suntana, dan Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus.

Dengan pengalaman ketiganya yang luas di dunia kepolisian, mereka siap mengemban tugas dalam pemerintahan. Kemudian, mendukung berbagai kebijakan strategis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Diharapkan mereka mampu memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kinerja kementerian atau lembaga yang mereka pimpin. Berikut trio mantan Kapolda Jabar yang mengemban amanah di Kabinet Prabowo.

3 Mantan Kapolda Jabar yang Duduk di Kabinet Prabowo

1. Jenderal Pol (Purn) Ahmad Dofiri

Dofiri menjabat Kapolda Jabar periode 16 November 2020-31 Oktober 2021. Dia pernah menjadi Wakapolri pada 11 November 2024.

Perjalanan karier moncer peraih Adhi Makayasa 1989 ini diawali dengan menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989. Pada tahun 2010, Dofiri mengisi dua jabatan penting yakni Kabag Kermadagri Robangpers SDE SDM Polri dan Koorspripim Polri.

Pada 2013 dia menjabat Wakapolda DIY, Karobinkar SSDM Polri tahun 2014, dan Kapolda Banten tahun 2016. Ketika masih berpangkat Irjen, dia mengisi jabatan Karosunluhkum Divkum Polri (2016), Kapolda DIY (2016), Asisten Logistik Kapolri (2019), serta Kapolda Jawa Barat (2020).

Barulah di tahun 2021, Dofiri mendapat kenaikan pangkat menjadi Komjen Pol ketika menjabat Kabaintelkam Polri. Setelah 2 tahun di Baintelkam Polri, Dofiri mendapat amanah sebagai Irwasum Polri pada 26 Februari 2023.

Perjalanan kariernya mencapai puncak pada 11 November 2024, dia ditunjuk menjadi Wakapolri hingga diberikan pangkat Jenderal Kehormatan kemudian Dofiri dilantik Presiden Prabowo menjadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri.

2. Komjen Pol (Purn) Suntana

Suntana menjabat Kapolda Jabar periode 31 Oktober 2021-27 Maret 2023. Sebelumnya, jenderal bintang 3 lulusan Akpol 1989 ini berdinas sebagai Kapolda Lampung pada 2018.

Dia pernah menjabat Wakabaintelkam Polri di tahun 2018. Kemudian, Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada Mei 2023.

Karier panjangnya di Korps Bhayangkara meliputi berbagai jabatan strategis di bidang intelijen, termasuk sebagai Deputi VI Bidang Intelijen Siber BIN dan Kabaintelkam Polri periode 2023 hingga pensiun pada Juni 2024.

Setelah pensiun, Suntana dipercaya menjabat Wakil Menteri Perhubungan di pemerintahan Presiden Prabowo.

3. Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus

Akhmad Wiyagus menjabat Kapolda Jabar periode 27 Maret 2023-13 April 2025. Jenderal bintang 3 lulusan Akpol 1989 ini memiliki latar belakang bidang reserse.

Sebelum dilantik menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Wiyagus merupakan Pati Baintelkam Polri. Dia pernah menjabat Kabaintelkam menggantikan Komjen Pol Syahardiantono. Jabatan itu diembannya sejak 5 Agustus 2025-19 September 2025.

Jabatan lain yang pernah diemban Wiyagus antara lain Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (13 April 2025-5 Agustus 2025) dan Kapolda Jawa Barat (27 Maret 2023-13 April 2025).

Wiyagus juga pernah menjadi Wakapolda Jawa Barat (2019), Kapolda Gorontalo (2020), dan Kapolda Lampung (2022-2023). Selain itu, Wiyagus pernah menjabat Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun 2022, Wiyagus meraih Hoegeng Awards kategori Polisi Berintegritas.

Bisnis.com, JAKARTA — Istana Kepresidenan membantah kabar yang beredar di sejumlah grup WhatsApp mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle besar-besaran terhadap jajaran menteri, termasuk di bidang perekonomian dan keuangan.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan hingga saat ini belum ada rencana Presiden untuk melakukan perombakan Kabinet Merah Putih.

“Sekali lagi dalam beberapa kesempatan sudah kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana, kalau tadi disebutkan perombakan apalagi besar-besaran terhadap Kabinet Merah Putih, belum ada,” ujar Prasetyo saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (8/6/2026).

Menurut Prasetyo, seluruh anggota kabinet saat ini masih berfokus menjalankan tugas dan program kerja masing-masing sesuai arahan Presiden. Oleh karena itu, isu reshuffle yang belakangan beredar tidak memiliki dasar yang dapat dikonfirmasi pemerintah.

“Karena memang kita semua sedang bekerja keras, fokus, dan konsentrasi menjalankan tugas kita masing-masing,” katanya.

Kendati demikian, Prasetyo tidak menutup kemungkinan evaluasi kabinet dilakukan apabila dibutuhkan pada masa mendatang. Namun, ia menegaskan belum ada keputusan maupun agenda yang mengarah pada perombakan kabinet dalam waktu dekat.

“Jadi sampai hari ini belum ada rencana itu. Nanti pada waktunya kalau memang diperlukan pasti akan kami sampaikan kepada saudara-saudara,” tandas Prasetyo.

Baru-baru ini, Presiden juga baru memperkuat komposisi program prioritasnya dengan melantik Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

JAKARTA - Said Iqbal resmi dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Said Iqbal menegaskan bahwa buruh tetap memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi meskipun dirinya kini bergabung dalam pemerintahan.

Said Iqbal yang merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh itu pun menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak yang konstitusi yang diatur dalam undang-undang.

"Demonstrasi adalah, sebagaimana Presiden berulang ulang sampaikan, itu adalah hak konstitusi diatur dalam undang-undang. Siapa saja yang lakukan demonstrasi, baik KSPI dan serikat buruh lain harus sesuai dengan prosedur di undang-undang," kata Said seusai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Said pun membeberkan bahwa isu utama yang disuarakan buruh setiap tahun dalam demo adalah isu mengenai upah. Dia berharap dengan keberadaannya di kabinet, terlebih menjadi penasihat untuk Presiden Prabowo Subianto, aspirasi dari serikat dan kelompok buruh akan ia sampaikan langsung.

"Mudah-mudahan dengan saya masuk ke dalam penasihat khusus Presiden ini, sebelum itu terjadi kami akan buat analisis kebijakan terhadap berapa besaran kenaikan upah dan dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja."

Sebelumnya, Said menegaskan akan memberikan masukan serta analisis kepada Presiden Prabowo. Masukan tersebut dalam kapasitasnya sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh.

Said juga memberikan alasan bahwa dirinya telah mendiskusikan kepada KSPI serta kelompok buruh lain sebelum menerima jabatan ini. Dia mengatakan akan memutuskan untuk berjuang dari dalam pemerintahan.

"Karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan."

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Pelantikan Said Iqbal dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Said Iqbal dilantik sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 58/P Tahun 2026.

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Said menirukan sumpah yang didiktekan Prabowo.

Seusai pembacaan sumpah, Said dan Presiden Prabowo menandatangi berita acara pelantikan. Dengan adanya Said Iqbal, Presiden Prabowo kini memiliki 10 penasihat khusus. Berikut daftarnya:

1. Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan

2. Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan

3. Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan

4. Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi

5. Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji

7. Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan

8. Ahmad Dofiri, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan Reformasi Kepolisian

9. Hasan Nasbi, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

10. Said Iqbal, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan.

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan alasan bersedia dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan. Said mengatakan bahwa keputusan ini telah diskusikan di KSPI khususnya dan kawan-kawan buruh.

"Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam (pemerintahan)," ujarnya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Said pun mengungkapkan bahwa secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru yang mendorong dirinya mau memberikan masukan, menjaga keseimbangan di Kabinet Merah Putih.

Lebih lanjut, Said mengatakan bahwa belum ada dari pihak buruh yang memberikan masukan kepada Presiden Prabowo dari dalam pemerintahan.

"Karena kawan-kawan pengusaha kan misal, misal ya kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada," ujarnya.

Dirinya mengaku memberanikan diri untuk berikhtiar memperjuangkan kaum buruh. "Nah, saya memberanikan diri berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberikan keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh. Dan secara demokratis tidak akan mengurangi daya kritis kami terhadap persoalan-persoalan perburuhan. Saya pikir itu aja," paparnya.

Said menegaskan bahwa satu prioritas yang dipercayakan oleh buruh adalah Rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan. "RUU Ketenagakerjaan. RUU Ketenagakerjaan. Nanti kita bicara lagi ya, saya mau ditunggu di dalam."

JAKARTA - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan belum ada rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Hal ini ditegaskan Mensesneg menjawab isu masuknya Chatib Basri ke dalam Kabinet Merah Putih.

"Berkali-kali sudah sudah kami, kami sampaikan tidak ada rencana reshuffle," kata Mensesneg di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/6/2026).

Oleh karena itu, dia meminta kepada semua pihak untuk tidak mengaitkan nama-nama tertentu dengan isu reshuffle yang beredar belakangan ini.

"Karena memang sesungguhnya tidak, tidak sedang ada rencana pergantian," ujarnya.

"Nanti kalau memang kita merasa, tidak hanya salah satu kementerian ya, kalau memang Presiden merasa harus ada penyegaran atau perubahan, pada waktunya nanti akan disampaikan kepada masyarakat," ujarnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto diprediksi akan melakukan perombakan besar terhadap Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat. reshuffle diperlukan untuk memperkuat efektivitas pemerintahan, mempercepat realisasi program prioritas nasional, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.

Prediksi ini disampaikan Pakar Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul Jakarta Syurya Muhammad Nur yang menilai, memasuki fase konsolidasi pemerintahan, Presiden membutuhkan menteri yang bukan hanya memiliki kapasitas teknokratis, tetapi juga mampu mengeksekusi kebijakan secara efektif dan menjadi komunikator ulung bagi publik.

“Reshuffle bukan sekadar hukuman politik, melainkan langkah korektif agar mesin pemerintahan berjalan selaras dengan agenda strategis Presiden,” ujarnya, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Syurya, tantangan yang dihadapi pemerintah semakin kompleks. Di satu sisi, pemerintah dituntut menjaga pertumbuhan ekonomi, memperkuat investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional. Di sisi lain, komunikasi publik yang jelas dan konsisten menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat.

“Sering kali masalah bukan pada substansi kebijakan, melainkan lemahnya kemampuan pejabat menjelaskan arah kebijakan kepada publik. Di era digital, menteri bukan hanya administrator, tetapi juga komunikator publik,” tegasnya.

Lihat video: RESHUFFLE KABINET, PRESIDEN LANTIK SEJUMLAH PEJABAT



Syurya menilai sejumlah kementerian berpotensi menjadi sorotan dalam evaluasi kabinet mendatang antaranya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dinilai perlu terobosan promosi dan strategi komunikasi agresif untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan dunia.

ATR/BPN: Nusron Wahid menghadapi pekerjaan rumah besar terkait konflik agraria, sertifikasi tanah, dan sengketa lahan yang memengaruhi kepastian hukum investasi.

Ekonomi/Fiskal: Purbaya Yudhi Sadewa dituntut menjaga kesehatan fiskal negara di tengah ketidakpastian global serta mengelola persepsi pasar.

Transportasi: Dudy Purwagandhi perlu mempercepat pembenahan keselamatan, konektivitas, dan efisiensi logistik.

Pembangunan Desa: Yandri Susanto harus memastikan dana desa benar-benar berdampak pada pengurangan kemiskinan.

UMKM: Maman Abdurrahman dituntut mempercepat transformasi UMKM sebagai tulang punggung ekonomi rakyat.

Investasi: Rosan Roeslani harus menghadirkan investasi berkualitas dan menjaga kepercayaan investor global.

Pelayanan Publik & Reformasi Birokrasi: Agus Andrianto dan Rini Widyantini menghadapi tantangan memperkuat tata kelola birokrasi yang profesional.

Lingkungan: Raja Juli Antoni dituntut menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dengan konservasi hutan.

Ketenagakerjaan: Yassierli perlu menghadirkan terobosan progresif dalam penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja.

Syurya menegaskan, keberhasilan seorang menteri tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menerjemahkan visi Presiden menjadi kebijakan yang efektif dan dipahami masyarakat.

“Publik menilai pemerintah bukan hanya dari kebijakan, tetapi juga dari cara kebijakan itu dijelaskan. Menteri harus mampu menjawab kritik, mengelola isu, dan membangun optimisme publik,” katanya.

Syurya menambahkan, reshuffle berpotensi menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo untuk memperkuat kualitas kabinet dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan percepatan pembangunan nasional.

“Orientasi reshuffle bukan sekadar pergantian figur, melainkan penguatan kapasitas kabinet. Presiden membutuhkan tim yang solid, cepat, responsif, dan bekerja dalam satu frekuensi dengan agenda besar pembangunan nasional,” ucapnya.