REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Komisi menyambut baik adopsi paket sanksi ke-20 terhadap Rusia oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Komitmen Uni Eropa terhadap Ukraina yang bebas dan berdaulat tidak tergoyahkan.

"Paket (sanksi) ini memberikan tekanan lebih lanjut kepada Rusia untuk terlibat dalam negosiasi dan melakukannya dengan syarat yang dapat diterima oleh Ukraina. Setiap hari serangan Rusia terhadap infrastruktur sipil Ukraina adalah hari penderitaan lain bagi rakyat Ukraina," demikian rilis resmi Uni Eropa dikutip Republika di Jakarta, Senin (27/5/2026).

Sanksi baru tersebut memiliki sudut pandang antipenghindaran yang kuat dan mencakup langkah-langkah energi yang tegas, serta pengaktifan untuk pertama kalinya alat "anti-penghindaran". Paket itu juga menargetkan layanan keuangan (termasuk kripto), perdagangan dan propaganda media, dan mencakup langkah-langkah lebih lanjut untuk perlindungan operator Uni Eropa.

Dampak sanksi Uni Eropa kepada Rusia juga berefek ke Indonesia. Hal itu karena kilang minyak di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) juga masuk dalam daftar sanksi, karena menampung transaksi dari Rusia.

"Larangan infrastruktur pelabuhan: Pencantuman dua pelabuhan Rusia (Murmansk dan Tuapse) serta, untuk pertama kalinya, pelabuhan negara ketiga (Terminal Minyak Karimun, di Indonesia) karena hubungannya dengan armada bayangan dan penghindaran batasan harga minyak," demikian penjelasan Uni Eropa.

Adapun Komisi membeberkan paket sanksi ke-20 berisi elemen-elemen kunci berikut:

- Daftar sektor energi Rusia: 36 daftar yang mencakup segmen hulu dan hilir sektor energi Rusia, termasuk eksplorasi, ekstraksi, penyulingan, dan transportasi minyak.

- Ekosistem armada bayangan: Pendapatan dari ekspor minyak Rusia semakin berkurang melalui pencatatan entitas armada bayangan tambahan, termasuk yang beroperasi di negara ketiga, serta perusahaan asuransi maritim yang signifikan dan 46 pencatatan kapal tambahan. Dengan penambahan ini, total 632 kapal dalam armada bayangan Rusia kini terdaftar oleh Uni Eropa.

Mereka dikenai larangan akses pelabuhan dan larangan menerima layanan. Bersamaan dengan pencatatan tambahan ini, Uni Eropa terus melakukan pendekatan kepada negara-negara bendera untuk memastikan bahwa pendaftaran mereka tidak mengizinkan kapal-kapal ini berlayar di bawah bendera mereka. Sementara 46 kapal ditambahkan ke daftar sanksi, 11 kapal juga dihapus dari daftar dalam paket ke-20 ini, menunjukkan bahwa penghapusan dari daftar adalah kemungkinan bagi kapal yang kembali patuh.

- Penjualan Tanker: Memasukkan pengamanan pada penjualan tanker dari Uni Eropa untuk mencegah penggunaan akhir oleh Rusia. Uji tuntas khusus oleh penjual Uni Eropa, serta klausul 'tidak ada Rusia' yang wajib dimasukkan ke dalam kontrak penjualan bertujuan untuk mencegah penggunaan dalam armada bayangan. Klausul pembongkaran armada bayangan yang baru akan memfasilitasi penonaktifan atau 'daur ulang' kapal dan keluarnya dari armada bayangan.

- Larangan infrastruktur pelabuhan: Pencantuman dua pelabuhan Rusia (Murmansk dan Tuapse) serta, untuk pertama kalinya, pelabuhan negara ketiga (Terminal Minyak Karimun, di Indonesia) karena hubungannya dengan armada bayangan dan penghindaran batasan harga minyak.

- Larangan layanan maritim di masa mendatang untuk minyak mentah dan produk minyak bumi Rusia: paket sanksi ke-20 mencakup dasar untuk larangan di masa mendatang untuk mengangkut minyak dan produk minyak bumi Rusia, dalam koordinasi dan diskusi penuh dengan G7 dan Koalisi Batasan Harga (anggota G7 dan negara-negara peserta lainnya). Dewan akan memutuskan kapan Larangan Layanan Maritim akan mulai berlaku, dengan mempertimbangkan periode penghentian bertahap yang sesuai. Ini akan semakin mengurangi total kapasitas yang tersedia untuk mengangkut minyak Rusia, yang akan memukul sumber pendapatan utama Rusia untuk mesin perangnya.

- Pemeliharaan: larangan baru untuk layanan pemeliharaan untuk kapal tanker LNG dan kapal pemecah es Rusia. Hal ini melarang dukungan operator penting Uni Eropa terhadap ekspor LNG Rusia dan semakin membatasi kemampuan Rusia untuk mempertahankan aset maritimnya.

- Larangan layanan terminal LNG: Ini akan memungkinkan operator Uni Eropa untuk mengakhiri kontrak jangka panjang apa pun dengan operator Rusia.

REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS -- Komisi menyambut baik adopsi paket sanksi ke-20 terhadap Rusia oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Komitmen Uni Eropa terhadap Ukraina yang bebas dan berdaulat tidak tergoyahkan.

"Paket (sanksi) ini memberikan tekanan lebih lanjut kepada Rusia untuk terlibat dalam negosiasi dan melakukannya dengan syarat yang dapat diterima oleh Ukraina. Setiap hari serangan Rusia terhadap infrastruktur sipil Ukraina adalah hari penderitaan lain bagi rakyat Ukraina," demikian rilis resmi Uni Eropa dikutip Republika di Jakarta, Senin (27/5/2026).

Sanksi baru tersebut memiliki sudut pandang antipenghindaran yang kuat dan mencakup langkah-langkah energi yang tegas, serta pengaktifan untuk pertama kalinya alat "anti-penghindaran". Paket itu juga menargetkan layanan keuangan (termasuk kripto), perdagangan dan propaganda media, dan mencakup langkah-langkah lebih lanjut untuk perlindungan operator Uni Eropa.

Dampak sanksi Uni Eropa kepada Rusia juga berefek ke Indonesia. Hal itu karena kilang minyak milik PT Pertamina di Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) juga masuk dalam daftar sanksi, karena menampung transaksi dari Rusia.

"Larangan infrastruktur pelabuhan: Pencantuman dua pelabuhan Rusia (Murmansk dan Tuapse) serta, untuk pertama kalinya, pelabuhan negara ketiga (Terminal Minyak Karimun, di Indonesia) karena hubungannya dengan armada bayangan dan penghindaran batasan harga minyak," demikian penjelasan Uni Eropa.

Adapun Komisi membeberkan paket sanksi ke-20 berisi elemen-elemen kunci berikut:

- Daftar sektor energi Rusia: 36 daftar yang mencakup segmen hulu dan hilir sektor energi Rusia, termasuk eksplorasi, ekstraksi, penyulingan, dan transportasi minyak.

- Ekosistem armada bayangan: Pendapatan dari ekspor minyak Rusia semakin berkurang melalui pencatatan entitas armada bayangan tambahan, termasuk yang beroperasi di negara ketiga, serta perusahaan asuransi maritim yang signifikan dan 46 pencatatan kapal tambahan. Dengan penambahan ini, total 632 kapal dalam armada bayangan Rusia kini terdaftar oleh Uni Eropa.

Mereka dikenai larangan akses pelabuhan dan larangan menerima layanan. Bersamaan dengan pencatatan tambahan ini, Uni Eropa terus melakukan pendekatan kepada negara-negara bendera untuk memastikan bahwa pendaftaran mereka tidak mengizinkan kapal-kapal ini berlayar di bawah bendera mereka. Sementara 46 kapal ditambahkan ke daftar sanksi, 11 kapal juga dihapus dari daftar dalam paket ke-20 ini, menunjukkan bahwa penghapusan dari daftar adalah kemungkinan bagi kapal yang kembali patuh.

- Penjualan Tanker: Memasukkan pengamanan pada penjualan tanker dari Uni Eropa untuk mencegah penggunaan akhir oleh Rusia. Uji tuntas khusus oleh penjual Uni Eropa, serta klausul 'tidak ada Rusia' yang wajib dimasukkan ke dalam kontrak penjualan bertujuan untuk mencegah penggunaan dalam armada bayangan. Klausul pembongkaran armada bayangan yang baru akan memfasilitasi penonaktifan atau 'daur ulang' kapal dan keluarnya dari armada bayangan.

- Larangan infrastruktur pelabuhan: Pencantuman dua pelabuhan Rusia (Murmansk dan Tuapse) serta, untuk pertama kalinya, pelabuhan negara ketiga (Terminal Minyak Karimun, di Indonesia) karena hubungannya dengan armada bayangan dan penghindaran batasan harga minyak.

- Larangan layanan maritim di masa mendatang untuk minyak mentah dan produk minyak bumi Rusia: paket sanksi ke-20 mencakup dasar untuk larangan di masa mendatang untuk mengangkut minyak dan produk minyak bumi Rusia, dalam koordinasi dan diskusi penuh dengan G7 dan Koalisi Batasan Harga (anggota G7 dan negara-negara peserta lainnya). Dewan akan memutuskan kapan Larangan Layanan Maritim akan mulai berlaku, dengan mempertimbangkan periode penghentian bertahap yang sesuai. Ini akan semakin mengurangi total kapasitas yang tersedia untuk mengangkut minyak Rusia, yang akan memukul sumber pendapatan utama Rusia untuk mesin perangnya.

- Pemeliharaan: larangan baru untuk layanan pemeliharaan untuk kapal tanker LNG dan kapal pemecah es Rusia. Hal ini melarang dukungan operator penting Uni Eropa terhadap ekspor LNG Rusia dan semakin membatasi kemampuan Rusia untuk mempertahankan aset maritimnya.

- Larangan layanan terminal LNG: Ini akan memungkinkan operator Uni Eropa untuk mengakhiri kontrak jangka panjang apa pun dengan operator Rusia.

Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkap temuan 1.000 ton beras selundupan atau ilegal di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dikirim dari daerah tak punya sawah.

Amran menjelaskan penyelundupan ribuan beras tersebut dikirim dari daerah yang tak mempunyai sawah, yakni Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, sehingga asal beras tersebut patut dipertanyakan.

"Ini cukup aneh, kenapa? Beras ini dari Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu tidak ada sawah, kok bisa produksi beras? Nah ini harus dipertanyakan, dari mana beras itu masuk Tanjung Pinang?" ujar Amran dalam wawancara bersama CNN Indonesia TV, Senin (20/1).

Ia pun mengungkap kejanggalan lainnya, yakni ribuan ton beras selundupan tersebut hendak dikirim ke Sumatera Selatan yang surplus beras sebesar 1,1 juta.

"Anehnya, ini dikirim ke Sumatera Selatan. Sumatera Selatan surplus 1,1 juta ton. Total produksinya 3,5 juta ton. Jadi, yang tidak punya beras mengirim ke daerah yang surplus beras," ungkapnya.

Saat ditanya apakah sudah diketahui dugaan siapa penadah penyelundupan di daerah tujuan, Amran menjawab penegak hukum pasti tahu sehingga harus ditindak tegas.

"Oh ya pasti. Penegak hukum pasti (tahu). Kami minta, itu harus ditindak tegas. Kasihan ya, tidak punya rasa nasionalisme. Mungkin tidak pernah miskin dia, tidak merasakan apa yang dirasakan petani kita," kata Amran.

Ia menduga penyelundupan ribuan ton beras ini melibatkan korporasi besar. Namun, ia tetap menyerahkan kepada penegak hukum untuk membuktikannya.

"Ini dugaan saya ya, tentu melibatkan korporasi besar. Tapi nanti yang membuktikan adalah penegak hukum. Kalau dugaan saya, ini bisa melibatkan orang korporasi," ujar Amran.

Menurutnya, apabila penyelundupan beras terus terjadi, harga gabah bisa turun sehingga kerugian petani diproyeksi total mencapai Rp65 triliun. Amran juga menyinggung hilangnya potensi penerimaan pajak negara 

"Petani kita berapa? Keluarganya 29 juta, kali empat orang, 116 juta orang yang terpukul. Kalau ini terjadi terus menerus, ini harga bisa turun. Turun seribu rupiah saja, untuk petani kita yang punya satu hektar, itu dia kehilangan Rp5 juta. Petani kita yang punya setengah hektar, itu Rp2,5 juta. Kalau dia sepertiga, dia mungkin Rp1,5 juta kehilangan," ujar Amran.

"Kalau turun seribu rupiah saja, seribu rupiah saja turun harga gabah karena pengaruh penyelundupan, itu Rp65 triliun ruginya petani," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau buntut temuan ribuan ton beras ilegal yang diduga kuat diselundupkan.

"Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada, stok beras nasional lebih dari 3 juta ton. Tapi masih ada pihak-pihak yang memasukkan beras secara ilegal. Ini mengganggu petani kita, 115 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari pertanian," ujar Amran, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (19/1).

Berdasarkan hasil penindakan, aparat mengamankan total 1.000 ton beras ilegal, dengan 345 ton masih berada di gudang Bea Cukai. Beras tersebut diduga masuk tanpa prosedur karantina dan kepabeanan.

Beras diangkut menggunakan enam kapal dari FTZ Tanjung Pinang, wilayah yang secara faktual bukan daerah produsen beras, dengan tujuan ke sejumlah daerah sentra produksi seperti Palembang dan Riau. Menurut Amran, pola distribusi ini tidak masuk akal dan menguatkan dugaan penyelundupan.

Selain beras, aparat juga mengamankan gula pasir, cabai kering, bawang merah, dan bawang putih yang seluruhnya tidak dilengkapi sertifikat karantina, tidak melalui tempat pengeluaran resmi, serta tidak dilaporkan kepada pejabat berwenang.