Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkap temuan 1.000 ton beras selundupan atau ilegal di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dikirim dari daerah tak punya sawah.

Amran menjelaskan penyelundupan ribuan beras tersebut dikirim dari daerah yang tak mempunyai sawah, yakni Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, sehingga asal beras tersebut patut dipertanyakan.

"Ini cukup aneh, kenapa? Beras ini dari Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu tidak ada sawah, kok bisa produksi beras? Nah ini harus dipertanyakan, dari mana beras itu masuk Tanjung Pinang?" ujar Amran dalam wawancara bersama CNN Indonesia TV, Senin (20/1).

Ia pun mengungkap kejanggalan lainnya, yakni ribuan ton beras selundupan tersebut hendak dikirim ke Sumatera Selatan yang surplus beras sebesar 1,1 juta.

"Anehnya, ini dikirim ke Sumatera Selatan. Sumatera Selatan surplus 1,1 juta ton. Total produksinya 3,5 juta ton. Jadi, yang tidak punya beras mengirim ke daerah yang surplus beras," ungkapnya.

Saat ditanya apakah sudah diketahui dugaan siapa penadah penyelundupan di daerah tujuan, Amran menjawab penegak hukum pasti tahu sehingga harus ditindak tegas.

"Oh ya pasti. Penegak hukum pasti (tahu). Kami minta, itu harus ditindak tegas. Kasihan ya, tidak punya rasa nasionalisme. Mungkin tidak pernah miskin dia, tidak merasakan apa yang dirasakan petani kita," kata Amran.

Ia menduga penyelundupan ribuan ton beras ini melibatkan korporasi besar. Namun, ia tetap menyerahkan kepada penegak hukum untuk membuktikannya.

"Ini dugaan saya ya, tentu melibatkan korporasi besar. Tapi nanti yang membuktikan adalah penegak hukum. Kalau dugaan saya, ini bisa melibatkan orang korporasi," ujar Amran.

Menurutnya, apabila penyelundupan beras terus terjadi, harga gabah bisa turun sehingga kerugian petani diproyeksi total mencapai Rp65 triliun. Amran juga menyinggung hilangnya potensi penerimaan pajak negara 

"Petani kita berapa? Keluarganya 29 juta, kali empat orang, 116 juta orang yang terpukul. Kalau ini terjadi terus menerus, ini harga bisa turun. Turun seribu rupiah saja, untuk petani kita yang punya satu hektar, itu dia kehilangan Rp5 juta. Petani kita yang punya setengah hektar, itu Rp2,5 juta. Kalau dia sepertiga, dia mungkin Rp1,5 juta kehilangan," ujar Amran.

"Kalau turun seribu rupiah saja, seribu rupiah saja turun harga gabah karena pengaruh penyelundupan, itu Rp65 triliun ruginya petani," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau buntut temuan ribuan ton beras ilegal yang diduga kuat diselundupkan.

"Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada, stok beras nasional lebih dari 3 juta ton. Tapi masih ada pihak-pihak yang memasukkan beras secara ilegal. Ini mengganggu petani kita, 115 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari pertanian," ujar Amran, dikutip dari keterangan tertulis, Senin (19/1).

Berdasarkan hasil penindakan, aparat mengamankan total 1.000 ton beras ilegal, dengan 345 ton masih berada di gudang Bea Cukai. Beras tersebut diduga masuk tanpa prosedur karantina dan kepabeanan.

Beras diangkut menggunakan enam kapal dari FTZ Tanjung Pinang, wilayah yang secara faktual bukan daerah produsen beras, dengan tujuan ke sejumlah daerah sentra produksi seperti Palembang dan Riau. Menurut Amran, pola distribusi ini tidak masuk akal dan menguatkan dugaan penyelundupan.

Selain beras, aparat juga mengamankan gula pasir, cabai kering, bawang merah, dan bawang putih yang seluruhnya tidak dilengkapi sertifikat karantina, tidak melalui tempat pengeluaran resmi, serta tidak dilaporkan kepada pejabat berwenang.

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa masuknya beras ilegal ke Indonesia membawa dampak yang jauh lebih berbahaya dibanding sekadar kerugian negara secara materi.

Hal itu disampaikan menyusul temuan 1.000 ton beras ilegal dalam sidak di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, pada 19 Januari 2026.

Menurut Mentan, keberadaan beras ilegal berpotensi besar melemahkan semangat petani untuk berproduksi serta mengancam keberlanjutan sektor pertanian nasional. Padahal, saat ini produksi beras nasional berada dalam kondisi surplus.

“Dampak yang jauh lebih berbahaya adalah efek lanjutannya, petani menjadi demotivasi untuk berproduksi, serta meningkatnya risiko masuknya penyakit melalui komoditas ilegal. Dampak tersebut jauh melampaui nilai kerugian secara materi,” kata Mentan Amran dalam keterangan resminya, Rabu (21/1/2026).

Ia menjelaskan, sekitar 115 juta petani di Indonesia menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Masuknya beras ilegal di tengah surplus produksi dinilai dapat menekan harga gabah di tingkat petani, yang pada akhirnya merugikan petani secara langsung.

“Kalau misalnya harga gabah turun Rp1.000 saja, petani yang punya satu hektare sawah bisa kehilangan sekitar Rp5 juta. Yang setengah hektare bisa kehilangan Rp2,5 juta. Yang sepertiga hektare bisa kehilangan Rp1,5 juta. Bagi petani, kehilangan Rp10 ribu, Rp50 ribu, bahkan Rp100 ribu itu sangat berarti,” ujarnya.

Selain berdampak pada ekonomi petani, Mentan Amran juga mengingatkan bahaya masuknya penyakit melalui komoditas ilegal yang tidak melalui prosedur karantina. Ia mencontohkan kasus penyakit hewan di masa lalu yang menyebabkan populasi sapi nasional menyusut hingga sekitar 6 juta ekor, dengan potensi kerugian mencapai triliunan rupiah.

“Temuan bawang bombay ilegal sebelumnya saja juga membawa penyakit yang tidak ada di Indonesia. Hal ini yang perlu kita perhatikan. Kalau ini masuk ke tanaman pangan kita, risikonya sangat besar. Karena itu semua komoditas harus melalui prosedur resmi, karantina, dan mekanisme perpajakan yang jelas,” kata Amran.

Amran menilai praktik penyelundupan pangan sebagai tindakan yang mencederai kepentingan bangsa dan petani.

“Ini pengkhianatan terhadap petani. Tidak ada kemanusiaannya, tidak cinta Merah Putih. Karena itu kami minta diberi sanksi berat, jangan diberi ampun. Barangnya harus dimusnahkan dan tidak boleh beredar,” tegasnya.

(Febrina Ratna Iskana)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Pakar Hukum dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra menyatakan dukungan penuh terhadap tegas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam membongkar praktik penyelundupan beras ke kawasan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.

Menurut Azmi, tindakan penyelundupan beras merupakan kejahatan serius yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun. Praktik penyelundupan ini merupakan bagian sabotase ekonomi hasional, sehingga tindakan penyelundupan beras bukan sekadar pelanggaran administratif kepabeanan.

“Ini kejahatan multilapis, yaitu tindakan yang melanggar regulasi karantina dan prosedur kepabeanan secara kumulatif, serta mengandung delik pidana ekonomi yang kuat untuk memberikan efek jera yang maksimal kepada para aktor intelektualnya,” ujar Azmi, Selasa (20/1/2026).

Praktik ini menurut Azmi telah mencederai visi besar kedaulatan pangan yang sedang dibangun pemerintah. Praktik tersebut juga dinilai tidak hanya melanggar aturan karantina, tetapi juga berpotensi dijerat dengan berbagai ketentuan hukum pidana.

“Dari sisi karantina saja sudah jelas melanggar. Apalagi jika ditarik ke ranah tata niaga maupun ketentuan dalam hukum pidana, ada banyak pasal yang bisa diterapkan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku,” katanya.

Ia menegaskan, langkah Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Mentan Amran sangat penting untuk menjaga capaian swasembada beras yang saat ini berhasil diraih pemerintah. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan visi besar Presiden Prabowo Subianto yang telah dieksekusi dengan baik oleh pemerintah.

“Capaian swasembada ini seharusnya dijaga dan didukung oleh semua pihak. Jangan sampai dirusak oleh praktik-praktik ilegal seperti penyelundupan,” kata Azmi.

Azmi menyoroti dampak langsung praktik penyelundupan terhadap petani nasional. Ia menilai, masuknya beras ilegal dapat merugikan petani yang selama ini telah bekerja keras menjaga produksi pangan nasional.

“Tindakan ini merugikan hak ekonomi dan mereduksi kesejahteraan 115 juta petani nasional. Jerih payah mereka bisa terganggu jika negara tidak tegas terhadap penyelundupan,” katanya.

Dengan demikian, Azmi menilai ketegasan Amran merupakan langkah strategis dan konstitusional untuk melindungi kepentingan petani, menjaga kedaulatan pangan, serta menegakkan hukum secara konsisten. Menurutnya, konsistensi penegakan hukum ini sekaligus menjadi tindakan yang mengirimkan sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi praktik-praktik ilegal yang mengorbankan kepentingan rakyat demi keuntungan segelintir kelompok

Sebelumnya Mentan Amran menemukan dugaan penyelundupan beras dalam inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Praktik ini dinilai melanggar prosedur karantina dan kepabeanan sekaligus bentuk pengkhianatan terhadap petani dan kedaulatan pangan nasional.

Berdasarkan hasil penindakan, aparat mengamankan total 1.000 ton beras ilegal, dengan 345 ton masih berada di gudang Bea Cukai. Beras tersebut diangkut menggunakan enam kapal dari FTZ Tanjung Pinang, wilayah yang secara faktual bukan daerah produsen beras, dengan tujuan ke sejumlah daerah sentra produksi seperti Palembang dan Riau. Menurut Mentan Amran, pola distribusi ini tidak masuk akal dan menguatkan dugaan penyelundupan.

“Bayangkan, beras dikirim dari daerah yang tidak punya sawah ke wilayah yang justru surplus. Ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di pelaku lapangan. Tindakan ini merugikan hak ekonomi dan kesejahteraan 115 juta petani Indonesia,” kata Amran.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan modus penyelundupan 1.000 ton beras ilegal di kawasan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.

Hak ini menyusul inspeksi yang dilakukan Kementan di kawasan Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, seiring penangkapan ribuan ton beras ilegal yang diduga kuat diselundupkan tanpa prosedur karantina dan kepabeanan.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Kita sudah swasembada, stok beras nasional lebih dari 3 juta ton, tapi masih ada pihak-pihak yang memasukkan beras secara ilegal. Ini mengganggu petani kita, 115 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidup dari pertanian,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (20/1/2026).

Lebih lanjut, dari 1.000 ton beras ilegal yang ditemukan, sebanyak 345 ton disebut masih berada di gudang Bea Cukai.

Menurut Amran, beras tersebut diangkut menggunakan enam kapal dari FTZ Tanjung Pinang yang notabene bukan daerah produsen beras. Beras selundupan tersebut lantas akan dikirim ke sejumlah daerah sentra produksi seperti Palembang dan Riau.

“Bayangkan, beras dikirim dari daerah yang tidak punya sawah ke wilayah yang justru surplus. Ini harus diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya berhenti di pelaku lapangan,” ujarnya.

Tak hanya beras, aparat juga disebut telah mengamankan gula pasir, cabai kering, bawang merah, dan bawang putih yang seluruhnya tidak dilengkapi sertifikat karantina, tidak melalui tempat pengeluaran resmi, serta tidak dilaporkan kepada pejabat berwenang.

Sebagian barang bukti dilelang sesuai ketentuan hukum, sementara komoditas berisiko tinggi dimusnahkan.

Amran pun memastikan bahwa penanganan kasus ini akan melibatkan satgas, kepolisian, TNI, kejaksaan, bea cukai, dan Badan Karantina.

Bisnis.com, BATAM - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta kepada pihak berwajib untuk membongkar impor 1.000 ton beras ilegal dengan pintu masuk Batam, sampai ke akar-akarnya.

Amran menyebutkan aparat telah mengamankan sekitar 1.000 ton beras yang diduga masuk secara ilegal. Meski sudah ada tersangka, dia meminta agar penyidikan tidak berhenti di tingkat pelaksana lapangan.

“Sudah ada tersangkanya, tapi saya minta dibongkar sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh ada yang bermain-main,” katanya, Senin (19/1/2026).

Amran juga menyoroti kejanggalan asal dan tujuan distribusi beras tersebut. Berdasarkan temuan awal, beras disebut berasal dari Tanjungpinang, wilayah yang tidak memiliki lahan persawahan, dan rencananya akan dikirim ke Sumatra Selatan, daerah yang justru mengalami surplus beras.

“Ini tidak masuk akal. Tanjungpinang tidak punya sawah, sementara Palembang dan Sumatra Selatan produksinya sekitar 3,5 juta ton dengan surplus 1,1 juta ton. Ini kuat dugaan penyelundupan,” ujar Amran.

Amran memastikan Satgas Pangan dan penyidik dari Mabes Polri akan turun langsung untuk mendalami kasus tersebut. Ia menekankan praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan karena dapat melemahkan ketahanan pangan nasional.

Dia juga mengingatkan pengalaman buruk pada sektor peternakan beberapa tahun lalu, ketika impor daging bermasalah memicu merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) pada 2020–2023.

“Sudah 100 tahun tidak terjadi, tiba-tiba PMK merebak. Populasi sapi kita turun drastis. Jangan sampai hal seperti itu terjadi pada beras. Impor ilegal bisa membawa penyakit dan merusak sistem pangan kita,” kata Amran.

Di tengah klaim swasembada beras, pemerintah justru dihadapkan pada penyelundupan ribuan ton beras di Kepulauan Riau. Amran menegaskan tidak akan memberi ruang kompromi bagi praktik ilegal yang dinilainya merusak kedaulatan pangan nasional.

“Harus ditindak tegas. Tidak boleh kompromi. Ini adalah pengkhianatan terhadap bangsa,” kata Amran di Batam, Senin 19 Januari 2026.

Amran menegaskan, saat ini Indonesia telah mencapai swasembada beras dengan kondisi stok nasional yang melimpah. Oleh karena itu, menurut dia, tidak ada alasan untuk melakukan impor beras, apalagi secara ilegal.

“Kita setengah mati berjuang untuk berdaulat pangan dan swasembada. Presiden Prabowo Subianto sudah mengumumkan swasembada beras, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk di forum PBB. Jangan ada yang mengganggu perjuangan ini,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, stok beras nasional saat ini lebih dari 3 juta ton, sementara jumlah petani padi di Indonesia mencapai sekitar 115 juta orang. Praktik penyelundupan beras, menurutnya, berpotensi merugikan petani kecil dan mempermainkan nasib rakyat.

“Bayangkan, hanya dua atau tiga orang yang bermain, tapi yang dizalimi ada 115 juta petani. Di mana keadilan dan rasa kebersamaan kita?” tegasnya.